Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan substansimateri pokok perkara ini sebagai berikut :Dalam Pokok Perkara :Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknyamendalilkan halhal sebagai berikut : Bahwa Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat II;Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Padt.G/2021/PN Dps.Bahwa perjanjian hutang tersebut memberatkan Penggugat dan Penggugatmengalami force

majeure karena gunung meletus dan pandemi covid;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il melakukan perbuatan melawan hukummelelang obyek jaminan;Bahwa demikian pula Tergugat II sebagai pelaksana lelang telah melakukanperbuatan melawan hukum dan Tergugat Ill sebagai pemenang lelang tidaksah dan harus dibatalkan juga Tergugat IV telah melakukan perbuatanmelawan hukum;Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat denganmenyatakan :Bahwa dengan pencabutan ijin Tergugat II dan menjadi wewenang Tergugat mengurus

erupsi gunung agung, Saksitahu sertifikat jaminan dan perjanjian utang juga protes dan keberatanPenggugat kepada Para Tergugat;Menimbang, bahwa bahwa dari seluruh pembuktian Para Penggugatbaik dari bukti Surat maupun saksisaksinya tidak dapat menunjukkan adanyafaktafakta: Hubungan hukum utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat II yangditagin oleh Tergugat sampai dilelang yang berawal dari wanprestasiPenggugat bisa menjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan ParaTergugat; Adanya keadaan force

majeure yang membebaskan Penggugat darikewajibannya untuk melunasi utangnya; Adanya cacat hukum dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ; Perbuatan Tergugat dan Tergugat II melakukan penagihan sampaipengajuan pelelangan yang diluar prosedur; begitu juga perbuatan masingmasing Turut Tergugat;Sehingga dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan WHukum yangmengakibatkan lelang tersebut dinyatakan batal, sebagaimana yang didalilkanPenggugat;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya perbuatan

Halaman 3 dari 10 hal.Put.Nomor 388 K/Pdt.SusPHI/2019Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.Menyatakan Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadirdipersidangan;Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat sejak tanggal 1 Mei 2018 dan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalahPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan dalam keadaanmemaksa (force

pada tanggal 15 November 2018 dan 4 Desember2018 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Desember 2018 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa lokasi kerja/perusahaan tutup karena bencana kebakaran (forcemajeur) dan mengakibatkan pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya makaperusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasankeadaan memaksa (force

Bahwaperundingan dengan PENGGUGAT merupakan suatu hal yang wajib dilakukanTERGUGAT dan apabila tidak dicapai kesepakatan, wajib meminta Penetapandari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal mana tidakdilakukan oleh TERGUGAT .Pasal 164Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuanpekerja/buruh

berhak atas uang pesangon sebesar (satu) kali ketentuan.Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan denganlaporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon

uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayatBahwa dari ketentuan di atas, tidak satupun menyebutkan bahwa penerapanTehnologi Informatika dan rasionalisasi dapat dijadikan alasan pemberhentian,bahkan berdasarkan pasal 164 UU No 13 tahun 2003 pemutusan hubungan kerja(pemberhentian sebagai karyawan) hanya dapat disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara berturutturut selama 2 (dua) tahun atau keadaanmemaksa (force

Berhubung pekerjaan tersebut tidakselesai karena force majure maka total utang sebesar Rp54.000.000,(lima puluh empat juta rupiah);4. Bahwa Tergugat tidak pungkiri hal tersebut diatas, namun pada saatpekerjaan proyek berlangsung yakni setelah dilakukan penggalian danpemasangan pondasi terjadi banjir besar awal Tahun 2019 sehinggasemua pekerjaan Tergugat tidak dapat dikerjakan lagi/batal karenabencana alam (Force Majore) tersebut (Bukti T.2);5.

Bahwa masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp54.000.000, Rp14.000.000, = Rp40.000.000, (empat puluh juta rupiah) yang belumterselesaikan mengingat keadaan sekarang Tergugat masih belummendapatkan pekerjaan dan disertai adanya Covid 19 yang melandaseluruh dunia serta terjadinya force majore, maka tergugat akanberusaha sesegera mungkin menyelesaikannya dengan caramencicil/mengangsur;Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepadaKetua /Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara

Menyatakan Program Work Force Managemen/WFM (Pengelolaan Tenaga Kerja) dan Internal Relation Manual/IRM (Pedoman Hubungan Internal), dapat dilaksanakan oleh Tergugat;4.

