• Tempat tinggal : JI Skala Brak No.34 Kelurahan Tanjung AmanKecamatan Kotabumi SelatanKabupaten LampungUtara.7. Agama : Islam.8.

  tetap pada tuntutannya danatas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum Terdakwa jugamenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU:Bahwa ia terdakwa ARGA YODIAN RENAMOND Alias OKES BinBAMBANG KISWANTO pada hari kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 13.30WIB dan atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 ataudalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di Jalan Skala

  hukumPengadilan Negeri Kotabumi,, tanoa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksiARDIANSYAH Bin ABDULLAH bersama sama saksi A.RAVIT RAMONDHABin OMON saksi EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSUR mendapat informasidari masyarakat bahwa ada peredaraan atau penyalahgunaan Narkotikajenis shabu shabu dijalan Skala

  Lampung Utara setelah mendapat informasiidentitias dan ciri ciri terdakwa, kemudian dilakukan penyelidikan di salahsatu rumah di jalan skala brak No 34 Kel, Tanjung Aman Kec, KotabumiSelatan Kab, Lampung Utara, bahwa benar terdapat terdakwa didalamrumah tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan, lalu saksiARDIANSYAH Bin ABDULLAH bersama sama saksi A.RAVIT RAMONDHABin OMON saksi EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSUR beserta anggota satres narkoba lainya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadapterdakwa

  narkotika golongan berupa Shabu tersebut tanpa berhak dan tanpa ijin daripihak berwenang.Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN KbuPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa ARGA YODIAN RENAMOND Alias OKES BinBAMBANG KISWANTO pada hari kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 13.30WIB dan atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 ataudalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di Jalan Skala

• AIPmengajukan permohonan perundingan bipartit kepada Tergugat untuk membahasstuktur dan skala upah untuk tahun 2015;10.11.12.13.14.15.Bahwa Para Penggugat adalah tim perunding stuktur dan skala upah dari serikatpekerja PTP FPBI PT. AIP;Bahwa dalam Perundingan tersebut tidak ada kesepakatan antara PTP FPBI PT. AIPdan Tergugat;Bahwa akibat dari gagalnya perundingan mengenai stuktur dan skala upah, padatanggal 29 januari 2015 seluruh anggota PTP FPBI PT.

  AIP yang masihaktif dan masih mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan organisasiserta masih bertugas untuk menyelesaikan perselisihan tentang skala upah denganTergugatBahwa pada tanggal 01 April 2015 Tergugat memberikan Surat Mutasi kepada ParaPenggugat, akan tetapi Para Penggugat menolaknya dengan alasan mutasi yangdilakukan Tergugat hanya akalakalan Tergugat dan merupakan intimidasi secarahalus agar Para Penggugat tidak menuntut dan memperjuangkan stuktur skala upahditempat Tergugat

• Ahli pernah menjadi saksi ahli sebelumnyadan pernah mengikuti bimbingan teknis PLTB (Pembukaan Lahan TanpaBakar); Bahwa skala usaha tidak mencapai skala tertentu dengan melakukanpendaftaran untuk memperoleh surat tanda daftar usaha perkebunan /STDBatau STDP tergantung jenis usaha perkebunan yang dilakukan.

  Bahwa untuk skala usaha tertentu wajiod memiliki izin usahaperkebunan/IUPB atau IUPP tergantung jenis usaha perkebunan yangdilakukan.

  usahaperkebunan tidak mencapai skala tertentu yakni membuat surat tanda daftarusaha perkebunan untuk budidaya (STDB) sesuai Pasal 5 Ayat 1 s.d. 4Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PermentanNomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; Bahwa berdasarkan Pasal 12 Permentan Nomor 5 Tahun 201a8 tentangPembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar,dimana pelaku usaha perkebunan wajib memiliki sistem sarana prasaranapengendalian kebakaran lahan

  Adapun menurut skala usaha perkebunanberdasarkan Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atasPermentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan) yaitu :a.

  Skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu yaitu luasannyakurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;b. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentu yaitu luasannya25 hektar atau lebih dan diwajibkan memiliki izin usaha;Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN TjtMenimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telahmenghadirkan Terdakwa KADI Bin RONO KARTO (Alm)Menimbang, bahwa benar Terdakwa adalah pemilik lahan seluas + 3,5(tiga koma lima) Hektar yang terletak di Desa Jati

• Lumajang Provinsi Jawa Timur luas :1.052,18 HA ; panjang : 27,37 KM ; Skala: 1 : 50.000 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Hydrologi arealpenggunaan lain di Kec. Candipuro, Kec. Pasirian, Kec.Tempursari Kab. Lumajang Provinsi Jawa Timur Luas:1.052,18 HA ; Panjang: 27,37 KM Skala : 1 : 50.000 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Geologi, arealpenggunaan lain di Kec. Candipuro, Kec. Pasirian, Kec.Tempursari Kab.

  Lumajang Provinsi Jawa Timur Luas :1.052,18 HA ; Panjang: 27,37 KM Skala : 1 : 50.000 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta kawasan Hutan,areal penggunaan lain di Kec. Candipuro, Kec. Pasirian,Kec. Tempursari Kab. Lumajang Provinsi Jawa Timur Luas> 1.052,18 HA ; Panjang: 27,37 KM Skala : 1 : 50.000 ;Halaman 80 dari 99 halaman perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.SBY.26. Bukti P 2627. Bukti P 2728. Bukti P 2829. Bukti P 2930. Bukti P 3031. Bukti P 3132.

  Lumajang Provinsi Jawa TimurLuas : 1.052,18 HA ; Panjang : 27,37 KM Skala : 1:Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian KARELHENDRIKUS KREMERALIAS KAREL SUDARSONO,No.470/03/429/560.410/2003.

  Bukti P 37Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Arahan OrientasiLapangan areal penggunaan lain di Kecamatan Candipuro Kecamatan Pasirin dan Kecamatan TempursariKabupaten Lumajang Luas : 1.052,18 HA ; Panjang :27,37 KM: Skala : 1:25.000 ; Foto kopi dari foto kopi Peta KPH PROBOLINGGO bagianHutan Pasirian BKPH Pasirian ;Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari GerakanRakyat Tolak Rekayasa Lahan GERTAK RELA DesaGOndoruso, Kec. Pasirian, Kab.

• Peta KabupatenPENAJAM PASER UTARA Skala 1:5.000 dengan Metode Fotogrametris dengan pagu anggaran Rp.10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah);Bahwa sekitar bulan Mei 2012 saksi Drs.

  Kab PENAJAM PASER UTARA Skala 1 : 5.000dengan Metode Fotogrametris dengan pagu anggaran Rp.10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah);Bahwa sekitar bulan Mei 2012 saksi Drs.

  Peta Foto skala 1 : 5.000 ukuran AO (kurang 9 Eksemplar);Halaman 38 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PN Smrb.

  PPU skala 1 : 5.000dengan metode Fotogrametris.

  PPU skala 1 : 5.000 dengan metode Fotogrametrisberdasarkan pekerjaan yang telah ditawarkan oleh Drs. H.Syamsul Qomar AR.M.Si. selaku Kepala Bapeda Kab.

• Putusan Nomor 05 P/HUM/2017Pasal 30(1)(2)Bandar udara umum terdiri atas:a. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer;b. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder,c. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier; dand. bandar udara bukan pusat penyebaran.Bandar udara pusat penyebaran skala primer, bandar udarapusat penyebaran skala pelayanan sekunder dan bandar udarapusat penyebaran skala pelayanan tersier tercantum dalamLampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

  dariPeraturan Pemerintah ini.Pasal 37(1)(2)(3)(4)Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf a ditetapkandengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsipelayanan PKN; danb. melayani penumpang dengan jumlah paling sedikit5.000.000 (lima juta) orang per tahun.Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekundersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b ditetapkandengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang

  pusat penyebaran skala pelayananprimer, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanansekunder, dan bandar udara pusat penyebaran skala pelayananHalaman 20 dari 77 halaman.

  fungsi Bandar Udara Ngurah Rai sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;pemantapan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalam satusistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo sebagai bandarudara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;pemantapan fungsi Bandar Udara Kertajati (Majalengka)sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder;:pemantapan fungsi Bandar Udara Ahmad Yani sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder:pemantapan fungsi Bandar Udara Cakrabhuwana

  sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;pemantapan fungsi Bandar Udara Abdulrachman Salehsebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanantersier, danpengembangan Bandar Udara Husein Sastranegarasebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanantersier.Pengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadudengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta apinasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputipengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadudengan

• Pekebun adalah Orang perseorangan warga Negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skalatertentu;b. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau perusahaanperkebunan yang mengelola usaha perkebunan;c.

  Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usahaperkebunan; Bahwa skala usaha perkebunan berdasarkan Permentan Nomor : 21Tahun 2017 Perubahan kedua atas Permentan Nomor : 98 Tahun 2013Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan) yaitu :a. skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu yaitu luasannyakurang dari 25 hektar.b. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentu yaitu luasannya25 hektar atau lebih dan diwajibkan memiliki izin usaha Bahwa bentuk pemeliharaan lingkungan

  Adapun menurut skala usaha perkebunanberdasarkan Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atasPermentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan) yaitu :a.

  Skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu yaitu luasannyakurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;b. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentu yaitu luasannya25 hektar atau lebih dan diwajibkan memiliki izin usaha;Menimbang, bahwa berdasarkan Terdakwa I SAHARUDIN BinMAPPIARE (Alm) dan Terdakwa Il SAMINGUN Bin MADISWAN (Alm)merupakan individu atau perorangan warga negara Indonesia yang mengelolatanah garapan yang luasnya 5 (lima) hektar atau kurang dari 25 (dua puluh lima)hektar

• OK SITANGGANG danmenimbulkan kepulan asap yang tebal.JOHANNES BUTARBUTAR (Anggolahan tersebut dan setelah dilakuberasal dari lahan milik Terd a Bahwa menurut Ahli Kehutanaf ADE OFFERIN dari Balai Pemantapanat Kepulan asap tersebut, saksi Bukit Kapur) bergegas menujuemeriksaan terungkap bahwa apiKawasan Hutan Wila Pekanbaru, lahan Terdakwayang berada diberada pada titik ert (l) 01 36 14.4 BT 101 19 16.6 (Il). 01 3614.7 BT 10 , 15.5, setelah dilakukan pengeplotan terhadap petakawasan h vinsi Riau skala

  1 : 250.000 lampiran Keputusan MenteriKehut ren omor SK . 878/ Menhutl/ 2014 tanggal 29 September 2014d Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan KawasanSO Provinsi Riau skala 1: 250.000 lampiran Keputusan MenteriQe oan Hidup Dan Kehutanan No: SK. 314/Menlhk/ Setjen/ PLA: 4/2016/ Tanggal 20 April 2016, bahwa kawasan berada dalam kawasan HutanProduksi yang dapat di Konversi (HPkK).

  lampiran Kepu SeKehutanan Nomor SK . 878/ Menhutl/ 2014 tanggal 29 sos 2014dan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan men an Kawasantanteri Hutan di Provinsi Riau skala 1: 250.000 lampira utusan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan No: SK. 3 k/ Setjen/ PLA: 4/2016/ Tanggal 20 April 2016, bahwa cae dalam kawasan HutanProduksi yang dapat di Konversi ( HPK).

  menjadi bukan KawasanHutan di Provinsi Riau skala 1: 250.000 lampiran Keputusan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan No: SK. 314/Menlhk/ Setjen/ PLA: 4/2016/ Tanggal 20 April 2016, bahwa kawasan berada dalam kawasan HutanProduksi yang dapat di Konversi ( HPK).Bahwa berdasarkan Hasil Investigasi Laboratorium Kebakaran Hutan danLahan, Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, FakultasKehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 5 Nopember A ngditandatangani oleh Prof.

