SK Kepala Dinas Pengelolaam Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang selaku Penanggung Jawab Pengadaan/barang Jasa Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Kegiatan Bantuan Sosial Berpola Hibah di Dinas Kebakaran Kota Semarang Nomor :050/1070 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009.1.3.

IndopentaBumi Permai;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 PUGUH SUSILO, ST.melakukan Evaluasi Tekhnis, dari 5 yang dievaluasi yang memenuhipersyaratan tekhnis 3(tiga) perusahaan yaitu PT. Karisma CiptaTunggal, PT. Sumber Sarana Makmur, dan PT.

IndopentaBumi Permai;Tanggal 26 Agustus 2010 Evaluasi Tekhnis, dari 5 yang dievaluasiyang memenugi persyaratan tekhnis 3 perusahaan yaitu PT. KarismaCipta Tunggal, PT. Sumber Sarana Makmur, dan PT.

Catur Eka Karsa Rp.99.550.000,Tanggal 12 Mei 2010 evaluasi gabungan tekhnis dan biaya, hasilnyasama; Kemudian diperoleh skor CV. Primasetya 76,03, CV. PrimaCipta Karsa 74,71 dan CV.

Kepala Dinas PSDA&ESDM membentuk PanitiaPengadaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK);Selanjutnya setelah panitia pengadaan selesai pekerjaan dilaksanakan.

Saksi Dadang Sujana, di bawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi bertugas pada Balai Besar Konservasi Sumber DayaAlam Jawa Timur = sebagai Pengendali Ekosistem HutanPelaksana, dan yang menjadi kewenangan saksi adalah sebagaitenaga fungsional tekhnis kehutanan;e Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu saksi sudah bekerja di BalaiBesar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur sebagaihalaman 9 dari 23 putusan nomor 01/Pid.B/2015/PN.

Saksi Warsono, SP.MP, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi bertugas pada Balai Besar Konservasi Sumber DayaAlam Jawa Timur = sebagai Pengendali Ekosistem HutanPelaksana, dan yang menjadi kewenangan saksi adalah sebagaitenaga fungsional tekhnis kehutanan;Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu saksi Sekolah KehutananMenengah Atas (SKMA) Samarinda tahun 2000, mulai kerja diKementrian Kehutanan (Balai KSDA) mulai tahun 2000 sampaisekarang sebagai Pengendali Ekosisitem

untuk menyediakanlahan bagi kepentingan umum seharusnya tidak memasukkan tanah objeksengketa yang masih berstatus tanah adat sebagai bagian dari inventarisKantor Pos sebelum di selesaikan dengan masyarakat adat;Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah mengetahui bahwa tanah tersebutadalah tanah adat namun memasukkannya sebagai barang inventarisKantor Pos dan Giro adalah jelasjelas merupakan perbuatan melawanhukum;Bahwa Tergugat Ill dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan KotaJayapura selaku Instansi tekhnis

Kompetensi Absolut.1.Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat poin 10, Penggugatmenyebutkan bahwa Tergugat telah memohonkan hak atas tanah kepadaTergugat III dan akhirnya Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 413;Bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin 14, Penggugat menyebutkanbahwa Tergugat III dalam hal ini Kepala kantor Pertanahan Kota Jayapuraselaku Instansi tekhnis di bidang pertanahan hendaknya mengetahui betulbahwa permohonan Tergugat untuk mensertifikatkan tanah

Yang dikuasai atau disimpan oleh saksi CUKUP NATAL MANIKselaku Bendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut:1. 1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 PublikasiInformasi Pemilu, Kegiatan MAK. 3364.019.001 PeningkatanPartisipasi Masyarakat, Kegiatan 3364.019.001.013 Gerak JalanSehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil;2. 1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 PublikasiInformasi Pemilu, Kegiatan MAK. 3364.018.001 BimtekPutungsura PPK, PPS, KPPS, Kegiatan 3364.018.001.011Bimbingan Tekhnis

