Ditemukan 1870 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tingin tindis
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-10-2016 — Upload : 04-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 267/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 18 Oktober 2016 — H. Abdullah Ansori melawan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementrian Keuangan Republik Indonesia (dahulu Departemen Keuangan Republik Indonesia) c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur (dahulu Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Anggaran)
98 — 24
  • Tergugat Il yang ditarik sebagai pihak dalam perkarain) adalah keliru karena menyangkut sengketakepemilikan hak dan Perbuatan 1elawan Hukumantara Penggugat dengan Tergugat atas tanah besenabangunan yang bersertipikat Hak MilikNo.2613/Kelurahan Asemrowo, Surat ukur tanggal 03 Juni2013 No. 362/Asemrowo/2013, Luas 312 M2, asal PersilPemberian Hak berdasar Surat Keputusan tanggal 04April 2013 No. 59/HM/BPN.35.78/2013, terbit tanggal 27Januari 2014, tercatat atas nama Haji Abdullah Ansori,yang tumpang tindin
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 02-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 36/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
PT. SAPTA JAYA SARANA diwakili oleh Sukidjo Tupang
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
SAHARA IMANUDDIN
977 — 3583
  • Bahwa apabila merujuk dari dalil dalam positagugatan Penggugat mempermasalahkan perbuatan Tergugat yangberkaitan dengan tidak mencoret/memusnahkan objek sengketaTata Usaha Negara a quo dalam aplikasi sistem administrasiPertanahan yang ada di tempat tergugat, dan mengenai prosespenerbitan sertipikat pengganti yang mana permasalahansengketa ini adalah terkait tumpang tindin kepemilikan.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 21-06-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
JONI FITRI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Intervensi:
RAZALI
183 — 163
  • Akan tetapi kemudian Tergugat telah merusakketeraturan, keserasian dan keseimbangan tersebut denganmenerbitkan Objek Sengketa aquo, yang mana tindakanTergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telahmenyebabkan terjadinya tumpang tindin atas untuk 1 (Satu)areal yang sama;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka jelasTergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah mengabaikanAUPB yakni asas tertib penyelenggaraan Negara;G.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 22-01-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 21-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 48/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 April 2020 — Pembanding/Tergugat X : MUHAMMAD SUGIANTO
Terbanding/Penggugat : JAG DIP SINGH
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Turut Tergugat II : ABIDIN S. PANGABEAN, S.H
Turut Terbanding/Tergugat I : GEK HAN
Turut Terbanding/Tergugat II : JULIA
Turut Terbanding/Tergugat III : SILVIA
Turut Terbanding/Tergugat IV : DONI AGUSTIA
Turut Terbanding/Tergugat V : ANDY AGUSTIA
Turut Terbanding/Tergugat VI : LIM MOEN NIO
Turut Terbanding/Tergugat VII : Y A N T O
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ABDUL HALIM
Turut Terbanding/Tergugat IX : IVANA HALIM
74 — 59
  • danmemutus perkara No. 01PK/TUN/2000 (untuk selanjutnyadisebut Putusan PK TUN 01) kami kutipkan sebagaiberikut: Menyatakan permohonan Peninjauan KembaliPemohon Peninjauan Kembali Jag Dip Singh tidakdapat diterima.23.6 Berdasarkan uraianuraian diatas, maka Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat Vmengambil kesimpulan sebagai berikut:1) Tidak ada Pihak yang dirugikan karena SHGB 40luasnya 195 m2 sedangkan SHGB 49 luasnya tidakberkurang dan tetap seluas 1.106 m2;2) SHGB 40 tidak tumpang tindin
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 100/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
KENY ERVIATI, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
856 — 534
  • Penggugat dalam menguraikan dalildalil posita gugatansaling tumpang tindin dan tidak merinci tindakan tergugat yang mana yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan/atauAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undangundang NomorTahun 1986 tentang PTUN ditentukan tentang syaratsyarat yang harusdipenuhi dalam surat gugatan ke Pengadilan Tata usaha Negara antara lainadalah : 1. ldentitas dari Penggugat dan tergugat; 2.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 23-06-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 19/G/2021/PTUN.KPG
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat:
Soleman Amnahas
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang
Intervensi:
MARKUS TUNBONAT
205 — 114
  • Kesalahan objek hak, kesalahan jenishak, f. kKesalahan perhitungan luas, g. terdapat tumpang tindin Hakatas Tanah, h. Data yuridis atau data fisik yang tidak benar dan, i.Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasiBahwa TERGUGAT melanggar Asas Asas Umum Pemerintahanyang baik ( AAUPB ):a. Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasanperaturan peundang undangan , kepatuhan dan keadilan ;Halaman 43 dari 113 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.KPGb.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 107/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 11 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. Adindo Hutani Lestari .AHL. Diwakili Oleh : PT. Adindo Hutani Lestari .AHL.
