Ditemukan 1377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peceren preferred preference preseden preferensi preheten
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-12-2014 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -145/Pdt.G/2014/PN.Tjk
Tanggal 29 Juni 2015 — -Tuan Hi. MARSO KASNANTO -Lawan -PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Dkk
65 — 14
  • tujuh ratus dua puluh meter persegi),sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 26121989 (duapuluh enam desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluhsembilan) Nomor 744, terdaftar atas nama Hi MARSO KASNANTOyang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan,tanggal 2071991 (dua puluh Juli tahun seribu sembilan ratus sembilanpuluh satu) juncto tanggal 31122002 (tiga puluh desember tahun duaribu dua), setempat dikenal dengan Desa Titiwangi.Selanjutnya untuk memberikan hak preferen
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-11-2016 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 24-03-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 712/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 7 Maret 2017 — SOFA SINDYA SARI >< PT.BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH KANTOR CAB. TANJUNG KARANG. CS
56 — 44
  • eksekusi tanah dan bangunansebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna BangunanNo.932/Cipete Selatan, Sertipikat Hak Milik No.5060/Cipete Selatan danSertipikat Hak MiUk No.SI38/Cipete Selatan ( vide bukti TIV2, TIV3dan TIV4 ).Bahwa Lelang Eksekusi atas tanah dan bangunan vide bukti TIV2, TIV3 dan TIV4 diumumkan oleh Tergugat Il di Harian Rakyat Merdeka,Selasa tanggal 10 Desember 2013 ( terlampir sebagai bukti TIV6 ).Hal 30 dari 44 Putusan No. 712/PDT/2016/PT.DKI.14.15.16.17.Bahwa sebagai kreditur preferen
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 17-05-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 237/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Agustus 2021 — Pemohon:
KRISNA SURYAHADI, S.H.
Termohon:
1.TAHIR FERDIAN
2.ANGIE CHRISTINA
116 — 32
  • dalam Pasal 1 Angka 6 jo.Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Kepailitan dan PKPU,yakni sebagai berikut:Pasal 1 Angka 6 UU Kepailitan dan PKPU:Halaman 6 dari 48 Putusan PKPU Nomor 237/Pdt.SusPKPU/2021/PN Niaga Jkt.PstKreditor adalah orang yang mempunyal piutang karena penanjianatau UndangUndang yang dapat ditagih di muka pengadilan.Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:Yang dimaksud dengan Kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditorkonkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen
Pengadilan PN PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-04-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PADANG Nomor 62/Pdt.G/2016/PN Pdg
Tanggal 22 Nopember 2016 — EKA MARIYANTI, SE melawan Dr. YERMITA, DKK
122 — 34
  • HakTanggungan tidak dibenarkan diletakkan sita;Bahwa mengutip pertimbangan dalam Yurisprudensi putusan MahkamahAgung RI nomor 419 K/Pdt/2002disampaikan bahwa dalam Buku HimpunanTanya Jawab Masalah Teknis Yustisial dalam Rakernas 1989 yangdihimpun oleh Mahkamah Agung RI disebutkan untuk tanah yang telahdibebani hipotik (Sekarang hak tanggungan) tidak dapat diletakkan sitajaminan oleh Pengadilan, karena menurut undangundang suatupiutang/kredit/tuntutan uang lainnya yang = dijamin dengan hipotikmempunyai hak preferen
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 25-07-2018 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Unr
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat:
AYUNINGTYAS
Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk
2.Kantor KPKNL KP LN Kota Semarang
3.Badan Pertanahan Nasional BPN Ungaran
89 — 11
  • Dalamketentuan pasal tersebut mengatur bahwa Kreditur pemegang HakTanggungan adalah Kreditur Preferen atas harta kekayaan yang telahsah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan (droit de preference).Berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut, makasita jaminan tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan terhadap barangjaminan yang telah diikat Hak Tanggungan, terlebin barang jaminandimaksud telah dieksekusi lelang.9.3.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 28-08-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PN SIDOARJO Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Sda.
