Ditemukan 680 data
376 — 18
serampanganmenggugat Para Penggugat Rekonvensi dengan dasar alas hak yang didugadipalsukan yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 20April 1994 seluas 28.350M2 (Bukti PT2) padahal semasa hidupnyaalmarhum TONE tidak pernah diketahui bahwa almarhum TONE mempunyai4040tanah seluas 28.350M2 diatas tanah milik Para Penggugat Rekonvensi danalmarhum TONE tidak pernah menyatakan keberatan kepada Para Tergugat;Bahwa kalupun benar guodnon almarhum TONE ada mempunyai tanahdiwilayah ob yek sengekata
MANAHAN SINURAT
Tergugat:
1.OLOAN SIHALOHO
2.NAEK SIHALOHO
3.TOGA SIHALOHO
4.KENAN SIHALOHO
5.BERLIN SIHALOHO
6.AMIN SIHALOHO
7.PANTUN SIHALOHO
8.JAPADAN SIHALOHO
9.TUMPAL SIHALOHO
10.BENAR SIHALOHO
11.UDUT SIHALOHO
12.NAHAN SIHALOHO
13.SABAR SIHALOHO
59 — 16
Blg Tanggal 21 September 2016 yang samasekali tidak adakoneksitasnya dengan tanah sengketa perkara a quo adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menurut ketentuanhukum Demi Keadilan bahwa Para Para Tergugat adalah sangat Patutuntuk dihukum karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumterhadap tanah sengekata perkara a quo ;21.Bahwa oleh karena Para Para Tergugat telah terbukti telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum terhadap tanah sengketa perkara a quo,telah mengakibatkan bagi MANAHAN SINURAT
kerugian secara Materil, karena Para Para Tergugat telah mengambilhasil atau meninkmati hasil dari tanah sengekata perkara a quodimulai mulai dari tahun 2017, padahal Para Para Tergugatmengakui bahwa tanah sengketa adalah Sah menurut Hukum baiksecara Notoir feiten maupun secara Facta Yuridis adalah merupakanTanah Milik / Harta Warisan / Peninggalan dari Alm. OMPUTORJANG SINURAT, atau yang merupakan Tanah Milik / HartaWarisan / Peninggalan dari Ahli Warisnya yaitu Alm.
1.Asmadeti
2.Fitra
Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PESISIR SELATAN
Intervensi:
Azwar
141 — 58
bertentangandengan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik;Halaman 13 dari 84 halaman, Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDG1.2.Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan,kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraNegara ;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidakmengutamakan atau tidak patuh dengan peraturan perundanganundangan, akibatnya terjadi ketidakadilan dalam melaksanakankebijakan dalam menerbitkan objek sengekata
HENDRO M. SALEH
Tergugat:
1.LALANG
2.GUYANG P. AGAN
3.HARIHANDI
4.Dewan Direksi PT. KARYA DEWI PUTRA
127 — 53
Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidaksempurna, dalam hal ini karena Penggugat secara sadar sudahmengetahui akan ada resiko kerugian yang akan dialami oleh Penggugatbilamana Penggugat membeli tanah yang dijadikan objek sengekata olehPenggugat .Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukanGugatan, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.ll.
