Ditemukan 1275 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Penyalahgunaan kekuasaan
Register : 17-02-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
JAJANG SAEPUDIN, SH
Terdakwa:
EDDY SUPRIYADI Bin MUHAMAD HUSEN
164 — 53
JAJANG SAEPUDIN, SH
Terdakwa:
EDDY SUPRIYADI Bin MUHAMAD HUSEN
164 — 53
Dengan demikian korupsi dapat diartikansebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi.Kekuasan publik disini diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan olehpublik dan publik bisa berarti masyarakat ataupun organisasiorganisasiyang ada di dalam masyarakat.Tindak pidana korupsi seringkali dipandang sebagai tindak pidana yangmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Putus : 20-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PDT/2009 Tanggal 20 April 2011 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, DK VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY BV, DKK
324 — 263 — Berkekuatan Hukum Tetap
324 — 263 — Berkekuatan Hukum Tetap
Go Publik , baik penilaian atas nilai assets suatu PT.Go Publik agar nilai efek tersebut tidak membebani minoritasmaupun mengontrol pemegang saham mayoritas dari tindakansewenangwenang penyalahgunaan kekuasaan baik pada saatmengagunkan harta kekayaan perusahaan maupun penentuansuatu nilai dan penggunaan pinjaman.Bahwa untuk menghindari UndangUndang Pasar Modal, makadibuat rekayasa seolaholah Tergugat 13 dan Tergugat 19sebagai penjamin (guarantor) dalam perjanjian Indenture danSertifikat Global Notes
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007 Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
286 — 243 — Berkekuatan Hukum Tetap
286 — 243 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indonesia (Bukti P8, Bukti P9, Bukti P10, Bukti P11, Bukti P12, BuktiP13, Bukti P14, Bukti P15 dan Bukti P16).Bahwa latar belakang dikeluarkannya UU PasarModal dan Peraturan Pasar Modal adalah untukmelindungi publik yang membeli efek di pasar modal,maupun untuk melindungi pemegang saham minoritasdi perusahaan Tbk atau PT Go Public,baik penilaianatas nilai asset suatu Go Public agar nilai efektersebut tidak membebani minoritas maupunmengonirol pemegang saham mayoritas dari tindakansewenangwenang penyalahgunaan
kekuasaan baikpada saat mengagunkan harta kekayaan perusahaanmaupun penentuan suatu nilai dan penggunaanpinjaman.Bahwa untuk menghindari UU Pasar Modal, makadibuat rekayasa sendiri seolaholah Tergugat 13 danTergugat 18 sebagai penjamin (guarantor) dalamPerjanjian Indenture dan Sertifikat Global Notesdengan tujuan untuk menghindari ketentuan UU PasarModal.Sebab:Apabila Tergugat 13 dibuat sebagai penerbit suratSertifikat Global Note maka harus mendapatkan suratpersetujuan dan ijin dari Pemerintah
Putus : 04-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 188/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 4 Maret 2016 — GATOT SUGENG WIDODO, SE ;
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
144 — 186
144 — 186
bahwa terhadap perbuatan melawan hukum harus dapat dibuktikanbahwa seseorang itu dalam melakukan sesuatu perbuatan harus dilihat apakah seseorangtersebut dalam melakukan suatu perbuatan tersebut berdasarkan kewenangan ataukah tidak ;Menimbang, bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yangada padanya tetapi kewenangan yang ada padanya tersebut dipergunakan secara tidak benardan melanggar aturanaturan hukum, maka perbuatan tersebut adalah merupakanpenyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan
kekuasaan, sedangkan apabila sesuatuperbuatan yang dilakukan oleh seseorang sama sekali tidak ada dasar kewenangannya danperbuatan yang dilakukan tersebut melanggar aturan hukum yang ada, baik berupa aturanhukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, maka perbuatan tersebut adalah perbuatanmelawan hukum ; 9229992 22992 202205Menimbang, bahwa dari faktafakta yang diuraikan tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa Dana Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 PropinsiJawa Timur
Register : 03-09-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 34/Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS Tanggal 20 Januari 2016 — Drs. I GEDE JAGREM, MSi
