Ditemukan 5678 data
102 — 38
Hakim berpendapat pada bulan Desember 2012Tergugatlah yang berkehendak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapPara Penggugat karena dikategorikan Tergugat melakukan efisiensi, haldemikian adalah sah sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan : Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ourun karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
H. Achmad
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq.Bareskrim Polri Cq. Kapolda Cq.Direskrimum Polda Jambi
104 — 17
dimana alat bukti sudah cukup danadanya unsur pidana, sehingga menimbulkan alurnya terjadi tindak pidana;Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang proses bolak balik perkara;Bahwa terhadap suatu kasus yang dilaporkan oleh A dan oleh pihak kepolisiandihentikan dengan alasan tertentu, sekian tahun kembali A melapor kembali Bkekepolisian dengan kasus yang sama, dalam hal ini ada kesepakatan telahselesai, ternyata kesepakatannya tidak berjalan dengan baik karena tidak adaitikad baik;Bahwa jika force
167 — 70
Sehingga sangat beralasan apabila terhadapTERGUGAT berlaku ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No.13/2003yaitu :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu)
98 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 659 K/Pdt.SusPHI/201526.27.28.29.Penggugat dengan dasar alasan hasil temuan audit Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia atau efisiensi tetap saja tindakan Tergugatyang secara sepihak telah melakukan PHK terhadap Para Penggugat tidakdapat dibenarkan, karena faktanya tidak terdapat kesalahan yang dilakukanPara Penggugat, dan jika ingin melakukan efisiensi nyatanya financialTergugat cukup baik dan tidak mengalami kerugian selama 2 tahun berturutturut atau tidak pula dalam keadaan memaksa (force
PT. PELAYARAN BATAMITRA SEJAHTERA
Tergugat:
PT. Kharisma Inti Mulia
Turut Tergugat:
1.CV. Ravindo Marine Teknik
2.PT. Lintech Duta Pratama
3.Sony R. Rundengan
4.Rafael Sukirno
204 — 125
Bahwa seperti sudak dijelaskan dengan sangat jelas,bahwa terjadinya badai yang menghantam pesisir Laut JawaTengah dan Jawa Timur adalah murni diluar kehendak manusiaFORCE MAJEURE atau ACT OF GOD, dan justru karena kelalaianPenggugat lah yang mengulur ngulur waktu memenuhi segalakewajibannya baik terhadap pihak PT LINTECH DUTA PRATAMAdan BIRO KLASIFIKASI INDONESIA(BKI);DALAM REKONPENSI;1.
I Nyoman Legawa
Tergugat:
1.PT. Gedong Agung Proverty Development
2.Ni Komang Adi Ayu Armiasih
3.I Putu Bagus Hartawan Adi Tenaya
4.I Kadek Bagus Darmawan Adi Tenaya
Turut Tergugat:
1.Agus Satoto, SH, M.Hum
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar
3.AGUS SATOTO, SH. M.Hum. Notaris PPAT Wilayah Gianyar
151 — 75
tersebutkepada pihak pertama yang nantinya akan dipakai pihak pertamauntuk Pengembangan dan perluasan area perumahan ketanah atauobyek lainya Jangka waktu pemeliharaan/retensi bangunan 60 (enam puluh) daripenyerahan fisik bangunan oleh pihak pertama kepada pihak kedua;pemeliharaan dimaksud adalah segala kerusakan yang bukan olehkesalahan pemakaian ( human error); pemeliharaan/retensi bangunandimaksud tidak termasuk yang diakibatkan oleh kebakaran, gempabumi, angin keras/badai petir dan bencana alam lainnya (force
106 — 176
Bahwa, Debitur/Pembanding 1 tidak dapat melakukan prestasinya kepadaKreditur yang disebabkan kejadian (perang) yang berada diluar kekuasaannya (Force Majeur)..
