Ditemukan 1717 data
85 — 17
UndangUndang Perbendaharaan Indonesia (IndonesischeComptabiliteitswet yang ditetapkan sebagai wet 23 April 1864, Stbl.1864 No. 106 dan diundangkan lagi teksnya yang telah diperbaharuiuntuk ketiga kalinya terakhir dalam Stbl. 1925 No. 448 selanjutnyadiubah dan diundangkan dalam L.N. 1954 No. 6;1955 Np. 49 danterakhir UndangUndang No. 9 tahun 1968) Pasal65 :Kecuali sesudah mendapat idzin lebih dahulu dari hakim, tidakdiperkenankan menyita :a.
118 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam keduatingkatpeadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah).Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1864 K/PID.SUS/2011tanggal 07 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : IZULFISMAR tersebut.Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratusrupiah).Membaca akta permohonan
67 — 10
Boyolali , SHM No : 1864, dengan batas-batas, sebelah Utara : Jalan, sebelah Timur : Tanah Handono, sebelah Selatan : Tanah Risa Widya Mukti, sebelah Barat : Jalan.; Keterangan ? SHM = Sertifikat Hak Milik; ; ; adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.151.000,- ( dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
Terbanding/Terdakwa : ADE ROSALINA Binti MUHAMMAD YACOB
95 — 60
Terdakwapada tanggal 20 Juni 2016 sebagaimana akta Penyerahan Memori BandingKepada Terdakwa ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan KontraMemori Banding ;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun PenuntutUmum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage)sebagaimana surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru tanggal O01 Juni 2016 masingmasing NomorW4.U1/1864
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1380 K/PID/2011disepakati oleh Kedua Belah Pihak, diketahui oleh saksisaksi dandibukukan / dicatatkandi Kantor Notaris.Ketentuan mengenai perjanjian atau perikatan diatur dalam KitabUndangUndang Hukum Perdata dalam buku ketiga tentang Perikatan dariPasal1233 s/d Pasal 1864 KUH Perdata.Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan : Perikatan lahir karenasuatu persetujuan atau undangundang dan Pasal 1313 KUH Perdataberbunyi : suatu persetujuan adalah suatu perobuatan dimana satu orangatau lebih mengikatkandiri
66 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketua Muda Pidana No. 1864/2014/S.735.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 23 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Agustus2014 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu karena didakwa :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa AJLAN, S.Si.
216 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan surat Menteri Perdagangan Nomor : 1864/MDAG/SD/12/2010perihal Perubahan Surat Menteri Perdagangan Nomor : 1276/MDAG/SD/9/2010tanggal 22 Desember 2010 Persetujuan impor beras dalam rangka menstabilkanharga beras dalam negeri berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 yangdibuktikan dengan tanggal Pendaftaran Pemberitahuan Pabean;4.
39 — 18
hukum sebenarnya yaituobjek tanah sengketa yang merupakan sebagian dari tanah sebagaimanadimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 49/Kilensari, luas 2617 m2 (dua ribu21enam ratus tujuh belas meter persegi), Surat Ukur No. 28/1970 tanggal 1Oktober 1970 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondotanggal 6 Oktober 1970 adalah berasal dari sebidang tanah bekas Eigendom No.12, yang terletak di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo,Surat Hak tanah No. 54 tanggal 28 Juni 1864
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nampuri(orang tua Tergugat V) seluas 0.797 da, Persil 33, dt Il dalam kolom sebab danperubahan tertulis A 1864 beli dari Petok D No 41 Rp. 10.000, juga tidakbenar dan cacat hukum sebab dari keterangan Kantor Pelayanan Pajak Bumidan Bangunan Bojonegoro (Turut Tergugat IV) dan Buku C Desa LohgungNo. 41 adalah atas nama Garidin P. Mustari, Buku C Desa Lohgung/SuratKetetapan Pajak Hasil Bumi No. 514 atas nama Abdullah P.
