Ditemukan 1870 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tindih tintin tindak tanding tandan tindik tindan tingin tindis
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 03-10-2019 — Putus : 27-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 447/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 27 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat : Ir. ASHARI
Terbanding/Penggugat I : AMAN GINTING
Terbanding/Penggugat II : SEMA Br GINTING
Terbanding/Penggugat III : PURLET GINTING
Terbanding/Penggugat IV : METTEH GINTING
Terbanding/Penggugat V : OPRYANTI Br GINTING
Terbanding/Penggugat VI : THERESIA Br. GINTING
Terbanding/Penggugat VII : JOHANNIS GINTING
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN
30 — 19
  • Ashari telah cacat secara yuridis dalam penerbitannyakarena telah telah terjadi tumpang tindin surat kepemilikan atas tanah perkaraA quo.Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama yang memeriksa perkara iniditingkat pertama telah gagal mempertimbangkanbukti serta saksi tentangkepemilikan tanah milik orangtua Para Pemohon Banding sebagaimanatertuang dalam SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor 16421/A/I/15dari Bupati Kepala daerah Kabupaten deli Serdang dan SURATHalaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 24-11-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/TUN/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — PT. WANA NUSA PERKASA, DKK vs SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
111 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanyapengangguran yang berarti termasuk didalamnya pengendalian hargadan inflasi, Oleh karenanya kegiatan pemerintah dalam melakukancampur tangan tersebut yang lebih dikemas dalam PP Nomor : 12Tahun 2014 menuntut diantaranya sumbr penerimaan negara yangbersumber dari PNBP khususnya yang berasal dari Sumber DayaAlam berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi(DR) serta Pengganti Nilai Tegakan (PNT) harus semaksimalmungkin, tetapi tidak boleh tumpang tindin
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 12-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 9/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. Bumi Persada Surya Pratama
Termohon:
Gubernur Sulteng
214 — 130
  • BumiPersada Surya Pratama (Selaku Pemohon dalam perkara a quo), pada Tahun 2011 telah memenuhi ketentuan mengenai CnC (clear and clean)Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor: 9/P/FP/2020/PTUN.PLatau wilayah pertambangannya tidak tumpang tindin dengan wilayahpertambangan lainnya (vide Bukti P8);Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada aspekprosedur dan substansi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapatPT.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 18-06-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Plk
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD bin Alm. H.SAYUTI
Tergugat:
1.YULIANTO Anak dari Alm. R. Adja Njangun alias Adja
2.JHONNY KAHARAP Anak dari Alm. R. Adja Njangun alias Adja
3.TIRSAE Istri dari Alm. R. Adja Njangun alias Adja
4.Ir. TITO R. RASAT
103 — 27
  • SAYUTI (alm), sehingga tahun 1995 dilakukanrapat untuk penyelesaian tumpang tindin tanah garapan, danmenghasilkan kesepakatan dalam Surat No. 138.100/2385/Pem,tanggal 25 Oktober 1995, yang salah satu isinya adalah : dariseluruh lokasi yang dipermasalahkan diserahkan kepada H. SAYUTIsebanyak 3 (tiga) persil dengan ukuran 1 (Satu) persil adalah :Panjang 40 meter, Lebar 20 meter, Luas 800 meter persegi, namunH.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 23-03-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 28/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
HARUNA DG. KILA BIN DOLO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
DARMAWANGSA, S.Sos
207 — 137
  • Nassa, Namun ditolak oleh KantorPertanahan Kabupaten Gowa dengan alasan bahwa adanya kepemilikan yangtumpang tindin dengan Objek sengketa, maka pada tanggal 5 Januari 2020Penggugat mengajukan surat Mediasi kepada Tergugat, kemudian padatanggal 26 Februari 2020 Tergugat menyampaikan hasil mediasi yang telahdilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakanbahwa para pihak tidak menemui kata sepakat, sehingga Tergugat sebagaimediator merekomendasikan untuk menempuh jalur hukum dalam
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 22-02-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 35/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 31 Mei 2018 — Pembanding/Tergugat I : HJ. DAHNIAR Diwakili Oleh : Muhammad Rais Hasan, SH.,MH
Pembanding/Tergugat III : ERIYANDI Diwakili Oleh : Muhammad Rais Hasan, SH.,MH
Pembanding/Tergugat V : TANTASIR HASYIM Diwakili Oleh : Muhammad Rais Hasan, SH.,MH
Terbanding/Penggugat : H.Ir. Mardjuki Almashri
Turut Terbanding/Tergugat II : AFRIZAL DAHLAN
Turut Terbanding/Tergugat IV : Ir. ZULKARNAEN Z.