Terbanding/Tergugat : PT. Sebuku Inti Plantation .SIP.
Terbanding/Turut Tergugat I : Bupati Nunukan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
73 — 55
  • Memohon diberikan areal pengganti;c. areal yang tumpang tindin dan sudah diland clearing namun belumditanami agar diserahkan kepada PENGGUGAT;d.
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum
Register : 13-12-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 676/Pid.B/2019/PN Rhl
Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.ZULHAM PARDAMEAN PANE, S.H.
2.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
3.NIKY JUNISMERO, SH
Terdakwa:
M. NAJI. L Bin LAHAKIM
121 — 110
  • Terdakwa telah melakukan pemalsuan terhadap SuratKeterangan Tanah sehingga mengakibatkan tumpang tindih lahan antarakelompok tani dengan tanah Kadiman Nainggolan dan Maulana Saragihdi Desa Putat; Bahwa Saksi tinggal dan menetap di Teluk Mega namun saat masihkecil Saksi tinggal di Desa Putat dan baru pindah ke Teluk Mega setelahSaksi menikah dan Saksi tidak tahu sejarah pembentukan Kelompok TaniMaju Bersama dan Saksi baru bergabung pada tahun 2007 sampaidengan sekarang; Bahwa lahan milik Saksi tumpang tindin
    karenabertentangan dengan UU No 41 tahun 1999 diubah menjadi UU No 19tahun 2004 tantang Kehutanan dan Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo pasal 17ayat (2) huruf b UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan dan didalam PP No 45 tahun 2004tentang Perlindungan Kawasan Hutan; Bahwa ahli menerangkan alas hak yang diterbitkan dalam kawasanhutan, tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak dapat dipergunakandalam membuat laporan pidana; Bahwa ahli menerangkan apabila terjadi tumpang tindin
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Umum Pemalsuan
Register : 19-09-2016 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 547/Pid.B/2016/PN Sgl
Tanggal 17 Mei 2017 — Saiful Lim Nam Foek Als Afuk Anak dari Lim Dyun Tyin
127 — 43
  • yangketiga di dekat kolong hijau sudah saksi lepaskan kepada Terdakwa ;Bahwa setahu saksi tanah Abu Bintur berada disebelah Utara;Bahwa saksi pernah tanda tangan sebagai saksi batas pada tahun 1995;Bahwa setahu saksi sebelumnya ada yang mengelola tanah yaitu sdr.Mulyadi dan Mursahroni;Bahwa saksi tidak mengetahui batasbatas tanah dari ketujuh belasOrang yang tanahnya dibeli Terdakwa ;Bahwa tanah milik saksi sudah saksi buat suratsuratnya pada tahun1990;Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-10-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI)., DK VS PRESIDEN RI;
1019 — 1870 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 77 P/HUM/201914.merujuk Lampiran UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan,sinkronisasi sudah dilakukan dari proses penyusunan naskahakademik, sehingga tumpang tindin dan penyimpanganketentuan tidak terjadi;Bahwa terhadap Rumusan Pasal 51 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 104 Tahun 2015 yang menyimpangperaturan perundangundangan yang lebih tinggi, Ahli AlliMasyhar Mursyid menerangkan sebagai berikut:e Rumusan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 26-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 130/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 13 Desember 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
95 — 61
  • Bahwa perlu Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili PerkaraRekonvensi ini ketahui, bahnwa selama ini sejak tahun 2016 telah diisukanatau diopinikan oleh Tergugat Rekonvensi dkk bahwa tanah kosong milikPenggugat Rekonvensi tumpang tindin dengan Cahyadi guy, dan isu opinitersebar dilingkungan bisnis dan kehidupan sosial Penggugat Rekonvensikemudian oleh karena keterangan palsu Berita acara Pengembaliaan Bataspada tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oknum BPN KotaSamarinda, sehingga seolaholah
