17 tersebut di atas, pada pokoknyaTergugat menyatakan tidak lalai untuk memenuhi kewajian atau prestasinyakarena Tergugat telah mempunyai itikad baik memenuhinya namun karenasuatu keadaan tertentu yakni keadaan memaksa atau overmacht sebagaimanadiatur Pasal 1245 KUH Perdata maka Tergugat tidak dapat membayar secaratunai Sesual dengan isi perjanjian tersebut;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikanketentuanketentuan hukum yang mengatur tentang keadaan memaksa,overmacht atau force

majeure;Menimbang, bahwa bahwa ketentuan dalam KUH Perdata yangmengatur tentang keadaan memaksa, overmacht atau force majeure adalahsebagai berikut:a.

tersebut, diwajibkan memberikan hakhak dan tuntutantuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan padanya.Menimbang, bahwa terdapat Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 409 K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984 yang berisi kaidahhukum: Keadaan keadaan memaksa harus memenuhi unsur tidakterduga, tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajibanatau melaksanakan perjanjian, dan di luar kesalahan dari pihak tersebut;Menimbang, bahwa istilan keadaan memaksa berasal dari bahasaInggris, yaitu force

majeure, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut denganovermacht.

Tidak dipenuhinya prestasi dalamperikatan tersebut disebabkan karena:1) kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.2) keadaan memaksa (overmacht), force majeure;Menimbang, bahwa menurut R. Subekti, Wanprestasi tersebut dapatberupa:1). Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,2). Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yangdiperjanjikan,3). Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktupelaksanaannya,4).

perusahaan dengan menemuiperwakilan pihak penggugat untuk membahas penyelesaian tagihan Para Penggugat;11121314Bahwa selanjutnya para tergugat berusaha untuk melakukan pembayaran tagihanpara penggugat dengan menawarkan angsuran pembayaran sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan dengan melihat kondisi keuanganpara Tergugat yang sedang menurun sampai saat ini;Bahwa apa yang terjadi terhadap para Tergugat dengan adanya kelesuanperekonomian secara nasional merupakan keadaan memaksa (force

majeure)yang tidak didugaduga para Tergugat sehingga tidak terbukti bahwa ParaTergugat telah melakukan wanprestasi kepada para Penggugat (Vide ECC:025/02/2013: Pasal 14);Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat angka 18, 19, 20 dan 21 tidakberalasan hukum sehingga harus ditolak;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat harus dihukumuntuk membayar biaya perkara yang timbul;Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Para Tergugat mohonkepada Majelis Hakim Yang Memeriksa

Karena keadaan memaksa (force majeure), diluar Kemampuan debitor. Jadidebitor tidak bersalah ;Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi,perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalaitidak memenuhi prestasi , dalam hal ini ada 3 keadaan :a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekalii ;b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru ;c.

strong>sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Dwipa Inti Usaha tidak mampu untukmemenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dikarenakanterjadinya Force Majeure yaitu terjadinya Kebijakan Pemeritah di bidangmoneter yang melikuidasi beberapa bank, termasuk di dalamnya BankDwipa, sehingga PT. Dwipa Inti Usaha sebagai group Dwipa tidak bisalagi membiayai proyek tersebut dan keluar dari kerja sama dimaksud;Bahwa dengan keluarnya PT. Dwipa Inti Usaha selaku pemegang sahammayoritas dalam Perusahaan Patungan PT.

Sarana Asaputra Utama memiliki saham 90%(sembilan puluh perseratus);Bahwa terjadinya Force Majeure ketika itu tidak hanya sebatas padakebijakan pemerintah dibidang moneter, akan tetapi juga Force Majeurekarena situasi Aceh secara keseluruhan yang telah ditetapkan sebagiaDaerah Operasi militer (DOM) sebagai akibat dari terjadinyapemberontakan Aceh Merdeka (A.M) terhadap Pemerintah RepublikIndonesia, dimana pada tahun 1997 dan masuk tahun ke 1998 danseterusnya hingga penandatanganan MoU Helsinky, Aceh

Dwipa IntiUsaha dalam perjanjian kerjasama tersebut akibat force majeuresilahkan dibuktikan. Namun mundurnya PT. Dwipa Inti Usahasesuai dengan ketentuan Pasal 8 semua saham Pihak Ketigaberalin kepada Pihak Kedua (PT. Sarana Asaputra Utama) tanpakompensasi apapun. Dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejakmundurnya PT. Dwipa Inti Usaha Pihak Kedua tidak mampumemenuhi tugas dan tanggung jawabnya maka seluruh sahamPinak Kedua beralin kepada Pihak Pertama tanpa kompensasiapapun.8.

