Ditemukan 1387 data
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Syarat ini mempunyai kaitan dengan sifat hak jaminan sebagai hakyang mendahulu atau hak preferen. Adapun penyebutan nilai penjaminansebagaimana tersebut dalam sertifikat hak tanggungan diperlukan untukmenentukan sampai seberapa besar kreditor sebagai pemegang HakTanggungan, dalam hal ini maksimal preferen dalam mengambil pelunasanatas hasil penjualan benda jaminan hak tanggungan.
Katamaksimal mengajarkan bahwa jumlah nilai jaminan itu jumlah yangsebesarbesarnya kreditor adalah preferen, sekalipun tagihan kreditormungkin lebih dari itu. Akan tetapi, sesuai dengan sifat accessoir dariperjanjian penjaminan, apabila hutang debitor melalui angsuran, dalam halini telah menjadi lebih kecil dari nilai penjaminan, maka preferensi kreditorjuga hanya tinggal sisa hutang itu saja.
Di lain pihak, apabilakreditor memasang jaminan hak tanggungan dengan nilai yang kurang darihutang debitor, maka kreditor maksimal hanya preferen sampai sejumlahyang ia pasang saja;4. Bahwa, atas dasar halhal tersebut di atas, maka dengan itikad baikpihak Penggugat sebagai pemberi hak tanggungan telah memohon kepadapihak Tergugat sebagai kreditor selaku pemegang hak tanggungan untukmenebus kedua jaminan kredit miliknya berupa Sertifikat Hak Milik NomorHalaman 3 dari 18 hal. Put.
Menetapkan, menyatakan bahwa besaran hak preferen pihak Tergugatsebagai pemegang hak tanggungan atas kedua jaminan kredit milik pihakPenggugat sebagai pemberi hak tanggungan berupa:3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 127, tanggal 31 Mei 2000, yang teruraidalam Surat Ukur Nomor 1/03, tanggal 2 Maret 2000, luas tanah 1.957m?
, atas nama Haji Daelami/Penggugat, dalam hal iniyang terletak di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu Tulungagung;sebesar di atas nilai pengikatan Hak Tanggungannya, yaituRp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah), yang berartisudah melebihi hak preferen pihak Tergugat sebagai pemegang haktanggungan atas kedua jaminan kredit milik Penggugat tersebut berdasarkanpenerbitanpenerbitan:Halaman 9 dari 18 hal. Put.
343 — 101
Pasal 1137 KUHPerdata dan Pasal 21 UU KUP, piutang pajakmempunyai kedudukan di atas Kreditur Separatis mengeksekusi objek jaminankebendaannya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan.... " ;7 Bahwa sesuai dengan penjelasan sebagaimana tersebut pads butir 5 sampai dengan 8 di atas,sangat jelas dan tegas bahwa :a Negara adalah kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu atas utang pajak diataskreditur lainnya, termasuk kreditur separates ;b undangundang telah memerintahkan secara tegas kepada
IntegraLestari (Dalam Pailit) tertanggal 3 September 2013 adalah total sebesar Rp.380.606.607.811, (tiga ratus delapan puluh milyar enam ratus enam juta enam ratus tujuhribu delapan ratus sebelas Rupiah) ;Tagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto yang diakui berdasarkan DaftarKreditor Preferen PT.
IntegraLestari (Dalam Pailit) Tanggal 28 Oktober 2014 bagian Kreditor Preferen (BuktiT11).Hal.15 dari 35 Putusan No.24/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby1612Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa pembagian yang dilakukan oleb.TERLAWAN kepada pars kreditor PT. Integra Lestari (Dalam Pailit) sebagaimana DaftarPembagian Tahap I Harta Pailit PT.
IntegraLestari (Dalam Pailit) baik kreditor separates, kreditor preferen termasuk kantor pajak maupunkreditor konkuren ;Memerintahkan Tim Kurator untuk melakukan pembagian kepada para kreditor PT. IntegraLestari (Dalam Pailit) berdasarkan Daftar Pembagian Tahap II Harta Pailit PT.
Integra Lestari (Dalam Pailit) baik kreditor separates, kreditor preferen termasukkantor pajak maupun kreditor konkuren make TERLAWAN harus segera melakukan pembagiankepada para kreditor PT. Integra Lestari (Dalam Pailit) berclasarkan Daftar Pembagian Tahap II HartaHal.33 dari 35 Putusan No.24/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby34Pailit PT.