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 27-09-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw
Tanggal 30 Januari 2018 — Penggugat:
SALVINUS ULIN
Tergugat:
PT. HARAPAN RIMBA RAYA
121 — 47
  • Tongken dkk sementara tanah yang diakui olehPenggugat sebagai hak miliknya faktanya adalah tumpang tindin dengantanah yang dimiliki oleh sdr. Tongken dkk ;Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 31, olehkarena lokasi tanah yang diakui oleh Penggugat dalam perkara ini adalahsama/tumpang tindih dengan tanah yang diakui oleh Sdr.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 29-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 8/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
NASIR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
Intervensi:
1.SUHARTI
2.WAHYU WICHAKSONO
3.DIANA TJUA MOTTOH
4.ROBERTY BAIKOLE
218 — 86
  • Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat berada di atas tanah terkaitdengan 14 objek sengketa, sedangkan 1 objek sengketa yaitu objek sengketa 8tanahnya tidak tumpang tindin dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat;(Vide bukti T35)2. Bahwa seluruh objek sengketa benar diterbitkan oleh Tergugat; (vide bukti T1s.d T15, T.ll.Int3 dan T.ll.Int.21)3. Bahwa Penggugat saat ini menguasai tanah seluas 200x150 m?
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 26-02-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Bna
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
Ir M Nazar atau nama lain Tgk. H T M Nazar
Tergugat:
1.Majelis Tuha Peuet Lembaga Wali Nanggroe Aceh
2.Wali Nanggroe Aceh
Turut Tergugat:
1.KEURUKON KATIBUL WALI CQ DRS. SYAIBA IBRAHIM SELAKU KATIBUL WALI
2.PEMERINTAH ACEH CQ Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T selaku GUBERNUR ACEH
3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH CQ SULAIMAN, SE selaku KETUA, Drs. H. SULAIMAN ABDA, M.Si selaku WAKIL KETUA I, TEUKU IRWAN JOHAN, S.T selaku WAKIL KETUA II, DALIMI, S.E, Ak selaku WAKIL KETUA III selaku PIMPINAN DPRA
4.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ Ir. H. JOKO WIDODO selaku KEPALA PEMERINTAHAN INDONESIA
49 — 7
  • Kemudian, TurutTergugat Ill berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadappenyediaan dan penggunaan anggaran bagi Waliyulahdi dalam bentukpenolakan terhadap pengesahan = anggaran Waliyulahdi yangbertentangan dengan peraturan dan prosedur yang berlaku serta tidaktumpang tindin dengan Keputusan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe No.189.1/39/2016 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan WaliyulahdiLembaga Wali Nanggroe.DALAM EKSEPSI1. Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana pada GugatanPenggugat.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 13-12-2019 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 P/HUM/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — TA’IN KOMARI, SS VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
351 — 796 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Segala ketentuan mengenai posisigubernur maupun walikota sangat jelas diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,termasuk kewenangan dan tugastugas sebagai kepala daerah.Tidak terjadi sinkronisasi dan koordinasi, yang menimbulkandualisme dan tumpang tindin kewenangan, karena seharusnyakepala daerah yang merupakan wakil dan perpanjangan tanganpemerintah pusat di daerah adalah gubernur dan bukan walikota,sehingga kalaupun pemerintah pusat harus menunjuk ex OfficioKepala
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 20-03-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 19-06-2020
Putusan PN MARABAHAN Nomor 42/Pid.B/2020/PN Mrh
Tanggal 9 Juni 2020 — Jusriyan Bin Sasi Alm
188 — 65
