x Y KETERANGAN Halaman 7 dari 77 halaman Putusan Nomor 81/Pid.BLH/2020/PN Kba 1 696449 .83 9712858.31 di luarzZ 696416.40 9712862.89 di luar3 696474.99 9712868.10 di luar4 696385.28 9712873.85 di luar5 696362.39 9712875.36 di luar6 696397.75 9712880.56 di luar7 696329.37 9712888.91 di luar8 696486.98 9712892.41 di luar9 696520.94 9712932.97 di luar10 696322.22 9712947.86 di dalam11 696554.56 9712954.62 di dalam12 696379.63 9712969.86 di dalam13 696517.13 9713000.24 di dalam Berdasarkan Tumpang tindin

Xx Y KETERANGAN1 696449.83 9712858.31 di luar2 696416.40 9712862.89 di luar3 696474.99 9712868.10 di luar4 696385.28 9712873.85 di luar5 696362.39 9712875.36 di luar6 696397.75 9712880.56 di luar7 696329.37 9712888.91 di luar3 696486.98 9712892.41 di luar9 696520.94 9712932.97 di luar10 696322.22 9712947.86 di dalam11 696554.56 9712954.62 di dalam12 696379.63 9712969.86 di dalam13 696517.13 9713000.24 di dalam Halaman 12 dari 77 halaman Putusan Nomor 81/Pid.BLH/2020/PN Kba Berdasarkan Tumpang tindin

berkalikali melakukan pertemuanpertemuandengan Tergugat, namun Penggugat tidak pernah mendapatkankeputusan yang jelas karena Tergugat selalu berargumen tidak memilikikompetensi untuk membuat keputusan terhadap permasalahan lahantersebut dan Tergugat seakanakan mengambil sikap yang menimbulkankesan menghindar agar tidak tercapai kesepakatan, Penggugat telahmenghabiskan banyak waktu tanpa mendapatkan tanggapan baik dariTergugat ;12.Bahwa upayaupaya Penggugat untuk menyelesaikan pernasalahan1)tumpang tindin

Sesuai dengan surat klarifikasi dariKepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tersebut tanah di JalanRaya Rungkut Madya, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Rungkut,Kota Surabaya bersertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1025 tahun2010 adalah milik Yayasan Pembina Keluarga UniversitasPembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan tidak ada pihaklain tercatat memiliki serta tidak tumpang tindin pencatatankepemilikan atas tanah tersebut di Kantor Pertanahan Kota SurabayaIl.

(overlaping) dengan batasbatas: Sebelah Utara berbatas dengan Penggugat II; Sebelah Selatan berbatas dengan Marlin; Sebelah Timur berbatas dengan PT.KeruwingIndah; Sebelah Barat berbatas dengan Penggugat III;Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menerbitkanobjek sengketa yang menyebabkan tanahtanah milik ParaPenggugat menjadi tumpang tindin dengan objek sengketasangat merugikan Para Penggugat karena sebagian tanahtanahitu tidak dapat dipergunakan dan diperjualbelikan oleh ParaPenggugat dan sesuai

dan telahmengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugatakan keadaan tanah hak milik Para Penggugat denganpemilik tanah objek sengketa;+ Asas tertib penyelenggaraan negara yang menjadilandasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggaraan negara, dalam perkara iniTergugat telah menerbitkan objek sengketa yang seharusnyaTergugat melakukan pemeriksaan terhadap alasalas hak didaerah yang akan diterbitkan sertipikatsertipikat, sehinggatidak akan terjadinya tumpang tindin

Bahwauntuk memastikan obyek tanah milik PENGGUGAT yang terkena/terdampakProyek Jalan Colstarood (Jalan Manunggal) tidak ada masalah atautumpang tindin dengan pihak lain, maka peserta rapat sepakat untukdilakukan pengecekan Lokasi tanah yang dimaksud saat itu juga danditemukan Fakta dilapanag bahwa benar tanah tersebut adalah milikPENGGUGAT, tidak ada masalah dengan Pihak Lain dan benar belumdilakukan ganti rugi atas tanah yang terkena akses Jalan Colstarood (JalanManuntung) oleh Pemerintah Kabupaten