  Bahwa menurut hutanan ADE OFFERIN dari Balai Pemantapanah XIX Pekanbaru, lahan Terdakwayang berada diberada pad&@sitikykoordinat LU (I) 01 36 14.4 BT 101 19 16.6 (Il). 01 3614.7 fpr 19 15.5, setelah dilakukan pengeplotan terhadap petak utan provinsi Riau skala 1 : 250.000 lampiran Keputusan MenteriSayer Nomor SK . 878/ Menhutl/ 2014 tanggal 29 September 2014< Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan KawasanHutan di Provinsi Riau skala 1: 250.000 lampiran Keputusan MenteriLingkungan Hidup

• Menghukum Tergugat untuk membuat struktur dan skala upah serta memberitahukannya kepada seluruh pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan Tergugat;3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

  Menghukum Tergugat untuk menjalankan dan menyampaikan Struktur dan Skala Upah kepada Para Penggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPara Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hariketerlambatan pelaksanaan putusan sejak dibacakan putusanPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung PusatKelas 1A Khusus;Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu,meskipun ada upaya perlawanan, verzet, kasasi, dan/atau peninjauankembali

  Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2. menghukum Tergugat untuk membuat struktur dan skala upah sertamemberitahukannya kepada seluruh pekerja/ouruh yang bekerja diperusahaan Tergugat;3. Menyatakan sistem pengupahan untuk seluruh pekerja Tergugat yangbekerja di wilayah HAR2 Cirebon setiap tahunnya menggunakan dasarperhitungan upah minimum Kabupaten Sumedang X koefisien 1,2;4.

  kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasitanggal 29 Desember 2020 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasitanggal 25 Januari 2021, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti,dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Tergugat terbukti belum membuat dan membernakukan struktur &skala

  upah bagi pekerja/oburun dan belum memberlakukan struktur danskala bagi pekerja/buruh, maka Tergugat tepat dihnukum untuk membuatdan memberlakukan struktur dan skala upah sebagaimana ketentuan (VidePasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentangPengupahan juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga KerjaNomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah):Menimbang, bahwa meskipun demikian Mahkamah Agung perlumemperbaiki pertimbangan dan putusan Judex Facti sebagai berikut: Bahwa terhadap

  Menghukum Tergugat untuk membuat struktur dan skala upah sertamemberitahukannya kepada seluruh pekerja/ouruh yang bekerja diperusahaan Tergugat;3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya; Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSelasa tanggal 13 April 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., HakimHalaman 12 dari 13 hal. Put.

• Prima Anugrah Makmur No. 001/PAM/XII/2008 tanggal 03 Des 2008;1 (satu) eksemplar copy Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Prima Anugrah Makmur tanggal 20 Agustus 2007 Nomor 26 ;e 1 (satu) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran Pertama kebunsawit atas nama Robert Hong;e 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Pertama Perkebunan Kelapa Sawitatas nama Robert Hong Skala : 25.000. Luas 3273275 M?

  ;e 2 (dua) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawitatas nama Robert Hong;e 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit atasnama Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M?

  ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1581 K/Pid.Sus/2011M?, 2 (dua) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun SawitAn. ROBERT HONG, (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua PerkebunanKelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala : 25.000. Luas 3.273.275 M? ;Tetap terlampir di dalam berkas perkara.e Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan Lapangan atas nama PT.

  ROBERTHONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275 M?, 2 (dua) lembar copy DaftarKoordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An. ROBERT HONG, 1(satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit An.ROBERT HONG Skala : 25.000. Luas 3.273.275 M?. Dikembalikankepada Syamsul Bahrun ;*Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.

  ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275M?, 2 (dua) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun SawitAn. ROBERT HONG, (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua PerkebunanKelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala : 25.000. Luas 3.273.275 M? ; Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan Lapangan atas nama PT. AnugerahMakmur tertanggal 20 Januari 2009, copy Surat Perintah Tugas Kepala DinasKehutanan Provinsi Jambi tertanggal 01 Juli 2008 serta Nota Dinas dari Jm.Hal. 15 dari 16 hal. Put.

• Kalteng tersebut tanpa surat ijin dan tidak dapatmenunjukan surat ijin pengumpulan limbah B3 yang masih berlaku dengan skala nasionaldari Kementrian Lingkungan Hidup, skala propinsi serta skala kabupaten.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 102 Undangundang RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan danpenggelolaan Lingkungan Hidup.ATAU :KEDUA :Bahwa ia Terdakwa KASRONI Als RONI Bin JUMHARI pada hari Senin tanggal 15April 2013, sekitar jam 10.30 Wib, atau setidaktidaknya

  Kalteng tersebut tanpa surat ijin dan tidak dapatmenunjukan surat jin pengumpulan limbah B3 yang masih berlaku dengan skala nasionaldari Kementrian Lingkungan Hidup, skala propinsi serta skala kabupaten.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 109Undangundang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penggelolaan LingkunganHidup.Menimbang, bahwa = atas = pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak

  85 Tahun 1999;Bahwa di dalam Daftar Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 1999 tentangpengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, ada daftar jenis limbah dan oli bekastermasuk limbah B3 dengan kode D251;Bahwa pada dasarnya seseorang atau perseroan dapat melakukan usahapengelolaan limbah dengan mengurus ijin terlebih dahulu;Bahwa ijin tersebut meliputi penyimpanan limbah, pengumpulan limbah, pengangkutanlimbah, pemanfaatan limbah, pengolahan limbah dan penimbunan limbah;Bahwa dalam skala

  Nasional yang mengeluarkan ijin adalah Menteri lingkungan hidup,untuk skala Propinsi yang mengeluarkan ijin adalah Gubernur sedangkan untuk skalaKabupaten yang mengeluarkan ijin adalah Bupati;Bahwa setahu saksi, terdakwa pernah mengurus ijin pengumpulan limbah di bawahbendera PT.

• Setiap pelaku usaha perkebunan;Menimbang, bahwa unsur setiap pelaku usaha perkebunanmerupakan subjek hukum yang disebutkan dalam undangundang perkebunanyang menurut Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan diartikan sebagai pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yangmengelola usaha perkebunan, sementara yang dimaksud dengan pekebunadalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usahaperkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu sedangkan yangHalaman

  8 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Titdimaksud dengan perusahaan perkebunan adalah badan usaha yangberbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;Menimbang, bahwa kemudian skala usaha perkebunan menurutPeraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 21 Tahun 2017 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan terbagi

  dalam 2(dua) jenis yaitu skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu denganluas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar) dan skala usaha perkebunan yangmencapai skala tertentu dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dandiwajibkan memiliki izin usaha;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertianpengertian tersebut di atasyang perlu dibuktikan adalah apakah Terdakwa merupakan pelaku usahaperkebunan sebagaimana dimaksud unsur ini;Menimbang, bahwa menurut keterangan saksisaksi pada sidangPengadilan

• Etam Bersama Lestari Kabupaten Kutai Timur,Propinsi Kalimantan Timur skala 1 : 50.000 dan Peta Kawasan Hutan danPerairan Provinsi Kalimantan Timur wilayah Muara Lasan lembar 1917 skala1:250.000 (Lampiran SK. Menhutbun No. 79/KptsII/2001 tanggal 15 Maret2001, telah mengambil 6 (enam) lokasi dengan hasil sebagai berikut :a.01 15 6,8 LU dan 117 59 27,3 BT adalah Base Camp PT.

  BinaKarya Nuansa Sejahtera Kabupaten Kutai Timur dan Berau ProvinsiKalimantan Timur skala 1 : 50.000 ; dan Peta Kawasan Hutan dan PerairanProvinsi Kalimantan Timur wilayah Muara Lasan lembar 1917 skala 1 :250.000 (Lampiran SK. Menhutbun No. 79/KptsII/2001 tanggal 15 Maret2001, telah mengambil 6 (enam) lokasi dengan hasil sebagai berikut :a. 01 14 18,6 LU dan 118 02 28,3 BT adalah Base Camp PT.

  BKNS di Areal perkebunan kelapa sawit PT.BKNS Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Propinsi Kaltimdengan skala 1 : 50.000 luas + 4.000 Ha, titik koordinat tersebutHal. 29 dari 74 hal. Put. No. 796 K/Pid.Sus/2009terletak di luar ijin IPK maupun areal perkebunan PT. BKNS. Disebelah selatan dengan jarak + 400 meter dari garis batasperkebunan PT.

  BKNS KabupatenKutai Timur, Propinsi Kaltim dengan skala 1 : 50.000, serta Petakawasan hutan dan perairan Propinsi Kaltim wilayah Muara Lasanlembar 1917 skala 1 : 250.000.e Bahwa Peta yang digunakan ahli untuk PT. EBL adalah Peta IPKtahun 2005/2006 pada areal perkebunan kelapa sawit PT. EBLKabupaten Berau Propinsi Kaltim dengan skala 1 : 50.000, sertaPeta kawasan hutan dan perairan Propinsi Kaltim wilayah MuaraLasan lembar 1917 skala 1 : 250.000.19.Ahli Dr. Ir. Bedjo . Santoso, Msi.