52 — 43
Bahwa Terdakwaberkesimpulan perkara yang didakwakan kepadanya adalah bukan perkarapidana akan tetapi merupakan perkara wanprestasi, disebabkan olehsesuatu yang bersifat force mayor yang masuk ke ranah perkara perdata,oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagiberikut :e Menyatakan terdakwa AGUS SUPRANANTO HADIATMODJOtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana penipuan, melanggar Pasal 378 KUHPsebagaimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.e Menyatakan
180 — 91
ditetapkan tersebut selama 1(satu) bulan dengan pertimbanganbahwa dengan adanya perpanjangan tersebut akan lebih besarkemungkinan untuk melaksanakan pengelolaan tambang tersebut ;2) Apabila telah melampuai masa perpanjangan waktu seperti yangtersebut pada ayat (1) di atas, ternyata para pihak belum juga dapatmelaksanakan prestasi maka para pihak dengan ini menyatakansetuju dan sepakat baik sekarang maupun pada saatnya dikemudianhari nanti untuk mengakhiri perjanjian ini, kecuali dengan adanyaalasan force
200 — 119
Asas ini menjadi dasar hukum Internasionalkarena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa"every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed bythem in good faith" (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakandengan itikad baik).Perikatan otentik dan diaktakan tersebut dimulai dari adanya kesepakatan antaraPELAWAN 1 dan PARA TERLAWAN sehingga secara sadar telahmenandatangani AKT A PERJANJIIAN PENGIKATAN JUAL BELI, No.:6, yang sahdibuat
685 — 182
TerminationThe Parties hereby agree that as at the Closing Date, the TransactionAgreement shall be terminated and cease to have any force or effect,and the rights and obligations of the respective Parties shall beextinguished"Terjemahan resmi:"2. PengakhiranPara Pihak dengan ini sepakat bahwa terhitung sejak TanggalPenutupan, PerjanjianPerjanjian Transaksi harus dihentikan dan tidaklagi berlaku atau mengikat, dan hakhak dan kewajibankewajiban darimasingmasing Para Pihak akan berakhir.23.
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Asset Management Area dua Kantor Cabang Ciputat
77 — 44
Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT BTNi. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;k.
216 — 129
dalam keadaan baikseperti sedia kala.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugatnomor 29 dan 30, 31, 32, 33, 34, berdasarkan Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan perusahaandapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalamiHalaman 78 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2017/PN Jap17.18.19.20.21.22.kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atas keadaanmemaksa (force
terhadap dalil posita angka 38 huruf b dan petitumangka 2 gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim setelahmenghubungkannya dengan Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 164 ayat (1) ternyata berbunyi Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karenaperusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secaraHalaman 110 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2017/PN Japterus menerus selama 2 (dua) tahun, atau kKeadaan memaksa (force
WARANO
Tergugat:
1.NURASIYA
2.LUKMAN TRIANTO
3.LUXI DWI UTAMI
4.H. SARWANI
5.NOTARIS PPAT EKO SOEMARNO,SH
6.SUYANTO
119 — 28
/Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbuyang sempurna (Volledig Bewijskracht/Full Force Of Evidence) hal inibersesuaian pula dengan:e Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 937 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang berbunyi :Suatu Akte Jual beli yang dilaksanakan dihadapan seorangpejabat, akte tersebut menurut undangundang dianggapsebagai bukti yang sempurna,e Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 yangberbuny
80 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 816 PK/Pdt/2009melawannya walaupun status hukum Tergugat I Asal benarsebagai satusatunya pemilik hak atas tanah Cilaut, olehkarena itu keadaan sebagaimana tersebut di tas dapatdikategorikan sebagai suatu keadaan force majeur yangberada di luar kekuasaan Tergugat I Asal PT.
Karko Kultura Utama dihadapkandengan kekuasaan Tergugat V TNI AD saat itu sangatlah tidak berdayawalaupun berada pada posisi yang benar, oleh karena itu keadaansebagaimana tersebut di tas dapat dikategorikan sebagai suatukeadaan force majeur yang berada di luar kekuasaan Tergugat / AsalPT.
