setidaktidaknya memperkaya orang lain, atau suatu korporasi;ae Bahwa kerugian keuangan negara atas kekurangan volume pekerjaanJembatan Tanjung Gagak tersebut telah dikembalikan oleh saksi Ahmad HendriHarahap Bin Mahyudin Harahap selaku Konsultan Pengawas (dituntut dalamberkas perkara terpisah) ke Kas Umum Daerah Kab.Sarolangun sebesarRp.158.000.000, pada tanggal O03 Maret 2014 dengan NomorRekening:801560008;wonnnnnnn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan dalam pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2)dan ayat (8) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.SUBSIDAIR := Bahwa la terdakwa Bayu Afriandi.

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmbtelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa dakwaan atas diri Terdakwa berbentuk SubsideritasPrimair didakwa melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsurnya terdiri:1.

Menyatakan terdakwa MUSASHI PANGERAN BATARA ielah terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

olehkarenanya pembayaran termin terahir sebesar +Rp3.000.000.000,00 (tigamilyar rupiah) tidak dilakukan pencairan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan Dakwaan Subsideritas, oleh karenanya Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebin dahulu dakwaan primer sebagaimana diaturdalam pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahHalaman 137 dari 183 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PN Jmbdengan UndangUndang nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, yang Unsurunsurnya sebagai berikut:1. Setiap Orang;2. Secara melawan hukum,3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;5.

ASRANUDDIN bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;2.

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara aquotidak secara konsisten melaksanakan hukum atau melaksanakanhukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam memeriksa danmengadili perkara aquo tidak secara konsisten melaksanakan Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 jo Pasal 44 , 48, 49, 50 KUHP;Bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaanmelanggar ketentuan dalam UndangUndang Tindak PidanaKorupsi yaitu :Primair :Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor

Rancaekek 50.000.000,00 42.672.486,007.327.514,0022 SDN Ciparay 50.000.000,00 30.484.293,0019.515.707,00Cipalabuay23 SDN Ciparay 50.000.000,00 26.599.569,0023.400.431 ,00Haurcucuk24 SDN Ciparay Ciparay 50.000.000,00 11.360.956,0038.639.044,00IV25 SDN Sri Cikancung 50.000.000,00 16.616.237,0033.383.763,00RahayuJumlah 1.250.000.000 639.214.881 ,0/610.785.119,0,00 0 0Jumlah A+ B 1.550.000.000 900.399.529,0649.600.471,0,00 0 0 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 56 ayat (1)KUHP Jo Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa Drs.

TOTO SUHARTO ,MSi.bin SUDIBYA telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitumelakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam dakwaan :PRIMAIR : pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal

yang diajukan oleh Penuntutumum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telahdiperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini ;Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 18 Desember2019 NOMOR PDS01/TBNAN/10/2019 yang pada pokoknya menuntutagar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriDenpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :Menayatakan terdakwa GEDE KETUT SUKERTA bersalah Melakukanperbuatan Korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam DakwaanPrimair melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal64 ayat (1) KUHP.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GEDE KETUT SUKERTAdenganPidana penjara selama 7 ( tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwatetap berada dalam tahanandan denda sebesar Rp.200.000.000

Perbuatan Terdakwa Gede Ketut Sukerta sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDIAIR :wonnnn Bahwa ia terdakwa GEDE KETUT SUKERTA selaku KetuaLembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat/Pekraman

sebanyak 857,82 m3 x Rp. 312.000 = Rp.265.457.546,00 dan pembayaran atas harga dasar material batu yang seharusnyatidak diterima sebesar Rp. 134.155,09 x 14.957,83 (Volume terpasang) = Rp.2.006.669.030,00 dan menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.265.457.546,00 + Rp. 2.006.669.030, = Rp. 2.272.126.576,00 (Dua Milyar Dua RatusTujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh EnamRupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.SUBSIDIAIRBahwa terdakwa FRANGKY RATU TAGA Direktur Utama PT.