1.Ni Ketut Dasni
2.I Putu Sulung Adi Trimayasa
Tergugat:
1.Alm. I wayan Rudeg atau istrinya Ni Luh Renda
2.I Made Supartayasa
3.Mantan Kelian Dinas Banjar Tegal Jaya atau I Nyoman Degenastra
4.Kantor Pertanahan Kabupaten Badung,BPN Badung,ATR
48 — 23
lima belas) tahun, saksi lahir tahun 1945;Bahwa saksi tidak mengetahui ada penambahan pihak sebagai Penggugatdalam gugatan sekarang ini:Bahwa saksi tidak mengetahui Nyoman Deganastra menjadi pihak yangdigugat dalam perkara sekarang ini:Bahwa saksi mengetahuinya Made Winata ikut sebagai anggota PKIkarena pada Saat itu masa yang memberitahu saat kebakaran tahun 1965:Bahwa Alm Made Winata tinggal ditanah sengeketa tersebut dari tahun1963 sampai dengan tahun 1965:Bahwa Alm Wayan Rudeg tinggal ditanah sengekata
CV.MODERN JAYA BARU Diwakili Oleh Wakil Direkturnya Mansur S
Tergugat:
Pokja Pemilihan IV Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
230 — 97
menempuh Upaya administratifyang diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (5) Upaya Administratif tidakdibebani biaya;Menimbang, bahwa upaya administratif sengketa tender pekerjaanKonstruksi bertentangan atau tidak memenuhi syarat Upaya Administratif dalamUndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenangmemeriksan, memutus dan menyelesaikan sengekata
Ahmad Nafulery
Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq. MENDAGRI Cq. PEMDA Kep. Aru
2.Jhon Harman
3.Dominggus Lengam
4.Fres Selitanini
5.Rajab Nafulery
187 — 462
30 Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN DobBahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah masalah 3(tiga) bidang tanah yaitu : pertama berupa jembatan fery, kedua tanahyang diatasnya berdiri Kampus Unpati dan ketiga tanah yang diatas dibuatjalan raya;Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batasbatas ketiga bidang tanahyang disengketakan tersebut;Bahwa ketiga bidang tanah yang disengketakan tersebut terletak di DesaKarangguli di Pulau Napar sekarang bernama Pulau Wokam dan saat iniobyek sengekata
97 — 49
seizinPenggugat atau di temukan cacat baik dalam isi maupun pembuatannya adalahtidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atasTanah Obyek Sengketa pada poin 7 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak pernah meletakan sitajaminan pada obyek sengketa maka petitum point 8 harulah dinyatakan ditolak;Halaman 58dari 62Putusan Perdata Gugatan Nomor:1 1/Pat.G/2018/PNPsw.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sahtanah obyek sengekata
1.Adolop Ayes Lawanaman Batlayar
2.Ferdinan Batmanlusi
Tergugat:
1.ZAKARIAS BATLAYERI
2.YESKA SONGUPNUAN
3.MARTEN METAN
4.SILAS BATFUTU
5.ONESIUS BATLAYERI
6.ZAKARIAS ANAKTOTOTI
7.SINGLI LELIAK
8.AMUS BATKUNDE
9.OKTOFIANUS RANGKOLI
10.YOHANES BATLOLONE
11.ARNOLIS BATLOLONE
12.YUNUS BATLAYERI
13.POCE MANURI
14.ABOYAMAN BATLAYERI
15.YUSUP MANURI
16.LUIS MANURI
17.MOSES MANURI
18.ANOK BATLAYERI
19.MIKA BATFUTU
20.YOEL BATMETAN
21.MOSES MANURI
22.YUSUP MANURI
23.NIMBROT BATLAYERI
24.MIKA BATLAYERI
25.ABRAHAM RANGKOLI
26.BRUNO RANGKORATAT
27.FREDI RANGKORATAT
28.ABRI MIRU
29.MARKUS RANGKOLI
30.SARLOTA TAKNDARE
31.JON BATLOLONE
32.ALO BATLAYERI
33.FRITS BATLAYERI
34.YULIUS BATLAYERI
35.YESAYA BATLAYERI
36.JUNUS WERMASUBUN,S.H.,
37.YUSTUS UTWALI
38.DOMINGGUS UTWALI
39.MIKA UTWALI
40.BALANDINA BATMETAN
41.DOMINGGUS RANGKOLI
42.JON SONGUPNUAN
43.ENUS KELBULAN
44.LEBRIK B
145 — 53
