Ditemukan 1990 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dalling driling dalung dading daging djaling daling dianing darling daaming dealing draling dualing dwalingã
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 24-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 371/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT ANEKA TAMBANG TBK Diwakili Oleh : Christien Natalia., S.H
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
1050 — 1102
  • Tidak menjadi soal apakah padaperbuatan Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV terjadi dwaling,bedrog dan sebagainya, maka itu semua dianggap perbuatan dariPembanding I/Tergugat I.Pandangan tersebut telah ditetapbkan dalam Putusan Hoge Raad yangdalam amarnya menetapkan, Perbuatan si wakil dengan segala sifatnyaadalah perbuatan dari si badan hukum (vide Badan Hukum, Chidir Ali,Alumni Bandung, halaman 185 s/d 186), sebagai berikut : Segala perbuatan wakil itu bisa dipertanggjawabkan kepadabadan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 08-08-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 697/Pdt.P/2019/PN Tng
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pemohon:
RIDWAN
80 — 24
  • menggariskan bahwakesepakatan/perjanjian yang diadakan merupakan undangundangyang mengikat para pihak atau yang lebih dikenal dengan istilah pactasunt servanda;Menimbang, bahwa asas yang terkandung dalam suatuperjanjian yang diadakan' oleh para pihak adalah asaskonsensualisme, yang artinya perjanjian itu terjadi manakala para pihaktelah sepakat tentang pokokpokok yang diperjanjikan dan untukmeminta pembatalan harus ada suatu alasan yang kuat yangdidasarkan pada dalil adanya paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
135 — 33
  • Kalau tidak tausama sekali maka maka adagium zen straf zonder schuld tidak bisadiletakkan pada orang yang tidak punya pengetahuan sama sekali.Halaman 186 dari 304 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2018/PN SmrKita sering mengatakan orang yang tidak punya kesalahan samasekali dalam posisi dwaling maka orangorang ini di maafkanperbuatannya didalam hukum pidana tetapi jika terjadi perbuatantindak pidana.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR
111 — 31
  • Kita sering mengatakan orang yang tidak punya kesalahansama sekali dalam posisi dwaling maka orangorang ini dimaafkan perbuatannya didalam hukum pidana tetapi jika terjadiperbuatan tindak pidana.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-02-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
PT Digital Commerce Indonesia
Tergugat:
PT Andiarta Muzizat Ninja Xpress
619 — 445
  • Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan(dwaling, mistake), paksaan (dwang, dures), dan penipuan (bedrog, fraud).Secara a contrario, berdasarkan Pasal 1321 KUHPer, data perjanjian menjaditidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsurunsur kekhilafan,paksaan, atau penipuan;Bahwa dalam melakukan kesepakatan (perjanjian) untuk kerjasama dalam haljasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayarditempat ataucash on delivery (COD), Tergugat tidak dapat membuktikan adanya unsurkekhilafan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 02-06-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 315/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Maret 2017 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS) vs 1. PT. MITRA TIRTA UTAMA (PT. MTU)
493 — 232
  • Apabila dikabulkan oleh hakim tentang tuntutanpembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1267 KUHperdata, makadasarnya adalah karena salah satu pihak sudah berprestasi, makaHalaman 228 dari 804 Halaman PUTUSAN Perkara Perdata No. 315/Pdt G/2016/PN.JKT.PSTkembali kepada keadaan semula karena kondisi wanprestasinyadebitur; o Kalau batal dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang terjadi adalahbahwa konsensus di antara para pihak terjadi karena ada dwang,dwaling, bedrog atau karena ada kekhilafan, ada penipuan
    Perjanjian jual beli saham dapat dibatalkan apabilaterdapat Qwang, dwaling, bedrog atau terdapat wanprestasi dalam hal belum bayar atau belum lunas;Apabila terdapat dua gugatan yang samasama sedang berlangsung,pihaknya sama, obyek gugatannya sama, dalam hal ini perjanjian,namunpetitumnya bertentangan, dimana petitum gugatan pertama menunitutprestasi dengan meneguhkan perjanjian, namun petitum gugatan keduamenuntut pembatalan perjanjian, maka gugatan yang kedua harusdihentikan terlebin dahulu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-03-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 3 Maret 2014 — ZULKARNAEN DJABAR ; DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA
171 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana sama sekalitidak mempunyai suatu Dwaling atau suatu kesalah pahaman mengenaisalah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan ;. Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana sama sekali tidakmempunyai unsur Schuld baik dolus dan culpa ataupun apabila orangtersebut tidak mempunyai unsure obzet seperti yang telah disyaratkanoleh undangundang bagi tindak pidana tersebut ;.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
514 — 392
  • adapenyertaannya maka hal itu adalah tanggung jawab diri sendiri si bawahanapalagi jika sibawahan tegas menerangkan hanya berdasarkan asumsi danditujukan keberbagai lapisan pejabat di atasnya maka dalam hal tersebutmenegaskan tidak adanya hubungan pernyertaanBahwa benar, Ahli menjelaskan perbedaan persoalan jabatan penerimadalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b dengan Pasal 11 UU Tipikor yangdimaksud dengan atau menurut pikiran orang yang memberi hal itu adahubungannya dengan jabatannya . ada dwaling
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2014 — Putus : 14-12-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 14 Desember 2014 — Pidana Korupsi - Drs. AGUNG WRADSONGKO, M.P
183 — 21
  • Sehingga segala resikoHalaman 543 dari 632 halaman Putusan Nomor : 69/Pid.sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.hukum yang timbul akibat penandatanganan kontrak dalam perka a quo, adalahmenjadi tanggung jawab personal saksi Yanuar, sebab ia menandatangani kontraktersebut dengan kesadaran penuh, tidak di bawah tekanan, paksaan, atau tidak dibawah kesesatan atau penipuan (dwang, dwaling, bedrog). Oleh karena itudengan penandatanganan kontrak dalam pengadaan light trap atas nama DirekturPT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 76/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Desember 2014 — Pidana - HIDAYAT ABDUL RACHMAN
153 — 39
  • Sehingga segala resikohukum yang timbul akibat penandatanganan kontrak dalam perka a quo, adalahmenjadi tanggung jawab personal saksi Yanuar, sebab ia menandatangani kontraktersebut dengan kesadaran penuh, tidak di bawah tekanan, paksaan, atau tidak dibawah kesesatan atau penipuan (dwang, dwaling, bedrog).Oleh karena itu denganpenandatanganan kontrak dalam pengadaan /ight trap atas nama Direktur PT.Andalan Mitra Persada yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenanganTerdakwa selaku PPKa quo, saksi