325 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rockit Aldeway (dalam pailit) senilai Ro2.305.258.680,00 (dua miliartiga ratus lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapanpuluh rupiah) dengan status kreditur Preferen;Halaman 7 dari 27 hal. Put.
Nomor 117 PK/Pdt.SusPailit/201814.18:16.Bahwa berdasarkan Daftar Tagihan kreditur Preferen yang sementaradiakui/dibantah oleh Kurator per tanggal 24 Maret 2016 yang telahdiverifikasi oleh Kurato pada tanggal 31 Maret 2016 di Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon telah mencatat bahwatagihan karyawan PT.
Nomor 117 PK/Pdt.SusPailit/201817.18.puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluhrupiah) sebagai kreditur preferen yang didahulukan dari tagihankreditur separatis dan untuk tagihan PHK sebesarRp1.242.179.400,00 (satu miliar dua ratus empat puluh dua jutaseratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sebagaikreditur preferen yang didahulukan tetapi kedudukannya tidakdidahulukan dari tagihan kreditur separatis;Bahwa di samping itu, terkait dengan tagihan gaji tertunggak
dan Para Turut Tergugat, khususnya TurutTergugat Ill selaku kurator yaitu mengenai kedudukan Penggugatsebagai kreditur preferen, yang merupakan kreditur yang hakhaknyadidahulukan dibandingkan dengan kreditur lainnya, terutama atastagihan upah terutang kepada Kurator PT.
Rockit Aldeway (dalampailit) sebagai tagihan kreditur preferen yang didahulukan daritagihantagihnan kreditur lainnya. Adapun Termohon PeninjauanKembali seharusnya mencatatkan tagihan karyawan PT.
134 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
Usulan yang kami ajukan dalam rangka perdamaian sepenuhnya kamiserahkan kepada keputusan rapat kreditor ;Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Piutang/Tagihan Para KreditorPT Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 22 Pebruari 2011 yangdibuat oleh Tim Kurator, dapat diketahui kedudukan kreditorkreditor, yaituKantor Pelayanan Pajak sebagai kreditor preferen dengan jumlah piutang yangdiakui sebesar Rp.987.935.072,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh jutasembilan ratus tiga puluh lima ribu
No. 445 K/Pdt.Sus/2011lainnya, yakni Kantor Pelayanan Pajak sebagai kreditor preferen dan PT.
No. 445 K/Pdt.Sus/2011Menimbang, bahwa dengan fakta keadaan sebagaimana tersebut di atas,maka Pengadilan Niaga berpendapat rencana perdamaian yang disetujulsebagian besar kreditor konkuren, akan tetapi isi perdamaiannya akanmenyangkut kepentingan kreditor lain yang oleh hukum diberi kedudukansebagai kreditor preferen dan kreditor separatis, maka pelaksanaan perdamaianakan mengalami kesulitan dan tidak cukup terjamin dalam pelaksanaannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut
Bahwa adanya keberadaan kreditor preferen ataupun separatis justeruUndangUndang telah memberi kenyamanan dan legalitas mereka yangmempunyai hak terlebih dahulu, hal demikian ini telah sesuai denganlatar belakang dari kepailitan yang mengajukan permohonan pailitadalah kreditor konkuren atau Debitur sehingga jelas pelaksanaanperdamaian tidak tergantung kepada kreditor preferen atau separatismelainkan KREDITOR KONKURENLAH yang akan menentukan layaktidaknya perdamaian itu dapat dilaksanakan ;c.
No. 445 K/Pdt.Sus/2011matang dan akurat maka pihak kreditor Serikat Pekerja Kertas Blabakmelepaskan haknya dari kreditor preferen menjadi kreditor konkuren(sebagai jaminan), justeru kalau perusahaan dalam kondisi tidak sehatdan tidak mampu untuk membayar hutanghutangnya tentu dengannyata dan tegas pihak kreditor dari Serikat Pekerja Kertas Blabak tidakakan melepaskan hak preferen menjadi kreditor konkuren, akan tetapifakta hukumnya justeru sebalik karena hutanghutang tersebut dapatdibayar dengan
160 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eks Karyawan (Kreditur Preferen) Rp3.000.000.000,002. PT Bank Muamalat Indonesia (Separatis) Rp 600.000.000,003. PT. Bank Capital Indonesia (Separatis) Rp 150.000.000,004. Kreditor Konkuren Rp1.000.000.000,00 5.