(dua ratus juta rupiah) sesuaitanda terima uang hari Selasa tanggal 20 September 2016.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;118Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan Subsidaritas, yaitu: Primairsebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidana; Subsidiair,ssebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidana.Menimbang, bahwa dengan surat

adalah mengenai penggunaan atau adakah penyelewengan baik secara melawanhukum ataupun penyalahgunakan kewenangan berkenaan dengan peruntukan uang sebesarRp.4.235.780.500,00 (Empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribulima ratus rupiah) yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara ; Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo,Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur pasal yang didakwakan oleh PenuntutUmum yaitu :Primair : melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang ....117tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;Subsidair : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi

; Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, makaMajelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang bila terbukti makadakwaan Subsidair dikesampingkan, dan sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti makadakwaan Subsidair dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah olehUndangundang Nomor 20 Tahun 2001

LOMRI MALADI, MSI telahdidakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secarasubsidairitas sebagai berikut:PRIMAIR: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU.R.I. No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan UU R.I. No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUU R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR: Pasal3 jo Pasal 18 UU R.I. No.31 Tahun 1999 sebagaimana diuabh danditambah dengan UU R.!.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tndak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwaoleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primairterlebih dahulu, jikadakwaanprimair terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dandemikian pula sebaliknya, jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsidairharus dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa didakwa melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang R.I.

Superpam International senilai Rp.339.230.500, (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)sebelum dipotong pajak.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitasyaitu Primair : perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001, Subsidair : perbuatanTerdakwa diatur dan di ancam Pasal 3 jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perihal terbukti atau tidaknyaterdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primair dan subsidairnya ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan konstruksi dakwaan subsidiartitas, yaknisebagai berikut:Primair :Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) hurufb Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor20 Tahun 2001 ;Subsidair :Melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 3 jo.

;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananyaberpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti Ssecara sah dan meyakinkanbersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara sebanyakRp.7.418.444.650,00 (tujuh milyar empat ratus delapan belas juta empatratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) sebagaimanadiatur dan diacam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal

18 Ayat (1) huruf bUndang Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHalaman 211 dari 283 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN PlkPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamdakwaan Primair menuntut Supaya terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 9(Sembilan) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratusjuta juta rupiah

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat(1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;Subsidair:Perbuatan Terdakwa WIDODO, SE Bin CIPTO tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18Ayat (1) huruf

Demikian sebaliknya, apabila dakwaanprimair tidak terbukti, barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya secaraberturutturut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair telahmendakwa Terdakwa WIDODO, SE Bin CIPTO berdasarkan Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah dirubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 197 ayat (1) dan Pasal193 ayat (1) KUHAP, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI1.

Menyatakan Terdakwa NIKOLAS PAULUS, ST.MT terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut, sebagaimanadakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No 31Halaman 22 dari 289 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2017/PN AmbTahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP jo Pasal

MT tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat(1) Kitab Undangundang Hukum Pidana;SUBSIDAR :Bahwa ia Terdakwa NIKOLAS PAULUS, ST. MT selaku Direktur CV.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana joPasal 64 ayat (1) KUHPidana; Subsidiair : Melanggar Pasal 3 Jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64 ayat (1)KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta PeraturanPerundangundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini :MENGADLLI :Menyatakan Terdakwa NIKOLAS PAULUS, ST.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPDanKedua Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPDanKetiga Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001Tentang

Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPDanHalaman 126 dari 380 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PT MDNKeempat Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPDanKelima Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UndangUndangNomor: 31 Tahun

UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama;Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukumputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri MedanNomor 73/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2016 diubah menjadisebagai berikut:Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakimterlebin dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diaturdalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 TahunHalaman 243 dari 380 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PT MDN2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

(terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Dakwaan Primair , Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RINomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;Unsur Setiap Orang ;Unsur Setiap Orang Untuk Terdakwa

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI NO. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55ayat (1) Ke 1 KUHP ;Lebih Subsidair :Pasal 9 Undangundang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP

TEGUH KARTIKA WIBOWO, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Melakukan , menyuruhmelakukan , Turut melakukan tidak terbukti kebenarannya menurut hukum .Menimbang, Bahwa dalam dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangHalaman 301 dari 338 Putusan Nomor :75/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPtidak terpenuhi.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18, Pasal 3jo. Pasal 18 dan Pasal 9 jo. Pasal 15 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Halaman 310 dari 338 Putusan Nomor :75/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

M.Akterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, sebagaimana dalamDakwaan Primair.3 Menghukum Terdakwa ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE.

2021/PN Sby.Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalamperkara ini adalah berupa dakwaan Subsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu akanmempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair terbukti maka dakwaansubsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan, dan sebaliknya, sekiranyadakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkandan membuktikan dakwaan Subsidatr;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1KUHP.

