Ditemukan 1872 data
129 — 38
CITRA, dikuatirkan kemudianhari timbul masalah diantaranya tumpang tindin HGU karenaKabupaten Banyuasin baru berusia + 2 tahun dari pemekaranKabupaten Musi Banyuasin. Sehubungan proposal tersebut tidak diterima Pihak Manajement PT. KARYA SAWIT LESTARI (KSL), dengandemikian kepengurusan dan Anggota Kelompok Tani KARYABERSAMA Kelurahan Betung fakum, sampai di bubarkan padatahun2009.
70 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 15 Agustus 2007 (bukti P16) belum dapatdiproses dengan alasan lokasi yang dimohonkan seluruhnyatumpang tindin dengan Izin Lokasi dan Arahan Lahan yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak yaitu Izin Lokasian. KPN Kantor Gubenur Kalimantan Barat dan Izin Lokasi an.
M. Syamsul Arief PT.Suvarna Bhumi Indonesia
Tergugat:
Teguh Rahardjo, S.E.
Turut Tergugat:
Diana Ika Oktaviani, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Malang
166 — 105
Bahwa Surat Gugatan Penggugat menjadi tidak sah, dimanaSurat Kuasa Penggugat di dalam persidangan ini terdapat dua surat kuasatelah terjadi tumpang tindin antara surat kuasa yang satu dengan suratkuasa yang lain, sehingga mengakibatkan Surat Kuasa mana yang akanHalaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Kpndigunakan oleh kuasa hukum Penggugat di dalam mewakili Penggugatatau Pemberi Kuasa di dalam perkara ini.1.2.
PT. MINING MAJU
Tergugat:
1.GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
2.MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
691 — 443
Vale Indonesia, Tbk;Oleh karena telah terjadi tumpang tindin dengan wilayah kontrakkarya PT. Vale Indonesia, Tok maka PT. Vale Indonesia, Tbk harusdijadikan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga perkara ini dapatdiselesaikan dengan baik dan adil karena ada/tidak adanya tumpangtindin harus dibuktikan dalam persidangan baik oleh pihak PT.Mining Maju (Penggugat) maupun PT. Vale Indonesia, Tbk.Bahwa karena PT.
GUSTI JAYA SAPUTRA
Tergugat:
PT. ANEKA TAMBANG ANTAM Tbk
106 — 25
Suriani hidup susah;Bahwa tanah orang tua Penggugat tidak tumpang tindin dengan tanah Ny.Fatimah, karena tanah orang tua Penggugat jauh dari objek sengketa;Bahwa. saksi tidak mengetahui pembebasan tanah yang dilakukan PT.
115 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
Van derVlies dalam bukunya yang berjudul Handboek Wetgeving dan menurutUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan, halhal yang menjadi dasarpertimbangan hukum Kementerian Pertanian RI cq Direktorat JenderalPeternakan dan Kesehatan Hewan cq Direktur Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan untuk menerbitkan suratsurat keputusansesungguhnya sangat rancu/janggal, tumpang tindin dan bertolakbelakang dengan peraturan yang lebih tinggi Kedudukannya;Bahwa selain itu urusan
Syamsul Bachri
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
Intervensi:
Dalimah
281 — 121
Duluterjadi tumpang tindin atau overlap dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01309tanggal 01 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 97/Bende/2005 tanggal 25 Mei 2005luas 500 m? An. Hajjah Dalima tidak diketahui oleh Tergugat karena jual beliPenggugat tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Kendari..
145 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
UsahaNegara tersebut.Bahwa, sesuai dengan Surat Termohon Kasasi I/Tergugat (Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kapuas Hulu) Nomor : 100.2/175//61.06/IX12014tanggal 01 September 2014 (bukti P.152/153 dalam daftrar bukti) yangmenjawab Surat Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Nomor:590/1163/SETDATTNH tanggal 20 Agustus 2014 disebutkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Kapuas Hulu (Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) bahwa di atas tanah yang dibebaskan PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat terindikasi tumpang tindin
103 — 50
Olehkarena itu obyek sengketa berupa Surat Pemyataan Penguasaan FisikBidang Tanah (Sporadik) yang diterbitkan dikategorikan cacat hukumdan harus dibatalkan.10.Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan Surat pernyataanpenguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang menjadi obyek sengketatersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindin dengan tanah hak milikPenggugat adalah telah bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini :Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan
225 — 48
Suhardi, berdasarkan Nota Dinas dari Seksi SurveiPengukuran dan Pemetaan No. 130/ND/SPP/IX/2015 tanggal 10September 2015, diduga atas obyek Sertipikat Hak Milik Nomor1080/Kaliabang Tengah overlap/tumpang tindin dengan Sertipikat atasnama orang lain sebagai berikut: Hak Milik No. 4656/Kaliabang Tengah Surat Ukur No.2304/2005 NIB. 13020 luas 98 M? atas nama lIriansyah. Hak Milik No. 6902/Kaliabang Tengah Surat Ukur No.2657/2008 NIB. 14279 luas 97 M?