Eks Karyawan (Kreditur Preferen) Rp3.000.000.000,002. PT Bank Muamalat Indonesia (Separatis) Rp 600.000.000,003. PT. Bank Capital Indonesia (Separatis) Rp 150.000.000,004. Kreditor Konkuren Rp1.000.000.000,00 3.
Nomor 376 K/Pdt.SusPailit/2016Pemegang Jaminan) Kreditur Preferen (Pajak dan Buruh) dan KrediturKonkuren seluruhnya sebesar Rp. 1.237.950.563.932,26 (satu triliun duaratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratusenam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma dua puluh enamRupiah), dengan rincian sebagai berikut:a. Kreditur Preferen Pajak Rp 48.091.057.888, 78;b. Kreditur Preferen Buruh Rp151.610.337.457,00;c. Kreditur Separatis (Bank) Rp244.257.730.718,88;d.
Eks Karyawan (Kreditor Preferen) Rp3.000.000.000,002. PT Bank Muamalat Indonsia (Sseparatis) Rp 600.000.000,003. PT. Bank Capital Indonesia (Separatis) Rp 150.000.000,004. Kreditor Konkuren Rp1.000.000.000,00 Dan dalam petitum keberatannya pada Nomor 2, yang menyebutkan:Halaman 19 dari 30 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.SusPailit/2016 II. Pembagian Kepada Kreditor1. Eks Karyawan (Kreditor Preferen) Rp3.000.000.000,002. PT Bank Muamalat Indonsia (Separatis) Rp 600.000.000,003. PT.
(Pajak dan Buruh) dan Kreditur Separatis (BankPemegang Hak Jaminan), setelah Preferen (Pajak dan Buruh) danHalaman 20 dari 30 hal.
434 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Memerintahkan Kurator membatalkan pembayaran kepada seluruh KrediturKonkuren sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan menyatakanjumlah pembayaran kepada seluruh Kreditur Konkuren yang dimohonkanpembatalan tersebut untuk dimasukan dan ditambahkan kepada porsi ataubagian KPP Wajib Pajak Besar Satu selaku Kreditor Preferen;Memerintahkan Kurator untuk menggunakan Kantor Akuntan PublikIndependen dalam memeriksa pengeluaran Biaya Kepailitan;Memerintahkan Kurator agar selisih dari pengeluaran
Memerintahkan Kurator untuk membatalkan pembayaran kepadaseluruh Kreditor Konkuren sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyarrupiah), dan menyatakan bahwa jumlah pembayaran kepada seluruhKreditur Konkuren yang dimohonkan dibatalkan tersebut untukdimasukkan dan ditambahkan kepada porsi atau bagian KPP WajibPajak Besar Satu selaku Kreditor Preferen;Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 557 kK/Pdt.SusPailt/20185.
Memerintahkan Kurator agar selisih dari pengeluaran menurut KantorAkuntan Publik dengan laporan pengeluaran yang dibuat oleh KuratorPT United Coal Indonesia (dalam Pailit) untuk dimasukan danditambahkan kepada porsi atau bagian KPP Wajib Pajak Besar Satuselaku Kreditor Preferen;7. Memerintahkan Kurator untuk memperbaiki Daftar Pembagian AkhirHarta Pailit PT United Coal Indonesia (dalam Pailit) denganmemperhatikan hak mendahulu Negara atas utang pajak;8.
puluhlima rupiah) dari kreditur lainnya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Februari 2018 dan koniramemori kasasi tanggal 21 Februari 2018, dinubungkan dengan pertimbanganJudex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Keberatan selaku Kreditur Preferen
280 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
SusPailit/2020Telukkawur, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarangPemohon Peninjauan Kembali sebagai Kreditur Preferen telan mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Semarang Nomor 9/Pdt.SusPailit/2019/PN.Smg., tanggal12 Juni 2019 yang telah
,selaku Kreditur Preferen melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa KhususHalaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt. SusPailit/2020tanggal 11 September 2019 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauankembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSemarang pada tanggal 21 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.SusPailit/PK/2019/PN.Smg.
Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa secara formil pemohonan Peninjauan Kembali yang diajukanoleh mantan isteri Termohon Pailit selaku Kreditur Preferen tidak dapatditerima, karena berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang, upaya hukum Peninjauan Kembali tidak tersediaterhadap putusan
58 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Syarat ini mempunyai kaitan dengan sifat hak jaminan sebagai hakyang mendahulu atau hak preferen. Adapun penyebutan nilai penjaminansebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan diperlukan untukmenentukan sampai seberapa besar kreditor (sebagai pemegang HakTanggungan, dalam hal ini) maksimal preferen dalam mengambilpelunasan atas hasil penjualan benda Jaminan Hak Tanggungan. KarenaHak Tanggungan bersifat accessoir, kata maksimal perlu diperhatikan,Halaman4dari22 Hal. Put.
Di lain pihak, apabilakreditor memasang jaminan hak tanggungan dengan nilai yang kurang darihutang debitor, maka kreditor maksimal hanya preferen sampai sejumlahyang ia pasang saja;.
halhal tersebut di atas dan sehubungan dengan perkaraa quo, maka dengan iktikad baik, pihak Penggugat sebagai pemberi haktanggungan telah memohon kepada pihak Tergugat sebagai pemegang haktanggungan untuk menebus kedua jaminan kredit atas namapihakPenggugat sendiri berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 145/Tertek danSertifikat Hak Milik Nomor 1095/Tertek sebagaimana tersebut dalam butir 2di atas sebesar nilai pengikatan hak tanggungannya yaitu Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) yang menjadi hak preferen
Bahwa, atas permohonan pihak Penggugat untuk penebusan kedua jaminankredit milik pihak Penggugat sendiri sebagai pemberi hak tanggungansebesar nilai pengikatan hak tanggungannya Rp300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah) berdasarkan eksistensi sertifikat hak tanggungan terkait (artinya,telah mencapai hak preferen pihak Tergugat sebagai satusatunyapemegang hak tanggungan, dalam hal ini) sebagaimana tersebut dalam butir5 di atas, maka atas penolakannya tersebut adalah cukup beralasanPenggugat sebagai
Menetapkan, menyatakan bahwa besaran hak preferen pihak Tergugatsebagai pemegang hak tanggungan atas jaminanjaminan kredit milik pihakPenggugat sendiri sebagai pemberi hak tanggungan berupa:1). Sertifikat Hak Milik Nomor 145, tanggal 6 Januari 1983, terurai dalamGambar Situasi Nomor 3072, tanggal 21 September 1982, luas tanah318 m? (tiga ratus delapan belas meter persegi) tercatat atas nama pihakPenggugat, dan;2).
341 — 115
daftar pembagian harta pailit tahap pertama untuk sebagian;- Memerintahkan Termohon untuk mencatat perubahan PT Bank Danamon yang dalam daftar pembagian tahap pertama semula tercatat sebagai kreditur separatis menjadi kreditur konkuren, dengan cara menyesuaikan pembayaran kepada PT Bank Danamon atas pembagian tahap selanjutnya dengan memperjumpakan/set-off dari jumlah yang telah PT Bank Danamon terima pada pembagian tahap pertama;- Menyatakan bahwa hak mendahulu milik Pemohon selaku kreditur preferen
275 — 233 — Berkekuatan Hukum Tetap
RockitAldeway dan Hary Suganda yang disusun oleh Termohon;Termohon telah keliru dalam menerima pendaftaran tagihan karyawan PT.Rockit Aldeway (Dalam Pallit) senilai Rp2.305.258.680,00 (dua miliar tigaratus lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluhrupiah) dengan status Kreditor Preferen;14.Bahwa berdasarkan Daftar Tagihan Kreditor Preferen yang sementaradiakui/dibantah oleh Kurator pertanggal 24 Maret 2016 yang telah diverifikasioleh Kurato pada tanggal 31 Maret 2016 di
Rockit Aldeway (Dalam Pailit) senilai Rp2.305.258.680,00 (duamiliar tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratusdelapan puluh rupiah) sebagai Kreditor Preferen, dengan mengacu padaketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU jo. Pasal 94 ayat (4)Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 970 kK/Pdt.SusPailit/201715.16.Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo.
