Bahwa terhadap dalih jawaban Termohon pada poin 4, tidakperlu. lagi Pemohon menanggapi, sebab Termohon juga telahmembenarakan dalalm pernikhannya dengan pemohon dikaruniai 4(empat) orang anak;5.

Tergugat Il sebagai Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Surabaya, juga membantah dalil dari Penggugatkarena pada pokoknya Tergugat Il telah melelang barang jaminan milik Penggugatsesuai prosedur yang benar;Menimbang, bahwa dalalm dalil bantahannya poin 5 dan 6 pada pokoknyaobjek sengketa a quo sebelumnya telah diikat dengan sertifikat hak tanggunganKabupaten Lamongan No.210/2011 tanggal 4 Pebruari 2011 ( vide buktiTHl.10a/bukti TI.4 ) ( yang memiliki irahirah ,"demi keadilan berdasarkan ketuhananyang

Putusan ini ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan olehPenuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk Kumulatif, artinya MajelisHakim harus membuktikan kedua dakwaan tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim,apakah dengan faktafakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebutdiatas, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana memasukkanbahan peledak ke Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah sebagaimanayang diuraikan dalalm

Keberatan Pertama Pembanding pada intinya bahwa Judex factie PengadilanNegeri Makassar telah salah dan keliru dalam menuangkan fakta hukum didalam pertimbangan putusan halaman 206 s/d 218 dan dijadikan sebagaipertimbangan hukum dalalm menguji terpenuhinya unsur Pasal 3 Jo. Pasal 18UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;2.

Azman Travel untuk mengelolakegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka.Berdasarkah hal tersebut diatas, Maka Kami Penuntut Umum berpendapatbahwa seluruh dalil pembanding yang dituangkan dalalm memori bandingtersebut patut dikesampingkan:KESIMPULANBerdasarkan uraian Kontra Memori Banding tersebut di atas kamiPenuntut Umum, Kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan TinggiMakassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat bandingberkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut

BayiYang Masih Harus Diberi ASIe Tidak Terbukti Perobuatan Pemohon Banding (Terdakwa) Menguntungkan DanMemperkaya Diri Sendiri.Halaman 73 dari 84 Hal Putusan Nomor 11/PID TPK/2020/PT MKSMenimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umumadalah sebagai berikut :1.Keberatan Pertama Pembanding pada intinya bahwa Judex factiePengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam menuangkan faktahukum di dalam pertimbangan putusan halaman 206 s/d 218 dan dijadikansebagai pertimbangan hukum dalalm

RIDWANNUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwa ASTUTI AZIS Direktris UD.Azman Travel selaku Penyedia mempunyai kewajiban untukmelaksanakan kegiatan serta melaporkan setiap perkembangan kegiatanyang dilaksanakan.Berdasarkah hal tersebut diatas, Maka Kami Penuntut Umum berpendapatbahwa seluruh dalil pembanding yang dituangkan dalalm memori bandingtersebut patut dikesampingkan:KESIMPULANBerdasarkan uraian Kontra Memori Banding tersebut di atas kamiPenuntut Umum, Kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan

Bahwa apa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohondianggap sebagai bagian dalalm pokok perkara.2. Bahwa memperhatikan alasan alasan penggugat untuk mengajukan gugatansangat tidak beralasan hukum, seharusnya gugatan ini sudah sepatutnyadinyatakan PutusanDismisal. 20525 22 =3.

alat bukti saksi, namun demikiannilai pembuktian surat (akta outentik) bisa mengalami penurunannilaipembuktiannya apabila pihak lawan dapat mengajukan bukti surat sebaliknyayang setara nilai pembuktiannya;Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian yang diajukan pihakPenggugat berupa surat bukti P1 yaitu Sertifikat Hak Milik Tanah Milik SuamiPenggugat SITI FATIMAH merupakan alat bukti yang telah ditentukan secarayuridis memiliki suatu kepastian hukum , hal ini sebagaimana di atur danditentukan di dalalm

Yahya Harahap dalalm bukunya yang berjudulHUkum Acara Perdata hal. 300 apabila perkara yang dilawan sudahmemperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapatdilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan derden verzet, tetapi berbentukgugatan perdata biasa.Bahwa oleh karena itu sangatlah adil dan bijaksana bilamana MajelisHakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan gugatanPENGGUGAT/PELAWAN tidak lengkap dan tidak jelas (obscuur libel), sehinggagugatan PENGGUGAT/

sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Oleh karena itu sudahsangatsangat jelas, tegas dan clear bahwa Penggugat tidak berhak/tidakberwenang untuk mewakili PT Karya Borneo untuk mengajukan gugatanterhadap Para Tergugat;Bahwa bukan hanya itu saja, kapasitas Penggugat selaku Direktur, tidakdapat mewakili Perseroan di Pengadilan, karena jelasjelas Penggugatmempunyai benturan kepentingan dengan PT Indo Perkasa selakuPerseroan, Penggugat adalah juga salah seorang Direktur pada PT KaryaPutra Borneo, padahal dalalm

provisiPara Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dituntutoleh Para Penggugat dalam provisinya tersebut bukanlah termasuk halhalyang perlu tindakan pendahuluan sebagaimana yang dimaksud dalam provisi ;Oleh karenanya gugatan dalam provisi tersebut ditolak ;Dalam EksepsiMenimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat, TurutTergugat I, dan Turut Tergugat II selain mengajukan jawaban dalam pokokperkara, juga mengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat dan II dalalm

Bahwa apa yang didalikan Para Penggugat dalam gugatannya pada butir 12, olehTergugat menolaknya karena Para Penggugat dalalm dailil gugatannya tidakmenjelaskan bahwa sebagai pemilik 3 bidang tanah sawah yang terletak di desaLelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten indramayu, tetapi tidak mendalikan dalam isigugatannya dan mana nvayat asal hak atau asal kepemilikan Para Penggugat,,dan juga tidak merdalikan dasar hak atau alas hak bagaimana objek perkaradimilik?

