Selaku PPAT di KabupatenTemanggungSelanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.Bahwa merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal ataudipungkiri karena Objek Sengketa dimaksud telah dibebani hak tanggunganmaka memberikan hak didahulukan atau diutamakan hak preferen kepadaTergugat sebagai pihak yang beritikad baik tee goeder trouw sehinggakarenanya secara hukum harus dilindungi dan atau didahulukan hakhakdan kepentingannya;Bahwa kemudian, juga benar dan tidak dibantah serta diakui olehPenggugat

dilakukanmelalui perantaraan Tergugat Il adalah perbuatan melawan hukum yangmerugikan Penggugat.Bahwa perlu Tergugat Il tegaskan bahwa lelang eksekusi hak tanggunganyang dilakukan oleh Tergugat Il atas permohonan Tergugat dilaksanakanberdasarkan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda YangBerkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) yang merupakanketentuan khusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen

ayat(1) huruf b;Menimbang, bahwa, terhadap pelaksanaan hak kreditor terhadap kreditorpemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunanatas kebendaan lainnya termasuk sebagai kreditor yang diistimewakan ataukreditur sparatis, sebagaimana pasal 246 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pelaksanaannyaditentukan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaankewajiban pembayaran utang;Menimbang, bahwa pengertian kreditur Preferen

Sehingga kreditor konkurentidak termasuk dalam kreditor separatis dan kreditor preferen;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo setelah meneliti bukti surat yangdiajukan oleh Para Tergugat ternyata telah dijatuhnkan putusan homologasi ataupengesahan hakim atas persetujuan antara debitor dan kireditor konkuren untukmengakhiri penundaan kewajiban pembayaran utang, sebagaimana putusanNomor 10/Pdt.SusPKPU/2015/PN Niaga Smg.

Pasal 16 ayat (5) UndangUndang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Tergugat V sebagaiPemegang Hak tanggungan memiliki hak untuk menjual dengan kekuasaansendiri dan kedudukan yang diutamakan (hak preferen) untuk memperolehpelunasan atas piutangnya dari hasil eksekusi obyek Hak Tanggungan.Terlebin berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 394K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 dinyatakan bahwa barangbarang yangsudah dijadikan jaminan utang tidak dapat diletakkan sita jaminan.Berdasarkan

Rp131.250.000,00(seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor 692tertanggal 12 Februari 2009 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 530/2008 tertanggal 26 Nopember 2008 yang dibuat olehdan di hadapan Damar Susilowati Sarjana Hukum, PPAT di Semarang,sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri atas agunan kredit senyatanya telah dibebani haktanggungan yang terhadapnya memberikan hak didahulukan atau diutamakan"hak preferen

sebagaimana petitum angka enam haruslahditolak ;Menimbang, bahwa mengenai petitum angka tujuh yaitu MenyatakanPenggugat berhak untuk menjual tanah dan bangunan yang telah dijadikanagunan/jjaminan hutang guna untuk melunasi seluruh hutang debitur, akanMajelis pertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa maksud pemberian jaminan dalam perjanjian kredityang dilakukan Penggugat dan Tergugat adalah agar jika Tergugat tidakmampu membayar hutangnya maka Penggugat akan diberikan hak istimewasebagai kreditur preferen

Kreditur memiliki hak preferen atau Hak yang didahulukan ataudiistimewakan pelunasannya dari hasil penjualan terhadap tanah yangdibebani hak tanggungan ;4.

Nomor: 6/Pdt.G/2018/PTA.GtloTergugat V / Turut Perbanding III), sedangkan pemberian hutang/ pinjaman/kredit yang dilakukan Turut Tergugat V / Turut Terbanding III pada Tergugat/Pembanding tersebut dengan iktikad baik, maka hak Turut Tergugat V /Turut Terbanding Ill sebagai Kreditur Preferen haruslah dilindungi dandidahulukan;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, dengan tidakmengurangi hak Para Penggugat/ Para Terbanding untuk menggugat halhalyang terkait dengan Akta Hibah maupun perubahan

