12September 2011, sedangkan gugatan diajukan tanggal 13 Desember 2011 (91 hari) ;2 Bahwa, gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak berdasarhukum karena tidak satupun alasanalasan ketentuan yang dapat dijadikan alasanuntuk menyatakan Tergugat melanggar Asasasas Umum Pemerintahan YangBaik dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;3 Bahwa, gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat telah mendalilkanbahwa perizinan yang dimilikinya telah memenuhi persyaratan administratifmaupun tekhnis

Berdasarkan laporan tersebut petugas WilkerBian memerintahkan Nakhoda secara liSan agar segeramembuat laporan kerusakan dan laporan kehilangandengan dilampiri foto copy jurnal mesin dan logbook kapal agar segera diproses sesuai denganketentuan tekhnis keselamatan pelayaran ;Bahwa berdasarkan bukti T9 dan P12 (foto copyyang sama dengan bukti asli T9) tentang BeritaAcara TB Merlina/Tongkang PHS 214, bahwa pada 6 Mei2008 jam 11.00 baling baling M.E kanan lepas, kapalmasih berlayar dan tiba di Selat

ROSHINI INDONESIA( Tergugat ) adalah sebanyak 10.000, (Sepuluh ribu) saham atauseluruhnya berjumlah 1.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah);5.2 Bahwa berdasarkan uraian dalam ayat 4.1 diatas maka Jelas bahwaTergugat dalam perkara A quo adalah bukan perusahaan Publik (GoPublik) atau Perseroan yang berbentuk Terbuka, melainkan sebuahPerseroan yang tertutup oleh karenanya tidaklah termasuk kedalamperseroan yang diatur dalam Pedoman Tekhnis Administrasi dan TeknikPeradilan Umum buku II edisi tahun 2007

sudah diselesaikan 100%, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapanpenyelesaian dari Tergugat II ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P4)/(T.I4) yaitu berupavolume Pekerjaan Pengaman Pantai Sawang BaU Kecamatan Sawang (Paket II)Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam) dan bukti (P9) berupa Volume Hasil Auditdari Inspektorat Aceh atas Pekerjaan Pengaman Pantai Sawang BaU KecamatanSawang (Paket II) Kabupaten Aceh Selatan, yang belum terbayar yang ditandatanganiPenggugat dan oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis

NARMIBOIN, S.Pd selaku Bendahara.Bahwa sebagai pelaksanaan program Rintisan Bantuan Opersional Sekolah (RBOS), Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan OpersionalPendidikan (BOP), Pemerintah telah mengeluarkan Petunjuk Tekhnis tentangpenggunaan dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) maupun dana BantuanOpersional Pendidikan (BOP), sebagai berikut :1.

Setelah syarattersebut dipenuhi, permohonan Pemohon tetap ditolak dengan alasan setelahdilakukan penelitian administrasi dan tekhnis pengendalian Pemanfaatan Ruangdalam rangka pendirian bangunan di Kota Surabaya (Perwali No. 52 Tahun2017) ketinggian maksimum yang diijinkan adalah 25 m. Permohonan dapatHal. 85 dari 100 hal. Putusan No. 148/G/2018/PTUN.SBY.diproses dengan terlebih dahulu melengkapi revisi ketinggian bangunan yangdimohon.

pada tanggal23 Juli 2014 yang masingmasing dibuat didepan Notaris FARIDAHHANUM,S.H.Bahwa ketidak mampuan saksi OKTAVIA SIHOMBING melaksanakan pekerjaandimaksud dikarenakan orang yang semestinya bertindak untuk mengawasi,melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan di lapangan baik kepadasaksi OKTAVIA SIHOMBING selaku pelaksana pekerjaan maupun kepada saksiHalaman 19 dari 318 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN MdnHERIANTO, SE. selaku PPK yaitu saksi JHON LEONARD SIAHAAN,ST. selakustaf tekhnis

GENDAKE selakuKonsultan Pengawas ternyata tidak ada dilapangan, adapun saksi JHONLEONARD SIAHAAN,ST. selaku staf tekhnis / personil inti dimaksudkeberadaannya adalah fiktif belaka karena hanya dicantumkan untukkelengkapan administrasi saja baik yang diajukan saksi OKTAVIA SIHOMBINGpada dokumen penawaran maupun yang dicantumkan pada dokumen kontrak,sedangkan saksi SUPRIANTO dari CV.