RockitAldeway (Dalam Pailit) tersebut secara terpisah dengan status berbedayaitu untuk sebesar Rp1.063.079.280,00 (satu miliar enam puluh tigajuta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sebagaiKreditor Preferen yang didahulukan dari tagihan kreditor separatis danuntuk tagihan PHK sebesar Rp1.242.179.400,00 (satu miliar dua ratusempat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratusrupiah) sebagai kreditor preferen yang didahulukan tetapikedudukannya tidak didahulukan
Hal ini disebabkan oleh karenadalam Putusan Nomor 04/Pdt.SusGugatan LainLain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 31 Mei 2016 tersebut, telah diputuskan bahwa tagihan karvawan PT.Rockit Aldeway (Dalam Pailit) merupakan taeihan kreditor preferen yangdidahulukan atas tagihan kreditor lainnya terutama atas tagihan upah terutang(vide Paragraf 2 halaman 90 Putusan Nomor 04.
Nomor 970 K/Pdt.SusPailit/201718.preferen yang didahulukan dari tagihantagihan kreditor lainnya. AdapunTermohon Kasasi seharusnya mencatatkan tagihan karyawan PT.
209 — 0
Menerima dan mengabulkan Gugatan Lain-lain yang diajukan oleh Penggugat untuk sebagian ;2 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian hasil penjualan harta pailit untuk jumlah tagihan yang diistimewakan (kreditor Preferen) kepada Penggugat sebesar Rp. 4.866.068.502.4 (empat milyar delapan ratus enampuluh enam juta, enampuluh delapan ribu, lima ratus dua rupiah, empatsen).3. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini;4.
450 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANTON PRAYOGO, kreditur Preferen PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit), 2. ARDI RICKI BAGUS KURNIAWAN, kreditur Preferen PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) TERHADAP 1. PT MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (DALAM PAILIT), 2. PT BANK CIMB NIAGA, TBK, kreditur Separatis PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) dan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq.
PUTUSANNomor 529 K/Pdt.SusPailit/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus permohonan gugatan lainlain (actiopauliana) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:1.ANTON PRAYOGO, kreditur Preferen PT Mitra SentosaPlastik Industri (Dalam Pailit), bertempat tinggal di JalanTamah Ledosari RT 005 RW 006, Kelurahan Kalibanteng,Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;.
Nomor 529 kK/Padt.SusPaili/2017tersebut di atas, Para Penggugat selaku kreditur Preferen mempunyaitagihan sebesar Rp4.122.346.161,00 (empat miliar seratus dua puluh duajuta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah)kepada Tergugat selaku Debitor;20.Pailit.
Bahwa benar Para Penggugat adalah kreditur Preferen dalam Perkara PailitNomor 12/Pdt.SusPailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 22 Oktober 2015dengan tagihan sebesar Rp4.122.346.161,00 (empat miliar seratus dua puluhdua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah);3.
Bahwa perbuatan tersebut telah menguntungkansecara tidak sah hanya sebatas kepada Para Pemegang Saham dariTergugat selaku Debitor Pailit, dan telah merugikan kepentingan ParaPenggugat selaku kreditur Preferen;Tergugat II dan Turut Tergugat Il;Dalam Eksepsi:a.
Utang kreditur Preferen adalah sebesar Rp6.420.732.168,00;b. Utang kreditur Separatis adalah sebesar Rp130.146.856.000,00;Halaman 42 dari 46 hal. Put. Nomor 529 K/Pdt.SusPailit/2017c.
186 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
LBH) Pangkal Perjuangan PC FSC TSK SPSI,Kabupaten Krawang, Ruko Perum Buana Taman Sari, Jalan ArteriKlariTanjungopura, Ds Margasari, Kecamatan Krawang Timur,Kabupaten Krawang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 2 November 2017;Termohon Kasasi dahulu Pembantah;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat surat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah mengajukan bantahanterhadap daftar kreditur preferen
Menetapkan Pembantah sebagai Kreditur Preferen;3. Memerintahkan kepada Terbantah untuk menerima tagihan PembantahHalaman 5 dari 20 hal. Put.
Pailit dan secara proporsional kewajiban Debitur Pailitsebesar 45 % (empat puluh lima persen), yaitu sebesar Rp448.349.270,00(empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluhsembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);Dan selanjutnya mencatatkannya dalam Daftar Piutang Tetap dalamkepailitan PT Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit);Atau apabila Majelis Hakim Pemutus berpendapat lain, mohon putusan yangseadil adilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap bantahan terhadap daftar kreditur preferen
Jkt.Pst. tanggal 2 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:1.Mengabulkan bantahan Pembantah (Eks Satoam Kelompok GunaUsaha) untuk seluruhnya;Menetapkan Pembantah sebagai Kreditur Preferen;3.
Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk merubah dan memperbaikidaftar Kreditur Preferent Tetap PT.Bhineka Karya Manunggal (DalamPailit) tanggal 10 Januari 2017 dengan komposisi penambahanPembantah sebagai Kreditur Preferen;Memerintahkan kepada Tim Kuarator untuk menerima TagihanPembantah sebesar:1) Sisa upah/gaji sebesar 45 % bulan Mei sampai dengan Oktober 2016 +Lembur + THR 2016 sebesar Rp.230.545.018 (dua ratus tiga puluh juta limaratus empat puluh lima ribu delapan belas rupiah);2) Membayar Pesangon
359 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 189ayat (3) UUKPKPU, yang mana artinya berada dalam urutanterakhir setelah Kreditor Preferen Pajak, Kreditor Separatis danKreditor Preferen Karyawan, apabila masih tersisa harta dariDebitor Pailit;37.
Pasal 189 ayat (3) UUKPKPU,yang mana artinya berada dalam urutan terakhir setelah KreditorPreferen Pajak, Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen Karyawan,apabila masih tersisa harta dari Debitor Pailit;Bahwa atas harta PT.
Pertimbangan Putusan Judex Facti tersebut keliru, karena menurutKUHPdt tagihnan upah buruh adalah merupakan tagihan yangsifatnya memiliki hak istimewa umum (preferen umum) sebagaimanadiatur dalam Pasal 1149 ayat (4).
Kizone International (Dalam Pailit)sebagai Kreditor Preferen tersebut juga diakui oleh Majelis Putusan PerkaraPernyataan Pailit PT. Kizone International (Dalam Pailit) dalam pertimbanganPutusan Perkara Nomor 13/Paillt/2011/PN.
, makaTermohon Peninjauan Kembali wajid membuat revisi Daftar Pembagian, dimanaatas pembuatan revisi Daftar tersebut Pemohon PK menolak dengan tegaspembagian porsi yang diberikan kepada kreditor preferen atas kas Negara,yang meliputi: kantor Pajak KKP PMA IV, KPP Pratama Tigaraksa dan KPPBCTipe Madya Pabean dengan total sebesar Rp755,369.409.16 (tujuh ratuslimapuluh lima juta tigaratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilanrupiah 16 sen);3) Bahwa penolakan Pemohon PK terhadap kreditor preferen
1.Tn. Imam Safi i
2.Tn. Shandy Priambudhi
3.Tn. Suhardi
4.Tn. Viqi Andrianto
Tergugat:
1.PT. WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE INDUSTRIES
2.Tn. Andee Widjaja
Turut Tergugat:
1.PT. Bank CTBC Indonesia
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang KPKNL Bogor
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang KPKNL Tangerang II
114 — 30
No.47/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga Sby, dan ketikaPara Penggugat mempertanyakan pembayaran tunggakankepada Tergugat Il, beliau menyatakan Para Penggugat akanmendapatkan pembayaran dari hasil pemberesan harta pailitpenjualan asset perusahaan, dimana kedudukan ParaPenggugat selaku Kreditur Preferen yang didahulukanpembayarannya;Mohon Diperhatikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim :7. Bahwa8.
Putusan No 60/Pdt.G/2020/PN GskKreditur Preferen yang diistimewakan tidak dapat terbayar disatupihak; sementara dilain pihak untuk menjamin pembayarankembali hutang TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT makaTERGUGAT memberikan jaminan antara lain berupa tanah danbangunan masingmasing :a.
Niaga Sby dimana kedudukanPara Penggugat selaku kreditur Preferen yang didahulukan pembayarannyanamun ternyata ada kreditur separatis (Turut tergugat I) mengajukan lelang;Hal. 37 dari 41 Hal.
Kreditur Preferen( kreditur yang diistimewakan)kreditur ini merujuk pada pasal 1139 dan pasal 1149 KUHPerdata yaitukreditur yang mempunyai hutang yang diistimewakan antara lainmencakup :a. Biaya perkarab. Uang sewa dari benda tak bergerakC. Upah para buruh3.
Kreditur konkuren (kreditur biasa)yang samasekali tidak memegang jaminan khusus atas piutangnya dan tidakmemperoleh hak yang diistimewakan dari undangundang;Menimbang, bahwa Pihak para Penggugat mengakui dirinya sebagaikreditur Preferen, sedangkan dalam dalam proses kepailitan, kreditur dilarangHal. 38 dari 41 Hal. Putusan No 60/Pdt.G/2020/PN Gskuntuk menagih utangnya kepada debitur .