Tanggal 28 Agustus 2013 — JOKO SUPRIYANTO dan TITIEK FATA MARIA
36 — 4
  • terdapat pengertian HakTanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanahsebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan dasar Pokok Pokok Agraria, berikut atau tidak berikutbendabenda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untukpelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang lebihdiutamakan kepada Kreditor tertentu terhadap kreditorkreditor lain.Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka jelaslah posisi HakTanggungan mempunyai Hak Preferen
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 12-12-2018 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 300/Pdt.G/2018/PN Pbr
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
Suwindy
Tergugat:
1.Pemimpin Wilayah Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL
72 — 12
  • tegasdanspesifikmemintaapa yangdikehendaki sesuai dengan dalil gugatan...Dalam surat gugatan Penggugat pada nomor 13 halaman 3 menyatakantelah dilakukan pelelangan umum, pada tanggal 24 oktober 2018 danpada tanggal 7 desember 2018.Dalam petitumnya yang memohon Menyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang akan melaksanakan pelelangan atau penjualan...Tidak ada hubungan antara dasar hukum dengan dasar faktanya, yangmerupakan pelelangan umum berdasarkan UU Hak Tanggungan adalahmerupakan hak preferen
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-10-2013 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 11-10-2013
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 49 / Pdt.G / 2012 / PN. Ung
Tanggal 14 Maret 2013 — Perdata - S U T I N A H - R U M I Y A T I , DKK
41 — 10
  • Bahwa dengan terpenuhinya secara Yuridis formal atas perjanjian kreditdan pencatatan/pembebanan hak tanggungan atas Obyek Sengketa makamerupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat disangkal atau dipungkirijika Tergugat II secara hukum adalah sebagai pihak yang beritikad baik tegoeder trouw telah memberikan kredit kepada Tergugat I karenanyaTergugat IT selaku kreditur mempunyai hak didahulukan atau diutamakan*preferen atas hakhak dan kepentingannya guna pemenuhan hutangnyaserta harus dilindungi hakhak
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 06-09-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BONTANG Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bon
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat:
NANDA REZA ADITYA
Tergugat:
1.ALFONSO JONI HARDA
2.OLLA
3.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BONTANG
Turut Tergugat:
1.NOTARIS NOOR SAMSIR, SH
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA BONTANG
216 — 99
  • Berdasarkan Pasal 6 UU No. 4tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pemegang Hak Tanggunganmemiliki hak preferen untuk melakukan eksekusi Hak tanggunganmelalui pelelangan umum bilamana Debitur yang juga Pemberi HakTanggungan melakukan perbuatan wanprestasi;.
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 11-11-2013 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN CIREBON Nomor 69/PDT.G/2013/PN.CN
Tanggal 17 Juni 2014 — Perdata: Penggugat: - LINA HARJONO DALAM HAL INI BERTINDAK DALAM KEDUDUKANS ELAKU KEPALA sENTRAL OPERASIONAL AREA WILAYAH I PT. BANK CENTRAL ASIA TBK, ASIA AFRIKA 122-124 BANDUNG, SELAKU KUASA DARI DIREKSI PT. BANK CENTRAL ASIA TBK, BERKEDUDUKAN DI JAKARTA BERDASARKAN SURAT KUAS AKHUSUS TANGGAL 21 OKTOBER 2013 DENGAN INI MEMBERI KUASAS SUBTITUSI KEPADA ; DEDDY RODIMAN, SH. DAN NINDIN DIAN SUARSA, SH. Tergugat: - FERI HARIANTO - RIA KARTIKA
120 — 23
  • jugaPemegang Hak Tanggungan ( periksa petunjuk Mahkamah Agung DalamBuku Il Edisi 2007 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas DanAdministrasi Pengadilan Dalam tempat Lingkungan Peradilan , yangmenyebutkan bahwa perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidakhanya dapat dilakukan atas dasar hak milik , akan tetapi juga di lakukanatas dasar hakhak lainnya seperti hak Pakai, HGU, HGB, Hak Tanggungan,Hak Sewa dan lainnya;Bahwa sesuai asasnya Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak yangkuat dan preferen
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Upload : 05-04-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 96/Pdt/2019/PT SMG
Hj. MARLIYAH dkk lawan SITI MULAZIMAH,S.E dkk
38 — 21
  • sesuai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi dari TerlawanIll tertanggal 13 Januari 2016 dinyatakan dengan tegas bahwaDebitur (Terlawan Il) merupakan Debitur yang wanprestasi karenatidak mengindahkan teguran dan lalai dalam melaksanakankewajibannya;Bahwa terkait dengan pelaksanaan lelang tanpa fiat dari PengadilanNegeri setempat maka perlu Para Pelawan pahami, UndangundangHak Tanggungan merupakan undangundang khusus yangmemberikan hak relatif kepada Pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama (Kreditur Preferen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K /Pdt/ 2014