Turut Terbanding/Tergugat VI : KAMARUZZAMAN R,BA
Turut Terbanding/Tergugat VII : RUSLI TEMBEN
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ZAINAL ABIDIN, SP
67 — 69
  • Karenaperbuatan mereka sudah sangat merugikan Penggugat maka adalah wajarbila mereka di hukum untuk membayar ganti rugi berupa uang kepadaPenggugat.Bahwa tanahtanah yang diakui oleh Tergugat Hj.Dahniar (istri M.Yanisalm) adalah bertumpang tindin sebagian yang ditunjuk oleh TergugatHj.Dahniar tersebut yaitu diatas tanah Penggugat seluas 5000 m?
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 25-03-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 12/G/TF/2021/PTUN.SMD
Tanggal 15 Juni 2021 — Penggugat:
1.HANRY SULISTIO
2.LISIA
Tergugat:
Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Hongkun Otoh,S.H.,MH., selaku Ketua Pengadilan Negeri Samarinda
296 — 151
  • Secara garisbesar pada saat itu pak Hanry mengatakan bahwa tanah Achmad ARAMJ itu tidak tumpang tindin dan posisinya di Jalan Sentosadisamping Kantor BPJS Kota Samarinda dan pak Hanry jugamenjelaskan bahwa yang mana sebelum perkara 742 sudah adaperkara nomor 19 sebelumnya di PTUN dan disitulah bahwa di dalamputusannya pun saya baca pelajari itu bahwa pelapor Achmad ARAMJ diperkara 742 tidak memiliki legal standing untuk melapor.Bahwa saksi pernah menyurati kepada Ketua Pengadilan HONGKUNOTOH;Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — SONNY ZAINHARD UTAMA vs. PT. SEKAR KANAKA LANGGENG, DK
88 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (sembilan ribu tigaratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan WayLunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, atas nama SonnyZainhard Utama, yang ternyata lokasi tanahnya berada di dalam lokasitanah timbunan (reklamasi) pantai milik Penggugat;Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Sertifikat HakMilik Nomor 1451 tanggal 20 Mei 2014 di atas lokasi tanah timbunan(reklamasi) pantai milik Penggugat telan menyebabkan terjadinyatumpang tindin (overlapping) hak kepemilikan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-12-2019 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat:
Tn. Mohammad Zeid
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
375 — 215
  • Putusan Nomor : 244/G/2019/PTUNJKT.Masjid Agung Sunan Ampel sebagaimana Akta Nomor 19, tanggal 24September 2019 oleh Pengadilan Perdata yang berada di bawah lingkunganPeradilan Umum bertujuan pula untuk menghindari Putusan Pengadilan yangtumpang tindin dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan denganlingkungan peradilan lainnya untuk menjamin adanya kepastian hukum;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan pulabahwa sebagaimana telah ditentukan Pasal 34 ayat (2) UndangundangRepublik
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR
Register : 17-02-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 07-12-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim
Tanggal 25 Agustus 2015 —
55 — 10
  • Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.Jkt.TimMenimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensitersebut di atas, akan menjadikan gugatan Penggugat Rekonvensi overlapping/tumpang tindin dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.15/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 18 September 2008 yang telah memutuskanperkara dengan objek yang sama tersebut; Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat Rekonvensi mengajukanpermohonan eksekusi untuk dilakukan eksekusi terhadap putusan PengadilanNegeri Jakarta
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 15-07-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN NABIRE Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Nab
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
PT PACIFIC MINING JAYA
Tergugat:
PT INKO BERSATU INTERNASIONAL
237 — 156
  • Jika WIUP terjaditumpang tindin maka Surat Keputusan Pemberian Izin UsahaPertambangan (Beschiking) harus diuji terlebih dahulu melalui PTUN.Jika salah satu WIUP tidak mempunyai kekuatan hukum maka WIUPharus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — PT ADINDO HUTANI LESTARI, DK VS PT SEBAKIS INTI LESTARI
188 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam RTRWP Provinsi Kalimantan Timur areal perkebunan PTSebakis Inti Lestari merupakan kawasan hutan dengan fungsihutan produksi tetap dan tumpang tindin dengan HPHTI PT AdindoHutani Lestari:d.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 16-10-2018 — Putus : 29-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 24/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 29 Maret 2019 — Penggugat:
1.SALIYAH
2.MUNTINI
3.RUKMINI
4.PARMIJI
5.MUJIONO
6.HERMAN
7.AS'AT
8.FATMAWATI
9.H.SUYONO SUMITRO.S.SOS
10.JULAIKAH
11.RULIYAH
12.SUMAJI
13.EDY SULISTIONO
14.HJ.HAMDANAH
15.MARIYEM
16.KARTINAH
17.Poly Karpu Mani
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
SAYAD, SH. MBA.
178 — 62
  • berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang TanahHalaman 46 Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN.BJM.tertanggal 07 Agustus 2017 (vide bukti P3a jis. bukti P3b, gugatanhalaman 5); Penggugat atas nama Rianto mendalilkan memiliki tanah yangtumpang tindin dengan tanah sebagaimana dimaksud objek sengketaseluas 200 M?