SelakuKASUBBAG TEKHNIS KPU Kabupaten Pakpak Bharat;6. 1 (Satu) set Asli Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Roda 4(empat) dan Kwitansi Nomor: 116/seskab.0026655991/1/2104dari HASANUDDIN LINGGA, S.Sos. Selaku PIHAK PERTAMAKepada DUNEN NAINGGOLAN Selaku PIHAK KEDUA, untukpenyewaan 1 (satu) unit kendaraan Merk TOYOTA Avanzaterhitung mulai bulan Januari 2014 s/d Oktober 2014 sebesarHal. 12 dari 25 hal.

rekening 5.2.2.11.01dengan besaran nominal Rp 62.600.000, (enam puluh dua juta enamratus ribu rupiah) ;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata CaraPenatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BendaharaSerta Penyampaiannya, dalam mekanisme Pencairan Dana untuk pertamakali yaitu Pencairan Uang Persediaan (UP),atas permintaan PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

TahunAnggaran 2008 yang diambil oleh saksi SALIM JUPRI, saksi ZULFIKAR danpihakpihak lain diluar bagian Setda Kabupaten Batang Hari dari terdakwaselaku Bendahara Pengeluaran, uang atau dana tersebut dipergunakan bukanuntuk kegiatan makan dan minum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari,melainkan dipergunakan untuk kegiatan diluar kKegiatan makan minum, dimanapermintaan uang kepada terdakwa selaku yang dicatat dengan BONBONpengambilan uang diketahui oleh saksi ARDIANSYAH selaku PejabatPelaksana Tekhnis

minum TahunAnggaran 2009 yang diambil oleh saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan pihakpihak lain diluar bagian Setda Kabupaten Batang Hari dari terdakwa selakuBendahara Pengeluaran, uang atau dana tersebut dipergunakan bukan untukkegiatan makan dan minum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari,melainkan dipergunakan untuk kegiatan diluar kegiatan makan minum, dimanapermintaan uang kepada terdakwa selaku yang dicatat dengan BONBONpengambilan uang diketahui oleh saksi ARDIANSYAH selaku PejabatPelaksana Tekhnis

JMBBahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata CaraPenatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BendaharaSerta Penyampaiannya, dalam mekanisme Pencairan Dana untuk pertamakali yaitu Pencairan Uang Persediaan (UP),atas permintaan PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan),Bendahara Pengeluaran mengajukan SuratPermintaan PembayaranUang Persediaan (SPPUP)

R.Molana, S.Sos (NIK.P.80.2.40) tertanggal 04 November 2013 yang dalam penjelasannya diuraikan bahwa :1 Sampel Al : Sabusabu seberat 0.01 sisih 0,04 sisa 0,06 gram :Sampel A2 : Sabusabu seberat 0.04 gram;Penyisihan Sampel A2 : sabusabu seberat 0,02 sisa 0,02 gram;Pil seberat 0,018 gram;Menimbang bahwa selain itu juga telah diperhatikan Bukti Surat berupa Laporan HasilPengujian Narkotika Psikotropika Nomor : PO.TU.XI.13.33 yang di keluarkan oleh BadanPOM RI dan ditandatangani oleh Deputi Manajer Tekhnis

mampumempertanggungjawabkan perbuatannya dan juga sebagai pemakai Narkotika tanpa hak danmelawan hukum maka dengan demikian unsur ini haruslah dinyatakan telahterpenuhi; 2 NARKOTIKA GOLONGAN IMenimbang bahwa melalui keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangandiketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika berupa Sabusabu;Bahwa menurut Bukti Surat berupa Laporan Hasil Pengujian Narkotika Psikotropika Nomor :PO.TU.X1.13.33 yang di keluarkan oleh Badan POM RI dan ditandatangani oleh DeputiManajer Tekhnis

Bangun Ruko Tamajuga sudah menerima Risalah Pertimbangan Tekhnis PertanahanDalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor :156/400.32.73/RPTP.IPPT/2015 tanggal 17 Desember 2015 dariKantor Pertanahan Kota Bandung;Halaman 14 dari 24 hal putusan No 392/PDT/2017/PT.BDG.h) Bahwa selain itu PT. Bangun Ruko Tama juga telah meyakinkan PT.1)k)Tri Kurnia Sejahtera bahwa tanah yang akan dibebaskan oleh PT. TriKurnia Sejahtera tersebut, adalah : Milik dari PT. Bangun Ruko Tama, dan PT.