Surat Edaran tersebut penanganan penyelamatan kredit bermasalahdapat ditempuh melalui beberapa cara seperti dengan tiga cara yangdisebutkan di atas akan tetapi katakata dapat bukan bermakna harusuntuk dilaksanakan, artinya tergantung kepada pihak bank sebagai kreditur,artinya tidak mesti dilakukan karena kepentingan terhadap hal tersebut adalahkepentingan kedua belah pihak bukan kepentingan satu pihak debitur semata;Hal 11 dari 14 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PTA.PdgMenimbang, bahwa masalah Force

Majeure yang dipersoalkan oleh paraPembanding adalah persoalan khusus yang merupakan kal/ausul dan negosiasikontrak yang harus dipertanggungjawabkan kepada kreditur danpertanggungjawaban ini tidak terlepas dari kKesepakatan kedua belah pihakyang tidak dapat dipersoalkan di dalam tingkat banding karena hal tersebuttelah berlalu masanya di dalam pelaksanaan kontrak sebelumnya;Bahwa hakim tingkat pertama tidak cermat dan teliti dengan tidakmempertimbangkan itikad baik dari Pembanding di waktu mediasi

Hutang (Novasi) Nomor 129 tanggal 30Juni 20112)Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi) Nomor 131 tanggal 30Juni 2011Bahwa karena rasa tanggung jawab Penggugat merasamempunyai hutang seluruhnya kepada Tergugat 1 setelahpenandatangan Novasi diatas dan suami penggugat meninggal(Almarhum Cristian Wongso), Penggugat mengajukan restrukturisasitanpa berkonsultasi hukum sebelumnya karena tidak mengetahui apaapa (yang mana mungkin dapat di putihnkan atau dapat dibantu olehAsuransi karena debitur meninggal (force

majeure).

Keadaan memaksa (force majeure) atau kahar; ataub. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta lelang10.Bahwa dalam Pasal 17 ayat (1),(2) dan (3) PMK 27/2016mengatur : Hal. 7 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Mks.1).

Ketigatanggal 07 September 2017, sehingga keluar surat Anjuran dari LembagaMediasi Nomor 566/5700/BidPHI tertanggal, 08 Nopember 2017, dimanaatas isi anjuran tersebut Tergugat menolak untuk melaksanakannya;Bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, pasal 164 ayat (3) bahwa pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja / buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (Force

Majeure) tetapiperusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja / buruh berhakatas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat (4);Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan, pasal 1 Ayat (4) berbunyi pemberi kerja adalah orangperseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badanbadan lainnya yangmempekerjakan tenaga kerja

bukti Surat P1 serta sampai saat ini juga Yayasan PendidikanGraha Husada Lestari cq Akademi Kebidanan Graha Ananda Palu masih tetapeksis dengan demikian bahwa unsur Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah terpenuhi secara utuh dimanadalam penjelasan Pasal tersebut bahwa :"Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force

Pasal 4 Ayat 5 SyaratSyarat dan KetentuanKetentuan Perjanjian satuan Rumah Susun TamanAnggrek Residence Nomor : 004A/TAR/SAD/RSH/V1/2015 tertanggal 14Juni 2015 (PPJB) yang memberlakukan sanksi pengosongansebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 PPJB.Somasi tersebut dijawab oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya padatanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pasal 4Ayat 5 Jo Pasal 15 Ayat 1 PPJB seyogianya dilihat keterhubungannyadengan pasalpasal lain khususnya pasal yang memuat Force

pengaruh Covid19terhadap perekonomian, sungguh jelas beritikad baik untuk memenuhiprestasi dalam Perjanjian (PPJB) sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata.Perbuatan Tergugat agar Penggugat segera mengosongkan hunian tinggalPenggugat karena berdasarkan Pasal 4 Ayat 5 jo Pasal 15 Ayat 1 danmenggolongkan perbuatan Penggugat sebagai perbuatan yang beritikadburuk adalah perbuatan yang terlalu dini dan keliru karena tubuh perjanjianadalah 1 sistem, yang harus dilihat keterhubungan dengan pasalpasal lainkhususnya Force