Amin Harijani alias Amin Hariyani Widjaja sebagai Pemegangsaham dan pengurus perusahaan dibuat dihadapan Halim, SH Notaris & PPATdi Medan;Maka seluruh aktaakta tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum yang samaseperti halnya dengan putusan Hakim yang telah berkuatan tetap dan pasti (inkrachtvan gewijsde) dan dengan demikian pula telah memberikan hak preferen kepadapemegangnya dalam hal ini Pelawan;Bahwa oleh sebabsebab buktibukti yang diajukan Pelawan i.c. merupakan buktiotentik yang tidak

Sehingga oleh karenanyamerupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri bahwaatas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3538 telah dibebani tanggungan, dan telahmemberikan hak didahulukan atau diutamakan "hak preferen" kepadaTergugat memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat II selaku debiturdengan sepengetahuan dan persetujuan Tergurgat I selaku Istri dan TurutTergugat selaku penjamin, sehingga karenanya secara hukum Tergugat harus dilindungi dan atau didahulukan hakhak dan kepentingannya

SehinggaTergugat memiliki hak didahulukan atau diutamakan "hak preferen" selaku krediturmaka secara hukum Tergugat harus dilindungi dan atau didahulukan hakhak dankepentingannya;Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita Point 1 yang menyatakan bahwaobyek sengketa merupakan Harta peninggalan/warisan dari orang tuanya yaitualmarhum Sukarman sangat tidak berdasar sama sekali, karena obyek sengketaterdaftar/tencatat atas nama Turut Tergugat, dan bukan terdaftar/tercatat atas namaalmarhum Sukarman dan sudah

ini harus dinyatakan secarategas dalam sebuah akta otentik; Adapun tujuan pihak ketiga melakukanpembayaran kepada kreditur adalah untuk menggantikan kedudukan krediturlama, sehingga akta tersebut jelaslah menjadi alas hak bagi kreditur baru sebagaibukti pergeseran hak piutang dari Kreditur lama ke Kreditur baru; SedangkanPasal 1402 KUHPerdata adalah pasal yang mengatur Subrogasi karena Undangundang, yaitu jika seorang Kreditur dalam Hak Tanggungan peringkat keduamelunasi piutang milik Kreditur Preferen

(Hak Tanggungan Peringkat Pertama),maka Kreditur Peringkat kedua itu demi Undangundang bergeser menjadiKreditur yang Preferen (Peringkat Pertama) yang baru atas Debitur yang manasemula berhutang pada Kreditur Pertama;Bahwa, dengan meneliti dalil Gugatan Penggugat perkara aqou yangmendasarkan pada Pasal 1401 KUHPerdata tersebut, maka Subrogasi yangPenggugat harapkan tidaklah dapat terjadi dan dilaksanakan terhadap tuntutanPenggugat kepada Tergugat III, karena tidak ada perjanjian ataupun akta otentiksebelumnya

Separatis yang didahulukan dari KrediturKreditur lain sebagaimana diatur dengan Pasal 1 ayat (1) UndangUndangNomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah besertaBendaBenda yang Berkaitan dengan Tanah dan Pasal 1133 KUHPeradalah kurang lengkap, sehingga dapat menimbulkan kesesatan berpikirjika dalam menerapkan pasalpasal dimaksud tidak dilengkapi denganPasal 1134 KUHPer yang telah dengan sangat tegas mengaturkedudukan Kreditur Separatis jika berjumpa dengan Kreditur lain yangmemiliki hak preferen

Daftar Kreditor Preferen Nilai Tagihan (Rp)2.302.517.987,001.552.773.344,007.206.311.779,222.719.912.540,00959.315.250,00 kKPP Penanaman Modal Asing Dua KPP Pratama Bandung BojonagaraPT. Bank Mandiri (Persero) TbkDana Pensiun PT. Baninusa IndonesiaEks Direksi, Eks Komisaris, dan Eks TimLikuidasiTotal Tagihan Preferen oy B) &) 14.740.830.900,22 Hal 39 dari 51 hal.Put.No. 939 K/PDT.SUS/2010 Total Tagihan Konkruen 3.345.171.582,69 3. Daftar Pembagian Budel Pailit PT.

