2010merupakan tugas pokok panitia pengadaan lahan sebagaimana diatur dalamKeppres No. 55 Tahun 1993 bukan tugas dan wewenang Terdakwa selakuPelaku Aktifitas/Pimpinan Kegiatan ;Sedangkan sesuai dengan dengan Surat Pengangkatan Terdakwa selakuPimpinan Proyek/Pemimpin kegiatan/Pelaku Aktifitas tugasnya tidak hanyasebatas meneruskan permohonan pembayaran yang diajukan kepadaTerdakwa dengan membuat Nota Dinas Pembayaran, tetapi tugasTerdakwa lainnya selaku Pimpinan Proyek diantaranya mengadakanpengawasan tekhnis

penilaian Majelis Hakim tidak berhak menilai hasil laporan dariPanitia Pengadaan Lahan yang termuat dalam Daftar Nominatif ;Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa tugasTerdakwa selaku selaku Pimpinan Proyek/Pemimpin Kegiatan/PelakuAktifitas berdasarkan Surat Pengangkatan Terdakwa tugasnya tidakhanya sebatas meneruskan permohonan pembayaran yang diajukankepada Terdakwa dengan membuat Nota Dinas pembayaran, tetapitugas Terdakwa lainnya selaku Pimpinan Proyek diantaranyamengadakan pengawasan tekhnis

Tapteng Nomor : 600/920.A/PUK/I/2015 tanggal 5Agustus 2015.Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi sebagaiPengawas Lapangan adalah melakukan pengawasan pekerjaansaluran irigasi di lapangan supaya sesuai dengan gambar danvolume pekerjaan, berkordinasi dengan Direksi Tekhnis yaitu Sadr.ADIANSYAH NASUTION, secara hierarki maka Saksibertanggungjawab kepada Direksi Tekhins.Bahwa pedoman saksi ke lapangan melakukan pengawasanberpedoman kepada gambar kerja dan RAB (Rencana AnggaranBiaya).Bahwa

Anggaran Direktorat Jendera Tanaman PanganNomor: IL KPA/SK.310/0/C/12009 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan PenguatanKelembagaan Pertanian Melalui Bantuan Usaha Agribisnis Tanaman Pangan UntukLembaga Yang Mandiri Dan Mengakar Di Masyarakat (LM3) Direktorat Jenderal TanamanPangan Tahun Anggaran 2009.Bahwa benar sesuai pedoman Pontren mengajukan proposal yang diketahui oleh Dinas saatitu yang masuk ke Pusat ada 15 Proposal (Pontren), selanjutnya dilakukan verifikasikelengkapan administrasi oleh Tim Tekhnis

Sekretariat dan dari Sekretariat ada14 Pontren di Kab Sumedang yang layak diberdayakan melalui program LM3, yangditetapkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor : 3355/Kps/OT. 160/9/2009 tanggal 17September 2009.Bahwa benar kriteria yang dinilai baik administrasi maupun teknis sudah tercantumsebagaimana dalam Acuan penilaian/seleksi terhadap proposal LM3 bidang tanaman pangantahun 2009 (sebagaimana copy terlampir), selanjutnya setelah dilakukan penilaian baikterhadap ferifikasi administrasi maupun tekhnis

Polisi EA 2735 HC menurut Penggugat Rekonvensi adalah harta bersamasedangkan menurut Tergugat Rekonvensi 2 unit sepeda Motor Vario EA.2003 HC agardiberikan kepada anak yang bernama Adelita Dwi Kayanti dan Zuamdah Prialesta danbarang ini tidak menjadi obyek sengketa;Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut menurut MajelisHakim dari segi tekhnis hukum pembuktian merupakan pengakuan murni dan menurutpasal 1925 KUH Perdata melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikatdan menentukan