Namun dalam perkara aquo,yang dalam fakta fakta persidangan telah terpenuhinya perbuatan sebagaimanaHalaman ke 285 Putusan Perkara No. : 17/Pid.SusTPK/2021/PN Sby.dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP karena Terdakwa ABDULLAH bersama HERI JAMARI Saudara HANIFANSORI (Alm) telah melakukan perbuatan melawan hukum

Puspa Agro sebesar Rp. 8.029.167.500,00 (delapan milyar duapuluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).Y Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya.v Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit belit di Persidangan.Hal hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang RepublikIndonesia Nomor

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Secara Melawan Hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara yangdilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 jo UU RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan UUPemberantasan Tindak Pldana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP,sebagaimana dalam

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah,maka akan dipertimbangkan terlebin dahulu apakah perbuatan yang dilakukanoleh Terdakwa sebagaimana terbukti dalam faktafakta hukum di atas,kesemuanya telah memenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan olehPenuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa olehPenuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut :Primair : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal64 ayat (1) KUH Pidana.Subsidair : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam ..../140140diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat(1) KUH Pidana.Menimbang

untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa,maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan olehterdakwa sebagaimana faktafakta hukum di atas, telah memenuhi unsurunsur tindakpidana dari pasalpasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut:Primair : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang 107 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;Subsidair : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun

dakwaan Penuntut Umum disusun secaraSubsidairitas seperti tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkanterlebih dahulu Dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, makaselanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, dan sebaliknyaapabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan selain dan selebihnya tidakakan dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Penuntut Umum telahmendakwa terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 KUHP, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :1 Unsur : Setiap Orang ;2 Unsur : Secara Melawan Hukum ;3 Unsur : Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atauOrang Lain atau Suatu Korporasi ;4 Unsur : Yang Dapat Merugikan

pada Dinas Kelautan dan PerikananKota Bandar Lampung tahun 2012 sebesar Rp.214.586.471,00 (Dua ratusempat belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluhsatu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : yang diterima rekanansesuai SP2D setelahdipotong pajak (PPNdan PPh)1) Jumlah pembayaran Rp 1.165.360.881,00 menurut Hasil Audit 2) Nilai Pekerjaan Rp 950.774.410,00 Nilai Kerugian Rp 214.586.471,00Keuangan Negara ~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangundangRI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP 222222 nn nnn nnn nnn nnn nnn cn nnn nnn ncn nen nencnnesSUBSIDAIR: Bahwa terdakwa Drs.

(duaratus empat belasjuta limaratusdelapanpuluhenamribu empatratustujuhpuluhsatu rupiah) berdasarkanhasil audit kerugian keuangan Negara oleh BPKP Prop.Lampung.149Menimbang bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidanamaka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsure tindak pidana yangdidakwakan kepadanya.Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaansubsidaritas yaitu :Dakwaan Primair : melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No.31

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda palingsedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum atas dakwaan Primairmelanggar Pasal

2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP yang unsurunsurnyasebagai berikut :1 Setiap orang.2 Secara Melawan Hukum3 Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau SuatuKorporasi.4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Kepahiang tahun anggaran 2009.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakimberpendapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidakterpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur pokok dalam dakwaan Primairyaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang104Undang

dibebaskan sebagaimana pembelaan terdakwa maupun melaluiPenasihat Hukumnya karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ataukah terdakwaharusdinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakankepada terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana;Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, terdakwadidakwa melakukan perbuatan pidana, yaitu:PRIMAIR :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 undangundang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaansubsidaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkan dakwaanprimer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana138telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

persidangan ;Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 29 Mei 2012 yang pada pokoknya memohon kepadaMajelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:MENUNTUTSupaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa ABDUS SAMAD bin ABDUL GHANI bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

keuangan negara /daerah sebesar Rp. 554.400.000,(lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikandalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Hulu SungaiUtara Nomor : 700/02KH/ITKAB/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentangPenghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Pada Pengelolaan DanaSimpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPMMP Kecamatan Paminggir KabupatenHulu Sungai Utara Tahun 2011.macencnscnscnes Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan19Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1)FR maaan aan aaa cc ccc ce rc a a ec a neta tennSubsidair :Po oweeneneee Bahwa terdakwa Abdus Samad bin Abdul Ghani yang ditugaskan untukmenjalankan jabatan secara terus menerus atau untuk sementara waktu selakuselaku