Bahwa rapat Mediasi yang terjadi pada 18 Februari 2021 adalah inisiatifdari Turut Tergugat I, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahantumpang tindin kepemilikan tanah. Dalam rapat Mediasi tersebut pihakTergugat dan Tergugat II telah menunjukkan bukti alas hak atas tanahnyasedangkan pihak Penggugat belum menunjukkan tanda bukti kepemilikanSertipikat Hak Milik No. 0438/Kel.Sungai Parit kepada Tergugat dan II;6.

., yang dikuasai dandimiliki Penggugat tumpang tindin dengan Sertipikat HGB Nomor 100., yangdimiliki Tergugat , Il (vide jawaban butir 50, 51, bukti TI.5, 11.13);30.Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi pada PutusanPengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Juli 2013, Nomor 237/PDT/2013/PT.Bdg., halaman 8, Paragraf 1 sampai dengan 8, berbunyi sebagai berikut:"Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Setia Asih., adalahberasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 34., yang pada tahun 1972 sebagaijaminan

Nomor 34., tumpang tindin dengan Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor 100/Setia Asih., tanggal 28 Agustus 1997;55.Bahwa, mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Setia Asih., telah ParaPemohon Kasasi bahas pada Bagian V Memori Kasasi ini dan mengenaiSertipikat Hak Milik Nomor 34/Pahlawan Setia juga telah Para PemohonKasasi bahsa pada Bagian VII Memori Kasasi ini;Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Pahlawan Setia., telah dijual habisoleh Main bin Milin kepada Jenderal Polisi (Purn) Drs.

tanggal 26 April2017 telah dilakukan pengembalian batas dan pengukuran ulang tanah denganSHM No.439/obyek sengketa sebagai mana disebut diatas oleh Penggugatbersama dengan Kantor Pertanahan Kota Samarinda,........ dst" berdasarkanargumentasi sebagai berikut:5.1 Bahwa Penggugat sengaja menghilangkan fakta yang telah ada sebelum tahun2016 dan tahun 2017, dimana justru pada tanggal 26 Juni 2015 tanah yang diklaimsebagai milik Penggugat dengan sertifikat hak milik No. 439 tersebut telah terjaditumpang tindin

Purnomo kepadaKepala Kantor BPN RS Kota Samarinda, perihal laporan kekeliruan letak posisitanah atas sertifikat tanah No. 439 a.n Purnomo, beserta lampiran Gambar PosisiTanah;Bahwa justru tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat dengan sertifikat hakmilik No. 439 tersebut telah terjadi tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik No.440 atas nama Sri Supartini dengan luas tanah 3.575 m2 sebagaimana tertuangdalam Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Samarinda,Pts.

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi JawaTimur melaksanakan ketentuan di atas;Bahwa kemudian terbit Keputusan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 4VIll1996 Tentang pembatalansecara parsial keputusan pemberian Hak Guna Usaha kepada PT.Perkebunan XXIll berdasarkan SK Mendagri Nomor35/HGU/DA/1988, pada pokoknya berisi tentang pembatalan arealyang tumpang tindih secara parsial, karena lahan HGU seluas1.863,86 Ha di Desa Ringin Kembar dan Desa Tegalrejo terdapatlahan tumpang tindin

UndangUndangHukum Perdata, merumuskan perbuatan melawan hukum adalah setiapperbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbultersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian pertimbangan di atas,telah terbukti bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukanperbuatan, yaitu berupa menguasai lahan Hak Guna Usaha di Desa TegalrejoKecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, yang masih terdapattumpang tindin

berdasarkan Kroscek Ulang dilapangan sebagaimana dalam beritaacara Tertanggal 8 November 2017 dan proses mediasi di Kantor DesaJelarai Selor telah diputuskan bahwa berdasarkan keterangan Ibu KapsahAhli Waris Bapak Sadun menyatakan bahwa Lahan yang diklaim danditerbitkan SPPT An.Penggugat 1 Agustina Bilung bukan di Jalan Mandiridan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tertanggal 20 Nopember Tahun2000 Sket Lokasi tidak sesuai dengan SPPT milik Tergugat 1 s/d Tergugat 7Bahwa setelah mengetahui adanya tumpang tindin