IMAT RUHIMAT sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengantanggal 10 Juli 2012 akan tetapi Saksi tidak ingat tahapan kegiatan desain.Dasar dilakukannya desain tersebut adalah Pedoman Perluasan Sawah dankontrak;Bahwa Saksi tidak pernah melihat RUK yang dibuat oleh PPK Kabupaten yangdiusulkan melalui PPK Propinsi;Bahwa Saksi tidak mengetahui tekhnis pembayaran dilapangan oleh setiapkelompok setelah dana diterima karena sudah menjadi kewenangan dari PPKKabupaten yang bersentuhan langsung dengan kelompok

TTS tahun 2012 antara lain : Ada rekening kelompok; Adaperjanjian kerjasama antara PPK Kab dengan Kelompok; Ada kwitansi Penerima; Ada Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah di setujui oleh KPA; Surat Keputusan PPK Kabuapaten terkait Penetapan Kelompok Tani.Bahwa terkait RUK atau RUKK yang menyusun adalah PPK Kabupatenbersama kelompok dan didampingi oleh tim tekhnis Kabupaten.Bahwa kelompok dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain apabila tidakmampu dikerjakan sendiri secara manual, kembali pada

Panitiamelakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelah dilakukan evaluasiadminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi TeknisNomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 PT. HK dinyatakanlulus dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus di peringkat II dan PT. AdhiKarya lulus di peringkat III;Pada tanggal 27 Juli 2011, Panitia membuat undangan PembuktianKualifikasi Dokumen Prakualifikasi (PQ), untuk PT Hutama Karya, PT. WijayaKarya, dan PT.

Panitiamelakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelah dilakukan evaluasiadminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi TeknisNomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 PT. HK dinyatakanlulus dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus di peringkat II dan PT. AdhiKarya lulus di peringkat III;Pada tanggal 27 Juli 2011, Panitia membuat undangan PembuktianKualifikasi Dokumen Prakualifikasi (PQ), untuk PT. Hutama Karya, PT.Wijaya Karya, dan PT.

Yang dihitung antara lain budget, metode pelaksanaan, cashflow, kelengkapan administrasi tekhnis.

Waktuitu kKepala kantornya pak Suroto dan terdakwa tinggal satu mess denganpak Suroto ;Bahwa terkait pelelangan pembangunan kampus Institut PemerintahanDalam Negeri (IPDN) Rokan Hilir dan Bukit Tinggi, setahu terdakwa yangmenangani pemasaran mulai pelelangan sampai perhitungannya dilakukanoleh Divisi Gedung karena periode regional, 3 Januari s/d 27 Juli 2011, dikantor regional tidak mempunyai organ yang bertugas membuat dokumenadministrasi lelang ataupun tekhnis dan perhitungan anggaran.

Panitia melakukan pembukaandokumen penawaran dan setelah dilakukan evaluasi adminstrasi danevaluasi tekhnis sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis Nomor:149/BA/EV/KK/ KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011, PT. HK dinyatakan lulusHal. 315 dari 423 Hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2019/PN. Jkt. Pst.20.21.dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus di peringkat II dan PT. Adhi Karyalulus di peringkat IIl.

. :1. 1 (satu) bundel asli dokumen Prakualifikasi Seleksi Sederhana JasaKonsultasi Paket Pekerjaan Erencanaan Tekhnis Pembangunan SaranaRSUD, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2011.

No. 2772 K/Pid.Sus/2015. 2 (dua) Lembar Contoh Bentuk Dokumen Penawaran ;45. 2 (dua) Lembar Contoh bentuk surat kuasa ;6. 1 (satu) Lembar Contoh dokumen penawaran tekhnis ;7. 1 (satu) Lembar Contoh bentuk daftar pengalaman kerja sejenis 10(sepuluh) tahun terakhir ;oo1 (satu) Lembar Contoh bentuk uraian pengalaman kerja sejenis 10(sepuluh) tahun terakhir ;co1 (satu) Lembar Contoh bentuk tanggapan dan saran terhadapkerangka acuan kerja dan personil/fasilitas pendukung dari PPK ;10.1 (satu) Lembar Contoh

Tersangka RITO NASIBU, S.T., M.Eng. :1.1 (satu) bundel asli dokumen Prakualifikasi Seleksi Sederhana JasaKonsultasi Paket Pekerjaan Erencanaan Tekhnis Pembangunan SaranaRSUD, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2011.

