.), dalam persidanganmenyatakan untuk menentukan secara visualisasi terjadinyatumpang tindin tanah, harus dilakukan pengembalian batas danpengukuran di lapangan tidak mengetahui fakta hukum yangsebenarnya; Bahwa dari buktibukti surat diperoleh fakta:a. Sertipikat Hak Milik Nomor 960/1999 atas nama Junaidi, bukanatas nama Penggugat (Junedi). Sertipikat Hak Milik Nomor7129/1999 atas nama M. Ilyas, bukan atas nama Penggugat 5 (M.Lias).

Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADDuntuk disesuaikan dengan APB Desa yang sudah ditetapkan agar tidakterjadi tumpang tindin pembiayaan;c. Membantu tim pelaksana desa dalam menyusun rencanateknispenggunaa ADD serta kelengkapannya;d. Melaksanakan sosialisasi tentang ADD;e. Bersama tim kabupaten memfasilitasi tim pelaksana desa tentangpengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;Hal. 25 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016f.

Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADDuntuk disesuaikan dengan APB Desa yang sudah ditetapkan agar tidakterjadi tumpang tindin pembiayaan;c. Membantu tim pelaksana desa dalam menyusun rencana teknispenggunaa ADD serta kelengkapannya;d. Melaksanakan sosialisasi tentang ADD;e. Bersama tim kabupaten memfasilitasi tim pelaksana desa tentangpengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;f. Melakukan pemantaun/pengendalian terhadap proses kegiatan ADD didesa;g.

Riwayat Tanah Jo.Surat Keterangan dari Kepala Desa Citatah Nomor 140/26/25/2009,tertanggal 6 Febuari 2009 yang jelasjelas menyebutkan mengenaikeabsahan dari kepemilikan tanah a quo adalah milik Penggugat;Bahwa selain itu, berdasarkan Peta Bidang Nomor 50144 yangdikeluarkan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasianal (BPN) KabupatenBandung Barat/Tergugat IV dalam suratnya tertanggal 10 Juni 2009Nomor 620251 secara tegas menyatakan tanah milik Para Penggugatberdasarkan hasil verifikasi BPN nyatanyata tumpang tindin

pengkajian ataupemeriksaan kualifikasi pembeli beritikad baik yang perlu dilindungiberdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata;Bahwa berdasarkan SEMA tersebut, maka jelas bahwa putusan terkaitkualifikasi pembeli beritikad baik merupakan ranah Peradilan PerdataUmum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarutidak memiliki Kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada dasarnya GugatanPara Penggugat menguraikan telah terjadi tumpang tindin

dokumen arsip atas SHM atasnama Tergugat II Intervensi; (vide Berita Acara Persidangan tanggal 27 Agustus2020);Menimbang, bahwa dalam mencermati hubungan hukum antara ParaPenggugat dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, Majelis Hakimmelihat adanya hubungan hukum yang kuat antara dampak terbitnya objeksengketa dengan hak Para Penggugat sebagai pihak yang telah lebih dahulumempunyai dan mendaftarkan haknya pada Tergugat, dan kemudian objek terbitobjek sengketa yang ternyata tumpang tindin

Aziz Madijid,Nomor: 06/16.71/BPN/2013 tanggal 17 April 2013 yang menyatakantelah tumpang tindin Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 887/LebongGajah (dh. Gasing) tanggal 29 Maret 2011, luas 125.150 M? (seratus duapuluh lima ribu seratus lima puluh meter persegi) sebagai SertipikatPengganti Karena Hilang SHM Nomor 60 GS Nomor 217/1976,Kelurahan Gasing, atas nama A. Aziz Madjid (orang tua Tergugat !)Halaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 572 K/Pdt/2017dengan SHM Nomor 59/Kel.

Bumi Kedaung Lestari /Penggugat Dengan begitu jelas diketahui bahwa sebenarnya tidak adatumpang tindin kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat IlINt@rVENSI. j 22 none nnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnn nn nnnnnnnnennennnenneneneeKalau Majelis Hakim hanya mengandalkan keterangan dari Penggugat saat PS(Pemeriksaan setempat) untuk membuktikan Dalil Tergugat II Intervensi initidak akan cukup, karena Penggugat akan berbohong tentang tanahnya danjuga akan asal tunjuk tentang Batasbatas tanahnya sebelah

