mencegahterjadinya Penyalahgunaaan Wewenang, menjamin AkuntabilitasBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikanPerlindungan Hukum kepada warga masyarakat dan AparaturPemerintahan, melaksanakan ketentuan perundangundanganserta menerapkan AUPB dan memberikan pelayanan yangsebaik baiknya kepada warga masyarakat, Faktanya Tergugatdalam menerbitkan Surat Penyerahan No.51/SP/LAGEV/2019tidak berdasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat,tidak tertib secara Administrasi karena telah melakukanTumpang Tindin

pihak Tergugat memintaHalaman 19 dari 30 Putusan Nomor 101PDT/2021/PT BTNPenggugat untuk mengganti tanah yang tumpang tindihseluas 4 (empat) Hektar atau mengganti kerugian sebesarRp.100.000, per meter x 4 (empat) Hektar.Bahwa dari hasil pantauan di aplikasi sentuh tanahku, keterangan daripihak Kanwil BPN Provinsi Banten bahwa diatas objek tanah telahterdapat bagunan perumahan, serta hasil pertemuan di Polda Banten,maka diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat sudah mengetahui danmenerima kondisi tumpang tindin

pertaniantersebut ;Bahwa begitu juga selanjutnya, setelah melakukan penelitianterhadap alas hak dari Tergugat IV di atas tanah terperkara milik Penggugat pada tanggal 3 November 2003, Kepala Desa Kuala Bangka(Rusman Tanjung) juga mengeluarkan Surat No. 593.7/ /KB/2003 yangditujukan kepada Bintatar Malau (Tergugat IV) yang isinya padapokoknya disebutkan dalam surat tersebut, setelah saya (Kepala Desa)langsung meninjau kelapangan ternyata tanah pertanian tersebutmasuk areal Roida S (Penggugat)/tumpang tindin

, tumpang tindin dengan sebagian luas dan tanah Sertifikat HakPakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, merupakan dalil yang tidak benardan menyesatkan. Sebaliknya bidang tanah milik almarhum Munarilah yangsebagian luasnya justru tumpang tindih dengan bidang tanah dimana telahterbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, milik TerlawanIII;Bahwa sehingga keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang isinya antaralain menyatakan bahwa Terlawan merupakan pemilik terhadap tanahseluas 4.480 m?

No.52/Pdt/2010/PT.PLG.Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yangbersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanah terpekaramemiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasarkepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan ParaPenggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di PemerintahanDesa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanahmasyarakat tidak ada tumpang tindin dengan sertifikat Hak MilikLainnya : 8.

No.39/Tanjung Lago,SHM No.21/Tanjung Lago, SHM No.40/Tanjung Lago, SHM No.22/Tanjung Lago, SHM No.28/Tanjung Lago ; Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yangbersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanah terpekaramemiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasarkepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan ParaPenggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di PemerintahanDesa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanahmasyarakat tidak ada tumpang tindin

Akhmad Saleh Yang diketahui setelah dilakukan Verifikasi oleh EKO WIDOWATIBinti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasi tanah tersebut dinyatakantumpang tindin dengan tanah milik SAPLI SANJAYA Bin DARMANEMBANG (Selain diakui kepemilikan oleh para pemilik tersebut diatas jugadiakui kepemilikannya oleh Sapli Sanjaya), sehingga EKO WIDOWAT I BintiDJONI SADEWO menyuruh untuk berdamai dengan Sapli Sanjaya.

SuryaJaya, S.H., M.Hum., sebagai Pembaca yang berpendapat:Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex FactiPengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal menyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana melanggar Pasal 3 UU Tipikor dengan alasan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor, Terdakwasebagai pemilik tanah yang tumpang tindin dengan masyarakat pemiliktanah lain, sekaligus bertindak sebagai kuasa dari beberapa pemilik

Syaiful Hariyadi dengan pemilik lahan yangtumpang tindin dan berakibat merugikan pemilik lahan adalah menjadiurusan dan tanggungjawab sdr. Sapli Sanjaya dan sdr. syaiful Hariyadi.Bahwa diantara mereka telah dilakukan berbagai upaya penyelesaiandiantara mereka kemudian diperoleh kesepakatan bahwa pemilik tanahyang bertindih dengan tanah milik sdr. Sapli membayar kompensasi gantikerugian sdr. Sapli Sanjaya;Bahwa demikian halnya dengan tanah milik sdr.