(satu) bundel asli dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha(Dokumen Kualifikasi) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran2011, Berupa suratsurat :1. 1 (satu) Lembar Undangan pengambilan dokumen pemilihan, Nomor11.h/ULPKONS/SS/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 ;25 (dua puluh lima) Lembar Instruksi kepada peserta (IKP) ;3 (tiga) lembar Lembar data pemilinan (LDP) ;2 (dua) Lembar Contoh Bentuk Dokumen Penawaran ;2 (dua) Lembar Contoh bentuk surat kuasa ;1 (satu) Lembar Contoh dokumen penawaran tekhnis

Nomor : 899/D2/TU/2013/, Nomor : BIN/001/2013.

Syahrul Kahiran (ketua tim tekhnis) keterangannya tidak dapatdidengar di persidangan karena sudah meninggal dunia (Alm) namunketerangan yang bersangkutan sudah diberikan dibawah sumpah, yangmenyatakan secara tekhnis CCO1 atas CUT and FILL tidak sesuai denganketentuan karena pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCQ.Halaman 117 dari148 Putusan Nomor : 11/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL19.20.21.22.23.24.bahwa benar sebelum dilakukan Amandemen , pada tanggal 24 Desember2008 PT.

Syahrul Kahiran (selaku ketua timtekhnis) tidak dapat didengar di persidangan karena sudah meninggal dunia (Alm)namun keterangan yang bersangkutan sudah diberikan dibawah sumpah, yangmenyatakan secara tekhnis CCO1 atas CUT and FILL tidak sesuai denganketentuan karena pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCO.Menimbang, bahwa Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak tidak pernahmembuat surat persetujuan untuk Amandemen Il.Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelismendapatkan

Syahrul Kahiran (ketua tim tekhnis) keterangannya tidak dapatdidengar di persidangan karena sudah meninggal dunia (Alm) namunketerangan yang bersangkutan sudah diberikan dibawah sumpah, yangmenyatakan secara tekhnis CCO1 atas CUT and FILL tidak sesuai denganketentuan karena pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan sebelumCCO .bahwa benar sebelum dilakukan Amandemen , pada tanggal 24 Desember2008 PT. PP (persero) melalui Ir.

Syahrul Kahiran (selaku ketua timtekhnis) tidak dapat didengar di persidangan karena sudah meninggal dunia (Alm)namun keterangan yang bersangkutan sudah diberikan dibawah sumpah, yangmenyatakan secara tekhnis CCO1 atas CUT and FILL tidak sesuai denganketentuan karena pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCQ.Menimbang, bahwa Amandemen Il terjadi tanggal 07 Desember 2009dengan ditandatangani oleh saksi Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran danrekanan PT. PP Persero Ir.

Bupati Asahan Nomor : 329KES/2012tanggal 25 Oktober 2012;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPK dalam PengadaanBarang berupa Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas KesehatanKab Asahan Tahun 2012 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu : Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yangmeliputi:a) Spesifikasi Tekhnis

Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PenggunaAnggaran dengan Berita Acara Penyerahan Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran danhambatan pelaksnaan pekerjaankepada PA setiap Triwulan;Halaman 91 dari 191Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiNomor : 88/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn Menyimpan dan menjaga keuntuhan seluruh dokumen pelaksnaanpengadaan barang/jasa.Bahwa saksi tidak ikut menetapkan rencana pelaksanaan pengadaanbarang/jasa yang meliputi ; Spesifikasi Tekhnis