Bangun Ruko Tama juga sudahmenerima Risalah Pertimbangan Tekhnis Pertanahan DalamPenerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor156/400.32.73/RPTP.IPPT/2015 tanggal 17 Desember 2015 dariKantor Pertanahan Kota Bandung. Selanjutnya PT. Tri KurniaSejahtera telah melakukan pembayaran dan/atau pelunasan kepadaPT.

tergugat melalui kuasanya merupakan eksepsiyang telah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 162RBg maka eksepsi tersebut diperiksa dan diadili bersamasama dengan pokok perkara, halint sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi No.935 K/SIP/1985 bahwa eksepsi yangbukan kompetensi absolut dan relatif, diperiksa dan diputus bersamasama dengan pokokperkara, yang pertimbangannya adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini ;TENTANG LEGAL STANDING ;Menimbang, bahwa dalam Pedoman Tekhnis

Administrasi dan Tekhnis PeradilanPerdata Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung di sebutkan dengan jelas bahwa15yang dapat bertindak sebagai kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarahatau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga ;Menimbang, bahwa memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrangyang mengizinkan Ir.

Dan selanjutnya sebagian uangpengembalian tersebut, Terdakwa Verawati Mantu tidak melakukan pencatatandalam Buku Kas dan selanjutnya uang tersebut tidak di setorkan ke rekeningpengembalian SPKP dan hanya di simpan sendiri oleh Terdakwa Verawati Mantu,dan selanjutnya uang pengembalian SPKP tersebut di pergunakan oleh TerdakwaVerawati Mantu tidak sebagaimana mestinya dalam Pentunjuk Tekhnis Operasional(PTO) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMP), di mana uang tersebut

Buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) yangdikeluarkan oleh Direktorat Jenderal pemberdayaan Masyarakat dan Desapada Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia perihal pelaksanaan danpenggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).Bahwa selanjutnya hasil Tim Investigasi yang menyatakan jumlah selisihdana pengembalian SPKP pada UPK Kecamatan Lemito Periode tahun 2009 dantahun 2010 sebesar Rp. 111.597.500, (seratus sebelas juta lima

K/Pid.Sus/2015Perempuan (SPKP) tersebut di setorkan ke Terdakwa Verawati Mantu selakuBendahara UPK Kecamatan Lemito, dan selanjutnya sebagian uang pengembaliantersebut, Terdakwa Verawati Mantu tidak melakukan pencatatan dalam Buku Kasdan selanjutnya uang tersebut tidak di setorkan ke rekening pengembalian SPKPdan hanya disimpan sendiri oleh Terdakwa Verawati Mantu, dan selanjutnya uangpengembalian SPKP tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Verawati Mantu tidaksebagaimana mestinya dalam Pentunjuk Tekhnis

Simpan PinjamKelompok Perempuan (SPKP) tersebut disetorkan ke Terdakwa VerawatiMantu selaku Bendahara UPK Kecamatan Lemito, dan selanjutnyasebagian uang pengembalian tersebut, Terdakwa Verawati Mantu tidakmelakukan pencatatan dalam Buku Kas dan selanjutnya uang tersebuttidak disetorkan ke rekening pengembalian SPKP dan hanya disimpansendiri oleh Terdakwa Verawati Mantu, dan selanjutnya uang pengembalianSPKP tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Verawati Mantu tidaksebagaimana mestinya dalam Pentunjuk Tekhnis