Pembanding secara tegas menolak seluruh dalildalil gugatanTerbanding;Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yangsangat tidak benar dan menyesatkan (vide jawaban, duplik dan kesimpulanPembanding), sehingga sangat beralasan untuk dikesampingkan dalampemeriksaan tingkat banding ini;Bahwa terhadap pertimbangan Judex Factie halaman 27 yang berbunyi:Menimbang, bahwa di dalalm persidangan Penggugat telah mengajukan duaorang saksi masingmasing bernama Cut Gempita Gema Islami binti Drs.Teuku

Petrus Remu, Sorong Papua Barat, tertanggal 20 April2018 pada status tersebut terdapat 63 yang memberikan jempol like danbertulisan congratulations, dalalm foto tersebut Termohon sedang fotoberempat salah satu sepertinya seorang pengantin, dibalik merekatampak lambang salip berwarnah hitam, bukti tersebut diperikasa laludiparaf dan diberi kode P.2;2.

JULI ARTA SITEPU, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwasaksi dan SAHALA FATAN FRIZEN AGUST PURBA ditangkapkarena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu olehpihak Kepolisian pada hari Rabu tnggal 30 Mei 2018 sekira pukul18.00 wib di dalalm rumah kos JULI ARTA SITEPU di JI. GotongRoyong Kel. Saribu Dolok KEc. Silimakuta Kab. Simalungun.

Bahwa dalalm SIP yang telah dimiliki olen Para Penggugatatau yang dimiliki oleh prajurit yang ditempatkan di Rumahdinas, terdapat ketentuan sebagai berikut :1) Pemegang SIP (Penghuni) dilarang :a) Melakukan tindakan sendiri jika rumah tersebut masih adapenghuninya.b) Melakukan penambahan/perombakan atas bangunan rumahtersebut tanpa izin Pangdam Jaya.Halaman 25 dari 107 hal putusan Nomor 631/Pdt/2017/PT.DKIc)d)Memindahtangankan/menyerahkan baik sebagian maupunseluruh rumah tersebut kepada orang lain

Rekonpensi sudahmelakukan peringatan ke1, ke2 dan ke3 untuk mengosongkan rumahdinas, namun Para Tergugat Rekonpensi tidak mengindahkanperingatan tersebut, sehingga sesuai peraturan yang berlaku untukmengosongkan rumah dinas dan Para Tergugat Rekonpensi tidakberhak menuntut ganti rugi atas segala biaya akibat pengosongan rumahdinas (vide Pasal 11 ayat (11) dan (12) Peraturan Menteri PertahananNomor 30 tahun 2009 jo Keputusan Menhankam/Pangab NomorKep/28/VIIl/ 1975 tanggal 21 Agustus 1975).Bahwa dalalm

Nondik Kab. dogiyai: BPD / 903. 211006.01138.5: pembayaran bantuan biaya perjalanan dinaskeluar Daerah dalalm rangka koordinasi dan Konsultasi KEMENDAGRIKab.

Nondik Kab. dogiyaiBank / Pos : BPD / 903. 211006.01138.5Keperluan untuk : pembayaran bantuan biaya perjalanan dinaskeluar Daerah dalalm rangka koordinasi dan Konsultasi KEMENDAGRIKab.

Yangdimaksud disini adalah seseorang yang melakukan suatuperbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan willensatau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhiunsur wetens atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang iaperbuat.Tanpa hak dapat diartikan bahwa seseorang dalam melakukanperbuatannya tidak memiliki kewenangan dalalm melaksanakanperbuatan tersebut.Melawan hukum diartikan bahwa perbuatannya secara tegasdilarang untuk dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalamperaturan

dimiliki secara melawan hukumMenimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksudatau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelakupada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat jjin daripemiliknya atau terlebin dahulu mendapat persetujuan dari pemilikbarang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadaribarang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum danmerugikan pemiliknya ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidanganterdakwa mengambil uang dalalm

kebohongan dan cenderung mengadaada ParaPembanding, dan sudah jelas adanya oknum pihak Pendais yangmerekayasa Surat jual beli tersebut, kalau lan benar adanya jual belli ,mengapa pihak Pendais sebagai lembaga pendidikan yang orangorangnyasebagian besar mempunyai tingkat pendidikan tinggi tidak mengetahuiaturan hukum dan peraturan pemerintah tentang persyaratan danketentuan yang harus dipenuhi, seperti yang dipaparkan Pembandingdiatas mengenai jual beli lepas/mutlak.Bahwa para Pembanding menyatakan dalalm

di TingkatPertama mengajukan Yurisprudensi karena Jaksa Penuntut Umum telahmenuntut Terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah UndangUndang RI Nomor 20 Tahun Tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair: Menuntut Terdakwa dengan pidana 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulandi kurangi selama Terdakwa berada dalalm

.359.049.082 (tiga ratus lima puluh sembilan juta, empat puluh sembilanribu,delapan puluh tujuh rupiah) dan telah di tuntut oleh jaksa penuntut umummelanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah UndangUndang RI Nomor 20 Tahun Tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindakpidana Korupsi dengan tuntutan selama 4 (empat) tahun dikurangi selamaTerdakwa berada dalalm