Ditemukan 1915 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kompetensi kompentensi kopensi konperensi koesensi kopentensi konepensi konevensi
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 06-11-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat:
ARA BIN DIRMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang
107 — 59
  • BahwaGugatan Para Penggugatkabur (Obscuur Libel) karena ParaPenggugat mencampuradukan Obyek Sengketa dengan masalah Waris,Hibah dan kerugian yang jelas bukan menjadi Kopetensi/Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;Halaman 34 dari 61 halaman Perkara Nomor : 108/G/2018/PTUN.BDGBerdasarkan uraian Tergugat II Intervensi II diatas, mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menolakdan setidaknya tidakmenerima Gugatan Para Penggugat;DALAM POKOK PERKARA1.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 14-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 434/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 3 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat IV : Kepala Pimpinan AJB Bumi Putera Kantor Pusat Jakarta Pusat Diwakili Oleh : ROBBY RENALDO, SH., Dkk
Pembanding/Tergugat II : Kepala Pimpinan Kantor AJB Bumi Putera Kantor Cabang Kantor Syariah Tasikmalaya Diwakili Oleh : ASEP WIYANDI ERWINSYAH
Pembanding/Tergugat V : Kepala Pimpinan AJB Bumi Putera Kantor Wilayah Bandung Diwakili Oleh : ROBBY RENALDO, SH., Dkk
Pembanding/Tergugat III : Kepala Pimpinan Kantor Bumi Purtera Kantor Cabang Banjar Diwakili Oleh : ROBBY RENALDO, SH., Dkk
Pembanding/Tergugat I : Kepala Pimpinan AJB Bumi Putera Kantor Cabang Ciamis Diwakili Oleh : ROBBY RENALDO, SH., Dkk
Terbanding/Penggugat II : Wiwi Widiawati Binti Basar Sumantri
Terbanding/Penggugat I : Dedi Handoyo Bin Ook Handoyo
118 — 80
  • langsung,menurut penilaian ahli adalah penyimpangan dari asas kepastian hukumyang diatur dalam UndangUndang 9 Dasar 1945, yaitu Pasal 28D Bab 10Atentang Hak Asasi Manusia yang menjamin tentang kepastian hukum bagiwarganya, dalam hal ini seharusnya Penggugat mendaftarkan kasus yangberkaitan dengan ekonomi syariah/Lembaga keuangan yang berbasissyariah ke Pengadilan Agama.Bahwa berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi HukumEkonomi Syariah menegaskan penangan perkara ekonomi syariah beradapada Kopetensi
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 27-04-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 10-07-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 13/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 8 Juli 2015 — CV. DWI MITRA; melawan -PEJABAT PENAGIH PENGGANTI NILAI TEGAKAN (PNT) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA;
114 — 41
  • Dwi Mitra;Bahwa benar ada sanksi pencabutan Kartu kopetensi sebagaipengawas tehnis kepada Pejabat Penagih, apabila tidakmelaksanakan penagihan PNT;Bahwa benar dasar dari PNT UU No. 20 tahun 1997 dan PP No.12tahun 2014;Bahwa benar dalam PP No. 12 tahun 2014 PNT secara jelasdisebutkan pada pasal 1 ayat 1 K;Bahwa benar sekarang yang dipergunakan dalam penerbitan SPPPNT hanya Permenhut yang mengacu pada Undangundang dan PPyang berlaku;Bahwa benar dengan PP No. 29 tahun 2009 dan PP selanjutnyatentang
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Waris
Register : 11-06-2008 — Putus : 31-03-2009 — Upload : 01-02-2016
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1075/Pdt.G/2008/PA.Bjn
Tanggal 31 Maret 2009 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
194 — 90
  • persi 116 yang terletak di desa Mediyunan Kecamatan Ngasem mengandungsengketa milik , karena sebelumnya digadaikan kepada Taslim ditebus para Tergugat; Menimbang bahwa perbaikan gugatan Penggugat tanggal 2 September 2008bertentangan dengan Hukum dan Yuris Prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiakarena perbaikan gugatan tersebut merubah posita dan petitum dengan perubahan Subyekdan Obyek gugatan serta subyek gugatan tidak jelas, Obyek gugtatan keliru dan salahdalam memilih Kopetensi Obsolut peradilan
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 19-04-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 74/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 3 Juli 2018 — Pembanding/Tergugat I : ACHMAD TASMINI Diwakili Oleh : wahyu Awaludin Rahman SH MH
Terbanding/Penggugat : SARIMIN Diwakili Oleh : ALI LEONARDI N, SH.SE, MBA, MH, Dkk
Turut Terbanding/Tergugat II : ABU HASAN, SE Diwakili Oleh : HENDRY GUNAWAN, S.H., M.H
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
73 — 41
  • DALAM EKSEPSIY EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI/KOPETENSI ABSOLUTEPengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadiliPerkara (Eksepsi tentang Kompetensi Absolut).Setelan dibaca, diteliti dan dicermati dalildaiil gugatan Penggugat,ternyata masalah pokok yang dikemukakan oleh Penggugat adalahtentang masalah proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 331/ DesaLimbungan tanggal 23 April 1996 atas nama Achmat Tasmini ( Tergugat 1).Hai ini bisa dilihat dari dalildalil Penggugat berikut ini