Oleh karenanyaterhadap perkara ini adalah sebagai pelanggaran yang dilakukan ParaPenggugat dan dapat dikatakan Ne Bis In Idem atau setidaktidaknyatelah terjadi tumpang tindin terhadap perkara yang sama(Vaanhangetnn), maka berdasarkan uraian tersebut sudah jelas dannyata Para Penggugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji(Wanprestasi).9.

Bahwa Penggugat tidak memiliki kKepastian hukum atas tanah SHM No.13/Desa Sentul, karena ternyata selain tumpang tindin dengan SHM No.312/Desa Sentul pada tahun 2012, ternyata berdasarkan surat Tergugattanggal 23 April 2014, Tergugat menyatakan SHM No. 13/Desa Sentultidak diketahui keberadaannya.

Edi Yosfi(selaku pembeli) atas objek yang sama, yang akhirnyamenimbulkan konflik, tumpang tindin dan saling klaim diantarapara pembeli, yang mana keadaan ini sangat merugikan posisiPemohon sebagai pemilik aset; Bahwa telah terbukti, dengan Tindakan Tim Likuidator, tidakpernah diketahui secara pasti kapan PPJB akan dilanjutkandengan Akte Jual Beli (AJB).

/Pdt.G/2013/PN Plg. tersebut di atas olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas A Palembang yang menyidangkanperkara tersebut telah diputus dalam (Putusan Pengadilan Negeri Kelas IAPalembang, tanggal 25 Juni 2014) dimana amar putusannya menyatakan*gugatan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa berdasarkanbatasbatas serta ukuran yang ditentukan oleh Penggugat telah ditemukanbahwa kedua objek sengketa yang ditunjukkan oleh Para Penggugat ternyatatanah sengketa milik Tergugat telah tumpang tindin

Bahwa dalam posita gugatan rekonvensi yang diajukan PenggugatRekonvensi saling tumpang tindin dan bertentangan yang berakibatbahwa sebenarnya gugatan rekonvensi ini tidak jelas (kabur), halmana dapat kami buktikan sebagai berikut:Halaman 18 dari 26 hal. Put.

Berdasarkan Berita Acara Mediasi Nomor: 05/BAMEDIASI/PMPP/VIII/2020pada poin d angka 2 pada pokoknya disebutkan bahwa ke16 sertipikathakmilik dimaksud diketahui overlapping dengan bidang tanah milik Dulhak (videbukti P5);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan aspeknilai kepentingan maupun berproses Para Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan karenatelah terjadi tumpang tindin antara objek sengketa

(vide bukti T19, T20);Menimbang, bahwa saat Pemeriksaan Setempat itu juga Kuasa Tergugatmengakui adanya tumpang tindin dengan objek sengketa aquo khusus Sertipikat HakMilik No. 292, atas nama HANNI Luas : 12.200 M2, Gambar Situasi Nomor : 945/1994tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak,Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak; (vide bukti P6, P7, T1, T2, T7, T19, BeritaAcara Pemeriksaan Setempat);Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P6, P7, T1, T2 dan

RIOTA JAYA LESTARIdengan IUP Operasi Produksi Nomor 540/171/2011 tanggal 9 agustus 2011dengan luas wilayah 5.110 hektar diketahui tumpang tindin dengan kontrakkarya PT.

Dengan demikian, penerbitan Obyek TUN telah benar dan sah karena Tergugatjustru berupaya untuk menghilangkan tumpang tindin dan menjamin kepastianberusaha di bidang pengelolaan sumberdaya mineral. Oleh karena Tergugat telahsecara tepat dan benar menerbitkan Obyek TUN, maka Gugatan Penggugatharus Citolak.; 222022 ene n nn nn eee nen en nnn en nen nn eneneneeE. PENERBITAN OBYEK TUNJUGA TELAH SAH KARENA TELAH SESUAIDENGAN KETENTUAN PENCABUTAN KEPUTUSAN BERDASARKAN UU AP71.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umuMm pemerintahan yang baik;Asas Kepastian Hukum yaitu. asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan perundangundangan, kepatutan,keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanpemerintah;Adanya tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah akibat perbuatanTergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik menjadikan objeksengketa dalam perkara ini tumpang tindin

tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangberbunyi : Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik; Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negarahukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundangundangan,kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanpemerintah; Adanya tumpang tindin

Duta Dharma Bhakti dengan SHM milikDelita Pakaya pada saat verifikasi data; Bahwa Saksi mengatakan benar hanya mengambil alin datayuridis dari kantor pertanahan Kabupaten Sigi untuk mengambilkesimpulan kalau telah terjadi tumpang tindih;Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor: 1/G/2020/PTUN.PL Bahwa Saksi mengatakan benar kesimpulan yang diambilberdasarkan data fisik adalah menyatakan tumpang tindin dan datayuridis hanya mengikuti; Bahwa Saksi mengatakan PT.