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer
Register : 03-01-2014 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 09-05-2014
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 02-K / PM.III-17 / AD/ I / 2014
Tanggal 18 Februari 2014 — FRANS ALFIAN SIWI
35 — 18
  • harus dibebaskan dari segala dakwaan.Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segaladakwaan maka Terdakwa harus dipulihkan hak dankemampuannya, kedudukan, harkat dan martabatnyaBahwa perbedaan pendapat antara Oditur Militer denganPenasehat Hukum Terdakwa adalah hal yang wajar dalamsistem peradilan, masingmasing bebas mengkajipersidangan dari pandangannya.Bahwa melihat pledooi Penasehat Hukum Terdakwa adalahsisi lain dari Tuntutan Oditur Militer, ibarat dua sisi matauang, sehingga terlihat tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-02-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 PK/Pdt/2016
Tanggal 27 Februari 2017 — Hj. HADRAH, DKK VS H. ABD. RAHMAN bin LAONI, DKK
98 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 4 Februari 2014:Dalam kaitan tersebut di atas, kedua Putusan kasasi in casumenunjukkan bahwa tidak hanya pertentangan antara Putusankasasi yang satu terhadap Putusan kasasi yang lainnya, tetapi jugabahwa Putusan perkara perdata yang terakhir tersebut ternyataterdapat tumpang tindin Kewenangan memutus tentang keabsahanalas hak dan bukti kKepemilikan atas objek sengketa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 260 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — TUNEN BIN JASAN, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., II. PT. LIPPO CIKARANG, TBK;
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • masih memiliki kepentingan terhadaptanah aquo ;Berdasarkan halhal tersebut diatas, Judex Facti telah : (i) MelampauiWewenangq, (ii) Salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, dan (iii)Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, yang mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakartatersebut diatas;Bahwa selain itu, terbukti Objek Sengketa dalam perkara aquo dandikaitkan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat bahwa tanahaquo lebin banyak tumpang tindin
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 06-01-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 24-11-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 002/G/2017/PTUN.Smg
Tanggal 6 Juni 2017 — PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Melawan I. I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG II. A.F. S U K A NI Dkk
147 — 71
  • Perusahaan JawatanKereta Api tumpang tindin dengan OBJEK GUGATAN25,OBJEK GUGATAN26OBJEK GUGATAN27, OBJEKGUGATAN28, OBJEK GUGATAN29 dan OBJEKGrondkaart No.: W. 17286 B Tahun 1962 Peta Tanah diemplasemen : Semarang, Kemijen, Semarang Tawang danSemarang Pelabuhan Lintas Semarang Yogyakarta.Bekas Eigendom Verponding Nomor : 69 yang menurutSurat Ukur (Metbrief) Nomor : 877 tanggal 28 Juli 1853 danmenurut Akta Hak Tanah Nomor : 236 tanggal 22 Juni 1864tercatat atas nama De Nederland Indische SpoomegMaatschappij
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata Tanah
Register : 23-11-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 38_Pdt_G_2016_PNBkt_Kabul_03082017_Tanah
Tanggal 3 Agustus 2017 — RIDWAN Dkk (P) >< Hj. HARBETTI Dkk (T)
122 — 24
  • Oleh karena itu perbuatanTergugat Ill yang menerima tanah hibah tersebut bukan perbuatan melawanhukum, untuk itu petitum ke5 haruslah ditolak;Petitum ke6:Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat IV dalammelakukan pengukuran tanah Sertifikat Hak Milik No. 217 tidak cermat dan telitisehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindin tanah a quo. MeskipunHalaman 38 dari 42 hal.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 17-11-2020 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 346/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
ZUBAIDILLAH
Tergugat:
PT. INTI SINAR
67 — 43
  • Pembayaran biaya tumpang tindin yang seharusnyaditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp.559.750.000,Total Jumlah keselurunan adalah sebesar Rp.2.347.750.000, (dua milyartiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);17. Bahwa total jumlah keseluruhan yang telah dibayar oleh Tergugatkepada Penggugat adalah sebagai berikut:17.1. Berdasarkan Gugatan Penggugat Pada Poin 9 yangmenyatakan Tergugat telah melakukan pembayaran adalah sebesarRp.3.139.616.000,17.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-05-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/TUN/2011
Tanggal 9 Mei 2011 — PENJABAT BUPATI KONAWE UTARA, vs PT. DUTA INTI PERKASA MINERAL,
123 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai WakilPemerintah Pusat di Daerah menjalankan fungsipembinaan dan pengawasan dalam menyikapipermasalahan tumpang tindin wilayah danrevisi/poembatalan Kuasa Pertambangan PT.Aneka Tambang (Persero), Tbk di KabupatenKonawe Utara, berdasarkan UndangUndangNomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun2005 tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan PemerintahanHal. 15 dari 55 hal. Put.