Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT perkara perdata Nomor7/PDT.G/2020/PN.SBR terdapat kontradiksi antara posita dan petitumyang mana kendaraan roda empat Honda Freed tidak tertera dalamFundamentumPetendi tanpa adanya satu bentuk klausa hukum tetapi haltersebut masuk dalam isi petitum angka5(14), maka permintaan sitajaminan pada angka14 untuk kendaraan roda empat Honda Freed Tahun2013 dengan Nomor Polisi E 1754 YM atas nama Iwan Nurmawandinyatakan tidak sah.Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, dengan

RivalAbdullah Palembang tidak ada perubahan isi kontrak/surat perjanjiandengan penambahan klausa/pasal (Adendum) karena tidak adanyaperubahan pekerjaan, perubahan harga kontrak, perubahan jadwalpelaksanaan pekerjaan dan/atau masa pelaksanaan dan perubahankontrak yang disebabkan masalah administrasi, sebagaimana telah diaturpada bagian B.4 pasal 34.2.Bahwa dalam Syaratsyarat Umum Kontrak (SSUK) B.6 pasal 41.1 huruf eMengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undangundang HukumHalaman 21 dari 88 halaman

Bahwa dalam Akta Surat Kuasa Jual No. 39 tanggal 23 Mei 2017 danAkta Kuasa Beli No. 40 tanggal 23 Mei 2017 sama sekali tidak tercantumklausa kuasa tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa dan juga tidaktercantum pula klausa memberikan kewenangan kepada penerima kuasauntuk menguasal dan menggunakan tanahnya serta melakukan segalaperbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemeganghaknya.

Fakultassehubungan dengan adanya permintaan keterangan ahli bahasa yang diajukan olehPolda Gorontalo.Bahwa Ahli telah membaca surat Nomor : 200/KESBANGPOL/475/2013 tanggal17 Juni 2013, pada saat memberikan keterangan / pendapat karena diperlihatkankepada ahli.Bahwa tentang frasa dalam Surat Gubernur Gorontalo Nomor: 200 /KESBANGPOL / 475 / 2013, tanggal 17 Juni 2013, pada alinea keempat baris kesatu, yang berbunyi menyikapi tindakan tidak proaktifnya lagi Kapolda>Gorontalo.... ahli menjelaskan makna Klausa

Proaktif dalam klausa tersebut berarti lebih aktif atau ikut terlibatdalam suatu hal.Ahli menjelaskan bahwa beberapa kalimat dalam surat tersebut bersifat menyerangkehormatan seseorang atau mencemarkan nama baik seseorang jika fakta yangdinyatakan dalam surat tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.Tentang frasa dalam Surat Gubernur Gorontalo Nomor: 200 / KESBANGPOL /475 / 2013, tanggal 17 Juni 2013, pada alinea kedua kalimat pertama yang berbunyi89*terkait dengan kondisi keamanan di Provinsi Gorontalo

Pengecualian harus diberikan dengan klausa bataswaktu danketentuan untuk tinjauan periodik;b. Tinjauan pengecualian harus mencakup analisis dampak efisiensiekonomi dan kesejahteraan konsumen, dan dalam kerangka biayamanfaat dapat mengidentifikasi "pbemenang" dan "pecundang", danapakah memberikan manfaat bagi konsumen atau kepentinganekonomi yang lebih luas;c. Pengecualian harus diberikan setelah mendengar pendapat umumdan partisipasi pihak yang berkepentingan dan yang terkenadampak;b.