Kedudukan kreditur yang mempunyai hakdidahulukan dari Kreditur lain (Kreditur Preferen);10 Bahwa oleh sebab itu Turut Tergugat menolak permohonan untuk menyitatanahHak Milik No. 05190/Desa Negestiharjo, Surat Ukur tanggal 07091999seluas 212 m2atas nama Veronika Titik Utami, dan permohonan agar putusandapat dilaksanakan lebihdahulu seperti yang tercantum dalam dalil gugatanPenggugat angka 12 dan 14 karenatidak berdasar sama sekali;11 Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;Atas

kerugian yang nyatanyata diderita oleh PARA PENGGUGAT, akantetapi faktanya justeru sebaliknya, dimana justeru pihak yang dirugikan dalamhal ini adalah TERGUGAT karena TERGUGAT telah mengucurkan danakredit/pinjaman kepada PARA PENGGUGAT, dan PARA PENGGUGAT telahpula menikmati uang pinjaman tersebut, namun PARA PENGGUGAT tidakmembayar kewajiban/hutangnya kepada TERGUGAT meski telah diberi waktudan kesempatan dengan berbagai cara, sehingga akhirnya terpaksa TERGUGATmelakukan haknya sebagai kreditur preferen

GS No.2660 tanggal 12Oktober 1981 dan telah dirubah menjadi SHM No.1670 GS No.488 Tahun 2005 denganketentuan Fasilitas Kredit tersebut Para Penggugat mempunyai kewajiban setiapbulannya sebesar Rp.7.916.666, (Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Enam~ 29 ~Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dan kemudian Para Penggugat Tidak memenuhikewajibannya/hutangnya kepada Tergugat meski telah diberi waktu dan kesempatandengan berbagai cara sehingga akhirnya terpaksa Tergugat melakukan haknya sebagaikreditur preferen

Atas tanah Obyek Sengketa telah diletakkan HakTanggungan peringkat Pertama oleh Tergugat IIIsehingga tidak dapat lagi diletakkan sita Jaminandan hanya bisa diletakkan Sita Persamaan.Meskipun demikian mengacu pada ketentuan dalamUndang Undang No.4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan (UUHT) dan Hasil Rakernas MA 2006 diBatam Kesimpulan Komisi II A Bidang TehnisYudisial Lingkungan Peradilan Umum kiranya perludiperhatikan bahwa hak Kreditur Preferen PemegangHak Tanggungan Komisi II A Bidang Tehnis YudisialLingkungan

Peradilan Umum kiranya perludiperhatikan bahwa hak Kreditur Preferen PemegangHak Tanggungan dalam kondisi apapun adalahdidahulukan dari pada pemegang SitaPersamaan 35 er rre rer ee8.

jaminanhutang Tergugat kepada Tergugatb.Atas tanah Obyek Sengketa telah diletakkan HakTanggungan peringkatPertama oleh Tergugat IIIsebagai Pemegang Hak Tanggungann sehingga tidakdapat lagi diletakkan sita Jaminan dan hanya66ditetakkan Sita Persamaan Meskipun demikian mengacupada keientuan dalam Undang Undang No.4 Tahun 1996tentang Hak tanggungan (UUHT) dan Hasil Rakernas MA2006 di Batam Kesimpulan komisi II A bidang TehnisYudisial Lingkungan Peradilan Umum kiranya perludiperhatikan bahwa hak Kreditur Preferen

Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor00001/PK.ADD/ 03764/0112 tertanggal 10 Januari 2012 atas fas DP200 sebesar Rp.239.959.574,56 (dua ratus tiga puluh sembilan jutasembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh pulunh empatirupiah lima puluh enam sen) sehingga oleh karenanya merupakansuatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri karenadahulu atas Obyek Sengketa dimaksud telah dibebani haktanggungan maka terhadapnya memberikan hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen

Tergugat IV yang mana untuk menjamin hutangnyadahulu pernah diserahkan Obyek Sengketa sehingga merupakan suatukebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri jika Penggugat sangatpaham dan mengerti atas resiko dan atau akibat hukum dari penjaminan danatau pembebanan hak tanggungan atas Obyek Sengketa dimana karenadahulu atas Obyek Sengketa telah dibebani hak tanggungan maka TergugatIV selaku Kreditur sebagai pihak yang beritikad baik te goeder trouwmempunyai hak didahulukan atau diutamakan hak preferen