193 — 37
demikian unsur ini telah terpenuhidan terbukti ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (1) telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti makadakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dalam pembelaan penasihat hukum yang menyatakanbahwa surat tuntutan Penuntut Umum inskosisten (tumpang tindin
Hj. MARWIYAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
147 — 61
Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak mempunyaihubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi dan tidakmempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat II Intervensi;Bahwa benar Saksi hanya tahu dipanggil untuk menjadisaksi; Bahwa benar Saksi tahu, Sertipikat Hak Milik Nomor : 4934tanggal 15 Januari 2008 terletak Kelurahan Karang Joang,Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi KalimantanTimur atas nama SETIANI setelah diberi tahu oleh Ibu Marwiyah,bahwa tanahnya tumpang tindin
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan positanya Penggugat mendalilkan masalahtumpang tindin tanah tersebut telah selesai dalam Berita AcaraPenyelesaian Tanah Adat Hanyaan Hamadi Kelurahan Argapura, akantetapi tidak pernah mendaftarkan tanah yang menjadi objek sengketakepada Badan Pertanahan Negara sebagai pihak yang berwenangmengeluarkan sertifikat kKepemilikan;4. Bahwa berdasarkan fakta di atas, gugatan Penggugat tidak mempunyaikapasitas dan kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan perkara aguo.
136 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
NINDA PRATAMAVRIESINDO meminta data & izin Sistem Komunikasi Kabel Laut ParaPenggugat dan dalam pembahasan ditemukan kemungkinan overlap(tumpang tindin) antara lokasi reklamasi dengan posisi SistemKomunikasi Kabel Laut milik Para Penggugat, serta Para Penggugatmenyampaikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 94 tahun1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan Sistem KomunikasiKabel Laut;Pada tanggal 22 Januari 2015 diadakan pertemuan antaraAsosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Indonesia (ASKALSI)denganPT
Terbanding/Tergugat I : PT.BANK BRI SYARIAH
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG
Terbanding/Tergugat IV : NURHIDAYATI
157 — 86
Bahwa dengan demikian atas 2 (dua) proses perkara yang sama dl Pengadilan yang sama pula dapat menyebabkan ketidakpastian hukumbagi Tergugat I, hal mana dapat terjadi tumpang tindin putusan yang tidaksejalan satu dan lainnya karena ada perkara yang belum selesai, sehinggademi terciptanya suatu kepastian hukum maka sudah sepantasnya gugatanPenggugat dalam perkara aquo DITOLAK;DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa segala apa yang telah didalilkan dan diuraikan diatas dalam Eksepsi,mohon dianggap sebagai bagian
Terbanding/Tergugat : JONGKI KUSUMA LIE
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
Terbanding/Turut Tergugat II : INGGRAINI YAMIN, S. H.
117 — 52
(videbutir 2.3 bagian Eksepsi Jawaban Tergugat) ;14.Bahwa demi menghindari tumpang tindin putusan dalam perkara inikhususnya mengenai adanya bidang bidang tanah yang diklaim olehPenggugat sebagai miliknya sedangkan Pengadilan telah memutuskanbahwa: "Menyatakan para Penggugat (sekarang Tergugat) adalahpemilik yang sah tanah dimana pabrik dari kantor perseroan berdiriserta turutanturutannya yang dilengkapi mesinmesin, inventaris danalat produksi yang ada di pabrik dan kantor perseroan, berikut alatproduksi
83 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
penyidikan yangdilakukan oleh Poltabes Pekanbaru karena adanya laporan pengaduandari Penggugat kepada Poltabes Pekanbaru sesuai Laporan Polisi NomorPol: LP/K/1015/VII/2009/SPKIII POLTABES, tertanggal 14 Juli 2009tentang Diduga terjadinya tindak pidana penyerobotan lahan danpengrusakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 dan 406KUHP;Bahwa dari hasil Penyelidikan Poltabes Pekanbaru bagian UnitTipikor (Tindak Pidana Korupsi) pada point 2 (dua) tersebut telahtergambar dengan jelas adanya tumpang tindin
HJ. SITI HANIFAH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.
Intervensi:
ABDUL KARIM MAJID
67 — 40
dengan Buku Register Surat2 Keterangan TanahHalaman 65 Putusan Perkara Nomor 117/G/2018/PTUNMDNKabupaten Deli Serdang (vide bukti T14), diperoleh Fakta hukum bahwa SuratKeterangan Tanah yang menjadi alas hak Penggugat tersebut tidak terdaftardalam buku register keterangan tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut secarasubtansi/materi, Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketatelah sesuai dengan dasar pembatalan suatu sertipikat yaitu dengan dasarterjadi tumpang tindin
Arman Mol SH
Terdakwa:
H. ZAERU, S.E. bin LA ADA.
109 — 66
bahwa hal tersebut diatas sebagaimana diterangkan olehsaksi La Ode Safrin pegawai dari kantor Pertanahan Kota Baubau yang padasaat bertugas sebagai tim pengukur atas tanah dimaksud, saksi La Ode Safrinjuga bertugas memeriksa gambar surat ukur untuk mengetahul kebenarannya,setelah semua administrasi sudah lengkap dikeluarkan nomor surat ukur yangdibuat dikantor untuk ditindak lanjuti menjadi sertifikat, namun dalampersidangan saksi La Ode Safrin justru menyampaikan sertifikat tersebut adatumpang tindin
109 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Azas Pertimbangan yang Cukup Memadai yaitu. pada saatmempersiapkan/ memproses objek sengketa a quo, Tergugat harusterlebin dahulu memperhitungkan hak hak yang ada sebelumnya ataslokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa dan menyelidiki dengan baikpermohonan yang diajukan PT Citra Sawit Indah Lestari atas lokasi yangterletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang KabupatenAsahan, sehingga tidak terjadi tumpang tindin penguasaan danpengusahaan lahan dan juga telah terbit Sertipikat Hak Milik