Ditemukan 2156 data
SALEH TATISINA, Dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah dari Keturunan LATIN NUSTAPY
Tergugat:
1.PEJABAT PEKEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA
2.SANIRI NEGERI HILA
3.SEDEK OLLONG Dalam kedudukan sebagai Kepala Soa Ollong
89 — 36
berselisih sedikit dari rumah Ollong; Bahwa setahu saya penggunaan ate poput adalah adat di Negeri Hila; Bahwa ada 4 (empat) bangunan rumah di Negeri Hila yangmenggunakan ate poput yaitu rumah Lating, rumah Selang, rumah Hataladan Mesjid; Bahwa Ate poput ditaruh di tiris ujung atap rumah dan Ate poput tersebutmasih dipakai dari dulu hingga sekarang; Bahwa pengambilan ate poput tidak bisa diambil oleh sembarang orang,ada orang khusus untuk mengambilnya dan diambil di negeri Hitu (negerilama) karena adatnya
134 — 70
Bahwa Posita gugatan penggugat butir 9 s/d 10 dapat dijawabsebagi berikut :25e Bahwa sesuai pasal 3 UU No 5 tahun 1860 Jo PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No 5 tahun 1999 tentangpenyelesaian hak ulayat maka perlu dipastikan apakah adahak adat / hak ulayat diatas objek sengketa tersebut.Sehingga perlu dikaji mendalam karena kalau berbicaratentang hak ulayat masyarakat hukum adat masih adaapabila:e Terdapat kelompok orang yang masih merasaterikat oleh tatanan hukum adatnya sebagaiwarga bersama
170 — 246
Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terkait oleh tatananhukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yangmengalami ...mengalami dan menerapkan ketentuanketentuan persekutuan tersebut dalamkehidupan seharihari; b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para wargapersekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnyaseharihari, dan; c.
N.MUNANDAR
Tergugat:
MARIAM
91 — 40
diperlinatkan objek perkara, Saksi masihmengingatnya; Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat mendirikan tanahdi lokasi tersebut; Bahwa Saksi tidak tahu pula berapa ukuran tanah yang digugat; Bahwa Saksi kenal dengan Pak Tondoy dan Penggugat sertaTondoy adalah ayah dari Penggugat;Bahwa Kakek dari Penggugat bernama Baheu;Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah yang dipersengketakan;Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah Pak Tondoy;Bahwa Pak Tondoy sudah meninggal dunia dan Saksi hadir padasaat acara adatnya
194 — 70
bahwa Telah Menjadi pengetahuan umum atau dalam artidiketahui oleh orang banyak di Provinsi Sumatera Utara pada umumnya,serta khususnya dikalangan Suku Karo bahwasanya status hakkepemilikan rumah tempat tinggal yang ditempati kedua Almarhum orangtuanya semasa hidupnya jatuh pada anak laki laki paling kecil( bungsu ) , Hal ini sangat keliru, bahwa memang benar di sistem adatsuku Batak Toba pernyataan tersebut berlaku dan diakui namun di sistemadat Suku Karo hal tersebut tidak berlaku, referensi adatnya
I NYOMAN GEDE OKA MAHENDRA, SH
Terdakwa:
1.dr. Tjokorda Agung Yavatrisna Avidyaputra, Sp.OT.
2.dr. Ni Putu Mayasri Wulandari
341 — 437
upacara yang dilakukan oleh menantu saksi yaitu UpacaraMabyakaonan; Bahwa upacara Mabyakaonan itu adalah sebuah upacara tentangprosesi sebuah pernikahan ; Bahwa saksi tahu bahwa menantu saksi telah melaksanakansebuah upacara Mabyakaonan dari informasi semua kerabat yangdatang kepada saksi yang memberitahukan saksi bahwa Terdakwa telah melaksanakan upacara tersebut ; Bahwa setelah mendengar berita itu, saksi sempat melakukanpengecekan tentang kebenaran dari berita tersebut dan bertanya kepadaKelian Adatnya
77 — 27
Sedangkan di negaranegara Eropa menjunjung Hak AsasiManusia secara berlebinan karena masyarakat adalah kumpulan dariindividuindividu tersebut ;Menimbang, bahwa nota pembelaan dari Para Terdakwa , bahwaPara Terdakwa adalah bahagian masyarakat yang tidak paham hukum danmenuntut hak adatnya, hal ini adalah kurang tepat.