• harus disepakati antara pihak pekerja/Pengugat dan Tergugat, besaran gaji pokok atau upah pokok ini telahbertentangan dengan besaran gaji pokok atau upah pokok yang diterimasecara riil setiap bulannya, dan juga tidak sesuai dengan isi kesepakatanangka 1 dalam Perjanjian Bersama (PB), maupun ketentuan pada Pasal 1ayat (30), dan Pasal 92 ayat (3) Undangundang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja RINomor :KEP49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala

  tunjangan jabatan sebesar Rp. 10.000.000, (atauprosentase antara upah pokok dengan tunjangan tetap tidak sesuai denganPasal 94 Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan),dan antara upah pokok terendah dengan upah pokok tertinggi tidakberpola , tidak sesuai dengan best practice maupun ketentuan yang telahdiatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undangundang RI Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja RINomor :KEP49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala

  Dirgantara Inonesia (Persero) Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009SKEP 248, dimana proses pembuatannya tidak sesuaisebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undangundang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja RINomor :KEP49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah, dandijadikan oleh Tergugat sebagai bagian dari peraturan perusahaan yang juga tidaksesuai atau tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah disepakati dalam angka1

  Tetapi apabifa Tergugat tidak melaksanakan atau membayarupah dibawah upah minimum, maka Penggugat perlu mengingatkannya sesuaidengan Pasal 90 UU No. 13 Tahun 2013;Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat agar memakai Kep 49/Men/IV/2004 tentangketentuan struktur dan skala upah adalah merupakan petunjuk teknis pembuatan/penyusunan struktur dan skala upah serta contohcontoh pembuatan struktur dan10.11.skala upah bagi perusahaan perusahaan yang memang mengalami kesulitan dalampembuatan struktur dan skala

  upah, tetapi bagi yang sudah menggunakannya dansudah ada struktur dan skala upah tetap berlaku seperti biasa, selama tidak melanggarperundangundangan yaitu pembavaran upah dibawah upah minimum.

• Tentang : Pokok-pokok Kepegawaian

• Undangundang, umpamanya atas perintah petugas penyidikdalam rangka penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.Pasal 7Pada dasarnya setiap Pegawai Negeri beserta keluarganya harus dapat hiduplayak dari gajinya, sehingga dengan demikian ia dapat memusatkanperhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakankepadanya.Gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorangPada umumnya sistim penggajian dapat digolongkan dalam 2 (dua) sistim,yaitu apa yang disebut sistim skala

  tunggal dan sistim skala ganda.Yang dimaksud dengan sistim skala tunggal adalah sistim penggajian yangmemberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengantidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan danberatnya tanggungjawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu.Yang dimaksud dengan sistim skala ganda adalah sistim penggajian yangmenentukan besarnya gaji yang bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapijuga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi

  kerja yangdicapai, dan beratnya tanggungjawab yang dipikul dalam melaksanakanpekerjaan itu.Selain daripada kedua sistim penggajian yang dimaksud di atas, dikenal pulasistim penggajian ketiga, yang biasa disebut sistim skala gabungan, yangmerupakan perpaduan antara sistim skala tunggal dan sistim skala ganda.Dalam sistim skala gabungan gaji pokok ditentukan sama bagi PegawaiNegeri yang berpangkat sama, disamping itu diberikan tunjangan kepadapegawai yang memikul tanggungjawab yang berat, mencapai

  prestasi yangtinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukanpemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus menerus.Sistim skala ganda dan sistim skala gabungan hanya mungkin dapatdilaksanakan dengan memuaskan apabila sudah ada analisa, klasifikasi, danevaluasi jabatan/pekerjaan yang lengkap.Pasal ini bermaksud meletakkan landasan menuju sistim penggajianberdasarkan sistim skala ganda atau sistim skala gabungan dikemudian hariapabila keadaan sudah memungkinkan.Dalam menentukan

• Sumur Pandanwangi dengan skala 1 : 55.000;

• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi I PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000 ;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi II PT. Sumur Pandanwangi skala 1 : 30.000;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. Sumur Pandanwangi skala 1 : 35.000;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

  Sumur Pandanwangi skala 1 : 35.000;

• 1(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT. Sumur Pandanwangi;

Dikembalikan kepada PT. Sumur Pandanwangi melalui terdakwa;

• 2 (dua) lembar asli surat Direktur Utama PT.

  Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunanperkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkanoleh Bupati/ Walikota ;Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan petacalon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 ;. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan(apabila areal berasal dari kawasan hutan) ;.

  Sumur Pandanwangidengan skala 1: 55.000 ; 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi Il PT. SumurPandanwangi skala 1 : 30.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi II PT. SumurPandanwangi skala 1 : 35.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

  SumurPandanwangi skala 1 : 35.000 ; 1(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT. SumurPandanwang ; Terhadap kegiatan penyitaan tersebut di atas telah dibuatsurat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan Nomor :B/97/III/2013/Tipidter tanggal 26 Maret 2013 dan telahmemperoleh penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri SampitNomor : 142/Pen.Pid/2013/PN.Spt tanggal 11 April 2013 ; Foto copy legalisir Akta Notaris Nomor : 68 tgl. 16 September1991 tentang Pendirian PT.

  Sumur Pandanwangidengan skala 1 : 55.000; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000 ; 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi Il PT. SumurPandanwangi skala 1 : 30.000; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. SumurPandanwangi skala 1 : 35.000; 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

  SumurPandanwangi skala 1 : 35.000; 1(satu) Iembar asli peta areal kerja Divisi WS PT. SumurPandanwangj;Dikembalikan kepada PT. Sumur Pandanwangi melalui terdakwa;Halaman 34 dari 36 hal Put No.20/PID.SUS/2014/PT.PR. 2 (dua) lembar asli surat Direktur Utama PT. SumurPandanwangi kepada Menteri Kehutanan Nomor01/DIRUT/SPW/JKT/IV2008 tanggal 4 April 2008 perihalpermohonan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan; 1 (Satu) lembar asli surat Kepala Badan Planologi Kehutanankepada Direktur Utama PT.

• Bahwa Para Penggugat selain menandatangani Perjanjian KreditNomor : MBD.YDG/035/KUM/2015 tanggal 29 Januari 2015 (untukselanjutnya disebut Perjanjian Kredit), juga telah menandatanganiDaftar Skala Angsuran Kredit Mikro tertanggal 29 Januari 2015.b.

  Bahwa Para Penggugat juga telah menandatangani Daftar SkalaAngsuran Kredit Mikro tertanggal 29 Januari 2015, yang mana dalamDaftar Skala Angsuran Kredit Mikro dalam setiap bulannya jumlahangsuran sebesar Rp.3.877.777,78 digunakan untuk pembayaranAngsuran Hutang Pokok sebesar Rp.2.777.777,78 dan AngsuranHutang Bunga sebesar Rp.1.100.000,f.

  Bahwa dengan Para Penggugat telah menandatangani PerjanjianKredit dan Daftar Skala Angsuran Kredit Mikro, maka seharusnya ParaPenggugat mengetahui bahwa kewajiban hutang pokoknya nilai nyalebih dari Rp.23.000.000,h.

  Bahwa apabila Para Penggugat tidak mengerti dengan yangdimaksud dalam Perjanjian Kredit dan lampiran Perjanjian Kreditberupa Daftar Skala Angsuran Kredit Mikro tertanggal 29 Januari2015 yang telah disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat,seharusnya Para Penggugat menanyakan kepada Tergugat padaHal 28 dari 35 hal Putusan No.4/Pdt.G/2017/PN.

  Foto copy Daftar Skala Angsuran Kredit Mikro , diberi tanda bukti T. 3 ;4. Foto copy Surat Peringatan Kredit Segmen Mikro NomorR.07.Um.Yog/2016 tanggal 13 Desember 2016, diberi tanda bukti T. 4 ;5.