Putusan Nomor : 89/G/2018/PTUN.BDGatas tanah atas nama orang lain yang tumpang tindin dengan tanah SertipikatHGB a quo, maka sesuai dengan kewenangannya Tergugat berkewajiban untukmembatalkan dan mencabut sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan diatas tanahSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/Kedaung/2014 a quo ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor : 24 tahun 1997 telah ditentukan bahwa dalam menetapkanbatasbatas bidang tanah Kepala Kantor Pertanahan

dalam wilayah Sungai Tahi Wasi RT IV, RTHalaman 13 dari 60 Putusan Nomor 10/Padt.G/2016/PN BinVIl, Kemudian yang menandatangani bukti P1 adalah Ketua RT Il, SebambanBaru dan Ketua RT IV, Sebamban Baru ;Bahwa, karena letak tanah garapan PENGGUGAT DALAM KONVENSI yangtidak jelas, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum ;Bahwa, dilain pihak tanah garapan pertanian yang dibebaskan dan telah diberikompensasi oleh TERGUGAT DALAM KONVENSI seperti yang didalilkan olehPENGGUGAT DALAM KONVENSI tumpang tindin

TIA (Tergugat) , sedangkanbidangtanah obyek sengketa yang ditunjuk Tergugat tidak termasuk jalan hauling PT.TIA (Tergugat), namun sebagian tumpeng tindin dengan tanah milik SaksiHj.

Bahwa tanah yang diakui oleh Tergugat ,yang bertumpang tindin dengan sebagian tanah milik Penggugattersebut yaitu lebin kurang 20.000 m?

Terdapat kontradiktif atau tumpang tindin mengenai harta peninggalan/tirkah, dalam gugatan Penggugat menyebutkan selain meninggalkan ahllwaris dan ahli waris pengganti, alm Ngali dan alm Kasri telah pulameninggalkan harta dalam bentuk beberapa bidang tanah sawah danpekarangan sebagaimana tertuang dalam leter C Nomor 790 namun didisisi lain Penggugat mendalilkan bahwa pada saat Ngali masih hidup telahmembagi habis tanah sawah/pekarangan masingmasing kepada abhiwarisnya, sehingga menjadi tidak jelas

Tanah sertipikatobjek sengketa tumpang tindin dengan tanah yang dimohonkan sertipikatnyaoleh Termohon Kasasi/Penggugat.

karena unsur turut main judi padapokoknya menunjukkan peran dari pelaku tindak pidana yaitu sebagai orangyang turut dalam melakukan tindak pidana perjudian sama halnya dengansalah satu peran pelaku tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, yaitu selaku orang yang turut melakukan tindak pidana makaMajelis Hakim berpendapat penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdengan menjuntokannya pada Pasal 303 bis ayat (1) ke2 KUHPtidak tepatdan sangat berlebinan karena akan menimbulkan tumpang tindin

Agustus 2004 ;Bahwa dalam sengketa tata usaha negara dimaksud, pada pokoknyaadalah pembatalan atas alas hak yang dimiliki oleh PENGGUGAT, dandalam perkara dimaksud PENGGUGAT masuk sebagai pihak yaituTERGUGAT II INTERVENSI ;Bahwa seharusnya dengan adanya perkara tersebut PENGGUGAT sudahmengetahui adanya tanah tersebut tumpang tindin dengan sertipikat milikTERGUGAT II INTERVENSI atau para pemegang hak atas Sertipikat HakMilik No 23240/Talamanrea Jaya, NIB No. 20.01.14.06.04927, Surat UkurNo. 02510/

Sertipikat Hak Milik PENGGUGAT dan Sertipikat TERGUGAT IIINTERVENSI tumpang tindin mengenai gambar/surat ukurnya saja,sedangkan secara fisik tidak terdapat tumpang tindih atau sengketa;atau ;3.

melaksanakanatau setidaktidaknya tidak menyampaikan dalam gugatannya telahmelaksanakan transformasi peta pendaftaran tanah atas sertipikat yangmenjadi alas hak PENGGUGAT dan sistem koordinat lokal ke sistemkoordinat nasional (Pasal 13 Permeneg Agraria No. 3/1997), melaksanakanplotting, melaksanakan pengukuran ulang dan pemeliharaan data tanah atassurat ukur Sertipikat PENGGUGAT yang terbit sejak tahun 1972 dan 1971(46 tahun sampai dengan pengajuan gugatan a quo) ;Dalam hal terdapat sengketa karena tumpang tindin