Bahwa Perselisihan Para Penggugat dan Tergugat dalam ruang liHubungan Industrial kKhususnya Hubungan Kerja yang menyedilaksanakannya Program Work Force Managemen (PrePengelolaan Tenaga Kerja) dan Internal Relation WM(Panduan/Pedoman Hubungan Internal) oleh Tergugat Perusahaannya dan menyangkut Tuntutan Hak ;3. Bahwa Para Penggugat merupakan Para Pekerja/Buruh pada Tergu4.

Bahwa Tergugat menjalankan Program Pengelolaan Tenaga Kerja Force Managemen = WFM) untuk mengatasi kesulitan keuPerusahaan sebagai akibat situasi tur'unnya harga minyak dunia,salah satu caranya adalah Restrukturisasi/Reorganisasi sehberdampak terhadap Pengerimpingan/Pengurangan karyawan sej+/ 1600 orang;5. Bahwa Pengertian Program WFM adalah Program PengalHubungan Kerja melalui Pengunduran Diri atau Pengakhiran HubtKerja atas kesepakatan bersama, yang diluncurkan oleh Tergugat;6.

Buruh tersebutmeningkatkan Produktifitasnya dengan tujuan menghindari PemuHubungan Kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 (a) UrUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merutcerminan Jiwa dan Semangat seluruh tatanan Hukum Positif Ketenagakenamun dalam hal terdapatnya hal yang mendesak dan dalam ker:Pekerja/Buruh, sebagaimana azas yang berlaku dalam Hubungan Industrihubungan kerja, yakni Ketentuan yang lebih baik dapat mengabaikan keteyang normatif;Menimbang, bahwa WFM (Work Force

daripadahak normative Pemutusan Hubungan Bersifatsukarela dan tidak memaksa, dan telah pula disepakatipelaks:dan polanya oleh Serikat Pekerja/Buruh (Bukti T23AC ), dihubungkan dSemangat/ Spirit) Ruh/Jiwa dalam Hubungan Kerja yang a Spirit/Semangat untuk membina Kelanggengan Hubungan Kerja sebagaitermaktub dalam Pasal 150 dan Pasal 4, 11 dan 12 Undang Undang NonTahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Azas yang berlaku dalam HubtMenimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas,Program Work Force

Menyatakan Program Work Force Managemen/WFM (PengelTenaga Kerja) dan Internal Relation Manual/IRM (Pedoman HubInternal), dapat dilaksanakan oleh Tergugat;4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Pemotongan UangRumah Perusahaan secara Tunai dan Sekaligus kepada Vidyaning Kusuma, Ivan Robby Radiyansyah, BambancKuncoro, Fakhrizal Nasrun, Tri Harjanto Puspoasmoro, LCAndreas Chairuman, Sariono, Yunirman, Indra Irwansyah,Muhtar dan Rudi Waldemar sebesar Rp, 40.112.390, (Empat6.

Bahwa peristiwa kebakaran yang terjadi pada Perusahaan para Tergugatbukanlah karena kesengajaan/kelalaian akan tetapi Sematamata merupakanMusibah (Force Majure) yang tidak dikehendaki para Tergugat dan telahTergugat laporkan ke Pihak Kepolisian Sektor Bukit Raya sesuai denganSurat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : STPL/675/V/2019 Tanggal 06 Mei2019;10.

Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil para Penggugat pada angka 8karena Kebakaran yang dialami oleh Kantor Tergugat tersebut bukanlahmerupakan kesengajaan/kelalaian akan tetapi merupakan suatu musibah(Force Majure) yang tidak dikehendaki para Tergugat ;11.Bahwa sekalipun Ijazah Asli para Penggugat ikut terbakar, namunkebakaran tersebut tidaklah menghanguskan ljazah Asli para Penggugatsecara keseluruhan, sehingga secara kasat mata wujud dari Ijazah Asli paraPenggugat masih terlihnat dan dapat

benar dan harus ditolak dalil Para Penggugat pada angka 14karena tidak ada satu ketentuan atau peraturan perundangundangan yangmewajibkan para Terugat untuk menyimpan ljazah para Penggugat di Bank,namun yang jelas ljazah para Penggugat telah disimpan dengan rapih danbaik oleh para Tergugat dan kemudian sejak Perusahaan PT.Arina MultiKarya beroperasi di Pekanbaru tahun 2007 tidak pernah sekalipun Ijazah aslipara Karyawan para Tergugat yang disimpan ada yang hilang atau rusak danmusibah kebakaran (Force

(tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) padahal paraPenggugat mengetahui dengan jelas bahwa rusaknya Ijazah milik paraPenggugat sematamata adalah karena musibah kebakaran (Force Majure)bukan karena kesengajaan/kelalaian para Tergugat ;31.Bahwa oleh karena itu tidak benar para Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum sebagaimana dalil para Pengugat pada angka12, 13 dan 14 justru para Penggugat lah yang telah lalai karena tidak segeramengambil Ijazah asli tersebut pada saat para Penggugat habis

Majure) yang tidak dikehendaki paraTergugat dan telah Tergugat laporkan ke Pihak Kepolisian Sektor BukitRaya sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No.PolSTPL/675/V/2019 Tanggal 06 Mei 2019; Bahwa Kebakaran yang dialami oleh Kantor Tergugat tersebutbukanlahn merupakan kesengajaan/kelalaian akan tetapi merupakansuatu musibah (Force Majure) yang tidak dikehendaki para Tergugat; Bahwa sekalipun Ijazah Asli para Penggugat ikut terbakar, namunkebakaran tersebut tidaklahn menghanguskan lIjazah Asli

telah dituntut sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa AZIS Bin AMAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian denganpemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363Ayat (1) Ke5 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah baterai mobil merk G Force

bersalan melakukan tindak pidana PencurianHal. 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 619/PID.B/2021/PT PBR.oO)dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatifPertama Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) Tahun;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;Menetapkan barang bukti berupa :2 (dua) buah baterai mobil merk G Force

• 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force I warna hijau hitam tanpa plat nomor polisi (tidak ada Stnk),

Dikembalikan kepada Terdakwa;

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

diduga sabu dibungkus plastik direkatkan (dengan cara dibakar)dalam plastik klip, berat isi masingmasing paket 0,024 gram, 0,142 gram,0,096 gram dan 0,062 gram atau jumlah berat isi keselur'uhan keempatpaket 0,324 gramb) 1 (satu) set alat hisap sabu / bong terbuat dari kaca.Barang bukti huruf a dan huruf b dirampas untuk dimusnahkan.c) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam model RM1134dengan nomor handphone 0895339767522, dirampas untuk negara.d) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

PN Bbs.Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekasrokok Gudang Baru Premium berisi 4 (empat) paket diduga sabu dibungkusplastik direkatkan (dengan cara dibakar) dalam plastik klip, dan 1 (satu)buah handphone merk Nokia warna biru hitam model RM1134 dengannomor handphone 0895339767522, disaku kanan celana Terdakwasedangkan 1 (satu) set alat hisap sabu / bong terbuat dari kaca ditemukandi saku celana kiri Terdakwa; Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Force

Premium berisi 4 (empat)paket diduga sabu dibungkus plastik direkatkan (dengan cara dibakar)Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Bbs.dalam plastik klip, berat isi masingmasing paket 0,024 gram, 0,142gram, 0,096 gram dan 0,062 gram atau jumlah berat isi keseluruhankeempat paket 0,324 gram.b) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam model RM1134dengan nomor handphone 0895339767522.c) 1 (Satu) set alat hisap sabu / bong terbuat dari kaca.d) 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Force

Dikarenakanmerupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka dirampasuntuk dimusnahkan. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam model RM1134dengan nomor handphone 0895339767522, dikarenakan merupakanalat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun masihmemiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Force warna hijau hitam tanpa platnomor polisi (tidak ada Stnk), Dikarenakan diakui merupakan milikdari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

dibungkus plastik direkatkan (dengan cara dibakar) dalamplastik klip, berat isi masingmasing paket 0,024 gram, 0,142 gram, 0,096Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Bbs.gram dan 0,062 gram atau jumlah berat isi keseluruhan keempat paket0,324 gram 1 (Satu) set alat hisap sabu / bong terbuat dari kaca.Dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam model RM1134dengan nomor handphone 0895339767522,Dirampas untuk Negara. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Force

Selanjutnya tidak lama kemudian datanglah Saksi CANDRASAPTRA dengan menggunakan motor Force 1 warna merah, selanjutnyamereka pergi bersama menuju Halte Batamindo untuk menemui Saksikorban Aprilia Purnama Sari yang dijanjikan untuk mengantar lamaran kerjake tempat saudaranya terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghampiri Saksikorban Aprilia Purnama Sari dan langsung membawanya menuju seitemiang dengan membonceng Saksi korban Aprilia Purnama Sari.

