sedangkan ganti nama yangdimaksudkan oleh Pemohon adalah ganti nama kasta atau gelarHalaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PN Dpskebangsawanan atau pun derajat yang lebih tinggi dari masyarakat umumnyaatau warga negara lainnya;Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalamsurat Gubernur Kepala Derah Tingkat Bali tanggal 2 Juni 1994Nomor:MPLA/I/234/1994 perihal marga, Clan, Fam, Suku dan GelarKebangsawanan di Bali poin ke3 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis

Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Baliadalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut Catur Warsa, dimanaOrangorangnya selain memiliki suatu Sebutan sendiri juga mendapat status sosialtertentu yang diberikan oleh rajaraja yang memerintah di Bali Zaman dahulu.Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa ini adalah suatu warisansejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali, kedudukan statustersebut dimiliki oleh seseorang dan tetap melekat secara turun temurun dari

Bahwa, bapak dan ibu kandung Sunarti yang tidak diketahui namanya (wargaketurunan Tionghoa) juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada saat terjadikerusuhan antar etnis di Bengkayang, begitu juga seluruh keturunan dari garis lurus keatas telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah Sunarti ;3. Bahwaa.....3.

menguatkan dalildalilpermohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan buktibuktisebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangansebagai berikut ;Bahwa telah meninggal dunia ibu kandung Pemohon bernama SUNARTI diPontianak pada tanggal 16 Mei 2010 karen sakit ;Bahwa bapak dan ibu kandung SUNARTI tidak diketahui namanya danorang tua kandung serta seluruh keturunannya dari garis lurus ke atas telahmeninggal dunia pada saat kerusuhan etnis

Demikianlah pengelompokanmasyarakat etnis Bali adalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yangdisebut Catur Wangsa, dimana orangorangnya selain memiliki Ssuatu sebutansendiri juga mendapat status sosial tertentu yang diberikan oleh rajaraja yangmemerintah di Bali Zaman dahulu.Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa ini adalah suatuwarisan sejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali,kedudukan status tersebut dimiliki oleh seseorang dan tetap melekat secaraturun temurun dari

lainkecuali orang yang bersangkutan itu sendiri secara sukarela melepaskannyadengan sesuatu alasan atau dicabut oleh yang berwenang pada zaman itu;Menimbang, bahwa dalam surat itu disebutkan bahwa dengan terbitnyaUndangundang Nomor: 1 tahun 1957 yang menghapuskan PemerintahanSwapraja di Bali, maka lembaga kerajaan di Bali secara yuridis telah terhapus.Dengan demikian tidak ada lagi suatu lembaga yang berwenang memberikansebutan ataupun status sosial baru dalam sistem kekerabatan dan kewenanganmasyarakat etnis

., yakni 85 (delapan puluhlima) persil di Kota Palangka Raya yang merupakan bukti (Tergugat V)dimana tanggal 16 Juni 2001 tersebut adalah hari Sabtu dimana saat itu jugasedang terjadi kerusuhan etnis di Kota Palangka Raya, dimana kegiatanyang menyangkut administrasi perkantoran lumpuh total akibat dampak darikerusuhan etnis a quo, sedangkan pada tanggal 31 Maret 2001 dimanaKepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya telahmengeluarkan surat perihal Larangan Pembuatan Akta Pemindahan

HakAtas Tanah Milik Etnis Madura Yang Tidak Sesuai Aturan dan atau denganPemaksaan/Tekanan, sehingga dalam jangka waktu yang singkat yakni duasetengah bulan dari surat a quo telah diterbitkan PRONA yang salahHalaman 6 Putusan No.13/Pdt.G/2017/PN.Plk10.11.satunya atas nama H.