Kantor Pertanahan Kota Palu; Bahwa Saksi mengatakan perubahan tersebut dilakukan padasaat penyerahan dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi keKantor Pertanahan Kota Palu; Bahwa Saksi mengatakan yang lebih dahulu keluar adalahperubahan Nomor Sertipikat dan barulah dibuat berita acara; Bahwa saksi mengatakan benar dalam poin dua romawi dalampokok pemeriksaan disebutkan bahwa SHM yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kabupaten Sigi yang secara administrasi masuk kewilayah Kota Palu, tumpang tindin

setelah terjadi tumpang tindih dengan tanah milikTERGUGAT KONVENSI;Menimbang, bahwa ketika eksepsi dari TERGUGAT KONVENSI adalahmempermasalahkan terkait dengan tidak diuraikannya secara jelas dan lengkap berapameter tanah PENGGUGAT KONVENSI yang tumpang tindin dengan tanah milikTERGUGAT KONVENSI tersebut, maka Majelis Hakim menganggap hal tersebutbukanlah suatu hal yang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas oleh karena haltersebut secara tersirat masih dapat dihitung yaitu dengan menghitung selisih

mendalilkan bahwa patok batas tersebut telah benar sesuaidengan bukti T1;Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat T1 dan kemudian kembalimelihat bukti P1 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka kemudian menjadiHalaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pat.G/2016/PN Bjbpertanyaan Majelis Hakim adalah bagaimana bisa ketika antara bukti surat T1 dan buktisurat P1 tidak saling bertentangan/tumpang tindih tetapi kenapa pada dataran aplikasi dilapangan menjadi berbeda dan bisa saling tumpang tindin

pembuatan surat tanah di Desa Bumbung adalahmelakukan pengecekan lahan oleh perangkat desa untuk mengetahuiletak lahan, luas lahan, dan siapa sepadan lahan, apakah bermasalahatau tidak, saat itu perangkat desa bumbung yang kelokasi tersebut untukmelakukan pengecekan lahan sebelum surat dibuat; Bahwa kondisi Jahan tersebut sebelum Sporadik tersebutditandatangani Terdakwa tidak tahu apakah lahan tersebut dikuasai oranglain atau tidak, dimana saya tidak mau menandatngani surat jikalahan tersebut tumpang tindin

Terdakwalangsung menimpa Saksi Korban AMALIA RAHMADANTI sambil memasukanHalaman 4 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mpw.penis nya kedalam lubang vagina Saksi Koroban AMALIA RAHMADANTI karenasusah masuk dan vagina Saksi Koroban AMALIA RAHMADANTI mengeluarkandarah kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari lubang vagina Saksi KorbanAMALIA RAHMADANTI dan mengelap Vagina Saksi Korban AMALIARAHMADANTI menggunakan kain yang ada di dalam kamar tersebut setelah ituSaksi Koroban AMALIA RAHMADANTI di tindin

=n = = =7 Tumpang Tindin ...z PT. DAYAINTI MINERAL Luas : 1.976 Ha Luas : 6.050 Ha Skala 1: 150.000Tumpang TindihLUAS 5.617Ha y Legenda

SIl1620 C1 ;Hal sebaliknya terjadi pada alas hak Penggugat berupa Sertifikat HakMilik Nomor : 849/Kelurahan Samata, tanggal 24 Maret 1982, GambarSituasi Nomor : 3368/1982 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 852/KelurahanSamata, tanggal 24 Maret 1982, Gambar Situasi Nomor : 3371/1982,karena keduanya adalah berdasarkan PEMBERIAN HAK diatas TanahPutusan No.32/G/2015/PTUN.Mks.Hal. 18 dari 50 Hal.Konstruksi hukum terhadap keadaan tersebut diatas ialah bahwa sertifikatobyek gugat tidak mungkin bertumpang tindin