Bansos untuk masingmasing komoditi yaitu : sapi potong dan sapi perahRp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan untuk kambing/dombasebesar Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah).d) Penggunaan dana sosial untuk sapi dan kambing minimal 80 % dari nilaibantuan, sisanya 20 % untuk kegiatan penunjang dan administrasi.e) Untuk pencairan dana dibagi menjadi 3 tahap yaitu 40 %, 30 %, dan30%.f) Setiap pencairan dana maka SMD dan Ketua Kelompok harus membuatpengajuan yang diketahui tim tekhnis

Kabupaten, dan untuk pencairanberikutnya maka harus disertakan buktibukti penggunaan dana yangpencairan pertama.g) Sehabis workshop diwajibkan magang pada kelompok selama 5 haridibuktikan dengan Surat Keterangan yang diketahui tim tekhnis untukpersaratan yang dikirimkan ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan diJakarta.Hal. 6 Putusan No.3/Pid.SusTPK/2019/PT SMGh) Penyusunan RUK untuk masingmasing kelompok untuk Giri Makmuradalah komoditas sapi potong, jantan 24 (dua puluh empat) ekor danbetina

rekening.Bansos untuk masingmasing komoditi yaitu : sapi potong dan sapi perahRp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan untuk kambing/dombasebesar Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah).Penggunaan dana sosial untuk sapi dan kambing minimal 80 % dari nilaibantuan, sisanya 20 % untuk kegiatan penunjang dan administrasi.Untuk pencairan dana dibagi menjadi 3 tahap yaitu 40 %, 30 %, dan 30 %.Setiap pencairan dana maka SMD dan Ketua Kelompok harus membuatpengajuan yang diketahui tim tekhnis

Kabupaten, dan untuk pencairanberikutnya maka harus disertakan buktibukti penggunaan dana yangpencairan pertama.Sehabis workshop diwajibkan magang pada kelompok selama 5 haridibuktikan dengan Surat Keterangan yang diketahui tim tekhnis untukpersaratan yang dikirimkan ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan diJakarta.Penyusunan RUK untuk masingmasing kelompok untuk Giri Makmuradalah komoditas sapi potong, jantan 24 (dua puluh empat) ekor danbetina 12 (dua belas) ekor, sehingga total 36 (tiga puluh

Apt Selaku Deputi IManager Tekhnis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika15berkesimpulan; contoh barang bukti Positif mengandung Daun Ganja yang termasuk jenisNarkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang, berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang bukti Nomor : SP.Musnah/10/II/2013 /Riau/Ditresnarkoba tanggal 26 Februari 2013 pemusnahan Barang BuktiNarkotika jenis Ganja dengan berat 467,1 (empat ratus enam puluh tujuh koma

Apt Selaku Deputi IManager Tekhnis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetikaberkesimpulan; contoh barang bukti Positif mengandung Daun Ganja yang termasuk jenisNarkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang, berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang bukti Nomor : SP.Musnah/10/II/2013 /Riau/Ditresnarkoba tanggal 26 Februari 2013 pemusnahan Barang BuktiNarkotika jenis Ganja dengan berat 467,1 (empat ratus enam puluh tujuh koma satu

tidak tahu jumlahnya ;Hal 31 dari 91 halaman, Putusan No.01/Pid.B/TPK/2011/PN.JBI.5 Fasilitas Promosi dan pemasaran produk KUKM tanggal 2325Nopember 2010 di Bandung sesuai PO sebesar Rp. 20.000.000. laporanpenggunaan dananya oleh Terdakwa tidak memberitahu saksi ;6 Pelaksanaan seminar oleh BPKH, BKWK dan PIP dilaksanakan diNovita Hotel Jambi tanggal 29 Nopember 2010 sesuai PO dananyasebesar Rp.36.350.000 yang diserahkan kepada saksi hanyaRp.25.000.000.7 Melaksanakan pendidikan pengurusan, Pelatihan Tekhnis

yang dilanggar tersebut haruslahperaturan yang didalamnya memuat ancaman pidana, seperti dalam tindak pidana suap,pemalsuan atau menggunakan surat palsu dan lainlain ;Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalahbenar sebagai Ketua Dekopinwil Jambi berdasarkan Surat Keputusan Ketua DewanKoperasi Indonesia Nomor: SKEP/78/DEKOPINE/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 ;Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Ketua Dekopinwil Jambi mempunyaitanggung jawab sebagaimana diatur dalam Petunjuk Tekhnis