Tergugat Kedua di dalam menerbitkanSurat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yangmengetahui Kepala Desa Nusa Indah Bapak Supartono dengan No:14593.2/ek/N/IX/03. atas nama SHAIPAN SURI dengan luas15.000m2 lokasi RT 08/ RW II desa Nusa Indah, Kecamatan BatiBati,Kabupaten Tanah Laut pada tanggal.05 Juni 2003. ( dan/ atau alashak dari SHM 537 atas nama SHAIPAN SURI dengan luas 14.389m2pada tanggal 14 September 2004) yang menjadi obyek sengketatersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindin

Irsal kePemohon Kasasi juga tidak ada penolakan dari Badan Pertanahan Nasional(BPN) Pekanbaru, kalau lah ada sengketa tumpang tindin dengan hak oranglain, tentulah BPN akan melakukan penolakan Pendaftaran Peralihansebagaimana Pasal 45 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,dengan telah adanya pengecekan ke BPN barulah Pemohon Kasasimelakukan transaksi jual beli;Bahwa tentang pertimbangan hukum mengenai ceking sertipikat telah dibuatpertimbangan hukumnya oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, pertimbangantersebut

quo.Artinya benda pada poin angka 3 dan 4 gugatan Penggugat diatasberdasarkan keberadaan yang sama terletak di Kecamatan Mentawa BaruKetapang, Kelurahan Pasir Putin, Kabupaten Kotawaringin Timur, ProvinsiKalimantan Tengah, jika dibuktikan adalah lokasi dan letaknya berbedaadalah bertentangan dengan Asas hukum benda yang berlakuIndividueel Bepaald benda dapat ditentukan sebagai satu kesatuan;Bahwa memperhatikan bukti kepemilikan Tergugat yang dibuat olehTergugat menyatakan overlapping atau tumpang tindin

No.52/Pdt/2010/PT.PLG.Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yangbersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanah terpekaramemiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasarkepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan ParaPenggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di PemerintahanDesa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanahmasyarakat tidak ada tumpang tindin dengan sertifikat Hak MilikLainnya : 8.

No.39/Tanjung Lago,SHM No.21/Tanjung Lago, SHM No.40/Tanjung Lago, SHM No.22/Tanjung Lago, SHM No.28/Tanjung Lago ; Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yangbersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanah terpekaramemiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasarkepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan ParaPenggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di PemerintahanDesa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanahmasyarakat tidak ada tumpang tindin

mencegahterjadinya Penyalahgunaaan Wewenang, menjamin AkuntabilitasBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikanPerlindungan Hukum kepada warga masyarakat dan AparaturPemerintahan, melaksanakan ketentuan perundangundanganserta menerapkan AUPB dan memberikan pelayanan yangsebaik baiknya kepada warga masyarakat, Faktanya Tergugatdalam menerbitkan Surat Penyerahan No.51/SP/LAGEV/2019tidak berdasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat,tidak tertib secara Administrasi karena telah melakukanTumpang Tindin

berpendapat bahwa jual beli antara pihakTergugat dengan pihak ketiga tanpa diikut sertakan sebagai pihak dalamberperkara adalah cacat formil, sehingga gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tersebut kemudian dikaitkan dengan dalil Terbandingsemula Tergugat dan keterangan saksi Nina Purnama serta bukti T7 (aktajual beli) dan bukti P18 (berita acara pengukuran tanah masingmasingmenerangkan terjadi tumpang tindin

pihak Tergugat memintaHalaman 19 dari 30 Putusan Nomor 101PDT/2021/PT BTNPenggugat untuk mengganti tanah yang tumpang tindihseluas 4 (empat) Hektar atau mengganti kerugian sebesarRp.100.000, per meter x 4 (empat) Hektar.Bahwa dari hasil pantauan di aplikasi sentuh tanahku, keterangan daripihak Kanwil BPN Provinsi Banten bahwa diatas objek tanah telahterdapat bagunan perumahan, serta hasil pertemuan di Polda Banten,maka diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat sudah mengetahui danmenerima kondisi tumpang tindin

Oleh karenanyaterhadap perkara ini adalah sebagai pelanggaran yang dilakukan ParaPenggugat dan dapat dikatakan Ne Bis In Idem atau setidaktidaknyatelah terjadi tumpang tindin terhadap perkara yang sama(Vaanhangetnn), maka berdasarkan uraian tersebut sudah jelas dannyata Para Penggugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji(Wanprestasi).9.