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-02-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 94/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 2 Februari 2012 —
68 — 24
  • Terdakwa,sehingga tidak memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain ;7 Kerugian harus didasarkan pada perhitungan ahli sebagaimana diamanatkan pasal 10 dan11 UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehinggaperhitungan penerimaan retribusi 42 IMB dan 47 HO Tower dilakukan Sekretaris UPTPerizinan dengan menunjuk saksi Andri Apriyanto yang berlatar belakang SarjanaEkonomi, padahal perhitungan retribusi kental dengan permasalah teknik, dengandemikian tidak mempunyai kopetensi
    negara atau perekonomian negara tidak tepenuhi ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pembelaan tersebut tidak berdasar,dengan alasan selain sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsurtersebut di atas, untuk menentukan kerugian negara merupakan kewajiban dari Jaksa PenuntutUmum untuk membuktikan, sehingga untuk menghitung kerugian negara Jaksa PenuntutUmum dapat menghitung sendiri sepanjang kerugian tersebut riil, atau dapat meminta bantuanBPK, BPKP, atau Insatansi yang memiliki kopetensi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-06-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 284/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 5 April 2017 — NY Dra NOES SOEDIONO Lawan 1.KEPALA KEPOLISIAN RI CQ KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL RI CQ DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM KEPOLISIAN RI 2.KOMISARIS BESAR POLISI DRS. LISTYO SIGIT PRABOWO M.Si 3.AJUN KOMISARIS BESAR POLISI AFRIADI LESMANA SIK 4.JAKSA AGUNG R.I CQ JAKSA AGUNG MUDA PIDANA UMUM CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
108 — 72
  • Tapi sekarang sudahberkembang sistim Peradilan kita, sehingga kemudian ada kopetensiabsolute yang bersifat umum itulah kopetensi absolute berkenaan denganempat lingkungan peradilan dan 1 Mahkamah Konstitusi dan adakompetensi absolute yang bersifat khusus terutama berkenaan denganpengadilan yang khusus, termasuk diantaranya saya memasukankelompok itu) adalah penegak hukum yang katakanlah yang tidakpropesional misalnya menyebabkan kemudian orang merasa dirugikan, nahitu bisa digugat di Praperadilan
    Ini kopetensi absolute yang bersifat khusus,kalau dia menggugat secara Perdata di Pengadilan Negeri pada umumnyamenurut saya itu menjadi mungkin kalau ada tanggung jawab pribadi yangbersangkutan, tetapi kalau yang bersangkutan itu menjalankan perintahsesuai dengan tugasnya / Kewenangannya, ya menurut saya tidak adatanggung jawab pribadi, kalau tidak ada tanggung jawab pribadi ya masukkedalam Praperadilan ;Bahwa Pasal 95 KUHAP point 1 : Tersangka terdakwa atau terpidanaberhak menuntut ganti rugi kerugian
Pengadilan PN SOE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN SOE Nomor -13/Pdt.G/2018/PN.Soe
Tanggal 6 Nopember 2018 — -CHRISTOFORUS BAMBANG SIANTATO, (PENGGUGAT) -HJ.MUHAMAD ILHAM KAUSE, (TERGUGAT I) -DHOFAR, Als DO, (TERGUGAT II) -JESAYA DONUARTA, Als JES DONUATA, (TERGUGAT, III)
109 — 48
  • Isi selengkapnya dari Replik dan Dupliktersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yanguntuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasehat Hukum Tergugat danTergugat Il, Tergugat Ill Turut Tergugat mengenai eksepsi Kopetensi Absolut,Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 1 Agustus 2018 yangselengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 118/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 17 April 2017 — GUNAWAN YUSUF >< PT.MERPATI ABADI SEJAHTERA CS
206 — 208
  • Mengenai Kopetensi Relatif 1.1 Bahwa Penggugat mengetahui domisili Penggugat atau alamatTergugat 1 sehingga demi efektivitas penyelesaian perkara sudahseharusnya gugatan Penggugat diajukan ditempat tinggal ataudomisili Tergugat.1.2 Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang telah diajukanke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tidak tepat dan keliru,Hal.20 Putusan No. 118/PDT/2017/PT.DKI1.3seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo diajukan diPengadilan Negeri Jakarta Selatan karena
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 29-06-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN BATAM Nomor 196/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
1.theresia manek
2.stefanus harry irfandi
Tergugat:
2.pt bank negara indonesia persero,tbk (bank bni 46)
3.kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL)batam