Obos XIV PalangkaRaya, berdasarkan hasil Pendataan Aset berupa Tanah dan atau Bangunanpara pengungsi dalam kerusuhan antar etnis di wilayah Kota Palangka Rayatidak ada warga penduduk etnis Madura bernama Haji Muhdar Bin Saryanyang berdiam / bertempat tinggal di Jalan Karya Bersama Palangka Raya.Dugaan para Tergugat (Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill) tanahterperkara berasal dari peninggalan etnis tertentu adalah keliru, karena yangdikuasai/dimiliki Penggugat benar benar dan terang benderang

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah yang tidak ada kaitannya dengan peristiwakerusahan antar etnis.

Perlu kami tegaskankembali bahwa tidak ada larangan suku atau etnis tertentu di Indonesiauntuk memiliki harta benda termasuk kepemilikan tanah.

Menimbang, bahwa perubahan nama pada umumnya mengacu padaUndangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanHalaman 15 dari 25 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Tab.sebagaimana telah diubah dengan Undangundang 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, akan tetapi oleh karena dalam perkara a quo perubahan namayang dimohonkan menyangkut gelar kebangsawanan yang dalam hukum adatbali masih secara kuat dianut oleh masyarakat etnis

Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa hingga saatinibelum ada aturan yang secara tegas menyatakan mencabutisi surat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan angka 3 surat Gubernur Kepaladaerah Tingkat Bali Nomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 disebutkanbahwa sistem kekerabatan etnis Bali sampai sekarang adalah berasal darisitem serta bervariasi sesuai dengan alam lingkungan di Bali sendiri,sebagaimana disebutkan dalam pustaka Nagarakertagama.

Demikianlahpengelompokan masyarakat etnis Bali adalah berdasarkan keturunan(Geneologis) yang disebut catur wangsa, dimana orangorangnya selainmemiliki suatu sebutan sendiri juga mendapat status sosial tertentu yangdiberikan oleh rajaraja yang memerintah di Bali zaman dahulu.

Ini adalah suatuwarisan sejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali.Kedudukan status tersebut dimiliki seseorang dan tetap melekat secara turuntemurun dari abad ke abad yang tidak dapat dialinkan kepada orang lain kecualiorang yang bersangkutan itu sendiri secara sukarela melepaskannya dengansuatu alasan atau dicabut oleh yang berwenang pada zaman itu;Menimbang, bahwa dalam surat Gubernur Kepala daerah Tingkat BaliNomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 angka 4 disebutkan bahwaberdasarkan

pengamatan di masyarakat etnis bali, terdapat beberapa sebutankebangsawanan yang disebutkan dalam suatu kata depan dari namakelahirannya.

Hatta; Sebelah Timur berbatasan dengan hutan/tanah Negara;Bahwa tanah disekitar lokasi tersebut ratarata ditanami pohon karet, nanasdan pisang termasuk tanah milik Orangtua Saksi dan tanah milik TergugatSAHRI;Bahwa sejak menggarap tahan dari tahun 1980 sampai dengan tahun2001, kondisi disekitar lokasi tanah amanaman saja tidak ada orang yangmengganggu, mulai diganggu oleh orang setelah kerusuhan etnis di Sampitpada tahun 2001, yang mengganggu yaitu Sdr.

di Sampit tahun 2001, orangorang yang memiliki tanah dilokasi tersebut pada saat menggarap digangguoleh orangorang yang katanya mereka sebagai pemilik tanah dilokasitersebut;Bahwa untuk tanah Mertua Saksi sudah terlebih dahulu dijual pada saatkerusuhan etnis di Sampit tahun 2001, tetapi Saksi tidak mengetahuikepada siapa Mertua Saksi tersebut menjual tanahnya;Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor:4/Pdt.G/2017/PN SPTBahwa membuka lahan dengan menggunakan kapak dan parang;Bahwa Saksi buka lahan atas seijin