375 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 125 K/Pdt.Sus/2011hak para buruh selaku kreditur preferen , di lain hal : daftar pembagian hartapailit (tahap II) yang disusun oleh Tim Kurator dan telah disetujui oleh hakimpengawas didasarkan pada jumlah hasil penjualan dengan memberikanporsi buruh selaku kreditur preferen sebesar Rp.1.710.406.745.00.Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie dimaksud telah keliru dan salah,karena porsi 65.3% yang dimintakan oleh Pemohon Kasasi dalam keberatantersebut mengacu pada daftar hutang sementara PT.
DawamibaEngineering (dalam pailit) tanggal 28 Mei 2009 (bukti P5) dimana paraburuh yang termasuk dalam kelompok kreditur preferen memperoleh porsipembagian sebesar Rp. 43.371.736.820.00 atau 27.6%.Bahwa para buruh yang mencakup Buruh Dpp. F.SP, Par SPSI, buruh Ass.MGR.MGR.GM, serta buruh Komisaris Direksi dapat menerima sepenuhnyajumlah tagihan buruh yang diakui oleh Debitur PT.
Dawamiba Engineering (dalampailit).Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 13sebagaimana tersebut diatas menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telahmengabaikan hak hak para buruh selaku kreditur preferen karena telahmeminta porsi sebesar 65.3% terkait dengan pembagian hasil penjualanSHGB Nomor 121 yang dilakukan oleh Termohon Kasasi.Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut telah keliru karena Judexfactie menganggap bahwa posisi buruh dibandingkan bank selaku krediturseparatis
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 02/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 9 Desember 2010.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan ke 1:bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum karena piutang Pemohon/Pelawan yang dijamin denganhak tanggungan telah dilakukan pelelangan sehingga sisa piutangPemohon/Pelawan menjadi piutang konkuren, sedangkan hak buruhberdasarkan Pasal 1149 KUHPer. merupakan piutang preferen
IRFANO RUKMANA RACHIM, SH
Terdakwa:
PERMATA NAULY DAULY
185 — 104
Multicon Indrajaya Terminal untuk tidak pailitatau membatalkan incracht kepailitan (kreditur preferen/Negara dankaryawan, kreditur separatis/yang pegang jaminan seperti Bank danleasing, kreditur konkuren/yang tidak pegang jaminan, vendor, suplplier,sewa menyewa).
Kemudian hasil dari pertemuan tersebut terdakwasebagai curator meminta sukses fee untuk biaya kepailitan dan imbalanjasa curator serta perdamaian terhadap kreditur preferen, krediturseparatis, dan kreditur konkuren agar masuk dan terikat dalam perjanjianperdamaian dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000.000, (tiga puluh milyarHalaman 5 dari 49 hlm. Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN. Jkt.
Kemudian pada sidang keempat saksikorban Hiendra Soetojo terpaksa mengeluarkan kreditur preferen dankreditur separatis di dalam proposal perdamaian dan disetujui diputus olehmajelis hakim termasuk kesepakatan biaya kepailitan dan imbalan jasacurator sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dengan putusanperdamaian No. 13/Pdt.SusPailit/2017/PN.
, kreditor Separatis, dan kreditor konkurenuntuk menyelesaikan atau mengakhiri kepailitan PT Multicon Indra JayaTerminal, maka saksi telah menyerahkan sejumlah uang kepadaTerdakwa;Bahwa penyerahan uang dari saksi kepada Terdakwa untuk perdamaianterhadap kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkurensebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) dengan rinciansebagai berikut:a.
MOH. MISHBAHUDDIN
Tergugat:
1.Muhammad Fahim Ridlo Ihsan
2.Asfiatul Laili
3.PT. Permodalan Nasional Madani ULAMM Tulungagung
4.KPKNL Malang
59 — 9
Bahwa, karena prinsip hukum jaminan bahwa hak preferen dari Kreditorpemegangnya (Kreditor Preferen) terhadap harta kekayaan yang telah sahdiikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (droit depreference), prinsip hukum jaminan mana antara lain ditegaskan dalamPasal 6 UU Hak Tanggungan.