atau Petunjuk Pelaksanaan ;Menimbang, bahwa Petunjuk Tekhnis atau Petunjuk Pelaksanaan menurutMajelis Hakim adalah bentuk dari kewenangan yang dimiliki oleh suatu Badan atauJawatan Tata Usaha Negara dalam rangka untuk melakukan kebijakan yang berkenaandengan tugas dan tanggungjawab dari Badan atau Institusi tersebut yang mengandungkewajiban bagi Aparat Pemerintah tersebut untuk menggunakan kewenangankewenangan yang ada padanya secara tepat dan baik ;Menimbang, bahwa INDROHARTO, menyebutkan Peraturan

.01/Pid.B/TPK/2011/PN.JBI.Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Keppres RI No. 72 Tahun 2004, walaupundibuat secara tertulis namun bukan merupakan Peraturan PerundangUndangan ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim oleh karenaPerbuatan Melawan Hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum didasarkan padaPeraturan Keppres RI No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan Belanja Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Keppres RI No.72Tahun 2004 serta Petunjuk Tekhnis

No. 72 Tahun 2004 sertaPetunjuk Tekhnis Pelaksanaan Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan BantuanOperasional Dekopin pada Satker Kementerian Koperasi Dan UKM Tahun Anggaran2010 No.

PT.Duta Swakarya Indah, yang telah diberi materaisecukupnya.Fotocopy Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan DaerahProvinsi Riau Nomor:050/BappedaV/08/257,tanggal 26 Februari2008 perihal Pertimbangan Tekhnis Kesesuaian Lahan denganRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk PerkebunanKelapa Sawit an.PT.

Duta SwakaryaIndah, yang telah diberi materai secukupnya.Fotocopy Surat dari Dinas Perkebunan Provinsi RiauNomor:050/DISBUN.PKNE/058, tertanggal 27 Februari 2008 perihalPerimbangan Tekhnis Kesesuaian Lahan dengan Rencana TataRuang Wilayah Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit an.PT.Duta Swakarya Indah,yang telah diberi materai secukupnya.Fotocopy Surat Dinas Kehutanan Kab.Siak Nomor:522.1/CAN/963,tanggal 27 Maret 2008 perihal Tekhnis (Rekomendasi)KesesuaianLahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Duta SwakaryaIndah, yang telah diberi materai secukupnya.Fotocopy Surat dari Dinas Perkebunan Provinsi RiauNomor:050/DISBUN.PKNE/058, tertanggal 27 Februari 2008 perihalPerimbangan Tekhnis Kesesuaian Lahan dengan Rencana TataRuang Wilayah Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit an.PT.Duta Swakarya Indah,yang telah diberi materai Secukupnya.Fotocopy Surat Dinas Kehutanan Kab.Siak Nomor:522.1/CAN/963,tanggal 27 Maret 2008 perihal Tekhnis (Rekomendasi)KesesuaianLahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pendudukan pada bidang KependudukanDinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi (sebagaimanaKeputusan Walikota Cimahi Nomor : 060/ Kep. 46Ortala/ 2003 tentang Tugas Pokokdan Fungsi pada Dinas Daerah Kota Cimahi) tugas pokok dan fungsi terdakwaNURASIH AMARIT yaitu :e Memimpin, mengatur, mengawasi mengendalikan kegiatan Seksi Evaluasi danPelaporan penduduk;e Melaksanakan rencana dan program kerja sesuai dengan kebijakan Kepala Bidangkependudukan;e Melaksanakan rencana dan petunjuk tekhnis

Pendudukan pada bidang Kependudukan Dinas Tenaga KerjaKependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi (sebagaimana Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 060/Kep. 46Ortala/ 2003 tentang Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Daerah Kota Cimahi) tugas pokok danfungsi terdakwa NURASIH AMARI yaitu :* Memimpin, mengatur, mengawasi mengendalikan kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan penduduk;e Melaksanakan rencana dan program kerja sesuai dengan kebijakan Kepala Bidang kependudukan;e Melaksanakan rencana dan petunjuk tekhnis