Bank Permata, Tbk sebesar Rp. 4.757.868.404, (empat milyartujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribuempat ratus empat rupiah), maka berdasarkan Perjanjian, Penggugat wajibmenyerahkan kembali Obyek Perkara kepada Tergugat ;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 8 gugatan, sebab sampaldengan saat ini Penggugat nyatanyata wanprestasi/ingkar janji untukmenyerahkan Obyek Perkara kepada Tergugat, dan Penggugat yangmenggunakan alasan Force Majeure, padahal tidak ada

Bahwa ketidakmampuan Tergugat memenuhi prestasi atau kewajibanmembayar biaya sewa kepada Penggugat pada bulan Agustus adalah karenaHalaman 11 dari 28 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Dpstimbulnya wabah COVID 19 yang merupakan bencana nonalam dan telahditetapbkan sebagai bencana nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 12Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran Corona VirusDisease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional, dan Covid 19 dapatdinyatakan force majeure/keadaan memaksa;Bahwa

Sehinggamengakibatkan Tergugat tidak ada pemasukan;Bahwa ketidakmampuan Tergugat memenuhi prestasi atau kewajibanmembayar biaya sewa kepada Penggugat pada bulan Agustus adalah karenatimbulnya wabah COVID 19 yang merupakan bencana nonalam dan telahditetapbkan sebagai bencana nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 12Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran Corona VirusDisease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional, dan Covid 19 dapatdinyatakan force majeure/keadaan memaksa;Bahwa

./ tidak melakukan pelunasan karena usahanya menurun danbangkrut bukanlah karena adanya alasan pemaksa yaitu force majeure(Overmacht) karena hal tersebut adalah suatu resiko dalam suatu bisnis dan haltersebut haruslan menjadi pertimbangan tergugat dalam memutuskanmengambil hutang atau tidak sehingga menurut hakim pemeriksa tergugatharuslah membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana yang telahdiperjanjikan sebagaimana pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yangdibuat secara sah berlaku sebagai

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUKMAN ISKANDAR BIN AFANDI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan; Menetapkan bahwa barang bukti berupa : - 1 lembar nota pembelian Hand phone merk OPPO dari IMAGO tertanggal 24 oktober 2014, 1 lembar nota pembelian MMC dari IMAGO tertanggal 24 oktober 2014, 1 lembar tanda terima dari Armada Motor, 1 buah kardus Tab Axioo, 1 Unit sepeda motor Yamaha Force

Pol AE-4587-GM berikut kunci kontaknya, 1 lembar STNK sepeda motor Force atas nama Sri Wahyuni, 1 buah BPKB Yamaha Force No. Pol AE-4587-GM a.n. Sri Wahyuni.Dikembalikan kepada saksi korban SRI WAHYUNI; Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 lembar nota pembelian Hand phone merk OPPO dari IMAGO tertanggal 24oktober 2014, 1 lembar nota pembelian MMC dari IMAGO tertanggal 24 oktober2014, 1 lembar tanda terima dari Armada Motor, 1 buah kardus Tab Axioo, 1 Unitsepeda motor Yamaha Force warna merah tanpa spion No. Pol AE4587GMberikut kunci kontaknya, 1 lembar STNK sepeda motor Force atas nama SriWahyuni, 1 buah BPKB Yamaha Force No. Pol AE4587GM a.n.

), 1 (satu) buah HP merk OPPO tas ransel, BPKBsepeda motor Yamaha Force NOPOI AE4587GM, (satu) buah tablet AXIO dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Force tersebut tanpa ijin saksi korban Sri Wahyuni. ~ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sri Wahyuni menderitakerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000,000, (empat puluh juta rupiah).wonn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam tindak pidana melanggar Pasal362 KUHP ; won nn nana nanan Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pol AE4587GMberikut kunci kontaknya, 1 lembar STNK sepeda motor Force atas nama SriWahyuni, buah BPKB Yamaha Force No. Pol AE4587GM a.n. Sri Wahyuni;we ncna nanan Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, Terdakwa, barangbukti yang diajukan di persidangan.