Tanggal 28 Mei 2014 — MARCELIUS KURNIAWAN, DKK VS FREDERICK RACHMAT, DKK
206 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan milik dari TurutTergugat V yang selaku istri dari Tergugat IV terbukti tidak pernah sebelumnyamemberikan persetujuan untuk menjadikan objek sengketa sebagai jaminankepada Termohon Kasasi/Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1340KUH Perdata :Suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya ;Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihakpihak ketiga;Bahwa akibat hukum belum diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)atas APHT objek sengketa adalah pada kedudukan preferen
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 12-09-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2238/Pdt.G/2019/PA.Mks
Tanggal 20 Februari 2020 — H. MUSTAMIN, S.H. BIN H. MUSLIMIN BOGE MELAWAN HJ. INDIRA BINTI H. IDRIS SARRO
114 — 64
  • Hal inidikarenakan prinsip hukum jaminan bahwa hak preferen dari Kreditorpemegangnya (Kreditor Preferen) terhadap harta Kekayaan yang telah sahdiikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (droit depreference), prinsip hukum jaminan dimaksud antara lain ditegaskan dalamPasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996.
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-03-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 10-01-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Tte
Tanggal 11 Nopember 2013 — - BURHAN ABDULRAHMAN, SH, MM sebagai Penggugat - KPKNL Jakarta II, Dkk sebagai Tergugat
96 — 68
  • masa berlakunya sertifikat HGBNo.1 Kayu Merah telah berakhir lewat 3 tahun, namun Tergugat II bertindakseolaholah sertifikat HGB No.1 Kayu Merah masih tetap sah secara hukum untukditransaksikan kepada pihak pembeli in casu Penggugat;Bahwa dengan demikian nyata bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum yang pada pokoknya menerima uang sebanyak Rp. 3.045.454.545, dariTergugat I sebagai pembayaran pelepasan hak atas tanah HGB No.1 Kayu Merah denganmemposisikan dirinya sebagai kreditur preferen
    padahal diketahuinya sejak semula bahwamasa berlakunya Sertifikat HGB No.1 Kayu Merah telah lewat dan lama berakhir yangmengakibatkan pula hapusnya Hak Tanggungan yang membebani obyek hak tanggungantersebut, sehingga Tergugat II bukan lagi sebagai kreditur preferen atau voorang melainkansebbagai kreditur konkuren yang tidak berhak menerima uang dari Tergugat I sebanyak Rp.3.045.454.545,, namun hanya patut jika Tergugat II menerima dari sebesar nilaipembebanan kredit dengan jaminan HGB No.1 Kayu
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 14-06-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 03-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 79/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 27 Juli 2017 — Pembanding/Penggugat : H. Sutomo
Pembanding/Penggugat : H. Sutomo Diwakili Oleh : H. SULAIMAN, SH.MH
Terbanding/Tergugat I : IBRAHIM BOBIHU Als LIKU Bin AMUNTA BOBIHU
Terbanding/Tergugat II : H. ANWAR Bin H. MAHMUD
Terbanding/Tergugat III : H. ABDUL KADIR BIN H. MAHMUD
Terbanding/Tergugat IV : H. YUSUF SAINI
Terbanding/Tergugat V : Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tumur cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat VI : 6. Bank KALTIM Pusat Samarinda Cq BANK KALTIM CABANG KOTA BALIKPAPAN
51 — 31
  • dibangun 9(sembilan) unit ruko oleh Tergugat III atas biaya fasilitas kredit dari TurutTergugat dan telah dibebani hak tanggungan baik atas tanah maupunbangunan diatasnya sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5316/2013.Dalam proses pemberian kredit dan pembebanan jaminan hak tanggungantersebut telah dilakukan sesuai prosedur perkreditan yang berlaku, olehkarena itu sebagai kreditur yang beritikad baik sudah sepatutnya TurutTergugat mendapatkan perlindungan hukum atas hakhak jaminan yangdiutamakan (preferen
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-06-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 19-01-2015
Putusan PN SELONG Nomor 50/PDT.G/2014/PN.SEL
Tanggal 6 Nopember 2014 — - AGUS YANDI, DKK MELAWAN - SIHARUDIN, DKK
47 — 35
  • BPR Prima Nadisebagai pemegang hak tanggungan (kreditur preferen) maka gugatanpenggugat rtlchfcsl aflafs24 ltrchfcs0O f1lfs24insrsid9718 478dinyatakan rtlchfcsl aflafs24 ltrchfcs0f1lfs24insrsid8350431charrsid1073497 kurang pihak.rtlchfcsl aflltrchfcsO flinsrsid8350431charrsid1073497 rtlchfcsl aflltrchfcsO flinsrsid9120509charrsidl073497par pardplain ltrpars28qji720110ri0sb100sal100sbautolsaautols1360slmultlwidctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin0OlinOitap0pararsid7302274rtlchfcsl af0afs24alang1025
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-01-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Bdg.