SITOHANG, SH. maka saksiHARDIANTO bertempat di Asrama Haji Medan telah memberikan uangsebesar Rp. 60.000.000 kepada saksi HERIANTO, SE. dan saksi TUTYARMALINA, SE. yang kemudian masingmasing dibagikan kepada :1.2.Besaksi HERIANTO, SE. selaku PPK sebesar Rp.20.000.000,saksi MARTIN SIPAHUTAR,SE selaku PPHP sebesar Rp. 20.000.000,saksi NURLEN MARPAUNG,SH sebagai staf administrasi sebesar Rp.6.000.000,saksi M.SAUFI MARPAUNG,SE sebagai staf administrasi sebesar Rp.6.000.000,saksi ABDUL MANAF sebagai staf tekhnis

GENDAKE selakuKonsultan Pengawas ternyata tidak ada dilapangan, adapun saksi JHONLEONARD SIAHAAN,ST. selaku staf tekhnis / personil inti dimaksudHalaman 41 dari 318 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN Mdnkeberadaannya adalah fiktif belaka karena hanya dicantumkan untukkelengkapan administrasi saja baik yang diajukan saksi OKTAVIA SIHOMBINGpada dokumen penawaran maupun yang dicantumkan pada dokumen kontrak,sedangkan saksi SUPRIANTO dari CV.

maka saksiHARDIANTO bertempat di Asrama Haji Medan telah memberikan uangsebesar Rp. 60.000.000 kepada saksi HERIANTO, SE. dan saksi TUTYARMALINA, SE. yang kemudian masingmasing dibagikan kepada :1) saksi HERIANTO, SE. selaku PPK sebesar Rp.20.000.000,2) saksi MARTIN SIPAHUTAR,SE selaku PPHP sebesar Rp. 20.000.000,3) saksi NURLEN MARPAUNG,SH sebagai staf administrasi sebesar Rp.6.000.000,4) saksi MSSAUFI MARPAUNG,SE sebagai staf administrasi sebesar Rp.6.000.000,5) saksi ABDUL MANAF sebagai staf tekhnis

Administrasi Pemerintahan), saksi AWANGARIFAINI RUDIN AS, ST, (Kasi Industri Pangan dan Logam yang juga selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi EDY APRIANTO (mewakili KepalaDinas Pekerjaan Umum), saksi HERDONI W (mewakili Kepala Bappeda),Hal 13 dr 381 Putusan No.57/Pid.Sus/2013/PN.Sby14SUPARLAN (mewakili Kecamatan Bendo) dan 4 Orang staf DisperindagKabupaten Magetan.

MM dan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Magetan saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST, tetapmemproses pencairan dana kepada dua orang yang seolaholah mengaku sebagaipemilik tanah yaitu Terdakwa YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) dantelah dicairkan dana kepada :e Saksi YUDI HARTONO luas tanah miliknya adalah Rp.4.143 M dengan harga permeteradalah Rp.120.700, (seratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) jadi total yang dibayar adalahRp.500.060.000

SOEWADJI, MM (Asisten Pemerintahan), saksi EKO MURYANTO, SIP, MSi (Kabag.Administrasi Pemerintahan), saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST, (Kasi Industri Pangandan Logam yang juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi EDY APRIANTO(mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum), saksi HERDONI W (mewakili Kepala Bappeda),SUPARLAN (mewakili Kecamatan Bendo) dan 4 Orang staf Disperindag Kabupaten Magetan.Hasil rapat memutuskan pengadaan lahan untuk kawasan Industri hasil tembakau (rokok)menggunakan bantuan