/PT PBR Bahwa berdasarkan keterangan ahli sebagai Pengawas Farmasi dan MakananAhli Muda Seksi Inpeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,PERNANDA SAPRYANOKI, S.Farm, Apt,menyatakan pendapatnya bahwaterhadap barang bukti rokok yang dilihat Ahli, seperti pada rokok merk Luffmanadalah produk tembakau dan berdasarkan UURI Nomor : 36 Tahun 2009,Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pada Produk Tembakau wajibmencantumkan keterangan label berupa peringatan Kesehatan dan informasiKesehatan yang secara tekhnis

/PT PBRBahwa berdasarkan keterangan ahli sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Inpeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,PERNANDA SAPRYANOKI, S.Farm, Apt, menyatakan pendapatnya bahwaterhadap barang bukti rokok yang dilihat Ahli, seperti pada rokok merkLuffman adalah produk tembakau dan berdasarkan UURI Nomor : 36 Tahun2009, Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pada Produk Tembakau wajibmencantumkan keterangan label berupa peringatan Kesehatan dan informasiKesehatan yang secara tekhnis

Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Inpeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,PERNANDA SAPRYANOKI, S.Farm, Apt, menyatakan pendapatnya bahwaterhadap barang bukti rokok yang dilihat Ahli, seperti pada rokok merkHal 21 dari 32 hal Putusan Nomor 640/PID.SUS/2020/PT PBRLuffman adalah produk tembakau dan berdasarkan UURI Nomor : 36 Tahun2009, Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pada Produk Tembakau wajibmencantumkan keterangan label berupa peringatan Kesehatan dan informasiKesehatan yang secara tekhnis

Selayar,kemudian pada tanggal 28 Agustus 2009 dengan surat Nomor : 01/BAPI/PIM/VIII/2009 mengajukan permintaan persetujuan pencairan dana uangmuka 20 % dari nilai kontrak kepada Pejabat pelaksana tekhnis kegiatan(PPTK), dan pada hari itu juga tanggal 28 Agustus 2009 TerdakwaSUDIRMAN telah menerima pembayaran uang muka sebesarRp. 1.256.045.600. sesuai dengan berita acara pembayaran Nomor : 39/BAPLIST/VIII/2009/PU.

Selayar, kemudian pada tanggal 28 Agustus2009 dengan surat Nomor : 01/BAPI/PIM/VIII/2009 mengajukan permintaanpersetujuan pencairan dana uang muka 20 % dari nilai kontrak kepadaPejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK), dan pada hari itu juga tanggal28 Agustus 2009 Terdakwa SUDIRMAN telah menerima pembayaran uangmuka sebesar Rp. 1.256.045.600. sesuai dengan berita acara pembayaranNomor : 39/BAPLIST/VIII/2009/PU.

selama 60hari kalender karena belum bisa melaksanakan pekerjaan, yang kemudiandisetujui oleh pengguna Anggaran dan dituangkan dalam Addendum suratperjanjian kontrak Nomor : 600/VI.1.KONT.ADD/CKLIST/XI/2009 .Pada tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa Sudirman walaupun tidakpernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab melaksanakanpekerjaannya, namun Terdakwa tetap kembali mengajukan permintaanpencairan dana angsuran pertama 80,425 % dengan surat Nomor : 01/BAPII/PIM/XII/2009 kepada Pejabat Pelaksana Tekhnis

tanda tera sah tahun 2010dan tanda tera pribadi dengan inisial BU yang diduga palsu adalah terdakwaselaku pengawas pada SPBU 5468409 Ketapang Banyuwangi.Bahwa dengan adanya kejadian tersebut dapat mengakibatkan dampakkerugian yang diderita oleh konsumen/pembeli karena berkurangnya volumetakaran BBM yang dijuai pada SPBU 5468409 Ketapang Banyuwangi,karena melebihi batas toleransi yang diijinkan sesuai dengan keputusanDirektur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 37/PDN/KEP/3/2010tentang syarat tekhnis