• Nomor 330 kK/Padt.SusPHI/201610.11.12.13.14.Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 serikat pekerja/ouruh PTP FPBI PTAIP mengajukan permohonan perundingan bipartit kepada Tergugat untukmembahas stuktur dan skala upah untuk tahun 2015;Bahwa Para Penggugat adalah tim perunding stuktur dan skala upah dariserikat pekerja PTP FPBI PT AIP;Bahwa dalam perundingan tersebut tidak ada kesepakatan antara PTPFPBI PT AIP dan Tergugat;Bahwa akibat dari gagalnya perundingan mengenai stuktur dan skala upah,pada tanggal

  FPBI PT AIP yang masih aktif dan masihmempunyai tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan organisasi sertamasih bertugas untuk menyelesaikan perselisihan tentang skala upahdengan Tergugat;Bahwa pada tanggal 1 April 2015 Tergugat memberikan Surat Mutasikepada Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat menolaknya denganalasan mutasi yang dilakukan Tergugat hanya akalakalan Tergugat danmerupakan intimidasi secara halus agar Para Penggugat tidak menuntutdan memperjuangkan stuktur skala upah di tempat

  tidakberlaku bagi Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;e Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi batal demi hukumdan merupakan tindakan intimidasi kepada Para Penggugat yang merupakanpengurus serikat pekerjaBahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah pengurus serikatpekerja/ouruh yang masih aktif dan mempunyai tugas dari organisasi;Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi akibatdari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi menuntut untuk diberlakukanstuktur skala

  Bahwa Judex Facti salah dalam memberi pertimbangan, karena pokokperselisihan adalah terkait dengan mutasi yang ditolak oleh ParaPenggugat/Para Pemohon Kasasi dengan alasan Para Penggugat/ParaPemohon Kasasi sebagai Tim Perunding tentang struktur dan skala upahyang bukan merupakan kewenangannya;2.

  Bahwa mengenai struktur dan skala upah sesuai ketentuan Pasal 2Kepmenakertrans Nomor Kep. 49/Men/2004 merupakan kewenanganpengusaha sebagaimana menyebutkan, pengusaha menyusun struktur danskala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja,pendidikan dan kompetensi;3.

• Keadaan Umum :> Sadar skala lima belas dari lima belas.B.

  Keadaan Umum :> Sadar skala lima belas dari skala lima belas.B.

  Keadaan Umum:> Sadar skala lima belas dari lima belas.B.

  Keadaan Umum:> Sadar skala lima belas dari skala lima belas.B.

• Lingung poco soos oss seBahwa sebenarnya masyarakat yang mempunyai lahanpertambangan dapat mengajukan permohonan ijin usahapertambangan dengan cara membentuk kelompok danmengajukan permohonan dan nantinya akan dilelang untukmendapatkan ijin tersebut;Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan baik dalamskala kecil ataupun skala besar tetap harus ada ijinterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab

  besar tetap harus ada ijinterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab adalahPemerintah namun untuk di daerah Kabupaten Banjar,PemerintahPusat memutuskan untuk tidak menjadikanseluruh wilayah di Kabupaten Banjar sebagai wilayahpertambangan sementara penetapan wilayah ijin usahapertambangan tersebut merupakan dasar untuk dapatditerbitkannya Ijin Usaha Pertambangan;Bahwa untuk melakukan kegiatan

  pertambangan baik dalamskala kecil ataupun skala besar tetap harus ada ijinterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab adalahPemerintah namun untuk di daerah Kabupaten Banjar,PemerintahPusat memutuskan untuk tidak menjadikanseluruh wilayah di Kabupaten Banjar sebagai wilayahpertambangan sementara penetapan wilayah ijin usahapertambangan tersebut merupakan dasar untuk dapatditerbitkannya Ijin

  besar tetap harus ada ijinHalaman 17 dari 24 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2016/PN Mtpterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab adalahPemerintah namun untuk di daerah Kabupaten Banjar,PemerintahPusat memutuskan untuk tidak menjadikanseluruh wilayah di Kabupaten Banjar sebagai wilayahpertambangan sementara penetapan wilayah ijin usahapertambangan tersebut merupakan dasar untuk dapatditerbitkannya

  Ijin Usaha Pertambangan; Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan baik dalamskala kecil ataupun skala besar tetap harus ada ijinterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab adalahPemerintah namun untuk di daerah Kabupaten Banjar,PemerintahPusat memutuskan untuk tidak menjadikanseluruh wilayah di Kabupaten Banjar sebagai wilayahpertambangan sementara penetapan wilayah ijin usahapertambangan