Pol AE4587GMberikut kunci kontaknya, 1 lembar STNK sepeda motor Force atas nama SriWahyuni, buah BPKB Yamaha Force No. Pol AE4587GM a.n.

strong>Pencurian ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

1. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
2. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tangki sepeda motor Yamaha Force

One warna hitam

- 1 (Satu) buah rangka sepeda motor Yamaha Force One warna hitam dengan Noka MH34NS2134K029295;

- 1 (Satu) buah stang sepeda motor Yamaha Force One warna hitam;

- 1 (Satu) buah Jok sepeda motor Yamaha Force One warna hitam;

- 1 (Satu) buah As stang berbentung leter T

- 1 (Satu) buah tuas rem depan Yamaha Force

One warna hitam;

- 2 (Dua) buah Shock depan Yamaha Force One warna hitam;

- 1 (Satu) buah kunci pas 14;

- 1 (Satu) buah obeng warna kuning;

- 1 (Satu) buah palu besi;

- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Force One Nomor 1877381M, No.Pol : DA 5332 GK dengan Noka MH34NS2134K029295 dan Nosin 4WH-696365;

-

1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Force One Nomor 1877381M, No.Pol : DA 5332 GK dengan Noka MH34NS2134K029295 dan Nosin 4WH-696365

Dikembalikan kepada saksi H.

Pencurian ;

putusan (bukti P17), namun kemudian,sidang dengan acara pembacaan putusan diadakan pada tanggal 22Oktober 2009 (buktiP 18);18.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbitrase pada bagian DalamRekonvensi halaman 58 (lima puluh delapan) di dalam putusannya No.300/IIARBBANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009 (buktiP19 pada halaman58), pada intinya menyatakan bahwa kegagalan Termohon Rekonvensi(sekarang Tergugat/ PT Cipta Kridatama) untuk memproduksi (menambang)batubara bukanlah sebagai akibat keadaan memaksa atau force

majeure,Hal. 4 dari 32 hal.

No. 783 K/Pdt/2013karena longsor yang terungkap dalam persidangan bukanlah keadaanmemaksa/force majeure sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 37 darikontrak (Coal Mining Services Contract Between Bulk Trading, SA And PTCipta Kridatama No. 01/CKBT/KONTAMB/XII/2006) yang mencantumkansecara limitative keadaan memaksa tersebut ;19.Bahwa disamping Termohon Rekonvensi (dalam perkara perdata diPengadilan Negeri Jakarta Selatan sekarang ini adalah sebagai Tergugat/PT Cipta Kridatama) telah dinyatakan gagal

tertentu seperti yang disebutkandalam kontrak yang bersangkutan;Menimbang, bahwa wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakanapa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidaksebagaimana mestinya; (iil) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapiterlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak bolehdilakukan.Menimbang bahwa Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karenaKesengajaan dan Kelalaian, kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karenaalasanalasan force

majeure, yang umumnya memang membebaskan pihakyang tidak memenuhi prestasi (untuk Ssementara atau selamalamanya);Menimbang, bahwa dalam Jawabannya para Tergugat mengakui bahwapara Tergugat merupakan debitur dari Penggugat vide bukti P1 dan mengakuikalau sampai saat ini tidak dapat melanjutkan membayar angsuransebagaimana telah diperjanjikan namun hal itu dilakukan oleh para TergugatHalaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Tjtkarena mulai awal tahun 2021 usaha para Tergugat

Apabila terjadi keadaan yang memaksa (Force Majeure);7. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya TERGUGAT tidakmengenal dan tidak memiliki hubungan maupun kepentingan hukumdengan penggugat tetapi Leonard Jeon sehingga sepatutnya MajelisHakim yang dipermuliakan menyatakan menolak dalil gugatanPenggugat untuk seluruhnya;Halaman 11 dari 29 halaman PutusanNo.209/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Sel8.

