Kemudian atasdasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkitsemangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah lakusehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakatdengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.

Kasim, demikian letaknya saksi dengar di DusunMbotoan, Desa Pager, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, sedangkanbatasbatas dan luasnya saksi tidak tahu dan tidak mendengarnya;bahwa saksi mengetahui yang menggarap tanah sengketa sekarang ini adalahAbdur Rohman, sedangkan sebabnya ia menggarap saksi tidak mengetahuinya;bahwa sewaktu Kepala Desa Pager dijabat oleh Tirto Subagio, waktu itu saksiselaku Ketua LKMD. mengetahui tidak pernah ada pembenahan atau perubahanBuku Letter C Desa meskipun ada

Kalau diatasnya ada siapapunharus dibebaskan terlebih dahulu, biasanya satu sampai empat hektaruntuk sumur bor, dan itu dibebaskan, Dan sesuai dengan ketentuanundangundang menjadi barang milik negara;Bahwa sampai dengan pembuatan Sertipikat, misalnya Hak Guna Usaha,atau Hak Pakai, Ini yang kami lakukan, karena kami bersama denganDirjen Keuangan telah melakukan pembenahan terhadap itu, dan itubanyak sekali terseber di seluruh wilayah Indonesia;Bahwa terhadap BMN ada yang belum bersertipikat, dan ada

Kemudian dicatatkan dalampenatausahaan;Bahwa Abhli tidak tahu persis, apakah di tarakan tercatat atau tidak, hanyasaja Ahli belum tahu datadatanya persis, akan tetapi Pemerintah dalamhal ini ada Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan SDM, karenaMigas alah milik kita, untuk terus melakaukan pembenahan, dalam artipengawasan dan pengamanan sedang berlangsung, dan hal ini terusberlangsung;Bahwa Vital 1 untuk Tupoksi Pusat Pengolahan Barang Milik NegaraBPPMNRI, salah satunya adalah untuk pengamanan

Pertamina Persero ituada pemisahan, sebagaimana UU No. 22 tahun 2001;Bahwa mengenai buktibukti formalnya, seperti sertipikat termasukpencatatan, sedang kami benahi, perlu ditegaskan supaya legal, dansekarang sudah online bahwa bukti sejarah merupakan bukti legal;Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa Cepron telah melakukanmengirimkan laporanya, dan sebagian besar telah dicatatkan dansebagian kami akan mengupayakan pembenahan;Bahwa mengenai Laporan dari Tarakan Ahli tidak tahu;Bahwa kalau di pemukiman

BARITO RIAU JAYA sebesar Rp.23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) sesuai rekening pinjaman Nomor:0133038057 atas nama PT BRJ, yaitu dengan perincian sebagai berikut : Tangg Uraian Jumlah (Rupiah) Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR al24 September Pencairan tahap 1, untuk 15.000.000.000,02008 normalisasi kebun 024 Desember Pencairan tahap Il, untuk 1.000.000.000,02008 pembenahan kebun 019 Februari Pencairan tahap Ill untuk 5.000.000.000,02009 pembiayaan kebun Sei

jabatan atau kedudukan yang melekat pada dirinyatersebut, yakni tidak melakukan supervisi mengenai telah dilakukan atau tidaktugas dan tanggung jawab DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si dan ABC.MANURUNG dalam memproses permohonan kredit, namun tetap memberikanpersetujuan kredit dengan memberikan disposisi pada tanggal 12 September 2008didalam PAK Review tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi riil, antara lainkondisi kedua kebun yang akan dibiayai secara umum cukup baik, tetapi masihperlu normalisasi dan pembenahan

Agrariaditarik sebagai pihak dalam berperkara sudah sesuai sebab terhadappenerbitan sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa masih dikeluarkanoleh Kantor Pertanahan Bolaang Mangondow dan terhadap pengecekanseluruh buku tanah termasuk warkah dan seluruh pengurusan adminitrasipertanahan masih dan berada dikantor pertanahan Bolaang Mangondowbelum dialinkan ke Kantor pertanahan Kabupaten Bolaang MangondowSelatan dikarenakan saat ini kantor pertanahan Kabupaten BolaangMangondow Selatan masih dalam tahapan pembenahan

Februari 2016;Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 151 ayat (1) UUNomor 13 Tahun 2003 yang selengkapnya menyatakan Pengusaha,Pekerja/Buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengansegala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusanhubungan kerja, dalam penjelasan atas pasal tersebut yang dimaksuddengan segala upaya adalah kegiatankegiatan yang positif yang padaakhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antaralain pengaturan watu kerja, penghematan, pembenahan

Dari hasilpekerjaan pembenahan administrasi yang dilakukan Saksi6 denganmencocokkan data yang ada di Puskopad "B" Dam VII/Wrb dengan datayang ada di BSM Cabang Manado serta data dari kesatuan peminjam,Saksi6 menemukan sejumlah dana yang tidak sesuai penyalurannya, yaitu :1) Proses perkreditan berawal dari SP3 (Surat Pemberitahuan PersetujuanPembiayaan) yang memuat struktur pembiayaan, syaratsyaratpenandatanganan perjanjian kredit, syarat pencairan dan syaratsyaratkredit lainnya.