Wail Bupati dan Kepala Desa ;Bahwa tanah milik Saksi saat ini sudah dikuasai oleh orang lain, padatahun 2001 terjadi kerusuhan etnis di Sampit dan saat itu Saksi pulang keMadura, setelah itu tahun 2005 Saksi kembali lagi ke Sampit dan pada saatkelokasi tanah untuk menggarap tanah tersebut dilarang dan diancam olehOrang yang katanya tanah tersebut adalah miliknya, semenjak saat itutanah tersebut saksi biarkan dan tidak saksi hiraukan lagi sampai sekarang;Bahwa dahulu saat membuka lahan bersamasama

Hatta; Sebelah Timur berbatasan dengan hutan/tanah Negara;Bahwa tanah tersebut berada disebelah kanan jalan apabila kita berjalandari arah Bundaran KB menuju Bundaran Burung (Islamic Center);Bahwa sejak tanah dibuka menjadi lahan dari tahun 1982 sampai dengantahun 2001, Tergugat SAHRI tidak pernah diganggu oleh orang lain,semenjak kerusuhan etnis di Sampit tahu 2001 Tergugat SAHRI pulang keMadura dan setelah kembali tahun 2005 ke Sampit baru ada gangguan daripihak lain yang merasa tanah tersebut

Hatta; Sebelah Timur berbatasan dengan hutan/tanah Negara;Bahwa Tergugat SAHRI sejak menggarap tanah dari tahun 1980an sampaidengan tahun 2001 amanaman saja tanopa gangguan pihak lain, dan sejakterjadi kerusuhan etnis di Sampit tahun 2001 Tergugat dan keluarganyamengungsi ke Madura, sekitar tahun 2005 Tergugat SAHRI kembali keSampit dan akan menggarap tanah miliknya tersebut ada gangguan daripihak lain yang melarang Tergugat agar tidak lagi menggarap tanahtersebut karena sudah dimiliki oleh orang

sebagaiberikut : Bahwa ternyata, Pemohon adalah orang yang bernamaDARWIN, lahir diTanjung Pinang, pada tanggal 17 Agustus 1995,berdasarkanKutipan AktaKelahiran,No : ENAMRATUS LIMA BELAS/1995. yang diterbitkan olehKepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II di KepulauanRiau ,pada tanggal 08 September 1995; Bahwa ternyata, perubahan dan penambahan pada nama Pemohontersebut Pemohon lakukan karena ingin menambah marga ayahnya dibelakang nama Pemohon ; Bahwa ternyata, Pemohon berasal dari etnis

i oleh Pemohondalam menambahkan marga ayahnya di belakang namanya tersebut ; Bahwa etnis Tionghoa juga memiliki budaya yang bersifat patrinial dandalam kultur sedemikian itu maka marga ayah kandungnya jugaditurunkan secara turun temurun kepada anakanaknya, termasuk kepadaPemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan penambahan margaseperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagaisuatu tindakan dari Warga

Sus/2019/PN.MIgpendukung Jokowi yang disebut cebong, sehingga dapat mengakibatkanmunculnya rasa ketidaksukaan atau perseteruan, baik antarindividu,individu dan kelompok masyarakat, maupun kelompok masyarakatdengan kelompok masyarakat yang lain knususnya terhadap etnis cina. Bahwa gambar, tulisan/kalimat tersebut Terdakwa kirimkan ke dalamakun instagram dengan menggunakan media elektronik yaknihandphone merek LG warna hitam milik Terdakwa.

ABOD BATIS, pada tanggal 26 Juni 2019,atau setidaktidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Juni 2019, atausetidaktidaknya pada waktu lain di sekitar Tahun 2019 bertempat di rumahTerdakwa di Perumahan Permata Jingga Blok No.4 Kelurahan TunggulWulung, Kecamatan Kedaung, Kota Malang, Jawa Timur, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Malang, dengan sengaja menunjukkan kebencian ataurasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis

akuninstagram milik Terdakwa tersebut mengandung muatan SARA karena didalam kalimat tersebut mengandung sentimen negatif terhadap cinayang mana cina lah yang diuntungkan atas semua proyek, sedangkankalimat dalam caption tersebut merupakan cemooh terhadap parapendukung Jokowi yang disebut cebong, sehingga dapat mengakibatkanmunculnya rasa ketidaksukaan atau perseteruan, baik antarindividu,individu dan kelompok masyarakat, maupun kelompok masyarakatdengan kelompok masyarakat yang lain knhususnya terhadap etnis

Berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).Ahli menerangkan bahwa unsurunsur pasal 16 jo pasal 4 huruf bangka 1 UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan DiskriminasiRas dan Etnis adalah sebagai berikut:Menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang karenaperbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan adalah tindakanmenampilkan rasa tidak suka atau kondisi psikologis yang tidaksenang karena didasarkan oleh adanya perbedaan cirri fisik danasaalusul keturunanMembuat tulisan atau gambar

dalam pasal 28 ayat (2) UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut : Dengan sengaja dan tanpa hak; Menyebarkan informasi; Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ataupermusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentuberdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan(SARA); Ahli menerangkan bahwa unsurunsur dalam pasal 16 jo pasal 4 huruf bangka 1 UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasdan Etnis

wewenang PengadilanNegeri Denpasar untuk memberikan penetapan, sedangkan ganti nama yangdimaksudkan oleh Pemohon adalah ganti nama kasta atau gelarkebangsawanan atau pun derajat yang lebih tinggi dari masyarakat umumnyaatau warga negara lainnya;Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalamsurat Gubernur Kepala Derah Tingkat Bali tanggal 2 Juni 1994Nomor:MPLA/I/234/1994 perihal marga, Clan, Fam, Suku dan GelarKebangsawanan di Bali poin ke3 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis

Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Balladalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut Catur Wangsa, dimanaHal 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2020/PN Dpsorangorangnya selain memiliki suatu sebutan sendiri juga mendapat status sosialtertentu yang diberikan oleh rajaraja yang memerintah di Bali zaman dahulu.Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa ini adalah suatu warisansejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali, kKedudukan statustersebut dimiliki

Bahwa sebagaimana juga telah diumumkan di dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia UndangUndang Nomor 40 Tahun 2008 mengaturtentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, bukan tentang Jalanseperti yang tertulis di gugatan Penggugat;27. Bahwa dengan salahnya penulisan UndangUndang dalam gugatan aquo maka jelas sekali dasar hukum yang dipakai oleh Penggugat dalamgugatan a quo adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel);28.

Bahwa sekali lagi Penggugat telah salah menggunakan UndangUndang22.dalam permasalahan penutupan Jalan Tanah Abang, karena di dalamLembaran Negara RI sebenarnya Undangundang Nomor 40 Tahun 2008mengatur tentang Diskriminasi Ras dan Etnis;Bahwa untuk permasalahan penutupan Jalan Tanah Abang tersebut saat inijuga sudah digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaui mekanismegugatan Citizen Law Suit (CLS).

diberitanda P4;Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalamPenyelenggaraan Negara, diberi tanda P5;Print Out UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, diberi tanda P6;Print Out UndangUndang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004tentang Jalan, diberi tanda P7;Print Out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

, diberi tanda P8;Print Out Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi, diberitanda P9;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, KuasaTergugat telah mengajukan bukti surat yang masingmasing berupa :1.Print Out Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, diberi tanda T1;Print Out Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004tentang Jalan, diberi tanda

13/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.dalam rangka menjalankan tugas pemerintah telah melakukan kebijakanuntuk menutup salah satu jalan di Pasar Tanah Abang dan menjadikanjalan trotoar untuk masyarakat berdagang (berjualan) sehingga didugamelanggar Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Jalan danUndangUndang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah ; Bahwa sebagaimana juga telah diumumkan di dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia UndangUndang Nomor 40 Tahun 2008 mengaturtentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