Ir. I Nengah Suasta
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung
392 — 522
Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 276/KEP19.2/X/2017 tentangPenunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai Subyek HakPemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah yang ditetapkan padatanggal 23 Oktober 2017 tersebut dinyatakan bahwa :Menunjuk Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai subyek HakPemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah dengan syarat:1.ada anggota masyarakatnya yang masih dalam bentukDAQUYUDAN 2 nner nn nn nnn nn nnn nen nn nnn cnnsb. ada kelembagaan dan perangkat penguasaan adatnya
SALEH TATISINA, Dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah dari Keturunan LATIN NUSTAPY
Tergugat:
1.PEJABAT PEKEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA
2.SANIRI NEGERI HILA
3.SEDEK OLLONG Dalam kedudukan sebagai Kepala Soa Ollong
212 — 200
berselisih sedikit dari rumah Ollong; Bahwa setahu saya penggunaan ate poput adalah adat di Negeri Hila; Bahwa ada 4 (empat) bangunan rumah di Negeri Hila yangmenggunakan ate poput yaitu rumah Lating, rumah Selang, rumah Hataladan Mesjid; Bahwa Ate poput ditaruh di tiris ujung atap rumah dan Ate poput tersebutmasih dipakai dari dulu hingga sekarang; Bahwa pengambilan ate poput tidak bisa diambil oleh sembarang orang,ada orang khusus untuk mengambilnya dan diambil di negeri Hitu (negerilama) karena adatnya
161 — 69
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN SonTergugat tidak pernah mengembalikan surat pelepasan tanah tersebut danhingga saat ini Tergugat telah menguasai objek sengketa, maka Tergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah menolak dalildalil gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Harun Kalagison dan Simson telah menjual tanah adatnya terlebihdahulu kepada Tergugat dengan Surat Pelepasan Hak Tanah Adattertanggal 15 Juli 1982 dan
TERGUGAT II INTERVENSI: -PURA PUSEH DESA PEKRAMAN KARANGASEM.
127 — 78
Uang upeti tersebut oleh parapenggarap diserahkan kepada I Ketut Damek sebagai salah satu penggarap yangkemudian oleh prajuru (pemungut upeti) dari Desa Pakraman Karangasemdikumpulkan yang kemudian diserahkan kepada Desa Pakraman Karangasem,melalui keliang adatnya (vide keterangan saksi I Nengah Suarmika, S.H.); Menimbang, bahwa terhadap unsur kepentingan harus ada hubungannyadengan Penggugat sendiri, Majelis Hakim tidak menemukan unsur kepentingan yangada kaitannya dengan Penggugat sendiri, karena
1.AYUB MANAFE
2.ARNOLUS FANGGIDAE
3.WELFINA MANAFE
4.FERDI R MANAFE
Tergugat:
1.ADRIANUS HUAN
2.JONAS HUAN
3.ANDERIAS HUAN
4.JUBLINA HUAN
5.PAULUS NDUN,
6.JUSUF NDUN
7.MARIA MAGDALENA NDUN
8.DAMARIS NDUN
Turut Tergugat:
RIN MANAFE
141 — 138
dan Jonas Manafe Almarhum menika denganMagdalena Patola Almarhum dan melahirkan Godlif Manafe Almarhum,Welfina Manafe, (Penggugat III) dan Rin Manafe (Turut Tergugat, kemudianGodlif Manafe, menikah dengan Yusina Doo, dan melahirkan Ferdi Manafe(Penggugat IV) sedangkan Ndunina Nduk Almarhuma, secara diamdiamtelah melakukan hubungan biologis dengan Mansula Fek, ayah Penggugat dan melahirkan Penggugat II (Arnolus Fanggidae, ), tetapi karena MansulaFek, Almarhum tidak menyelesaikan Adatnya dengan Ndunina
63 — 14
dariTergugat dan keluarga Tergugat insyah Allah berusahamemaksimalkan dan beriktiar, kKemudian saat itu jg saya tidakmemaksa tetapi hasilnya kan tetap ikut aturanmu, merujuk padajawaban saya pada surat yang pertama, Tergugat dan penggugat 2kali ketemu orang tua tergugat di desa ramin, termasukmembicarakan hal tersebut, orang tua saya terkejut sekali, danmenanyakan kembali, kepada saya dan tergugat,, apa memangsemudah itu dan segampang itu,,, tergugat mengatakan iya(Semuanya segitu termasuk dalam adatnya
Pembanding/Tergugat I : KAREL KONDONGAN
Pembanding/Tergugat II : AGUSTINA LIMBONG
Terbanding/Penggugat III : Dra. MARIA PANGGALO P.M.Min
Terbanding/Penggugat I : SIMON GANTI
Terbanding/Penggugat II : YOHANIS TANDIREUNG
101 — 39
dan Rambu Tuka sebaliknya Batu Arriri tidak; Tongkonan tempat menjalankan ritualritual adat sedang Batu Ariritidak kecuali syukuran dalam lingkup rumah tangga, namun seorangdapat menjadi warga tongkonan dan sekaligus menjadi warga batuAriri (rumah keluarga);Menimbang, bahwa sebelum masuknya pemerintahan Belanda diToraja, maka pemerintahan yang ada di Toraja adalah pemerintahan adatyang berpusat pada tongkonan bahkan sampai sekarang pemerintahan adattersebut tetap berjalan dengan segala perangkat adatnya
Lembaga Adat Kampung Suakong
Tergugat:
1.PT.Bharinto Ekatama
2.KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL C.Q DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
3.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
2.PT. TIMBERDANA
115 — 73
Bharito Ekatama masuk pada tahun 1997 dan berkantor diJelmu Sibak serta ada upacara adatnya, kemudian meluas ke kampunglain;Halaman 43 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN SdwBahwa Saksi mengetahui PT. Bharito Ekatama ada di wilayah KampungSuakong karena Saksi pernah lihat surat Pinjam Pakai dariPT. Timberdana;Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas yang digunakan;Bahwa Kampung Suakong berada di Kecamatan Bentian Besar;Bahwa pada tahun 2000 ada kompensasi dari PT.