4.ridwan
116 — 96
  • Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara ini(Kopetensi Absolut); Bahwa Petitum Para Penggugat angka 3 mendalilkan "MenyatakanBatal lelang yang dilakukan oleh Tergugat II pada tanggal 02 Juni 2021terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat dan Penggugat II, cacathukum dan oleh karenanya batal dengan segala akibat hukumnya" dansebagaimana yang Tergugat Ill ketahui bahwasanya pelaksanaan lelangumum atas hak tanggungan merupakan kewenangan Pejabat Publik dariinstansi KPKNL yang mana
Pengadilan PA SIMALUNGUN Perdata Agama
Register : 10-02-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Sim
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 15
  • berkunjung ketempat kediaman pemohon danHalaman 19 dari 81 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Sim.Termohon sehingga orang tua Pemohon enggan berkunjung kerumahPemohon dan Termohon.Bahwa Termohon juga sering mengajari anakanak Pemohon dan Termohonuntuk tidak menghormati Pemohon sebagai orang tua dengan caramenelepon agar anakanak pemohon tidak pacara.Bahwa oleh karena Permohonan ini berdasarkan Hukum, maka sudahselayaknyalah Permohonan ini dikabulkan.lil.DALAM REKONVENSI.Tentang EksepsiTentang Kopetensi
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 28-02-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Gin
Tanggal 5 Februari 2020 — Penggugat:
1.I Wayan Ludra Sukanta
2.Ni Wayan Tirtawati
Tergugat:
1.Peppy Sri Wulandari
2.Bagus Sasongko
3.Ketut Alit Nariasih Dadu, SH.
4.PT. BANK MUAMALAT Indonesia Tbk
Turut Tergugat:
1.Dewi Indrayani, SH, M.Kn
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar
132 — 70
  • 2000000000 000 00000000000 DONO OOO DON OOO OICOOCONONoOO CON OOOoONONOOOAOoOoNOoonooOooOonDalam EksepsiMenimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, Tergugat IV jugamenyampaikan Eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan Eksepsi tersebut;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi dari Tergugat IV adalahsebagaimana termuat dalam Eksepsinya, dimana pada intinya Tergugat IVmendalilkan sebagai berikut :Halaman 42 dari 64 Putusan nomor 52/Padt.G/2019/PN Gin 1.Eksepsi Kopetensi
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata Tanah
Register : 07-01-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 24-10-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Kfm.
Tanggal 30 Juli 2015 — - HENDRIKUS YOSEPH LOUIS sebagai PENGGUGAT - FREDERIKUS CH. TAOLIN sebagai TERGUGAT I - MARIA NOPE TAOLIN sebagai TERGUGAT II
124 — 232
  • ALEXANDER TAOLIN dan Istrinya Alm.AGNES TANEO, BA, pernah menjadi anggota DPR RI Fraksi KaryaPembangunan dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1976, anggotaDPRD NTT dari tahun 1977 sampai tahun dengan tahun 1982, ketuaDPRD Kabupaten TTU dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1992,maka terbukti perbuatan Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonpensitelah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum dan perbuatantersebut telah dilaporkan ke Penyidik POLRES BELU dan telahdinyatakan P. 21;14.Bahwa tindakan Penggugat kopetensi
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 24-02-2017 — Putus : 05-05-2017 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 113/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 5 Mei 2017 — Pembanding/Tergugat V : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cq bank Tabungan Negara Syariah Cabang Bekasi
Terbanding/Penggugat : Ny. C. DHONI TRIWIBAWASARI, SH
Turut Terbanding/Tergugat X : Teguh
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Iwan Suriaman
Turut Terbanding/Tergugat VI : PT. Bank Muamalah Indonesia Tbk Cq Bank Muamalaf Cabang kalimalang Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat IV : PT Bank Syariah Bank Rakyat Indonesia Cq Bank syariah Bank rakyat Indonesia Cabang Cipulir cq bank Syariah Bank rakyat Indonesia Cabang Kedoya Cq bank Syariah Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Bekasi Pondok Gede
Turut Terbanding/Tergugat II : Nataris Tuti S
Turut Terbanding/Tergugat XI : Kevin
Turut Terbanding/Tergugat IX : Jayadi
Turut Terbanding/Tergugat VII : Hastomo Triwibowo
Turut Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan RI Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi jawa Barat Cq kantor Pertanahan Kota Bekasi jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat I : Sdr. HELMI AKBAR
Turut Terbandin
89 — 36
  • KOPETENSI ABSOLUTEBahwa membaca dalil Para Penggugat pada halaman 5 angka 6,halaman 6 angka 7, angka 8 dan angka 9 dan Petitum angka 5 danangka 6 jelasjelas memohon pembatalan 20 sertipikat yang telahdipecah yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 10141/JatiwaringinSurat Ukur Nomor 104/Jatiwaringin/2010 tanggal 26 April 2010 luas 3.362m?