Mulia Hutagaol (alm) pergi menuju SimpangKepri Mall menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 3614 IR dan MuliaHutagaol membawa gunting yang diambil dari rumah terdakwa MuhammadNurhidayat, tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakanmotor Force 1 warna merah.

Mulia Hutagaol (alm) pergi menuju SimpangKepri Mall menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 3614 IR dan MuliaHutagaol membawa gunting yang diambil dari rumah Saksi MuhammadHalaman 22 dari 28 Putusan Nomor 756/Pid.B/2020/PN BtmNurhidayat, tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakanmotor Force 1 warna merah.

Mulia Hutagaol (alm) pergi menujuSimpang Kepri Mall menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 3614 IR danMulia Hutagaol membawa gunting yang diambil dari rumah terdakwaMuhammad Nurhidayat, tidak lama kemudian datanglah saksi Candra Saptraals Candra dengan menggunakan motor Force 1 warna merah.

-(lima puluh ribu rupiah); Dikembalikan kepada saksi Testi Bazarni Zebua; 3.1(satu) unit Handphone merk XIOMI type RED Mi Note 3 warna Gold; 4.1(satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Force warna putih kombinasi ungu dengan Nomor Polisi BB 5502 BG Nomor Rangka MH 31FDJ008255 dan Nomor Mesin 1FD-008261; Dikembalikan kepada Terdakwa;6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

(lima puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada korban TESTI BAZARNI ZEBUA dan RUTHSILINA HAREFA1(satu) unit Handphone merk Xiomi type REd Mi Note 3 warna Gold.1(satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Force warna putih kombinasiungu dengan Nomor Polisi BB 5502 BG Nomor Rangka MH31FDJ008255 dan Nomor Mesin 1FD008261Dikembalikan kepada Terdakwa JANUARI SITOMPUL4.Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.2.000.

(lima puluh ribu rupiah);1(satu) unit Handphone merk Xiomi type REd Mi Note 3 warna Gold;1(satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Force warna putih kombinasiungu dengan Nomor Polisi BB 5502 BG Nomor Rangka MH31FDJ008255 dan Nomor Mesin 1FD008261;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar pukul 14.00.WIB,Terdakwa disuruh mengantar anak saksi Testi Bazarnia Zebua kesekolah SMP santa

(lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Testi Bazarni Zebua;3. 1(satu) unit Handphone merk Xiomi type REd Mi Note 3 warna Gold;4. 1(satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Force warna putih kombinasiungu dengan Nomor Polisi BB 5502 BG Nomor Rangka MH31FDJ008255 dan Nomor Mesin 1FD008261Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN TrtAdalah barang bukti yang tidak terkait langsung dengan tindak pidanayang dilakukan oleh Terdakwa,sehingga dikembalikan kepada TerdakwaMenimbang, bahwa untuk

(lima pulun riburupiah);Dikembalikan kepada saksi Testi Bazarni Zebua;Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Trt3. 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi tyoe REd Mi Note 3 warnaGold;4. 1(satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Force warna putihkombinasi ungu dengan Nomor Polisi BB 5502 BG NomorRangka MH 31FDJ008255 dan Nomor Mesin 1FD008261Dikembalikan kepada Terdakwa6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.

dua) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (kosong) ;4. 3 (tiga) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (kosong) ;5. 2 (dua) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (kosong) ;6. 5 (lima) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (kosong) ;Dikembalikan kepada saksi Baiq Suciani ;7. 2 (dua) lembar uang Indonesia pecahan lima puluh ribu rupiah ;8. 1 (satu) lembar uang Indonesiapecahan dua puluh ribu rupiah ;Dirampas untuk Negara ;9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

kosong2 (2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (Kosong3 (2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (Kosongon PF & DN( )( )tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (kosong);( )( )5 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (KosongDikembalikan kepada saksi Baiq Suciani ;7. 2(dua) lembar uang Indonesia pecahan lima puluh ribu rupiah;8. 1 (satu) lembar uang Indonesia pecahan dua puluh ribu rupiah.Dirampas untuk Negara ;9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa adanya barang buktiberupa ;e 1 (satu) buah jerigen plastic warna biru ukuran 30 liter tanpa isi(kosong) ;2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (Kosong) ;2 (dua) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (Kosong) ;3 (tiga) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (Kosong) ;2 (dua) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (Kosong) ;5 (lima) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (kosong) ;1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