WOOSLY SIMBOLON
Tergugat:
1.RAMLI SIMBOLON
2.MISDELINA SIMBOLON
3.HERLINCE SIMBOLON
67 — 38
Mereka lebih percayadan memilih hukum adatnya dan hal tersebut tidak bisa dipaksa karenabelum ada hukum nasional yang mengatur secara keseluruhan.
Balubu memiliki tanah di sekitar rumah adatnya;Halaman 79 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pat.G/2020/PN BigBahwa di sekitar daerah Buntu Mauli ada tanah Op. Dipan dan ada tanahpersis di sudut Buntu Mauli ada tanah Bapa Uda dan ada tanah margasinaga;Bahwa anak Op. Panopa Bosi ada 4 (empat) orang. Bagian anak pertamaOp. Panopa Bosi sangat luas sehingga tidak bisa Saksi sebutkan, bagiananak pertama antara lain ada sawah, kampung dan rumah, rumahnya diHuta Buntu Mauli.
36 — 27
yang tanpadasar demikianoun dalam konvensi terlebih lagi obyek yang dimaksudbukanlah milik perorangan melainkan milik masyarakat adat PemingeTanjung Benoa maka apabila permohonan dimaskud dikabulkan sangatHalaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2015/PN.Dps.berdampak sykologi bagi masyarakat Desa Peminge namun bukanhanya Desa dimaksud tetapi dapat berdampak luas pada masyarakatadat di wlayah Bali dalam hal mana Masyarakat Desa Adat yang ada diBali mengelola harta kekayaan desa adatnya
Hamid Annadar Latuian
Tergugat:
1.Saniri Negeri Wahai
2.Kepala Kecamatan Seram Utara
3.Hadiran Makatita
4.Basri Rumatolokit
142 — 75
ayat (2) PeraturanDaerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan jabatankepala pemerintahan negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentuberdasarkan garis lurus dan tidak dapat dialinkan kepada pihak lain, kecualidalam halhal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarahmatarumah/keturunan yang berhak Bersama saniri negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat 3 PeraturanDaerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan untukNegeri yang hukum adatnya
88 — 41
Bahwa dalam tatanan Suku DAWIR, telah dibagi tanah adat kepada masingmasing Mata Rumah untuk menggarap tanah adatnya ;5. Bahwa yang termasuk dalam Suku DAWIR dari Mata Rumah DAWIR AiRumdiantaranya Almarhum MATHEUS DAWIR, Almarhum YOHANIS DAWIR,Almarhum MESAKH DAWIR, Almarhum THEODORUS DAWIR, AlmarhumBENYAMIN DAWIR, Almarhum NIXON J. DAWIR, S.H. dan BOY MARKUSDAWIR, S.P. ;6.
1.KUALA SEBU alias KUALA SEBU BATANG
2.LUSIA PEKA MILLA
Tergugat:
1.KURRI BILI alias AMA BELA
2.MATIUS TOLANG BULU
3.MARTEN SEINGU LEGO
155 — 125
disengketakanya karena secara faktafaktaHukum, bahwa lokasi tanah yang digugat oleh para penggugat adalah tanahulayat atau tanah warisan dari para tergugat 1, KURI BILI alias AMA BELAkarena pada mulanya dikuasai ,dan digarap oleh almarhum METE NONOHalaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Wkbsebagai para leluhur yang mendiami kampung Gollu Katang, lokasi tanahyang disengketakan adalah sebagai tanah ulayat tempat dijalankan ritualadat pada saat menuai hasil panen, dalam bahasa adatnya