IDA RAHAYU ARIYANTI, SH
Terdakwa:
DIAH RIYANTI
200 — 28
M.Kn atas nama pembeli GRACE DEBORA L di perumahan Bukit Mekarwangi di BANK BTN Cimanggu Bogor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) blok C12 Nomor 5
- 1 (satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pengeluaran pembayaran biaya pelunasan Roya Hak Tanggungan atas 19 (sembilan belas) sertifikat terdiri dari sertifikat nomor : 3811 / mekarwangi luas 182 m2, 3252 / mekarwangi luas 1864 m2, 3251 / mekarwangi luas 89 m2, 3250 / mekarwangi luas 3610 m2, 3239 / mekarwangi
M.Kn atas namapembeli GRACE DEBORA L di perumahan Bukit Mekarwangi di BANKBTN Cimanggu Bogor sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) blokC12 Nomor 5 1 (satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan buktibuktipengeluaran pembayaran biaya pelunasan Roya Hak Tanggungan atas19 (sembilan belas) sertifikat terdiri dari sertifikat nomor : 3811 /mekarwangi luas 182 m2, 3252 / mekarwangi luas 1864 m2, 3251 /mekarwangi luas 89 m2, 3250 / mekarwangi luas 3610 m2, 3239 /mekarwangi luas 767 m2, 3238
M.Kn atas nama pembeli GRACE DEBORA L diperumahan Bukit Mekarwangi di BANK BTN Cimanggu Bogor sebesarRp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) blok C12 Nomor 51 (Satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan buktibukti pengeluaranpembayaran biaya pelunasan Roya Hak Tanggungan atas 19 (Sembilan belas)sertifikat terdiri dari sertifikat nomor : 3811 / mekarwangi luas 182 m2, 3252 /mekarwangi luas 1864 m2, 3251 / mekarwangi luas 89 m2, 3250 / mekarwangi luas3610 m2, 3239 / mekarwangi luas 767 m2, 3238
M.Kn atas nama pembeli GRACEDEBORA L di perumahan Bukit Mekarwangi di BANK BTN Cimanggu Bogorsebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) blok C12 Nomor 51 (Satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan buktibuktipengeluaran pembayaran biaya pelunasan Roya Hak Tanggungan atas 19(Sembilan belas) sertifikat terdiri dari sertifikat nomor : 3811 / mekarwangi luas182 m2, 3252 / mekarwangi luas 1864 m2, 3251 / mekarwangi luas 89 m2, 3250/ mekarwangi luas 3610 m2, 3239 / mekarwangi luas 767 m2, 3238
181 — 122
Dinas PertanianSulteng No. 540.1/1864/6.BPP tanggal 6 Juni 2007 ;1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Surat Pendaftaran UsahaPerkebunan Nomor: 101/MentanhutVII/2000atas nama PT. Hardaya Inti Plantations tanggal 9 Oktober 2000 ;2 (dua) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Surat Izin GangguanBupati Buol Nomor 350.08/373/Bag.Tapem atas nama PT.
Dinas PertanianSulteng No. 540.1/1864/6.BPP tanggal 6 Juni 2007 ;1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Surat PendaftaranUsaha Perkebunan Nomor: 101/MentanhutVII/2000 atas nama PT. HardayaInti Plantations tanggal 9 Oktober 2000 ;2 (dua) Lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Surat Izin GangguanBupati Buol Nomor 350.08/373/Bag.Tapem atas nama PT.
Pembanding/Tergugat II : HARIS YUDI HELMI
Pembanding/Tergugat III : AZWAR ANAS
Pembanding/Tergugat IV : IBNU HAJAR
Terbanding/Penggugat I : PT. BARUNA BAHARI INDONESIA
Terbanding/Penggugat II : SAFE HAVEN MARITIME PTE. LTD
Terbanding/Penggugat III : SAFE HAVEN MARITIMEINC
Turut Terbanding/Tergugat V : SARI DWIASTUTI BINTI MUBANDI Alm
131 — 88
, dan Ill DalamKonvensi / Penggugat Dalam Rokonvensi I, Il, dan Ill melalui delegasi kePengadilan Negeri Jakarta Selatan;Hal 14 dari 64 hal Putusan Nomor 141/PDT/2020/PT PBRMenimbang, bahwa kepada para. pihak telah diberikankesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), masingmasingkepada:Kuasa Pembanding semula Tergugat IV Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi IV melalui delegasi ke PengadilanNegeri Banjarmasin, sebagaimana ternyata dari Surat KetuaPengadilan Negeri Batam Nomor W4.U8/1864
71 — 25
(enam puluh juta rupiah), dipuntuk Pembayaraan belanja hibah pemerintah Pusat Instarkepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara untuk biayapemilukada tahap II tahun 2012.1 (satu) eksemplar SP2D10.11.12.13.14.dipergunakan untuk Pembayaraan belanja hibah pemerirInstansi Vertikal kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tengbiaya tambahan pemilukada tahap III tahun 2012.1 (satu) eksemplar SP2D Nomor: 1864/SP2D/BTL/BKBFtanggal 28 Desember 2012 dengan SPM Nomor: 12BH/LS/2012 tanggal 11 Desember 2012 jumlah dana se115.500.000
(enam puluh juta rupiah), dipuntuk Pembayaraan belanja hibah pemerintah Pusat Instarkepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara untuk biayapemilukada tahap III tahun 2012.1 (satu) eksemplar SP2D Nomor: 1864/SP2D/BTL/BKBHtanggal 28 Desember 2012 dengan SPM Nomor: 12BH/LS/2012 tanggal 11 Desember 2012 jumlah dana se115.500.000.