Misalnya melakukan kegiatankegiatan positif yang padaakhirnya dapat menghindari terjadinya PHK antara lain pengaturanwaktu. kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, danmemberikan pembinaan kepada pekerja/ouruh.

TirtaDhea Addonnics Pratama Perihal Pembenahan titik rawan bencanaPaket Pelebaran Jalan Bts. Kab. Konawe Utara Pohara (MYC) (videBUKTI TI, VIII, IX 49) ;m) Maret 2018, PT. Yodya Karya (Persero) mengirimkan surat nomor:143/SESPR/III/2018 Tanggal 08 Maret 2018 kepada GSI : PT. Tirta DneaAddonnics Pratama Perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan.(videBUKTI T I, VIII, IX 48);Maret 2018, PT. Yodya Karya (Persero) mengirimkan surat nomor:144/SESPR/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018 kepada GSI : PT.

PT.Tirta Dhea Addonnics Pratama Perihal Pembenahan/perbaikan titikHal 52 dari 230 hal. Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Sel.rawan bencana Paket Pelebaran Jalan Bts. Kab.

TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMAPerihal Pembenahan/perbaikan titik rawan bencana PaketPelebaran Jalan Bts. Kab. Konawe Utara Pohara (MYC);Bahwa, berdasarkan Laporan Bulanan ke 34 Tanggal 23072018Prestasi Pisik masih tetap 75.87% artinya TERGUGATREKOVENSI tidak punyaitikad baik untuk menyelesaikanpekerjaan Perkara a quo. Hasil dari Tahap 4 Show Cause Meeting2 (SCM2) peride 04 Juli 2018 25 Juli 2018 dalam Progres Test Hal 72 dari 230 hal. Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2019/PN. Jkt.

Tirta Dnea Addonnics Pratama Perihal Pembenahan titik rawanbencana Paket Pelebaran Jalan Bits. Kab. Konawe Utara Pohara(MYC) (BUKTI T III 28) ;l) Maret 2018, TERGUGAT III mengirimkan surat nomor: 143/SESPR/III/2018 Tanggal 08 Maret 2018 kepada GSI : PT. Tirta DneaAddonnics Pratama Perihal Percepatan PelaksanaanPekerjaan.(BUKTI T III 27);m) Maret 2018, TERGUGAT III mengirimkan surat nomor: 144/SESPR/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018 kepada GSI : PT.

TirtaDhea Addonnics Pratama Perihal Pembenahan titik rawan bencanaPaket Pelebaran Jalan Bts. Kab. Konawe Utara Pohara (MYC);. PENGGUGAT REKONVENSI Ill mengirimkan surat nomor: 143/SESPR/III/2018 Tanggal 08 Maret 2018 kepada GSI : PT. Tirta DheaAddonnics Pratama Perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan (videBUKTI T Ill 29);Hal 165 dari 230 hal. Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Sel.. PENGGUGAT REKONVENSI Ill mengirimkan surat nomor: 144/SESPR/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018 kepada GSI : PT.

bersalah dan dijatuhipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal222 KUHAP;Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak sematamatamenghukum diri Terdakwa akan tetapi memberikan rasa keadilan pula terhadap diriTerdakwa, karena merasa adil adalah bagian dari hak setiap orang;Menimbang, bahwa setiap penggua Narkotika adalah pelaku tindak pidanasekaligus menjadi korban tindak pidana (Crime Without Victim), maka perlumeringankan suatu pemidanaan adalah upaya pembenahan

Bahwa Partai Buruh Kota Medan akan segeramelakukan pembenahan internal partaidengan melakukan konsolidasi ke PimpinanRanting ;2. Bahwa seluruh SK Pengurus Ranting akandiperbaharui dengan SK yang akandikeluarkan oleh DPC Partai Buruh KotaMedan ;3. Bahwa sesuai dengan aspirasi PRPR PartaiBuruh Kota Medan maupun Serikat Buruhpendukung Partai Buruh Kota Medan, makaHal. 71 dari 45 hal. Put.