dengan jaminan sertifikat tanah atas namaPenggugat sesuai dengan Foto copy Bukti serah terima jaminan Tanah /Tanah & Bangunan No. 0000069/PK/03764/0211 tertanggal 16 Pebruari2011, bukti diberi tanda T.IV3;Menimbang bahwa sertifikat tanah atas nama Penggugat tersebuttelah di bebani hak tanggungan peringkat pertama sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) yang dibuat dan dilakukan sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku sehingga diberikan hak preferen

telah dibebani HakTanggungan Pertama senilai Rp.62.500.000, (enam puluh dua juta lima ratus riburupiah) berdasarkan sertipikat Hak Tanggungan No.791/2011 tertanggal 28Februari 2011 dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.05/2011tertanggal 13 Januari 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Enny RatmawatiSarjana Hukum, selaku PPAT dikabupaten Karanganyar oleh karenanya merupakansuatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri terhadapnyamemberikan hak didahulukan atau diutamakan hak preferen

13januari2011 atas fasilitas kredit DP 200 sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)dimana untuk menjamin hutangnya telah diserahkan jaminan hutang berupa ObyekSengketa milik Terlawan II dalam Rekonpensi / Pelawan II dalam konpensi yangterhadapnya telah dibebani hak tanggungan, sehingga oleh karenanya merupakansuatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri atas agunan kreditdimaksud senyatanya telah dibebani hak tanggungan yang terhadapnyamemberikan hak didahulukan atau diutamakan hak preferen

No. 814 K/Pdt.Sus/20124 Memerintahkan kepada Pemohon untuk membagikan uang atau setidaktidaknya5% (lima persen) dari hasil penjualan lelang pihak Termohon untuk dibagikankepada pekerja/kreditor preferen PT.

dipatuhi oleh masingmasing pihak baik pihak debitur maupun pihak kreditur, terlebihlebih perjanjiankredit dimaksud jelasjelas tertuang dalam akta notariil yang merupakan suatualat pembuktian yang kuat dan sempurna ;9 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Nyonya Agnes BudiLestari sesuai dengan Perjanjian Kredit, Terlawan II selaku Penjamintelah menyerahkan sebagai jaminan kredit berupa Tanah dan Bangunandengan Sertipikat Hak Milik No. 1734 atas nama Subandri Santoso ;Bahwa untuk memberikan hak preferen

dan kepastian hukum, atas barangjaminan tersebut maka telah dibebankan Hak untuk menjamin pelaksanaankewajiban Nyonya Agnes Budi Lestari sesuai dengan Perjanjian Kredit,Terlawan II selaku Penjamin telah menyerahkan sebagai jaminan kredit berupaTanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1734 atas nama SubandriSantoso ;Bahwa untuk memberikan hak preferen dan kepastian hukum, atas barangjaminan tersebut maka telah dibebankan Hak Tanggungan sebagaimana AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor : 1102

RUSIANASURYADI, SH. dan telah terbit Sertifikat Hak TanggunganPeringkat Pertama Nomor : 3299/2013 tanggal 27 Mei 2013 atasnama KSP Intidana yang berkepala Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, sehingga karenanya Tergugatmemiliki hak didahulukan atau diuttamakan (hak preferen) apabilaPenggugat selaku Debitur telah lalai/wanprestasi;e Surat Kuasa Untuk Menjual dari Widodo Wiharsono selakupemilik agunan (Penjamin) kepada KSP Intidana, yangmemberikan wewenang kepada KSP Intidana untuk menjualagunan

Bank Mandiri, TBk (persero) merupakan KreditorSeparatis, dan Buruh Kreditor Preferen, hal ini tidak menjadikanpelunasan terhadapnya menjadi didahulukan dan lebih besar terhadaptagihan pajak hak atas Kas Negara. Bahwa seandainyapun benar (quodnon) Negara dinyatakan tunduk kepada UndangUndang Nomor 37tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranHal 17 dari 29 hal. Put.

Banyak perjanjian kredit tanpa jaminanyang bersifat preferen (unsecured credit), namun pada suatu saatmemerlukan eksekusi apabila debitur wanprestasi. Kedua, peraturanperundangundangan telah mengalami perkembangan. Kredit yang berisijaminan hak preferen (Secured credit) tidak hanya Hipotek dan Gadai yangdisebut dalam Pasal 1134 Kitab UndangUndang Hukum Perdata jo.