pada tanggal 7Desember 2012 kepada Penggugat.4 Bahwa Penggugat sewaktu ingin mengolah tanah yang dibelinya dariMUHAMMAD NEWAN, oleh Penggugat dihalang halangi oleh Tergugat yangmengatakan kepada Penggugat, tanah milik Penggugat tersebut adalah tanahyang pemiliknya telah meninggalkannya karena terjadi kerusuhan etnis Maduradan Dayak dan MUHAMMAD NEWAN adalah termasuk etnis Madura,sehingga Tergugat tidak mau menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat,sehingga Penggugat menggugat Tergugat dalam perkara

kepada Penggugat adalah tanah milik orang tuasaksi yang dibeli pada tahun 1957 dan ada sertifikatnya dan pada saat jualbeli sertifikat tersebut langsung dibalik nama dari nama Bapak saksi ke namasaksi kemudian atas nama Penggugat ;Bahwa sertifikat tanah tersebut berupa Hak Milik No. 156 dengan akta jualbelinya No. 556/Karangan/2012 dihadapan Notaris Ardijoyo, SH., M.Kn ;Bahwa pada tahun 1997 tanah sengketa digarap oleh Mertua Tergugatdengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan tanah bekas kerusuhan etnis

seharga Rp. 3.000.000, (tiga jutarupiah) dengan batas batas : sebelah timur Jalan raya sompak, baratberbatasan dengan sungai, utara berbatasan dengan tanah Sanewi yang dijualkepada Sarinus dan selatan berbatasan dengan tanah Pillun yang dijualkepada Penggugat ;Bahwa sebelum terjadi kerusuhan etnis/suku Dayak dengan Madura tahun1997 yang menggarap tanah tersebut adalah saksi dan suami saksi dansetelah kerusuhan tahun 2000 tanah tersebut awalnya digarap oleh mertuaTergugat kemudian digarap oleh Tergugat

;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD NEWAN dansaksi MARTINA TINI yang menerangkan bahwa Tergugat telah menguasai tanahmiliknya pada tahun 1997 setelah tanah tersebut ditinggalkan saksi MUHAMMADNEWAN dikarenakan adanya kerusuhan antar etnis Madura dengan Dayak, dimanasetelah itu tanah milik saksi MUHAMMAD NEWAN digarap oleh mertua Tergugatdan pada tahun 2000 saksi MUHAMMAD NEWAN pernah memasang plang diatastanah namun dicabut dan tidak tahu siapa yang mencabutnya kemudian pada tahun202001

MENGADILI Menyatakan terdakwa ALIMUDIN BAHARSYAH Bin KOHARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ujaran kebencian berdasarkan SARA dan/atau diskriminalisasi terhadap RAS dan Etnis melalui Media Sosial Facebook" "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A ayat (2) UURI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa pada tahun 1999 telah terjadi kerusuhan antar etnis Madurasehingga ketiga kepala keluarga tersebut harus meninggalkan tanah dankebun yang dikerjakannya. Oleh karena ketiga kepala keluarga tersebuttelah meninggalkan tanah dan kebun yang ditunggunya maka pada tahun2000 diambil alih oleh Penggugat yang mengerjakan tanah dan kebun itusendiri dengan dibantu oleh anak anak Penggugat:;9.

Bahwa memang benar telah terjadi Kerusuhan antara etnis Melayu danetnis Madura pada tahun 1999 sebagaimana dimaksud pada point 8 yangtelah menyebabkan terusirnya etnis Madura dari Desa Sarang BurungDanau, akan tetapi sepanjang pengetahuan Tergugat sejak pascakerusuhan tidak pernah Penggugat maupun anakanaknya datang untukmengurus/mengusahakan tanah tersebut;Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 2684 K/Pdt/20174.

Justru Penggugat hanyamendatangi Tergugat IV yang pada saat itu berstatus sebagai kepala ParitSamping dan bukan sebagai orang yang menguasai tanah tersebut, pihakPenggugat mengklim bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang akandikerjakan, oleh karena Tergugat IV hanya mengetahui bahwa tanah yangdimaksud oleh Penggugat adalah tanah milik etnis Madura, maka TergugatIV menyarankan kepada Penggugat untuk menghadap Kepala DesaSarang Burung Danau yang pada saat itu dijabat oleh Usman Sidang;5.