Bahwauntuk dinyatakan Sah suatu Perjanjian harus memenuhi 4 esensi sebagaimana tersuratdalam Pasal tersebut, yakni adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kecakapanuntuk melakukan perbuatan hukum, adanya Obyek yang jelas dan adanya Klausa yang=Bahwa Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1 sampai 81tidak memenuhi esensi perihal Kesepakatan yakni (Mohon simak Perjanjian Kerja)bahwa antara Alan Jayalalana selaku Manajer SDM dan UMUM (PerwakilanPenggugat) dengan Awak Mobil

sebelum masuk dalam kualifikasi perobuatan sebagaimana yang dimaksuddalam masingmasing kedua pasal vide dakwaan Jaksa Penuntut Umum, makaharus dipahami terlebin dahulu maksud dan tujuan dari kata sambung "dan" yangmenghubungkan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut: kata "dan" yang tercantum tidak dalam konteks atau dimaksudkan sebagaiadanya dakwaan secara kumulatif; berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia, arti kata "dan"adalah sebagaiberikut:dan p penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa

lahiriah, formil, dan materiilakta harus memenuhi peraturan perundangundangan ;Bahwa pelanggaran dalam pembuatan akta yaitu misalnyaapabila akta bertentangan dengan hukum misalnya jual belinarkoba, akta calon CPNS dengan calo CPNS ;Bahwa akta yang semula otentik terdegradasi menjadi aktadi bawah tangan misalnya: akta yang berisi tentangpenghadap yang tidak notaris kenal ;Bahwa apabila penghadap dikenal notaris cukup dicocokkandengan identitas penghadap yang harus dinyatakan dalamakta notaris tersebut, klausa

dapattercapai;Bahwa dengan demikian berdasarkan halhal sebagaimana tersebutdiatas, maka telah dapat disimpulkan tidak satupun klausa yang dilanggaroleh Penggugat pada Surat Perjanjian No. : 05.1/ PERJ/ DIRUT/HIN/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017 khususnya dalam menempatkansumber daya manusia dan manajemen operasional dalam mengelolapengembangan usaha Restaurant dan Bar Headquarter di Grand InnaKuta dan bahkan apa yang dilakukan oleh Penggugat untuk menempatkanEvent Organizer untuk pengelolaan Restaurant

enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);Adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan dengan segala akibathukumnya;Merupakan Putusan Judex Facti tingkat kedua yang salah dan keliru dalampenerapan hukum serta telah melanggar hukum yang berlaku, oleh karenanyaharuslah dibatalkan dengan alasan hukum sebagai berikut:1Bahwa dalam buktibukti P1 sampai dengan P5 yang dibuat danditandatangani Pemohon Kasasi dh Terbanding dh Penggugat denganTermohon Kasasi dh Pembanding dh Tergugat tidak ada satu klausa

., dalam persidangan yang menyatakan jika dalamsuatu perjanjian tersebut telah diatur klausa yang memang memilihmetode penyelesaian sengketa melalui BANI, maka sebagaimanadalam Pasal 2 Undangundang Arbitrase, apabila ada sengketa makadiselesaikan di muka arbitrase dalam hal ini adalah BANI. Kalau itudisebut sengketa berarti itu adalan dalam pengertian pendekatannyakepada peradilan perdata. Kemudian keterangan ahli Dr.

pinjaman tidak peduli dengan nilaijaminan yang besar untuk dijadikan jaminan, akan tetapi pada saat terjadigagal bayar barulanh bersikap seolaholan Pihak Terbanding danTerbanding Ill merupakan pihak yang sangat jahat dan zalim, hal inisangatlah sering diderita oleh pihak Perbankan pada umumnya,selanjutnya sangatlah naif dan tidak boleh dibenarkan oleh hukumapabila Pembanding menyatakan memanfaatkan keadaan pembanding,dimana antara Pembanding dan Terbanding / Ill melakukan perikatansesuai dengan klausa

Bahwa dasar hukum yang mendalilkan tidak berwenangnya PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalahdiantaranya Yurisprudensi MA No. 2424 K/SIP/1981 tertanggal 22 Februari1982, Yurisprudensi MA No. 115 PK/Pdt/1983 tertanggal 14 Juli 1990,Yurisprudensi MA No. 3018 K/SIP/1996 dan Yurisprudensi MA No. 3947K/Pdt/1998 yang semua yurisprudensi tersebut pada pokoknyamenegaskan: Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkarakarena menyangkut kompetensi absolut jika ada klausa