;3. 2 (dua) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (Kosong) ;4. 3 (tiga) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (Kosong) ;5. 2 (dua) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (kosong) ;6. 5 (lima) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (kosong) ;Dikembalikan kepada saksi Baiq Suciani ;7. 2 (dua) lembar uang Indonesia pecahan lima puluh ribu rupiah ;8. 1 (satu) lembar uang Indonesiapecahan dua puluh ribu rupiah ;Dirampas untuk Negara ;9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

Bahwa, usaha Property PENGGUGAT Sejak tanggal 15 Agustus2016 ( Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas )mengalami kerugian sehingga membuat PENGGUGAT kesulitanmelalukan pembayaran angsurannya, serta situasi KeluargaPENGGUGAT yang mengalami erupsi gunung agung sehinggaSebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI(MARI) dalam putusannya No. 409 K/SIP/1983 telah memberipernyataan bahwa keadaan memaksa (Force Majeure) dapat dilihatsebagai kondisi yang diakibatkan oleh suatu malapetaka

yang secarapatut memang tidak dapat dicegah oleh pihak yang berprestasisekalipun ; Menurut Badrulzaman, Mariam Darus dalam bukunya yang berjudulPihak Dalam Kontrak PerikatanYang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (Force Majeure) adalah :1.

pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena para terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir ;-----------------------------------------------------------------------------------------

• 2 buah ACCU mobil warna putih, merk FORCE

  Menetapkan barang bukti berupa : 2 buah ACCU mobil warna putih, merk FORCE ada logo SNI 12 V70 Ah, Dikembalikan kepada Mas Sudianto; 5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah ) ; Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2019 oleh kamiFAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

Karena keadaan memaksa (overmacht), force majeure, yangterjadi di luar Kemampuan debitur.11. Bahwa untuk menentukan apakah seorang debitur bersalahdalam melakukan wakprestasi, perlu ditentukan dalam keadaanbagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasiyaitu sebagai berikut:a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);Cc. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dand.

munculpenyakit Covid19 yang mengakibatkan adanya Pembatasan Sosial BerskalaBesar (PSBB) yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat maupun PemerintahDaerah;Bahwa dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)mengakibatkan lesunya atau turunnya perekonomian, hal mana jugamengganggu dari segi pendapatan ekonomi dari Penggugat, sehinggasecara otomatis terkendala pada penyetoran biaya angsuran Penggugatkepada Tergugat, hal mana musibah Covid19 tersebut dapat dikategorikansebagai keadaan terpaksa (force

majeure), yang bukan hanya dirasakansecara pribadi oleh Penggugat namun secara keselurunan masyarakat yangterdampak Covid19;Bahwa, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya (Somasi) kepada Penggugat,pada hari Rabu tanggal 9 bulan September 2020, Tergugat denganmenggunakan dan/atau bukan pihak ketiga (Debt Collector) datang kerumahPenggugat dan langsung mengajak Penggugat untuk datang ke KantorTergugat;Bahwa dalam pertemuan antara Penggugat dengan salah satu karyawan PTToyota Financial Services (Tergugat

Mengetahui surat itu, Terdakwa II juga menandatanganinya selakuKetua Tim Teknis.Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2008, Terdakwa dan saksi EkaSyahputra selaku PPK, menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 525.24/1721/DIPA05/2008, tanggal 1 Agustus 2008, tentang pemanfaatan dana PUMK.Pada perjanjian tersebut diatur mengenai dasar pelaksanaan, lingkup pekerjaan,sumber dan jumlah dana, pembayaran, sanksi, perselisihan, hak dan kewajiban,Hal 3 dari 36 hal, Putusan Nomor 95 PK/PID.SUS/2017force majeure

Pada perjanjian tersebut diatur mengenai dasar pelaksanaan, lingkuppekerjaan, sumber dan jumlah dana, pembayaran, sanksi, perselisihan, hak dankewajiban, force majeure, dan lainlainnya.

halaman 5 putusan Pengadilan Banding bagian pertimbanganhukumnya yang mana Majelis Hakim Pengadilan Banding telahmenyimpulkan bahwa keberatankeberatan para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang harus diuji Kembali dalam tingkat banding adalah:a. benarkah Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan kelalaian ataukecerobohan sehingga dapat dinyatakan sebagai telah melakukanperbuatan melawan hukum;b. benarkah peristiwa tanggal 13 Desember 2006 sebagai bencana alamyang dapat dikategorikan sebagai force