Putusan Nomor 232 K/TUN/2017harus dilakukan pembenahan diantaranya yaitu dengan pemberiansanksi tegas yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera terhadapTarunaTaruna untuk tidak melakukan tindak kekerasan, hal tersebuttentunya telah sesuai dengan tujuan hukum (doelmatigheid) daripendirian STIP itu sendiri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat(3) Statuta STIP yaitu mewujudkan sumber daya manusia di bidangpelayaran yang prima, profesional dan beretika;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap

Dayadan upaya sebagai dimaksud adalah segala kegiatankegiatanyang positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinyapemutusan hubungan kerja antara lain pengaturan waktu kerja,penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikanpembinaan kepada pekerja/buruh;SETELAH MELAKUKAN PHK SEPIHAK, TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATANMELAWAN HUKUM DENGAN TIDAK MEMBAYAR UPAH DAN TUNJANGANHARI RAYA KE AGAMAAN 2013.

bersalah melakukannya, (vide. pasal 183KUHAP), artinya Hakim tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan semata (convection intime) dalammenentukan kesalahan seseorang, dengan kata lain sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalahsistem pembuktian negatif (negatief wettelijk stelsel);222eceeceeceeceeceeceeeMenimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum, yaitu pasal 170 Ayat (1) KUHP, telahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yangyang sifatnya pembenahan

sebagaimana keterangan yang berkepentingan langsung Harusdiakui, terjadinya perubahan status dari STSI Padangpanjang menjadi ISIPadangpanjang membuat lembaga ini menghadapi tantangan yang teramat berat,Persoalan tersedianya fasilitas yang lengkap terutama jumlah ruangan, Hal inijelas membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat sehingga prosespembelajaran dan administrasi di kampus tetap dapat berjalan dengan baik,Tantangan tersebut justru telah dapat diatasi Pada saat menindak persoalanpemindahan dan pembenahan

danSKT;SPPT dikeluarkan oleh lurah atau camat dan diketahui oleh 2 (dua) orangsaksi sedanggkan SKT dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;Bahwa prosedur dalam penerbitan SHM, yaitu petugas harus turunkelokasi untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran tanah olehpanitia pengukuran tanah setelah tidak ada pihak yang menyangkalterbitlah surat pengakuan;Bahwa sewaktu pengukuran pemohon harus hadir, saksi sebatas tanah,lurah.Bahwa di BPN belum terekam datadata tanah yang bersertrifikat danmasih dalam pembenahan

Sehingga setelah beberapa kali mendapat teguran darihasil pengawasan Balai POM di Pangkalpinang, saksi belum sempatmelakukan pembenahan sampai sekarang.Bahwa selama saksi berkunjung ke Toko Obat, saksi hanya sempatmemperhatikan produk yang dijual di etalase depan yaitu barangbarang yang boleh dijual bebas seperti Salicyl Talk, Minyakminyakurut dan vitaminvitamin.

Bahwa tidak benar pendapat Penggugat yang mendalilkanpruduk Akad Kafalah di lembaga Tergugat dihapus karena bertentangandengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama IndonesiaNo:11/DSNMUI/IV/2000 dan Pasal 335 ayat (1) Kompilasi HukumEkonomi Syariah, yang benar dengan mempertimbangkan saran danmasukan dari Dewan Pengawas Syariah KSPPS Anugerah, Tergugatmelakukan pembenahan dan tidak memakai lagi Akad Kafalah dalamproduk pembiayaan Tergugat ;5.

""Bahkan yang unit kecil seperti laundrydan percetakan sudah saya siapkan juga alternatif pembenahan secarakomprehensif, tidak hanya dari sisi marketing saja, bahkan saya sudahmelakukan riset singkat...... . Sudah semua, tinggal saya cetaksaja........ . "Ok, kalau begitu saya siapkan waktu untuk presentasidengan para Direktur masingmasing unit.....". Siang itu di kantor pusat,2 hari setelah presentasi. Knockknock....... "Assalamu'alaikum....."."Wa'alaikumsalam...." "Masuk mas....".

BPHIB, sehingga menimbulkan tidakadanya jaminan kepastian hukum bagi Penggugat dalamberusaha.Sedangkan~ disatu misi Pengembang dalam mengadakankerjasama pemanfaatan tanah aset Instansi / BUMN/ BUMDdengan cara sewa tanah jangka waktu panjang dan/ataudengan cara KSO/ BOT adalah sebagai berikutMengamankan aset Instansi / BUMN dari Wild Occupatie(hunian liar).Memberikan kepastian hukum atas tanah Instansi / BUMNmelalui proses pensertifikatan.Melaksanakan Instruksi Presiden RI No. 5 Th= 1990tentang Pembenahan