Tanggal 23 September 2015 — 1. Umi Amboro Wati, dkk. Lawan 1. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP),DKK
270 — 102
  • setelah perdamaian disahkan oleh pengadilan niaga, makaperjanjian perdamaian tersebut mengikat debitor dan semua kreditor,yang mana hubungan debitor dengan semua kreditornya diatur dengansyaratsyarat dan ketentuanketenuan dalam perjanjian perdamaiantersebut (Tumbuan dalam Lontoh dkk, 2001 : 36 sebagaimana dikutipoleh Sutan Remy Sjahdeini, dalam bukunya Hukum Kepailitan, penerbitGrafiti, hlm. 405).Bahwa kreditor yang terikat dengan perjanjian perdamaian adalah baikkreditor konkuren maupun kreditor preferen
Pengadilan PT PADANG Perdata
Putus : 08-03-2018 — Upload : 25-04-2018
Putusan PT PADANG Nomor 11/PDT/2018/PT PDG
Tanggal 8 Maret 2018 — PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jakarta II Regional Office, CS LAWAN Hj. ARIA ZURNETTI, S.H.,M.H, DAN 1. PT. Binasentra Purna, alamat Bungur Grand Centre Blok B2-B3, Jl. Ciputat Raya No 4-6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, CS
94 — 69
  • diberlakukan sebagaikeuangan negara ;Bahwa mengutip pertimbangan dalam Yurisprudensi putusanMahkamah Agung RI nomor 419 K/Pdt/2002 disampaikanbahwa dalam Buku Himpunan Tanya Jawab Masalah TeknisYustisial dalam Rakernas 1989 yang dihimpun oleh MahkamahAgung RI disebutkan untuk tanah yang telah dibebani hipotik(sekarang hak tanggungan) tidak dapat diletakkan sita jaminanoleh Pengadilan, karena menurut undangundang suatupiutang/kredit/tuntutan uang lainnya yang dijamin dengan hipotikmempunyai hak preferen
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil TUN Pajak
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tahun 1983
1675 — 252
  • Tentang : Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
  • .2.000,Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3) 38 Cukup jelas.Pasal 20Dalam hal terjadinya suatu peristiwa atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini,maka untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yangterhutang tidak dapat ditagih, tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran dalam Surat TagihanPajak, Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan, penagihannya dapatdilakukan seketika dan sekaligus.Pasal 21Ayat (1)Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 08-11-2018 — Putus : 10-06-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Bkn
Tanggal 10 Juni 2019 — Penggugat:
LUKMANUL HAKIM
Tergugat:
1.KUSMAWATI isri dari SUKAYADI sebagai ahli waris
2.ANJANI LARAS SUKMA anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris
3.AGUNG DARMAWAN anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris
4.BRAIN MUHAMMAD anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris
5.Pimpinan Dirut PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, Kantor Wilayah Pekanbaru
105 — 47
  • Sari Kabupaten Kampar, bidang tanah SHM176 dan 177 desa Tanjung Sawit Kabupaten Kampar yangmerupakan hak milik dari Para Tergugat (ahl waris sukiyadi), danobjek bangunan/gedung/ruko yang merupakan hak milik dariTurut Tergugat;Turut Tergugat menolak dalildalil Penggugat pada angka 12sampai dengan angka 19, kecuali memang benar terhadapSertifikat Hak Milik (GHM) nomor 311desa Gading Sari KabupatenKampar, bidang tanah SHM 176 dan 177 desa Tanjung SawitKabupaten Kampar adalah telah diikat dengan Hak Preferen