, Harga Perkiraan Sendiri(HPS) serta Rancangan Kontrak, dan saksi menerima hasil tersebut darisaksi IBNU ALFI,SKM melalui stafnya SOFYAN, dan saksi menerimaRancangan Kontrak, HPS dan Spesifikasi Tekhnis sudah dalam bentuk jadi.Selanjutnya saksi membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang / jasa untukpelaksanaan paket pengerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan danKB dengan nomor : 107/PPK/DINKESAS/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012;Bahwa saksi menandatangani kontrak/Surat Perjanjian nomor124/DINKESAS

dengan SK BupatiAceh Utara Nomor 050/692/2012 tanggal 7 November 2012 tentangPerubahan Atas Penetapan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM,Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker Pada Rumah SakitUmum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas PerbantuanAPBN Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tersebut dalam SK Bupati adalahsebagai berikut : Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi;> Spesifikasi tekhnis

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi;> Spesifikasi tekhnis barang / jasa.> Harga Perkiraan Sendiri (HPS).> Rancangan Kontrak.. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;Menandatangani kontrak;. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;> oOo Qaosn&Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepadaPA/KPA;g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPAdengan berita acara penyerahan;h.

Spesifikasi tekhnis barang/jasa.2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3. Rancangan Kontrak.. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;Menandatangani kontrak;. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;> Oo aQo0ondMelaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepadaPA/KPA;g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPAdengan berita acara penyerahan;Hal. 36 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016h.

IMAT RUHIMAT sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengantanggal 10 Juli 2012 akan tetapi Saksi tidak ingat tahapan kegiatan desain.Dasar dilakukannya desain tersebut adalah Pedoman Perluasan Sawah dankontrak;Bahwa Saksi tidak pernah melihat RUK yang dibuat oleh PPK Kabupaten yangdiusulkan melalui PPK Propinsi;Bahwa Saksi tidak mengetahui tekhnis pembayaran dilapangan oleh setiapkelompok setelah dana diterima karena sudah menjadi kewenangan dari PPKKabupaten yang bersentuhan langsung dengan kelompok

TTS tahun 2012 antara lain : Ada rekening kelompok; Adaperjanjian kerjasama antara PPK Kab dengan Kelompok; Ada kwitansi Penerima; Ada Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah di setujul oleh KPA; Surat Keputusan PPK Kabuapaten terkait Penetapan Kelompok Tani.Bahwa terkait RUK atau RUKK yang menyusun adalah PPK Kabupatenbersama kelompok dan didampingi oleh tim tekhnis Kabupaten.Bahwa kelompok dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain apabila tidakmampu dikerjakan sendiri secara manual, kembali pada

Bengkong Kota Batam bulan November 2007 sebagai bukti penerimaan uang makan untuk masing-masing pegawai sebesar Rp 180.000,-55. 1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.07/HK/I/2007 tanggal; 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang /Pejabat Pembuat Komitment, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara

Bengkong KotaBatam bulan November 2007 sebagai bukti penerimaan uang makan untukmasingmasing pegawai sebesar Rp 180.000.1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.07/HK/I/2007 tanggal; 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan/PengangkatanPejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Barang /Pejabat Pembuat Komitment, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, BendaharaPengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, di

Bengkong KotaBatam bulan November 2007 sebagai bukti penerimaan uang makan untukmasingmasing pegawai sebesar Rp 180.000.55.1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.07/HK/I/2007 tanggal; 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan/PengangkatanPejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Barang /Pejabat Pembuat Komitment, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, BendaharaPengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran

Faisaluntuk melakukan swakelola yang dilakukannya sejak tahun 2008 sampaidengan tahun 2010 telah diketemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuaidengan spesifikasi tekhnis dan atau menyimpang dari mekanisme yangberlaku, namun pembayarannya tetap dilakukan hal ini sebagaimanatersebut dalam surat BPK RI perwakilan Sumut Nomor165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal PenyampaianLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada DinasPekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran

YESAKSI TEKKAI, sementara tandatangan Direksi Tekhnis dan Kontraktor pelaksana Saksi tidak mengetahuinya, karenapada saat itu Saksi kosongkan saja dan sesudah Laporan tersebut selesai maka saat ituHim 61 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN. MamSdr. ARRUAN PASAU, Sdr. YESAKSI TEKKAI dan Sdr. PATOMPO menemuiSaksi dan mengambil laporan tersebut dengan alasan akan dibawa ke Kementerian;e Bahwa CV ARCHIMEDIA KONSULTAN adalah Konsultan pengawas dari kegiatanpenataan fasilitas kawasan wisata Liawan Kec.