Setelahbekerja dengan hasil pekerjaan sudah mencapai jarak +/ 200 meter,tibatiba para pekerja yang Penggugat suruh bekerja dihadang olehbeberapa orang oknum dari etnis tertentu (Suku Madura) denganbersenjatakan Clurit disertai dengan perintah agar pihak Penggugatberhenti bekerja kalau tidak ini yang akan bicara (sambil mengacungkancluritnya).

Bahwa sikap tindak dan tingkah laku yang tidak menyenangkan dari paraoknum kelompok etnis tertentu tersebut yang kerap berbuat sewenangwenang tampaknya tidak hanya terjadi terhadap diri Penggugat saja,Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 2431 K/Pdt/2010akan tetapi banyak pula warga masyarakat lainnya yang diperlakukandemikian.

Dengan keadaan situasi dan kondisi yang tidakmenguntungkan tersebut, maka dapat dipahami kenapa penyelesaianatas penyerobotan tanah yang dilakukan oknum dari etnis tertentutersebut menjadi terkatungkatung;.

Bahwa ujung dari sikap tindak yang sok jagoan yang ingin menjajahpribumi,akhirnya pada tanggal 23 Pebruari 2003 pecahlah kerusuhan antar etnistertentu tersebut dengan etnis suku Dayak yang memaksa etnis tertentuharus eksodus meninggalkan kota Sampit dan Kota Palangkaraya jikaingin kepalanya tidak terpisah dari badan, dalam hal ini termasuk pulaoknum etnis tertentu. yang telah melakukan kekerasan dalammenyerobot /menduduki tanah Penggugat sehingga setelah itu tidak adalagi orang yang menyerobot/mengambil

satu daerah, termasuk dalam hal ini adalah Tergugat V yang padasaat itu berkedudukan sebagai Ketua RT di sekitar Lokasi tanah tersebut.Belakangan hari Ternyata Tergugat V bukannya menjalankankewajibannya sesuai apa yang Penggugat amanatkan, akan tetapi telahberkhianat dengan membagibagikan tanah milik Penggugat tersebutkepada beberapa orang termasuk kepada para Tergugat lainnya demikeuntungan pribadi dengan menggunakan politik dagang bahwa tanahyang dibagikannya tersebut adalah tanah hak milik etnis

sedangkan ganti nama yangdimaksudkan oleh Pemohon adalah ganti nama kasta atau gelarHal 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2020/PN Dpskebangsawanan atau pun derajat yang lebih tinggi dari masyarakat umumnyaatau warga negara lainnya;Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalamsurat Gubernur Kepala Derah Tingkat Bali tanggal 2 Juni 1994Nomor:MPLA/I/234/1994 perihal marga, Clan, Fam, Suku dan GelarKebangsawanan di Bali poin ke3 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis

Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Baliadalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut Catur Warga, dimanaorangorangnya selain memiliki suatu Sebutan sendiri juga mendapat status sosialtertentu yang diberikan oleh rajaraja yang memerintah di Bali Zaman dahulu.Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa ini adalah suatu warisansejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali, kKedudukan statustersebut dimiliki oleh seseorang dan tetap melekat secara turun temurun dari

wewenang PengadilanNegeri Denpasar untuk memberikan penetapan, sedangkan ganti nama yangdimaksudkan oleh Pemohon adalah ganti nama kasta atau gelar kebangsawananatau pun derajat yang lebih tinggi dari masyarakat umumnya atau warga negaralainnya;Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalamSurat Gubernur Kepala Derah Tingkat Bali tanggal 2 Juni 1994Nomor:MPLA/JI/234/1994 perihal marga, Clan, Fam, Suku dan GelarKebangsawanan di Bali poin ke3 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis

Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Baliadalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut Catur Wangsa, dimanaorangorangnya selain memiliki Suatu sebutan sendiri juga mendapat status sosialtertentu yang diberikan oleh rajaraja yang memerintah di Bali Zaman dahulu.Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa ini adalah suatu warisansejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali, Kedudukan statustersebut dimiliki oleh seseorang dan tetap melekat secara turun temurun dari

Tergugat Ill dan Tergugat MN telah memberikan jawaban yang pada pokoknyasebagai berikut:Halaman 9 dari 30 halaman, Nomor 1 1/PDT/2017/PTKALBARDALAM EKSEPSI1.Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perkara Aquo terhadap ParaTergugat adalah Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut ditarik sebagaitergugat, apabila yang menjadi Dasar Hukum (Recht Grand):> Karena asal usul Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill adalah korbankerusuhan peristiwa ketika terjadi pertikaian dan / atau adanya konflikantar etnis

SingkawangSelatan Kota Singkawang untuk dijadikan tempat tinggal para korbankerusuhan peristiwa konflik antar etnis termasuk di antara nya Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill.

, Para Pengungsi ketika itutermasuk Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill adalah korbankerusuhan peristiwa konflik antar etnis tersebut;* Bahwa sekitar tahun 1968 sampai dengan 1971 berdasarkan kebijakanlangsung dari Pemerintah Daerah Tingkat Il (Dua) Sambas pada masaKepemimpinan Bupati Bapak Almarhum Muhammad Nurdin menetapkanlokasi di atas Tanah Negara diantaranya terletak di Lirang dahulu RT. 8/Rk.

SingkawangSelatan Kota Singkawang untuk menjadi tempat tinggal bagi parapengungsi korban kerusuhan peristiwa konflik antar etnis termasuk diantara nya Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill turun temurun sampaisaat ini dan seterusnya;* Bahwa terhitung sejak di tempatkan oleh Pemerintah sampai hari ini ParaTergugat menempati lokasi di atas Tanah Negara yang terletak di Lirangdahulu RT. 8 /Rk. XI sekarang Jalan Gunung Besi Rt. 50/ Rw. 08 Kec.Singkawang Selatan Kota Singkawang4.

SingkawangSelatan Kota Singkawang untuk menjadi tempat tinggal para korbankerusuhan peristiwa konflik antar etnis termasuk di antara nya Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill;> Adalah Nyata Gugatan Penggugat kurang pihak, dahulu pihakPemerintah Daerah Tingkat Il (Dua) Sambas sekarang Pemerintah KotaSingkawang harus turut bertanggung jawab telah meletakkan parapengungsi termasuk Tergugat , Tergugat ll dan Tergugat Ill ke tempatyang kini menjadi objek sengketa harus di tarik juga sebagai Tergugatdalam

Demikianlah pengelompokanmasyarakat etnis Bali adalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebutCatur Wangsa, dimana orangorangnya selain memiliki Suatu Sebutan sendirijuga mendapat status sosial tertentu yang diberikan oleh rajaraja yangmemerintah di Bali zaman dahulu.Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa ini adalah suatuwarisan sejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali,kedudukan status tersebut dimiliki oleh seseorang dan tetap melekat secaraturun temurun dari

lainkecuali orang yang bersangkutan itu sendiri secara sukarela melepaskannyadengan sesuatu alasan atau dicabut oleh yang berwenang pada zaman itu;Menimbang, bahwa dalam surat itu disebutkan bahwa dengan terbitnyaUndangundang Nomor: 1 tahun 1957 yang menghapuskan PemerintahanSwapraja di Bali, maka lembaga kerajaan di Bali secara yuridis telah terhapus.Dengan demikian tidak ada lagi suatu lembaga yang berwenang memberikansebutan ataupun status sosial baru dalam sistem kekerabatan dan kewenanganmasyarakat etnis

wewenang PengadilanNegeri Denpasar untuk memberikan penetapan, sedangkan ganti nama yangdimaksudkan oleh Pemohon adalah ganti nama kasta atau gelarkebangsawanan atau pun derajat yang lebih tinggi dari masyarakat umumnyaatau warga negara lainnya;Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalamsurat Gubernur Kepala Derah Tingkat Bali tanggal 2 Juni 1994Nomor:MPLA/I/234/1994 perihal marga, Clan, Fam, Suku dan GelarKebangsawanan di Bali poin ke3 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis

Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Baliadalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut Catur Wangsa, dimanaorangorangnya selain memiliki Suatu sebutan sendiri juga mendapat status sosialtertentu yang diberikan oleh rajaraja yang memerintah di Bali Zaman dahulu.Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa ini adalah suatu warisansejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali, kKedudukan statustersebut dimiliki oleh seseorang dan tetap melekat secara turun temurun

Riz Bin Mahyusaf membuatpostinganpostingan pada akun facebooknya diuraikan diatas patut dapatmenyangka bahwa postinganpostingan pada akun facebook milik Terdakwadimaksud merupakan berita atau pemberitaan bohong yang dapat menimbulkanatau menerbitkan keonaran dikalangan rakyat karena mengandung isi yangmenuduh rezim Pemerintah sebagai rezim biadab merupakan perbuatanpenghinaan terhadap Penguasa dan dapat menimbulkan pernyataan sikappermusuhan serta kebencian terhadap etnis tertentu yakni etnis China.Halaman

, Kalimat tersebutbertanya apakah masyarakat percaya foto anggota Brimob tersebutadalah anggota Brimob asli Indonesia (lokal);Berdasarkan keahlian ahli dibidang linguistik , dapat ahli jelaskanmaksud yang terkandung dalam Postingan tersebut diatas adalahmenuduh bahwa anggota Brimob yang ada dalam foto tersebut memilikiciri fisik Seperti warga asing dan Menyatakan sikap permusuhan dankebencian terhadap etnis Cina;Bahwa berdasarkan keahlian ahli dibidang linguistik , dapat ahli jelaskanTujuan yang

Sus/2019/PN Tip.dan kebencian terhadap etnis Cina dan pemberitahuan bohong yangmenerbitkan keonaran dikalangan rakyat Indonesia;bahwa sebagai Ahli berpendapat bahwa perbuatan Sdr SYAHRIZALsebagai pemilik akun facebook Drh.SYAHRIZAL yang telah mempostingstatus pada beranda / wall tersebut di atas, seperti gambar dankalimat/katakata Saya tdk ingin maker tp jika kalian pikir NKRI ituhyhitungan jumlahpemilih di pulauJawa saya py hak utk bergerakpaling terdepan utk mewujudkan inin jgn kalian anggap ini

, dan informasitersebut adalah tidak benar atau bohong, adalah jelas merupakanpernyataan sikap permusuhan dan kebencian terhadap etnis Cina danpemberitahuan bohong yang menerbitkan keonaran dikalangan rakyatIndonesia.bahwa sebagai Ahli berpendapat bahwa dengan gambar dankalimat/katakata Saya tdk ingin maker tp jika kalian pikir NKRI ituhyhitungan jumlahpemilihdi pulauJawasaya py hak utk bergerakpaling terdepan utk mewujudkan inin jgn kalian anggap ini hy memememe main mainan saja."

Dr.Andika Dutha Bachari,S.PD,M.HUM yang menerangkan bahwa maksuddari perkataan tersebut adalah mengancam penguasa bahwa rakyat akanmelakukan pergerakan melawan pemerintah dan menyatakan sikappermusuhan dan kebencian terhadap penguasa dan etnis cina yang dilabelisebagai komunis ;Menimbang, bahwa oleh karena materi postingan tersebut menyinggungRas atau Etnis Cina sehingga konten yang di posting oleh terdakwa materinyamengandung muatan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA);Menimbang, bahwa Terdakwa