melakukan penggantian cap tanda terasah tahun 2010 dan tanda tera pribadi dengan inisialBU yang diduga palsu adalah terdakwa selakupengawas pada SPBU 5468409 Ketapang Banyuwangi.Hal tersebut dapat mengakibatkan dampak kerugianyang diderita oleh konsumen/pembeli karenaberkurangnya volume takaran BBM yang dijuai padaSPBU 5468409 Ketapang Banyuwangi, karena melebihibatas toleransi yang diijinkan sesuai dengan keputusanDirektur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor :37/PDN/KEP/3/2010 tentang syarat tekhnis

Enrekang Tahun Anggaran 2015.11. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan Tenaga Pengawas Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.12. 1(Satu) rangkap Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kab. Enrekang TA. 2015 yang telah dilegalisir.13. 1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen penawaran PT.HAKA UTAMA.14. 1(Satu) rangkap Fotocopy Shop Drawing Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.

Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.16. 1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen spesifikasi tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.17. 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan (I-II) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.18. 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Mingguan (1-8) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.

Enrekang Tahun Anggaran 2015 yangtelah dilegalisir.1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen spesifikasi tekhnis Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran2015.1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan (lIl) Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran2015.1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Mingguan (18) Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran2015.Hlm 42 dari 71 Him Put.No.39/Pid.Sus.

Tpk/2018/PT.MKS.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.Enrekang Tahun Anggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kab. EnrekangTA. 2015 yang telah dilegalisir.1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen penawaran PT.HAKAUTAMA.1(Satu) rangkap Fotocopy Shop Drawing Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang TahunAnggaran 2015 yang telah dilegailisir.1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen Kontrak Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.

Enrekang Tahun Anggaran 2015.. 1(Satu) rangkap Fotocopy Gambar DED PerencanaanPekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.Enrekang Tahun Anggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy Draft justifikasi tekhnikPekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.Enrekang Tahun Anggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan TenagaPengawas Tekhnis Pekerjaan pembangunan RumahSakit Pratama Kab.

Enrekang TahunAnggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan TenagaPengawas Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah SakitPratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kab.Enrekang TA. 2015 yang telah dilegalisir.1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen penawaran PT.HAKAUTAMA.1(Satu) rangkap Fotocopy Shop Drawing Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.

Bahwa untuk lebin menjamin kepastian hukum pemenuhan nafkahanak, mohon ditetapkan untuk tekhnis pemberian nafkah setiap bulanyasupaya di transfer langsung ke rekening tabungan anak a quo ( rekeningBRI Junio Nomor: 320701006659507).12.

Pasal 4), dansetelah dilakukan pembayaran oleh Pihak K@adua kepada Pihak Pertama,Halaman 8 dari 28 Halaman Putupan No.0212/Pdt.G/2016/PA.KAG (2)(1)(2)(3)(4)maka secara mutatis mutandis pihak pertama telah mengalihkan danmelepaskan hak kepemilikan dan sacl atas objekobjek hartabersama tersebut, yang selanjutnya pihak pertama dan pihak keduamengalihkan dan melepaskan hak k@pemilikannya berdasarkanketentuan pembagian sebagaimana yang telah disepakati oleh PihakPertama dan Pihak Kedua;Bahwa ketentuan tekhnis

sendirisendiri,setelah disetujui, disepakati dan ditandatangani akta perdamaian inimaka Pihak pertamadan atau Pihak a. tidak akan menggugatmaupun mengajukan tuntutan secara perdata mengenai aktaperdamaian ini sebagaimana yang telah tertuang dalam akta perdamaianini di masa yang akan datang; Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelasanaan perjanjian ini, keduabelah pihak akan menyelesaikannya secarajmusyawarah;Bahwa untuk mendapatkan harga jual yang tertinggi (rea/ value), makaterhadap ketentuan tekhnis