96 — 58
96 — 58
Menimbang, bahwa berkenaan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain yang dilakukan oleh pembuat yang memiliki jabatan atau kekuasaan, maka Ahli hukumpidana menjelaskan bahwa dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat menurutlogika akal sehat sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadarantentang tercelanya perbuatan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang melekatpada jabatannya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri atau orang laintersebut; Menimbang
Putus : 04-03-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 4 Maret 2016 — AMRU, S.Sos, MSi ;
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
101 — 44
101 — 44
bahwa terhadap perbuatan melawan hukum harus dapat dibuktikanbahwa seseorang itu dalam melakukan sesuatu perbuatan harus dilihat apakah seseorangtersebut dalam melakukan suatu perbuatan tersebut berdasarkan kewenangan ataukahtidak ;Menimbang, bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kewenanganyang ada padanya tetapi kewenangan yang ada padanya tersebut dipergunakan secaratidak benar dan melanggar aturanaturan hukum, maka perbuatan tersebut adalahmerupakan penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan
kekuasaan, sedangkanapabila sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sama sekali tidak ada dasarkewenangannya dan perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar aturan hukum yangada, baik berupa aturan hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, makaperbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang diuraikan tersebut diatas MajelisHakim berpendapat bahwa Dana Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun2013 Propinsi Jawa Timur yang diterima dan dikelola
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY Tanggal 7 April 2017 — Penuntut Umum:
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
143 — 166
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
143 — 166
Oleh karenanya jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur yang lain tidakperlu dibuktikan; 2 2n ono nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnMenimbang, saksi menurut Dawam Prinst dalam bukunya, Pemberantasan TindakpidanaKorupsi (2002 : 34) mengartikan kewenangan sebagai kekuasaan atau hak sehinggapenyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan hak.Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalamkedudukan atau jabatannya itu sedang
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
618 — 1248 — Berkekuatan Hukum Tetap
618 — 1248 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini telah ditegaskan oleh Yurisprudensi MahkamahAgung No. 209K/TUN/2004 tanggal 14 Oktober 2004.Faktafakta hukum tentang kesewenangwenangan TermohonKasasi dan pelanggaran prinsip due process of law adalah sebagaiberikut:Fakta Hukum Pertama: Termohon Kasasi telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dengan membukakembali perkara ini untuk 3 (ketiga) kalinya walaupun telahdihentikan 2 (dua) kali oleh Termohon Kasasi sebelumnya.246.1.
Putus : 15-11-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/Pid.Sus/2017 Tanggal 15 Nopember 2017 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.
206 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
206 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
hanyasebagai orang yang membantu melakukan sebagaimana dimaksudoleh Pasal 56 KUHPidana;Bahwa berdasarkan pada dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, apabiladikaitkan dengan fakta persidangan, maka Judex Juris telah keliruatau khilaf dalam menafsirkan kualifikasi Pemohon PK dalam TindakPidana Korupsi dan Pencucian Uang sebagaiama Putusan KasasiNomor 1885 K/PID.SUS/2015 tersebut:Bahwa kekeliruan/kekhilafan yang nyata dalam putusan tersebutadalah Judex Juris telah memutuskan Pemohon PK bersalahberdasarkan tindakan penyalahgunaan
kekuasaan/jabatan atausarana yang ada padanya dengan cara membuat surat rekomendasiNomor 518/2050.4 tertanggal 22 Mei 2007 dan dijadikan dasarpencairan dana dari Kemenpera RI, padahal sesuai faktapersidangan, berdasarkan keterangan saksi Dr.