Konsekuensi dari berlakunya prinsip hukumini adalah jika dilakukan eksekusi penjualan atau eksekusi lelang atasharta kekayaan tersebut, maka Kreditor Preferen lah yang berhak untukpertama kali mengambil uang hasil eksekusinya hingga terlunasinyatagihan piutangnya, dan jika masih terdapat sisanya, maka barulah itumenjadi bagiannya pihak (pihakpihak) yang berhak berdasarkan SitaPersamaan yang dalam pelaksanaan eksekusi menjadi berstatus SitaEksekusi (Executoriaal Beslag);.
PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK
Termohon:
1.PT SURYA TANJUNGMAS
2.PT TANJUNGKAIT KENCANASAKTI
3.HOWARD GENIAL
64 — 14
Bank Permata, Tok, sebesar Rp 18.150.000.000,PT BPD Kalimantan Selatan sebesar Rp24.181.166.670,3 (tiga) Kreditor Konkuren dan 1 (satu) kreditor preferen: PT. Bank Maybank IndonesiaTbk, sebesar Rp. 37.610.963.953, PT.
Bank Permata, Tbk, sebesar Rp. 48.134.943.319, PT BPD Kalimantan Selatan sebesar Rp. 8.167.617.201, Kreditor Preferen KPP Pratama Banjarmasin Rp3.270.187,Total: Rp 156.530.561.330, (Seratus lima puluh enam milyarlima ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tigapuluh rupiah) ;7.
Arjuno No.1618 Surabayatelah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian danPengambilan Suara yang dipimpin oleh Hakim Pengawas, dihadiri olehPanitera Pengganti, Tim Pengurus, Kuasa Hukum Para Kreditor, tidak hadirKreditor Preferen KPP Pratama Banjarmasin dan Debitor PKPU Tetap.Kuasa Hukum Bank Maybank Indonesia hadir secara on line/secara virtualdengan Zoom Meeting dan mengirimkan sikap juga secara tertulis, denganhasil : semua Kreditor, baik Separatis maupun Konkuren yang diakui danhadir dalam
Bank Permata, Tbk sebesarRp 48.134.943.319,, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan SelatanHalaman 7 Putusan Nomor 31/Pdt.SusPKPU/2021/PN Niaga Sbysebesar Rp 8.167.617.201,serta kepada Kreditor Preferen KPP PratamaBanjarmasin Rp 3.270.187,,maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 230 ayat (1)UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang Pengadilan harus menyatakan Debitor PT.
88 — 26
Bahwa setelah dilakukan verifikasi atas status tagihan PEMOHONdikaitkan dengan segala ketentuan yang mengaturnya baik yangbersifat unum dan/atau khusus, diperoleh hasil sebagai berikut:2610.1.Bahwa status tagihan PEMOHON sebesar Rp. 2.100.000,00tergolong dalam kelompok tagihan yang memiliki hak mendahulu(preferen umum) karena memenuhi kriteria pasal 1137KUHPerdata Jo.
Bahwa pengakuan/bantahan TERMOHON atas tagihan Bank BNI,didasarkan pada halhal sebagai berikut: 22.1.Bahwa22.2.Bahwa sisatagihan sejumlah Rp. 431.811.167.498,00 tersebuttergolong dalam kelompok tagihan yang memiliki hak mendahulu(preferen) dan bersifat separatis (Vide Bukti T 09.b. dan Bukti T 10.b.)
Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) merupakantagihan yang memiliki hak mendahulu (preferen) bersifat istimewaumum berdasarkan pasal 1149 KUHPerdata jo Pasal 95 ayat (4)Undangundang No. 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan(selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan);Bantahan atas sejumlah tagihan Karyawan PT.
Bahwa tagihan KPP Pratama Medan Belawan sebesar Rp.2.100.000,00 tergolong dalam kelompok tagihan yang memiliki hakmendahulu (preferen umum) karena memenuhi kriteria pasal 1137KUHPerdata Jo.
Industries Badja Garuda (Dalam Pailit)(Sementara);Daftar Tagihan Kreditor Preferen/Istimewa/Separatis YangDiakui/Dibantah Oleh Kurator PT. Industries Badja Garuda(Dalam Pailit) (Gementara);Daftar Tagihan Kreditor Konkuren Yang Diakui/Dibantah OlehKurator PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) (Tetap);Daftar Tagihan Kreditor Preferen/Istimewa/Separatis YangDiakui/Dibantah Oleh Kurator PT. Industries Badja Garuda(Dalam Pailit) (Gementara);Surat Kurator PT.