Pertama seharusnya jugamempertanyakan dan mempertimbangkan serta memutuskan mengapaSurat SPPT Tergugat atau Terbanding tidak dibatalkan oleh Tergugat atauTerbanding 9,10 ,11 dan 12, mengapa Surat SPPT Pembanding atauPenggugat yang dibatalkan hal ini justru kalau Pembanding teliti danHalaman 63 dari77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMRcermati surat SPPT tersebut yang dikeluarkan dan juga dijadikan alat buktibaik bukti Pembanding dan Terbanding yang sudah cukup jelas tertulisterjadi tumpang tindin

tidak dirampas secara tidak wajar oleh hukum);Menimbang, bahwa Penggugat lebih lanjut menyampaikan bahwaPenggugat pernah melakukan penyetoran biaya pengukuran (vide bukti Surat P4)yang dilakukan dalam rangka pengukuran ulang untuk memastikan apakah terjaditumpang tindih atau tidak, karena ketika Penggugat membangun Ruko di atastanah tersebut kemudian ada yang keberatan dan terjadi konflik sehingga padawaktu itu Penggugat meminta untuk dilakukan pengukuran ulang dan jika terjaditumpang tindin maka

., halaman 12 dari 40Bahwa Tergugat juga memiliki tanah di sekitar lokasi tanah Penggugat;Bahwa Saksi kurang tahu apakah tanah Tergugat dan Penggugat salingtumpang tindin karena Saksi tidak mengetahui batasbatas antara lahanTergugat dan Penggugat;Bahwa Saksi tidak tahu mengenai sengketa antara Tergugat danPenggugat mengenai tanah tersebut karena Saksi saat ini sudah tinggal diMantikas, Kecamatan Sebatik dan jarang datang ke Sei Kapal.

Aneka Industri dan Jasa Anindya, Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta;Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.339/Nps, yang diakuisebagai milik pihak Tergugat (satu), telan dengan sengaja dimohonkandengan syaratsyarat yang tidak benar dan tidak sesuai prosedur, yaknimenggunakan datadata yang bukan berasal dari lokasi/objek tanah yangdimohonkan serta menggunakan dokumen yang tidak sah dimiliki oleh pihakTergugat :Sehingga telah terjadinya tumpang tindin pemberian hak atas tanah* dilokasi/objek berdasar

Direktur Reserse Kriminal Umum Kasubdit II/Hardabangtah;Bahwa selanjutnya terkait dengan permasalahan sengketa tanah milikPenggugat yang diklaim oleh Tergugat tersebut, Tergugat juga telahmengadukan Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional Repulik IndonesiaKantor Pertanahan Kota Palangka Raya dan selanjutnya Kantor PertanahanKota Palangka Raya mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penyelesaian KasusPertanahan dengan Nomor : 23/600.13/V1/2014 yang mempunyai kesimpulanterjadinya tumpang tindin penguasaan

ayat (1) (2) dan (3) UURI No. 28 tahun 2004 tentang yayasan bahwabarang/asset yang merupakan milik yayasan tidak dapat dijual belikan,dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan pihakyayasan.Halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Sela No. 1013/Pid.B/2016/PN PbrBahwa mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diketemukan adanyasuatu ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan, yaitu tentanganggaran dasar yayasan YLPI riau tahun 2007 yang mana di dalamnya terjaditumpang tindin