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 06-02-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 2/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD SALEH
Tergugat:
BUPATI LAMPUNG TIMUR
Intervensi:
ISMAIL UMAR
127 — 44
  • Nomor : 141/5/03.2007/PAN/2017tentang Penetapan Kepala Desa Terpilin Tahun 2017.Majelis Hakim yang muliaBahwa dengan objek Gugatan yang dinyatakan oleh Penggugat dalamGugatannya dalam Perkara a quo, yang kemudian objek gugatan a quosudah dapat dipastikan bukan merupakan Surat Keputusan yangdikeluarkan untuk mengesahkan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala DesaJabung Terpilih, Maka sudah selayak dan sepatutnya Gugatan Penggugatdinyatakan ditolak.Hal. 28 Putusan No.2/G/2018/PTUNBL2.Eksepsi tetang Kopetensi
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus
Register : 28-03-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Bpp
Tanggal 2 Juli 2019 — Pemohon:
PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI KORUPSI
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
2.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KASUBDIT II HARDA TAHBANG
3.PEMERINTAH RI cq Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
4.Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi KPK Negara Kesatuan Republik Indonesia
90 — 39
  • serta PERJA036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 pasal 11 ayat 1 berbunyi : BahwaPenuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan perkara bertugas : (a)melaksanakan penelitian berkas perkara sesuai dengan hukum acara pidana danperaturan perundangan lain yang terkait; (b) menentukan sikap apakah berkas yangditeliti merupakan perkara pidana atau bukan; (c) mennetukan sikap apakah berkasperkara sudah Ingkap atau belum / memenuhi syarat formil maupun materiil; (d)menetukan sikap tentang kopetensi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-08-2015 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 465/PDT. G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 23 Agustus 2016 — GUNAWAN JUSUF >< PT. MERPATI ABADI SEJAHTERA cs
868 — 524
  • Mengenai Kopetensi Relatif1.1 Bahwa Penggugat mengetahui domisili Penggugat atau alamatTergugat 1 sehingga demi efektivitas penyelesaian perkara sudahseharusnya gugatan Penggugat diajukan ditempat tinggal atau domisiliTergugat.1.2 Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang telah diajukanke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tidak tepat dan keliru,seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo diajukan diPengadilan Negeri Jakarta Selatan karena domisili atau tempat tinggaldari Tergugat
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 25-08-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN SORONG Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Son
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 27
  • Konvensi atau Tergugat Rekonvensimembayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.ATAU : Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono)Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik terhadap jawabanTergugat, tanggal 20 September 2021 dan pihak Tergugat mengajukanDuplik tertanggal 27 September 2021;Halaman 21 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN SonMenimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban pihak Tergugatterdapat eksepsi mengenai kopetensi
Pengadilan PN BAUBAU Perdata Tanah
Register : 17-10-2016 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PN BAUBAU Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Bau
Tanggal 11 April 2017 — PENGGUGAT - H. LA ODE MUSNAWIR, S.Sos, MSi - MURSIDAH, S.Pd - MUSAKTI, S.Pi - MUSRIFAH NAFII, S.Pd - MARDIANA, S.Pd - HARDIN NAFII, S.Gz - VIVIANTI NAFII, S.Pi TERGUGAT - Hj. ROSLINA RAHIM - L.M. HAMUNI - HAMISU - KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) - KEPALA KELURAHAN WAMEO
135 — 71
  • sehinggaapabila Majelis Hakim akan mempertimbangkan sanggahan para tergugat atashak waris para tergugat yang dalam dalil sanggahan para tergugat telah kebaratanatas tanah hibah tersebut yang disebabkan tanah yang dihibahkan adalah tanahwarisan dari Wa Ode Kaambe, Majleis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaantersebut tidaklah masuk dalam kewenangan Majelis Hakim aquo oleh karenakeweangan perihal sengketa waris bagi setiap warga negara yang beragama islamtermasuk dalam kewenangan atau berada dalam kopetensi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 01-10-2014 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 24-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 567/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel.
Tanggal 24 Juni 2015 — Tn. HADI SUSANTO SIDHARTA, Lawan 1. PT. BANK DINAR INDONESIA d/h PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL, 2. Sdr. SYAIFUL AMIR, 3. Sdr. ANDRE MIRZA HARTAWAN, 4. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) d/h BAPEPAM.
272 — 119
  • Berdasarkan dalil tersebut diatas maka dengandemikian Pengadilan Negeri Jakarta berdasarkan kopetensi relatifberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.Bahwa, semula PENGGUGAT adalah salah satu pemegang saham PT.BANK DINAR INDONESIA d/h PT.