Selatan Kabupaten KepulauanTanimbar;Bahwa luas tanah obyek sengketa adalah 153 Ha;Bahwa saksi tidak mengetahui batasbatas dari tanah obyek sengketa;Bahwa saksi sering melalui tanah obyek sengketa;Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada bangunan diatas tanah obyeksengketa;Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada tatanaman Kelapa, Pisang danMangga;Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa adalah milikPenggugat Adolop Batlayare dan Penggugat II Ferdinan Batmanlusi;Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengekata
Terbanding/Tergugat I : RUDOLF RUKKA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
Terbanding/Tergugat III : ABDUL CHALIK USMAN
Terbanding/Tergugat IV : MACHMUD SYUKUR, ST
Terbanding/Tergugat V : SAID PAANY
Terbanding/Tergugat VI : HALISA KASIM
Terbanding/Tergugat VII : Drs. BURHANUDDIN TIDORE
Terbanding/Tergugat VIII : ASMA GANNIJ HASAN,S.Sos
Terbanding/Tergugat IX : ROSTIATY NAHUMARURY,SH Noteris Pejabat Pembuat Akta Tanah
107 — 35
menguasai, dan mendirikan bangunan di atas objeksengketa, sehingga dapat dikatakan juga Tergugat III,IV,V,VI,VII dan VIIIadalah menempati objek sengketa Tanpa Hak dan melawan hukum.Bahwa oleh karena Tergugat III,IV,V,VI, VII, VIII dan atau siapa sajamendapat hak dari Terguga untuk menempati objek sengketa Tanpa Hakdan melawan hukum, maka harus dihukum untuk meninggalkan ataumengosongkan dan keluar dari objek sengketa segera dan seketika denganmengangkat segala harta benda miliknya yang ada diatas objek sengekata
Pembanding/Tergugat II : MANGARA SIAGIAN,SH
Terbanding/Penggugat I : BONAR SIAGIAN
Terbanding/Penggugat II : ASIMA PARDEDE
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
171 — 156
bukanlah dalamperkara perdata namun terhadap barang tidak bergerak/ objek sertifikatPara Terbanding adalah objek yang sama dan Kantor Pertanahan yangberwenang terhadap pengukuran dan pemetaan sertifikat Para Terbandingadalah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehinggadalam putusannya Majelis Hakim tidak boleh mengesampingkan bukti T.294 hal mana dikuatkan dalam sidang lapangan Majelis Hakim lah yang terusmenerus menegaskan bahwa yang berwenang melakukan pengukuran dankesimpulan atas sengekata
102 — 61
Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUNJKTObyek sengketa yang diterbitkan tergugat mengatakan berlandasanUndangUndang Partai Politik Nomor 2 tahun 2008 yang telah diubah yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011,hal ini tidakdijelaskan bagaimana keterkaitan UndangUndang partai Politik tersebutdengan penerbitan obyek sengekata, sebab secara UndangUndang partaiPolitik tersebut Kepengurusan hasil Munas Bali sudah tidak ada kedudukanhukumnya lagi dalam kepartaian atau dengan kata lain kepengurusan
1.AFRIZAL alias EPI SINTONG
2.ASTAMI TAMBUSAI,S,SOS
Tergugat:
1.H.IWAN LINTANG
2.ANTONI alias AKONG
3.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROFINSI RIAU
4.PENGHULU SINTONG PUSAKO
122 — 83
Afrizal alias Epi Lintong (l.c Penggugat) juga adamenguasai dan mengusahai lahan perkebunan yang bersebelahandengan objek sengekata, kalau benar kawasan tersebut masuk dalamHutan Produksi Terbatas, kenapa tidak digugat atau diserahkan olehPenggugat kepada Pemerintah yang dalam hal ini Turut tergugat ;Bahwa perlu Tergugat jelaskan, bahwasanya Hutan menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanankhususnya Pasal 1 (2) menyatakan Dahwa:"Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem
122 — 13
1.000.000, (satu juta rupiah) untuk setiapharinya, jika lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak diucapkan hinggadilaksanakannya isi putusan;Bahwa oleh karena gugatan para penggugat cukup jelas dan terbukti, makaputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vorraad) meskipun adaperlawanan, banding dan kasasi.Bahwa oleh karena para penggugat merasa khawatir terhadap itikad burukpihak tergugat dan tergugat Il untuk mengalinkan atau memindahtangankanharta warisan yang menjadi objek sengekata