42 — 4
juli 2013 dengan jumlah Rp. 385.600.000,00 , yang telah ditandatanganiKepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna AnggaranBawa benar penerbitan SP2D yang melebihi pagu anggaran di DinasPendidikan tidak mendahului perubahan anggaran di Pemerintah KotaProbolinggo yang baru disahkan pada bulan oktober 2013 adalah telahmelakukan perbuatan menyimpang.Bahwa benar terdapat syarat pengajuan pencairan anggaran mendahuluiPerubahan APBD diperbolehkan dengan ketentuan adanya keperluanmendesak / darurat atau juga Force
juli 2013 dengan jumlah Rp. 385.600.000,00 , yang telah ditandatanganiKepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna AnggaranBahwa benar penerbitan SP2D yang melebihi pagu anggaran di DinasPendidikan tidak mendahului perubahan anggaran di Pemerintah KotaProbolinggo yang baru disahkan pada bulan oktober 2013 adalah telahmelakukan perbuatan menyimpang.Bahwa benar terdapat syarat pengajuan pencairan anggaran mendahuluiPerubahan APBD diperbolehkan dengan ketentuan adanya keperluanmendesak / darurat atau juga Force
Terbanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
380 — 141
BNI (Persero) Tbk Tim Task Force Managemen Aset Kredit Konsumer Nomor : REN/12.3/95 tanggal 07 November 2016 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan 2(dua) lembar
3.g.Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/298 tanggal 10 Januari 2018 1(satu) lembar
49. Foto Copy Legalisir Notulen visit dan wawancara langsung dengan debitur tanggal 22 Agustus 2017 3(tiga) lembar
50. Surat Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (CLN) Nomor : CLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihal Usulan Limit Kewenangan Memutus Collection Tim Task ForceTeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/2432 tanggal 5Desember 20171(Ssatu)lembar 48,Foto Copy Legalisir Surat TeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/298 tanggal 10Januari 20181(satu) lembar 49.Foto Copy Legalisir Notulen visit danwawancara langsung dengan debiturtanggal 22 Agustus 20173(tiga) lembar 50.Surat Divisi Pemrosesan dan PenagihanKredit Konsumer (CLN) NomorCLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihalUsulan Limit Kewenangan MemutusCollection Tim Task Force
Surat TeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/2432 tanggal 5Desember 20171(satu)lembar 48,Foto Copy Legalisir Surat TeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/298 tanggal 10Januari 20181(satu) lembar 49.Foto Copy Legalisir Notulen visit danwawancara langsung dengan debiturtanggal 22 Agustus 20173(tiga) lembar 50.Surat Divisi Pemrosesan dan PenagihanKredit Konsumer (CLN) NomorCLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihalUsulan Limit Kewenangan MemutusCollection Tim Task Force
150 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Danperistiwa tersebut patut ditafsirkan sebagai peristiwa force majeur yangterjadi diluar Kemampuan Terdakwa;Berdasarkan fakta yuridis tersebut unsur tindak pidana jika penggunaansurat itu dapat menimbulkan kerugian dari Dakwaan Ketiga Jaksa PenuntutUmum sama sekali tidak terbukti, dan Terdakwa tidak dapat dibebankanHal. 42 dari 50 hal. Put.
HANDOKO SINGOPRANOTO
Tergugat:
KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I. PERWAKILAN WILAYAH JAWA TIMUR
152 — 174
. ; 2) Bab III Huruf B angka 13: Kriteria alasan sah sehingga rekomendasi dapatdipertimbangkan tidak dapat ditindaklanjuti adalah:1) Force Majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi,bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yangmengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.,;2) Subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan: Pejabatmenjadi tersangka dan ditahan; Pejabat menjadi terpidana; dan Objek yangdirekomendasikan dalam sengketa diperadilan. ;3) Rekomendasi
111 — 18
Sehinggaketika Penggugat dan Tergugat dan Tergugat Il tidak melaksanakankewajibannya tersebut dan bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka Penggugat dan Tergugat dan Tergugat Il dianggap melakukan ingkarjanji atau waprestasi. Dalam teori hukumnya ada empat bentuk ingkar janjiyaitu:1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;2. Debitor terlambat memenuhi perikatan;3. Debitor keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;4.