  • Barito Kuala tersebut kepada anaknya yaitu Saksi AhmadSofyan Hutapea.S.sos ;Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ini diketahuikarena awalnya pada bulan Agustus 2018 Saksi Ahmad Sofyan Hutapea.S.sos inginmelakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 101 milknya yang masih terteraatas nama Akhmad Fathony bin Haji Mansyur Kasim, kKemudian diketahui bahwa tanahtersebut tumpang tindin (over lap) dengan Sertipikat Hak Milik nomor 508 milikHj.Nuririanisyah,S.SIT,MM, Sertipikat
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 22-01-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Bkn
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat:
1.Ir. Mangatur Pardede
2.Armawaty Butar Butar
3.Haris Kristanto Pardede
Tergugat:
Hj.Marlaini
Turut Tergugat:
1.Maryono
2.Zulwardi
3.Zaipul
4.Yelita Okviyeni
5.Kepala Desa Karya Indah
Intervensi:
1.Ruwaida
2.Fauzi Anwar
3.IRZAY ANWAR
4.Azizah
146 — 212
  • pada perkara perdata nomor 108/Pdt.G/2019/PN Bkn;Bahwa setelah mempelajari Seluruh SKGR milik Terguggat 1,II, IIIdalam Rekonvensi, masing masing SKGR tersebut terbit hanyaHal 56 dari 93 Putusan Nomor : 04/Pdt.G/2021/PN.Bknberdasarkan Surat Keterangan Sempadan Tanah (SKST) atas namaTergugat IV,V,VI,VII dalam Rekonvensi;Bahwa alas hak atas tanah milik Tergugat IV,V,VI,VII dalamRekonvensi yang kemudian dibeli oleh Tergugat , Il, Il dalamRekonvensi sangatlah meragukan keabsahannya karenaterjaditumpang tindin
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 10-01-2020 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 527/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 10 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat : NURMALA Br. MANURUNG
Terbanding/Penggugat : JOSEP SIPANGKAR
58 — 41
  • (seribu lima ratus limapuluh enam meter persegi) kepada Penggugat II, sehinggaberdasarkan dalil tersebut legal standing Para Terbanding/ParaPenggugat tidak jelas atas tanah yang dinyatakan sebagai tanahyang diperoleh dari orang tua Para Penggugat atau tanah yangmenjadi objek perkara a quo oleh karenanya Para Pembanding/ParaTergugat menganggap telah terjadi tumpang tindin tentang hakkepemilikan/penguasaan atas tanah ;Bahwa apabila dicermati gugatan Para Terbanding/Para Penggugat,kekaburan gugatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-07-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1082 K/Pdt/2017
Tanggal 11 Juli 2017 — DJAMUDDIN SIHOMBING NABABAN vs JASOLO SIHOMBING, dkk
155 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., halaman 5 sebagaidasar pertimbangan putusan mengutip memori banding dalam halaman 16yang pada pokonya menyatakan tandatangan dipalsukan serta dalil surat tanahtumpang tindin dan bukannya persoalan pidana, serta mengutip kontra memoribanding Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat Ill yang pada pokonyamendalilkan tanah tersebut sudah dijual.Bahwa, memperhatikan putusan Majelis Hakim Pengadilan TinggiBangka Belitung tersebut sama sekali tidak ada relevansi antara kutipan dalilmemori banding, dengan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-07-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 73/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 17 Januari 2022 — Penggugat:
ZAKA NUR ALAMSYAH RITONGA, SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Intervensi:
1.TEKARDJO ANGKASA
2.MARIANA LIM
3.DRS.BENNY BASRI DAN MIE MIE MARIANI
268 — 191
  • DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi juga merupakan dalildalilbantahan TergugatII Intervensi dalam pokok perkara, sehingga tidakdiulangi lagi dalam pokok perkara ini.Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya padahalaman (11) dan (12) alasan gugatan Penggugat pada pokoknya :2.1.Menyatakan bahwa adanya kesalahan prosedur, kesalahanpenerapan peraturan, kesalahan subjek hak, kesalahan objekhak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapattumpang tindin hak