MM dan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Magetan saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST, tetapmemproses pencairan dana kepada dua orang yang seolaholah mengaku sebagaipemilik tanah yaitu Terdakwa YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) dantelah dicairkan dana kepada :e Saksi YUDI HARTONO luas tanah miliknya adalah Rp.4.143 M dengan harga permeteradalah Rp.120.700, (seratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) jadi total yang dibayar adalahHal 45 dr 381

pelaksana kegiatan saranamaupun prasarana klaster industri berupapembuatan study kelayakan Rp. 900.000,;c Honor tim tekhnis pendukung pelaksanaanpengadaan lahan kawasan industri hasiltembakau Rp. 38.000.000, ;d Honor Panitia Pengadaan tanah ( P2T) KabMagetan Rp. 21.500.000 ;e Bahwa dalam pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dianggarkan dalam DPA SKPD DinasPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan tersebut diatas yaitu dalam rangka penyediaansarana maupun prasarana kalster industry dengan

DEWA KESUMA jugagagal memenuhi persyaratan tekhnis yaitu tenaga ahli dan peralatan(dump truck)2. PT. MEGA SEJATI GROUP tentang sanggahan bahwa terdapatindikasi persekongkolan / pengaturan bersama (kolusi) di antara parapeserta lelang berkaitan penentuan pemenang yaitu PT PANDANLANDUNG yang sesuai penelusuran PT.

perusahaan yang akan mengerjakankontrak payung tersebut melalui system e procurement (system pengadaanbarang dan jasa secara electronic) dimana kontra payung diumumkan disitus resmi eprocurement serta di media massa lainnya, perusahaan yangberminat dapat mendaftar melalui elektronik dan bagi perusahaan yangmemenuhi syarat akan diundang untuk memasukkan penawaran dengancara elektronik serta penawaran secara fisik dengan system 2 sampul,yaitu:e Penawaran sampul 1 yang berisi data administrasi dan tekhnis

GORRY SANURI terdakwa juga telah menjelaskanmengani tekhnis proyek Kontrak Payung Perbaikan Jalan Aspal dan JalanBeton di Lokasi SP/SPU dan Perkantoran/Perumahan Field Jatibarangperiode 20132014 tersebut;Bahwa H. GORRY SANURI mengerjakan proyek Pembetonan PerbaikanJalan TrisiTugu senilai Rp. 1.3826.873.800,, proyek perbaikan jalan lokasiTL SPWLU di Cemara senilai Rp. 370.139.000, sehingga barumengerjakan sekitar Rp. 1,5 Milyar dan berjalan lancar;Bahwa H.

dimana terdakwa sama sekali tidak pernah mengawasi danmengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan walaupunterdakwa ditunjuk kemudian sebagai PPK setelah proyek pembangunantelah dilaksanakan namun terdakwa selaku PPK mengetahui bahwaterhadap pelaksanaan pembangunan gedung tersebut terdapat kekurangandan kesalahan sehingga diwajibkan kepada pihak kedua yakni saksi Drs.Toty Cung untuk melakukan perbaikan/perkuatan terhadap beberapakomponen strukturnya agar dapat memenuhi persyaratan tekhnis

Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.34mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan walaupunterdakwa ditunjuk kemudian sebagai PPK setelah proyek pembangunantelah dilaksanakan namun terdakwa selaku PPK mengetahui bahwaterhadap pelaksanaan pembangunan gedung tersebut terdapat kekurangandan kesalahan sehingga diwajibkan kepada pihak kedua yakni saksi Drs.Toty Cung untuk melakukan perbaikan/perkuatan terhadap beberapakomponen strukturnya agar dapat memenuhi persyaratan tekhnis yangberlaku

Konawe Selatan adalah Terdakwa; Bahwa sebagai Kepala Bidang Pariwisata, saksi mempunyai tugas antaralain penyusunan kebijakan di bidang pariwisata, pemberian petunjuk tekhnis,melakukan koordinasi dan sinkronisasi, melakukan pengawasan dan pembinaan,pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata,penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan terkhusus dibidang pariwisata sertatugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; Bahwa keterlibatan saksi dalam pelatihan yang diselenggarakan