152 — 86
Penggugat ;Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat ;Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi ;Bahwa saksi adalah mahasiswa fakultas Pertanian Universitas LambungMangkurat Banjarmasin semester 9 (sembilan) akhir ;Bahwa saksi pernah melakukan praktek mengolah lahan di lokasi obyeksengketa beberapa tahun yang lalu saat itu saksi masih semester 5 padatahun 2012 ;Bahwa saksi pernah mengetahui tanah di lokasi obyek sengketa ada SHMnya yaitu SHM No. 3422 ;Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengekata
192 — 95
PenggugatIl), hak kaum menjadi lepas dan perpindah menjadi hak milik Ratnawilis(Penggugat II) dan tidak benar kalau Tergugat III telah melakukan kelalaiankarena Tergugat III sudah melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai denganprosedur yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam PMNA/Kepala BPN RInomor 3 tahun 1997 yaitu Penjual mengaku pemilik tanah, maka PPAT harusminta ditunjukan bukti kepemilikan, misalnya sertifikat aslinya kKemudian Penjualmenerangkan bahwa tanah yang akan dijualnya tidak dalam sengekata
100 — 27
tersebut tidak mempunyai nilaipembuktian apapun dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti P13.1 sampai dengan bukti P13.35 hanyalah berupapengambilan barang, akan tetapi tidak ada satu alat buktipun yang menunjukkan barangbarang tersebut yang ada di dalam ruko objek sengketa ketika objek sengketa dikosongkanoleh orang yang tidak dikenal, oleh karena itu buktibukti tersebut tidak dapat dijadikanpatokan untuk menentukan kerugian Penggugat atas kerusakan barangbarang yangdikeluarkan dari ruko objek sengekata
105 — 44
Obyek Sengketamemperolehnya secara sah dari almarhum Amir bin Hasan, anak darialmarhum HASAN orangtua Para Penggugat, sehingga tidak benarTergugatVIII menghalangi Para Penggugat untuk menikmati hasil danmanfaat tanah miliknya, oleh karenanya dalil gugatan Penggugattersebut haruslah dikesampingkan ;Bahwa TergugatVII menolak dalil gugatan Para Penggugat butir 23karena Tergugat VIII tidak pernah bermaksud untuk menimbulkanpenderitaan Para Penggugat karena faktanya TergugatVII. memperolehtanah Obyek Sengekata
131 — 41
lain bahwatanah objeksengketa diserahkan Abdul Majid kepada Abdul Somad dan mengenaisuratsuratnya saksi tahu, tapi apa isinya saksi tidak tahu, adalah sakside au ditu, yaitu keterangan yang saksi peroleh dari cerita orang lain,sehingga Keterangan saksi tersebut tidaklan memiliki kekuatanPembuktian.Sedangkan terhadap keterangan saksi ISMED, yang menerangkan : Bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh Dedi lrawan danapa Dasarnya saksi tidak mengetahuinya; Bahwa saksi pernah meng huis ang kuasai objek sengekata
1.KARTINI
2.DEWI NUR YATIMI
Tergugat:
1.ARIF HANDOKO, SE., SH., M.Hum.
2.PT. Bank BTPN TBK., Kantor Cabang PASURUAN
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
70 — 6
Menyatakan perkara perdata nomor : No. 243/Pdt.G/2020/PN.Sdatermasuk perkara sengekata Tata Usaha Negera .4. Menyatakan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutusperkara perdata nomor : No. 243/Pdt.G/2020/PN.Sda adalah PengadilanTata Usaha Negara .DALAM EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF1. Mengabulkan eksepsi kewenang relatin Tergugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata nomor : No.243/Pdt.G/2020/PN.