Register : 20-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2015/PN Dps Tanggal 30 September 2015 — H. ZAINI ARONY
195 — 341
195 — 341
sesuatu yang dapat dinilaidengan uang termasuk hak maupun fasilitas;Menimbang, bahwa berkenaan dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain yang dilakukan oleh pembuat yang memiliki jabatanatau kekuasaan, maka Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam halyang dituju oleh pengetahuan si pembuat menurut logika akal sehatsebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaranHal 338 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN Dps.tentang tercelanya perbuatan penyalahgunaan
kekuasaan ataukewenangan yang melekat pada jabatannya untuk mencapai kehendakyang menguntungkan diri atau orang lain tersebut;Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang padapokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi ataudihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yangdimilikinya karena jabatan atau kedudukan;Menimbang
Register : 11-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst Tanggal 1 Maret 2019 — Pidana Korupsi
- HASAN S HANAPI
478 — 259
478 — 259
Hal ini dilakukan agar meminimalisasikecurangan dan bahaya penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnyapenetapan penilaian oleh appraisal yang kemudian hasilnya diumumkandi forum musyawarah. Berikutnya musyawarah bentuk kerugian. Padamusyawarah ini ditentukan bentuk ganti kerugiannya, apakah berbentukuang atau tanah. Terakhir, proses pengalihan hak dari pemilik kepadapengguna tanah. Proses ini dilakukan melalui Akta Jual Beli yang dibuatdihnadapan Notaris dan diregistrasi.
Putus : 23-09-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Sby Tanggal 23 September 2014 — YUDI SETIAWAN ;
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
449 — 399
449 — 399
Citra Aditya Abadi, 2002) halaman 34 mengartikankewenangan sebagai kekuasaan atau hak sehingga penyalahgunaan wewenangadalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan hak.
Register : 04-09-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 23-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 24?Pid.Sus-TPK/2015/PNtpg Tanggal 27 Januari 2016 — -OBOS BASTAMAN Bin CECE SABANA (Alm) Alias ABAH (Terdakwa)
-SETYAWAN NUR CHALIQ, SH (JPU)
106 — 30
106 — 30
Lumintang, SH) dalam bukunya Delikdelik Khusus kejahatankejahatanterhadap harta kekayaan (hal.145); Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasibaik merupakan badan hokum maupun bukan badan hokum ( Pasal 1 ayat (1)Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999); Bahwa Dawam Prinst dalam bukunya, Pemberantasan Tindak pidanaKorupsi(2002 : 34) mengartikan kewenangan sebagai kekuasaan atau haksehingga penyalahgunaan wewenangadalah penyalahgunaan kekuasaan ataupenyalahgunaan hak.
Register : 23-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 29-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 10 Februari 2016 — -BIMA ILHAM BASTAMAN, SE Als BIMA (Terdakwa)
-SETYAWAN NUR CHALIQ, SH., MH (JPU)
113 — 23
113 — 23
PAT.Lumintang, SH) dalam bukunya Delikdelik Khusus kejahatankejahatan terhadapharta kekayaan (hal.145);Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baikmerupakan badan hokum maupun bukan badan hokum ( Pasal 1 ayat (1)Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999);Bahwa Dawam Prinst dalam bukunya, Pemberantasan Tindak pidanaKorupsi(2002 : 34) mengartikan kewenangan sebagai kekuasaan atau haksehingga penyalahgunaan wewenangadalah penyalahgunaan kekuasaan ataupenyalahgunaan hak.
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
541 — 215
541 — 215
dalam 3 pengertian, dalam arti yang seluasluasnyaitu sama dengan pertanggung jawaban pidana, bentuk kesalahanadalah kesengajaan dan kealpaan, dalam arti sempit itu adalah kulpa ;Bahwa pasal 3 undangundang No 31 Tahun 1999 dikenakan kepadaseseoarang yang mempunyai jabatan dan menyalahgunakan jabatannya;Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR757Bahwa apabila seorang yang tidak mempunyai kewenangan tetapimelakukan perbuatan seolaholah ia mempunyai kewenangan artinyaorang tersebut telah melakukan penyalahgunaan
kekuasaan dan hal itu termasuk dalam perbuatan melawan hukum;Bahwa untuk dapat dikatakan adanya penyertaan maka satu denganyang lain, karena yang dimaksud itu adalah perbuatannya, apakahperbuatannya itu. termasuk perbuatan pidana atau tidak dalamkeselurunan perbuatan tadi.