Apabila terjadi keadaan yang memaksa (Force Majeure);7. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya TERGUGAT tidakmengenal dan tidak memiliki hubungan maupun kepentingan hukumdengan penggugat tetapi Leonard Jeon sehingga sepatutnya MajelisHakim yang dipermuliakan menyatakan menolak dalil gugatanPenggugat untuk seluruhnya;8.

mewakilinegara sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf c dimana kontrak diatasRp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ;Bahwa apabila dilakukan pemutusan kontrak yang menyatakan adalahKPA atas saran dari PPTK ;Bahwa keadaan bencana alam harus ada pernyataan dari bupati, ataudata dari camat atau kepala desa setempat dan karena pengaruh cuacayang dimintakan kepada BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi danGeofisika) serta pernyataan konsultan pengawas bahwa memang terjadibencana;Bahwa apabila ada terjadi keadaan force

disesuaikan dengan konsultasi pengawas lapangan berdasarkankeadaan yang dilaporkan oleh pemerintah setempat dimana dalam Pasal93 ayat ( 1) huruf a Perpres 54 tahun 2010 pemberian 50 harikelambatan bukti mewakili tahun anggaran dapat dibayar pada tahunanggaran, pembayaran harus ada perjanjian dan wajib dibayar padaAPBD / APBN selanjutnya ;Bahwa ada beberapa kriteria keadaan dapat dikategorikan sebagai FoceMajeure didalam Pasal 93 ayat (1) huruf a Perpres 54 Tahun 2010,diantaranya: Ada pernyataan force

majeure dari instansi yang berwenang(bencana alam, bencana sosial, kerusuhan, kejadian luar biasa, dangangguan industri).

Selain kategori force majeure di atas, tidak diperlukan pernyataandari instansi yang berwenang, tetapi diperlukan bukti/data terkaitforce majeure, misalnya data curah hujan dari BMKG, pemotongananggaran oleh Kementerian Keuangan, atau terjadi kondisi yang tidakdapat dikendalikan oleh para pihak.

Kejadian force majeure menuntut adanya perpanjangan waktupelaksanaan pekerjaan.Bahwa perpanjangan kontrak diberikan selama 50 (lima puluh) hari danitu ada petunjuk tehnis nya yaitu Peraturan Kepala LKPP Nomor : 14Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bna.

diterima sejak timbulnya perselisihan inihingga perkara ini dinyatakan selelsai baik selesai dengan perdamaian atauselesai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa pasal 164 UUK No.13 TH. 2003ayat (1)berbunyi :Hal. 13 dari 60 Putusan No.122/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bdg40.41.42.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karenaperusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerusselama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

Elangperdana Tyre Industry periode 2020 2022, dimana telah ditentukanbahwa Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena : kebutuhan Perusahaan sehubungan dengan suatu program organisasi /rasionalisasi atau perubahan system kerja; Perusahaan tutup atau keadaan memaksa (force majeure).Hal. 30 dari 60 Putusan No.122/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bdg16.17.18.19.Ketentuan di dalam PKB ini telah disepakati pula oleh Serikat Pekerja/Buruh PT.Elangperdana Tyre Industry sebagai perwakilan dari para pekerja

Elangperdana Tyre Industry periode 2020 2022, telahditentukan bahwa Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaKarena : kebutuhan Perusahaan sehubungan dengan suatu program organisasi /rasionalisasi atau perubahan system kerja; Perusahaan tutup atau Keadaan memaksa (force majeure).Seperti yang telah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi uraikan di atas,bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah melakukan upayaupayapenghematan (rasionalisasi) guna mencegah terjadinya pemutusan

Elangperdana Tyre Industry periode2020 2022, dimana telah ditentukan bahwa Perusahaan dapat melakukanpemutusan hubungan kerja karena : kebutuhan Perusahaan sehubungan dengansuatu program organisasi / rasionalisasi atau perubahan system kerja; Perusahaantutup atau keadaan memaksa (force majeure), yang kemudian setelah membacasecara teliti Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Elangperdana Tyre Industry denganSerikat Buruh FLomenik KSBSI PT.

Menimbang, bahwa harus difahami tentang efesiensi yang dijadikan alasanmelakukan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap para Penggugat yaitudiatur dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukanHal. 54 dari 60 Putusan No.122/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bdgkarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force