Menetapkan rencana Pengadaan barang dan jasa yang meliputi :1.Spesifikasi tekhnis barang dana jasa;2.Menentukan harga perkiraan sendiri (HPS);3.Rancangan Kontrak;Menerbitkan Surat penunjukan Penyedia barang / jasa;Menandatangani kontrak;Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia barang / jasa;Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadan barang dan jasa kepada KPA;Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada KPA;Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan

Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) Nomor68/XI1/BM/2008 tanggal 15 Desember 2008yang dibuat oleh Bendahara PengeluaranDinas Pekerjaan Umum dan PerhubunganKabupaten Wakatobi dan diketahui olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan.79b. Surat Perintah Mmebayar ( SPM ) No.68/SPM/2008 tanggal 15 Desember2008 yang diterbitkan oleh Kepala DinasPekerjaan Umum dan Perhubungan KabupatenWakatobi ;.

Surat Permintaan Pembayaran( SPP ) Nomor : 73/SPPLS/BM/2009 ( Dana DAK ) dan 74//SPPLS/ BM/2009 ( DanaDAU ) tanggal 08 Juni 2009yang dibuat oleh BendaharaPengeluaran Dinas PekerjaanUmum dan PerhubunganKabupaten Wakatobi dandiketahui oleh PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan.89b. Surat(SPM)( Dana79/SPM/200908 JunitanggaldibuatPengeluaranUmumKabupatenc.

Jides, lalu beberapa waktu kemudian masih pada bulanSeptember 2011 Terdakwa EDI YUSMIANTO bersama denganLUTHFI AHMAD, DWI ATMAJI, SAIRAN dan PRIYO RAHARJOmelakukan pertemuan di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan danPeternakan Kabupaten Banjarnegara dan dalam pertemuan tersebutdilakukan pembagian tugas yaitu Terdakwa EDI YUSMIANTO memintaLUTHFI AHMAD untuk mewakili Terdakwa EDI YUSMIANTO dalampelaksanaan kegiatan Jitut Jides dilapangan bersama dengan PRIYORAHARJO yang ditunjuk sebagai anggota tim tekhnis

No. 218 PK/Pid.Sus/2014Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa EDI YUSMIANTO bin YUSROMIHARJO selakuPenyelenggara Negara sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Banjarnegara, bersamasama dengan PRIYO RAHARJObin SETYO SUPARTO (Terdakwa penuntutan terpisah) selaku Pegawai NegeriSipil (PNS) sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Daerah (UPTD) Wilayah VDinas PSDA ESDM Kabupaten Banjarnegara, LUTHFI

Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif(IPBP) Tahun Anggaran 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani olehKepala Dinas Peternakan Kabupaten Barito Kuala ; Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa MAATbin YURDI (alm) tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau oranglain dan menyebabkan Kegiatan Penyelamatan Kerbau Betina Produktifpada Kelompok Tani Kuripan Bersatu menjadi tidak tepat sasaran dan tidaktermanfaatkannya dana bantuan sosial sesuai pedoman tekhnis

Insentif dan PenyelamatanSapi/Kerbau Betina Produktif (IPBP) Tahun Anggaran 2011 yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Barito Kuala ; Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa MAATbin YURDI (alm) tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau oranglain dan menyebabkan Kegiatan Penyelamatan Kerbau Betina Produktifpada Kelompok Tani Kuripan Bersatu menjadi tidak tepat sasaran dan tidaktermanfaatkannya dana bantuan sosial sesuai pedoman tekhnis

Terdakwa Drs Abdul Hamid Nasution, PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan) an.M. FAHMI ALI, ST, ketua panitia pengadaanan.Usman Siregar, Amk, kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahanKabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak(multy years), dan pada tanggal 9 Desember 2009 sesuai surat nomor :6021/5911/spp/pupe/2009 Bupati Padang Lawas an.