Bahwa dengan terjadinya tumpang tindin kepemilikan dalam satu bidangtanah yang sama antara Penggugat dengan Tergugat membuktikan telahterjadi sengketa kepemilikan, oleh karena itu sangat beralasan untukmenyatakan tanah objek sengketa berada dalam status quo, tidak adakegiatan apapun didalamnya baik yang dilakukan oleh Tergugat , TergugatIll S/d VI maupun Penggugat;Halaman 4 dari 40 hal putusan No :417/PDT/2018/PT BDG10.Bahwa sekalipun tanah objek sengketa tersebut secara sah telah dijual olehTergugat

senyatanya ditolak secaraoleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kecuali yang secara tegasdiakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi.Mohon kiranya agar halhal yang telah terurai balk pada tanggapaneksepsi maupun dalam pokok perkara diatas Supaya dianggap teruralulang keseluruhannya dalam tanggapan dalam rekonpensi inBahwa keseluruhan dalam dalildalil yang disampaikan Tergugat dalamjawabannya balk dalam eksepsi, pokok perkara maupun dalam rekonpensiini telah nyata tumpang tindin

Putusan Nomor 27 P/HUM/2021Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentangpenyelenggaraan Kehutanan yang melarang adanya pemberian izinganda atau tumpang tindin pada kawasan hutan produksi, yangberbunyi:Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksisebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang diberikan dalam: a.wilayah kerja badan usaha milik negara bidang Kehutanan yangtelah mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan Hutan ; b.Kawasan Hutan yang telah dibebani Perizinan

berkenaan dengan Eksepsi permohonan cerai talak Pemohon KonvensiHal. 36 dari 53 halPutusan Nomor 2093/Pdt.G/2020/PA.Ptkabur (Obscuur libel) dimana menurut Termohon Konvensi bahwa permohonanCerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tidak menyhebutkan secararinci waktu/tanggal kejadian atau peristiwa yang terjadi, hanya menyebutkanbulan dan tahunnya saja serta Permohonan Pemohon Konvensi tidakmenjelaskan secara jelas dan runtut, tetapi dalildalil dari Pemohon Konvensicenderung saling tumpang tindin

Bahwa oleh karena SertifikatSertifikat atas nama Tergugat II s.d.Tergugat XII tumpang tindin dengan Hak Guna Bangunan Nomor22/Pasar Minggu atas tanah seluas 15973 m* atas nama PT Goldhill(vide Bukti P.1) sehingga terdapat cacat secara administrasipenerbitannya maka terdapat syarat kebatalannya, karena ituharuslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengansegala akibat hukumnya;13.Bahwa gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi tidak jelas letak danbatasbatasnya adalah tidak benar, karena Surat

Penggugat di dalam butir 13 huruf a halaman 9 dan halaman 10 Gugatanmengajukantitiktitik koordinat berdasarkan ploting koordinat yangdilakukan oleh Penggugat terhadap IUP No. 503 milik Tergugat IlIntervensi 1 yang didalilkan masuk dalam izinizin usaha pertambanganPenggugat dimana lahan yang didalilkan tumpang tindin denganTergugat II Intervensi 1 memiliki luas + 1.662,96 Ha.

JAWABANNYA JELAS TIDAK.Izinkan Tergugat II Intervensi 1 menelaah izinizin pertambangan yangdimiliki oleh Penggugat untuk menegaskan bahwa Penggugat tidakmemiliki hak atas tanah maupun lahan khususnya yang dianggapnyatumpang tindin dengan lahan Hak Guna Usaha milik Tergugat IlIntervensi 1.Setiap izin pertambangan yang diterbitkan sebelum tahun 2009,termasuk yang dimiliki oleh Penggugat, didasarkan pada UU No.Halaman 105 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD11/1967.

sesungguhnya pada titiktitik koordinat yang ada dalam Gugatan yang sebenarnya sudahsejak lama dikuasai terlebih dahulu oleh Tergugat Il Intervensi 1sebagaimana telah diuraikan dalam butir 9 dan butir 10 halaman 4Jawaban ini.Tergugat II Intervensi 1 melalui SKEP BPN RI No. 140/2009 dan SKEPBPN RI No. 59/2010 dan juga sebagaimana sudah diuraikan pada butir 9dan butir 10 halaman 4 Jawaban ini telah dapat membuktikan bahwaTergugat II Intervensi 1 adalah pemilik yang sah atas lahanlahan yangdidalilkan tumpang tindin