Para Pemohon Bandingdalam upaya bandingnya mengajukan keteranganketerangan saksiyang dinyatakan di depan pejabat notaris seharusnyalah terhadapperistiwa ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta membuka sidang kembalidan kemudian mendengarkan keterangan saksiaksi yang di antaranyaadalah merupakan saksi ahli tersebut, yang dalam keterangan didepan notaris menyatakan bahwa tidak ada force majeur, tidak adabencana, dengan demikian yang terjadi adalah kelalaian dari paraTergugat/Terbanding sekarang para Termohon

Kasasi, terutamaTergugat VTerbanding sekarang para Termohon Kasasi, terutamaTergugat /Terbanding atau sekarang Termohon Kasasi l.Sebaliknya, jika Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Keduamenyatakan bahwa peristiwa yang terjadi di rumah para Penggugat/para Pembanding sekarang para Pemohon Kasasi adalah bencanaalam sehingga robohnya bangunan Abiyasa Galery milik paraPenggugat merupakan force majeur harus mempunyai dasaranggapan itu.

Dalam kenyataan di depan sidang tidak ada saksi ahliyang menyatakan bahwa peristiwa tersebut adalah bencana alamsehingga menimbulkan force majeur. Saksisaksi yang dihadirkan olehpara Pemohon Kasasi, justru orangorang yang ahli di bidangpembangunan menyatakan tidak ada bencana alam, tidak ada forcemajeur karena semuanya dapat diantisipasi dengan perhitungan tehnikpembangunan.

buktidalam jawaban serta duplik dari para Terbanding saja tanoa didukungbukti yuridis dan argumentatif atau ilmiah, karena hal tersebut telahmengabikan fakta hukum dari bukti yang terungkap di persidangan ataskondisi kelalaian dan kecerobohan atau ketidakprofesionalan paraTerbanding dalam mengantisipasi keadaan saluran parit di sebelahbarat bangunan Abiyasa Gallery yang ada yang sudah patuh, dansemata dialihnkan tanggungjawab yang ada tersebut oleh paraTerbanding dilarikan pada dalih bencana alam atau force

dariTergugat, sehingga tidak tepat Penggugat menggunakan istilah Kepailitandalam Perkara a quo;b) Bahwa terhadap Fasilitas Kredit Penggugat pada Tergugat, tidak memenuhiunsur dan Kriteria untuk dilakukan Rescheduling, Reconditioning,Halaman 14 dari 25 hal.Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Dps.Restructuring, karena Jangka waktu Kredit Penggugat belum Jatuh Tempo(sampai dengan 28 Pebruari 2022), serta Keadaan Penggugat yang tidakmembayar angsuran kepada Tergugat tidak diakibatkan karena: 1.AdanyaOVERMACHT (Force

Majeure), 2.Tidak berprestasi karena Kreditur jugatidak berprestasi (Exptio non adimpleti Contractus), dan 3.Bukan karena adaPelepasan Hak (Rechts Verwerking), selain itu Kredit Penggugat sampai saatini belum termasuk Kategori Kredit Macet, sehingga Fasilitas KreditPenggugat tidak memenuhi unsur dan Kriteria untuk dilakukan Rescheduling,Reconditioning, dan Restructuring, sebagaimana Surat Edaran BankIndonesia No.23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, maka dari itu sudahsepatutnya dalil Gugatan Penggugat

untukmembuktikan bahwa memang benar ada korelasi antara penurunan pendapatanHal 18 dari 28 hal Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Blausaha Tergugat dengan ketidakmampuan untuk membayar hutang pokokkepada Penggugat;Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa alasan yangdiajukan oleh Tergugat mengenai ketidakmampuannya membayar tersebutkepada Penggugat bukanlah alasan yang dapat membebaskan darikewajibannya untuk membayar kepada Penggugat,sebab alasan tersebuttidaklah termasuk dalam kategori force

majeure yang membuat debitur tidakmungkin dapat memenuhi prestasi Sebagaimana yang diperjanjikan;Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarnya hutang pokoksebagaimana yang telah diperjanjikan maka perbuatan Tergugat yang tidakmelakukan pembayaran hutang pokok tersebut sampai dengan jatuh tempotanggal 18 September 2020 selanjutnya termasuk kedalam perbuatan tidakmelakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya yang termasuk dalamwanprestasi terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan

kedua Penuntut Umum;