(enam puluh juta rupiah), dipuntuk Pembayaraan belanja hibah pemerintah Pusat Instarkepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara untuk biayapemilukada tahap II tahun 2012.1 (satu) eksemplar SP2D Nomor: 1620/SP2D/ELS.2012.tanggal 03 Oktober 2012 dengan SPM Nomor: 11BH/LS/2012.tanggal O3 Oktober 2012 jumlah dana11.12.13.14.15.kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara untuk biayapemilukada tahap III tahun 2012.1 (satu) eksemplar SP2D Nomor: 1864/SP2D/BTL/BKBHtanggal 28 Desember 2012 dengan SPM Nomor: 12BH/
17 — 3
e7bff7bdf7bff7fdf7b344ad13d554a9f7 7ff7ff7b9852d33d9e73 df7bff7fff7f2b25c8 1 8 ff7fbe7b7c739d77d65ea5 18c618650ceal82d1dd43 15394308f862ff7fbe7bff7fbe774404b852 1642973 ff7f6c3 1ad35ff7fde7 7ff7fbd77440c777b43 d74 1 7a525e6bff7fff743 003 967 ff7fff7bdf7b fe7f7b 73 5a6b6c31ad3da52084 14a618a61884 1 Off 7fbe7 7ff7bifT793 52282 5ff7fde7bde7bde7bff7 fft7 f7b6f0 1 04de7bff7fff7fde7bff7fde7biff7bift7fff7 9173 9 f6b425c8 1806182925 17639b73be77 ff7fff7fde7bd e7bft7fa5 184a2d9c739c73 7a6f7b6f596b7b6f7b6fd5 5a2204da5ebb5adc627756a7 1864
222 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
memiliki kKekuatan pembuktian yang sempurna(Volledig) dan mengikat (bindende): Yahya Harahap, S.H. dalam bukunyaHukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika JakartaCetakan Kesepuluh, Januari 2010 Hal: 566, dengan demikian JudexFacti namun hal ini juga luput dari pertimbangan Judex Facti dengandemikian jelas Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian secarahirarkhi sesuai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalamPasal 1864
144 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan surat Menteri Perdagangan nomor 1864/MDAG/SD/12/2010 perihal Perubahan Surat Menteri Perdagangan No.1276/MDAG/SD/9/2010 tanggai 22 Desember 2010 Persetujuan imporberas dalam rangka menstabilkan harga beras dalam negeri berlaku sampaidengan tanggai 31 Maret 2011 yang dibuktikan dengan tanggai PendaftaranPemberitahuan Pabean;4.
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan Surat Menteri Perdagangan Nomor 1864/MDAG/$D/12/2010 perihal Perubahan Surat Menteri Perdagangan Nomor 1276/MDAG/SD/9/2010 tanggal 22 Desember 2010 Persetujuan impor beras dalamrangka menstabilkan harga beras dalam negeri berlaku sampai dengan tanggal31 Maret 2011 yang dibuktikan dengan tanggal Pendaftaran PemberitahuanPabean;4.
130 — 46
Tangerang, Keresidenan Banten, Propinsi Jawa Barat,dengan perincian Nomor blok dan huruf bagian blok 42.C.Il dengan luas tanah 1.000 m2;1 berkas fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor: 117 / Ags / 1964, tanggal 5 Agustus 1864 antarapihak penjual DJIIN DJIBROG dan pihak pembeli DJON ZAIN, persil nomor 41 S Ill, kohir nomorC.973, blok djambu, seluas 1.000 m2 (seribu meter persegi) yang dibuat dihadapan CamatCiledug selaku PPAT MUHAMAD SAHRI;1 lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
melaksanakan kewajibannya untuk membatalkanPEB sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) PMK nomor214/PMK.04/2008Kesimpulan:1.Bahwa Pemohon Banding telah dengan sengaja tidak melaksanakankewajiban untuk membatalkan PEB nomor 009219 tanggal 30Desember 2010 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1)PMK nomor 214/PMK.04/2008.Bahwa penetapan yang dilakukan Terbanding telah sesuai denganketentuan perundangundangan.Bahwa Pemohon Banding wajib melunasi tagihan sebagaimanatertuang dalam SPKPBK nomor KEP 1864
32 — 3
IOH dan Kartu Tanda Penduduk a.n.DUYEH, diberi tanda P.8;Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk.10.11.3/PW.01/075/V1V/2015,diberi tanda P.9;10.Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk.10.11.3/PW.00/42/2011, diberitanda P.10;Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Smd.Halaman 25 dari 4411.Fotokopi Surat Keterangan Nomor:Kk.10.11.3/PW.01/1864/X1/2015, diberi tandaP.11;12.Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, diberi