Karenaprinsipnya pembatalan perjanjian itu harus sesuai dengan kesepakatanpara pihak; Bahwa hukum perdata memiliki syarat untuk dikatakan suatu perjanjian itusah, yaitu syarat sah subjektif dan syarat sah objektif; Bahwa syarat sah subjektif mengenail subjek hukum para pihak yangmelakukan perjanjian, yaitu kKesepakatan dan cakap hukum; Bahwa syarat subjektif ketika tidak terpenuhi maka perjanjian tersebutdapat dibatalkan; Bahwa syarat objektif mengenai objek yang diperjanjikan dan klausa yanghalal

; Bahwa objek yang diperjanjikan ada objek barang dan objek jasa; Bahwa klausa yang halal tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan, ketertiban umum dan kesusilaan Bahwa syarat objektif apabila tidak terpenuhi maka batal demi hukumyaitu perjanjian itu dianggap tidak pernah ada Bahwa di dalam hukum perdata perjanjian harus dilaksanakan denganitikad baik Bahwa para pihak dalam membuat suatu perjanjian harus tunduk denganperaturan perundangundangan; Bahwa tidak ada dalam perjanjian

Jadiperikatan itu hubungan hukum antara dua orang atau lebih ; Sumber perikatan diatur dalam Pasal 1233 BW KUH Perdata yakniperikatan itu lahir karena perjanjian maupun lahir Karena undangundang ; Keabsahan perjanjian keagenan rujukan utamanya adalah ketentuanPasal 1320 BW bahwa suatu perjanjian itu harus memenuhi sepakat,cakap, objek tertentu, dan klausa yang halal atau klausa yangdiperbolehkan ; Bahwa Kalau ternyata kontrak yang dibuat itu bertentangan denganperaturan perundangudangan, maka batal

Melakukan pengawasan terhadap klausa baku;3. Memberikan konsultasi terhadap konsumen;Hal. 51 Putusan No.325/Pdt.G/2017/PN.SBY4.

kalau ditawarkan ke daerah ygmasih banyak orang tololnya, maka ia akan jadi bungkus tempe Kalimattersebut ada 2 klausula, ada persyarat merupakan kalimat pengandaian,kalimatnya belum terjadi karena ada kata kalau Bahwa, kalimat Disini Wanita di larang masuk masjid merupakan kalimatdeklaratif atau kalimat pernyataan;Bahwa, Kalimat Buku sekeren apapun kalau ditawarkan ke daerah yangmasih banyak orang tololnya maka ia akan menjadi bungkus tempesubjeknya adalah buku dan kalimat ini terdapat 2 (dua) klausa

SAHARI, SH, M.Hum, Ahli Perdata, pada pokoknyaberpendapat sebagai berikut :(a)Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalahberdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, bahwa syaratsah perjanjian itu terdapat 2 (dua) unsur yaitu unsursubjektip yakni cakap dan sepakat, kKemudian syaratobjektip yakni hal tertentu dan klausa yang halal.Bahwa wanprestasi diartikan tidak melaksanakanprestasi.

kedudukannya sebagaiPerusahaan Pasangan Usaha dengan Penggugat Intervensi I (kesatu) dalamkedudukannya sebagai Sarana dengan nilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratuslima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejakpencairan dan akan berakhir pada tanggal 13 Februari 2016.adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ada padaketentuan pasal 1320 KUH Perdata khususnya syarat obyektif dimana obyek yangdi jadikan dasar dalam perikatan tersebut adalah tidak memenuhi klausa

., LL.MBahwa syarat sah suatu perjanjian secara umum ada pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan bertindak, objek tertentu dan klausa yangdiperbolehkan, oleh karena itu dalam melakukan segala tindakan hukum, suamiistri itu di dalam UU Perkawinan dikatakan bahwa untuk melakukan suatu tindakanhukum masingmasing suami atau istri dapat secara mandiri melakukan perbuatanhukum, sehingga suami atau istri itu bisa secara mandiri melakukan setiapperbuatan hukum;Bahwa rezim BW dan rezim UU