Konawe Selatan serta Para Pesertakegiatan dan pihakpihak lainnya; Bahwa dari audit yang kami lakukan, kami menemukan adanya kegiatan yangdilaksanakan tidak sesuai petunjuk tekhnis tersebut dimana terdapat pengeluaran yangtidak dapat dipertanggung jawabkan dan ada pula pengeluaran yang dipertanggungjawabkan tetapi tidak sesuai dengan riilnya; Bahwa Berdasarkan analisis, pengujian dan evaluasi dokumen serta klarifikasikepada pihakpihak terkait kami memperoleh fakta bahwa penyimpangan yang terjadidalam

Tahun 2003 tentang keuanganNegara, UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,Halaman 74 dari 128 halaman, Putusan No. 27/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdikemudian Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang danJasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 danperubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan MenteriPariwisata No. 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis

Konawe Selatan adalah pak Subair; Bahwa sebagai Kepala Bidang Pariwisata, saksi mempunyai tugas antaralain penyusunan kebijakan di bidang pariwisata, pemberian petunjuk tekhnis,melakukan koordinasi dan sinkronisasi, melakukan pengawasan dan pembinaan,pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata,penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan terkhusus dibidang pariwisata sertatugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; Bahwa keterlibatan saksi dalam pelatinan yang

Konawe Selatan serta Para Pesertakegiatan dan pihakpihak lainnya; Bahwa dari audit yang kami lakukan, kami menemukan adanya kegiatan yangdilaksanakan tidak sesuai petunjuk tekhnis tersebut dimana terdapat pengeluaran yangtidak dapat dipertanggung jawabkan dan ada pula pengeluaran yang dipertanggungjawabkan tetapi tidak sesuai dengan riilnya; Bahwa Berdasarkan analisis, pengujian dan evaluasi dokumen serta klarifikasikepada pihakpihak terkait kami memperoleh fakta bahwa penyimpangan yang terjadidalam

aturan yang dilanggaryakni merujuk pada aturan UndangUndang No. 17 Tahun 2003 tentang keuanganNegara, UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,kemudian Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang danJasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 danperubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan MenteriPariwisata No. 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis

setiap pekerjaan mitra yang di lakukan dengan tanpaadanya peringatan dan atau pemberian sanksi oleh Tergugat;Bahwa Penggugat mendalilkan bekerja terus menerus adalah dalil yangtidak benar karenanya Tergugat menolak dalil Penggugat, karenafaktanya Penggugat tidak senantiasa terus menerus dan dapat izinkapan saja bahkan berharihari,oermingguminggu dan bahkan berbulanbulan dengan tanpa adanya sanksi apapun dari Tergugat;Bahwa fakta lainnya adalah jika kendaraan yang di bawa Penggugatmengalami hal tekhnis

Photo copy yang telah dilegalisir petunjuk Tekhnis (Juknis) tentang Pengelolaan Dana rehabilitasi Pasca Bencana 2010.13. Photo copy yang telah dilegalisir Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Sengeti Muara Bulian No. Rekening 3552-01-014729-53-1 tanggal 06 September 2010 An. Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kabupaten Muaro Jambi.14. Photo copy yang telah di legalisir Buku tabungan Bank Muamalat Cabang Jambi No. Rekening 9083226699 An. Noviani.15.

Kosambi Laksana Mandiri.Asli surat Bupati Muaro Jambi Nomor : 900/ 103/ II/ BPBD / 2011tanggal 16 Februari 2011 Perihal Pemberitahuan sisa danaRehabilitasi dan Rekontruksi.Asli Nota Dinas dari Kepal pelaksana APBD Kabupaten Muaro JambiKepada Bupati Muaro Jambi, tanggal 07 Oktober 2011 Perihalpelaksaan pekerjaan terhadap sisa dana Kegiatan rehabilitasi danRekontruksi pascabencana Tahun Anggaran 2010.Photo copy yang telah dilegalisir petunjuk Tekhnis (Juknis) tentangPengelolaan Dana rehabilitasi Pasca

Komitmen BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan PT.Kosambi Laksana Mandiri.Asli Surat Bupati Muaro Jambi Nomor : 900/ 103/ II/BPBD/ 2011 Tanggal16 Februari 2011 Perihal : Pemberitahuan Sisa Dana Rehabilitasi danRekonstruksi.Asli Nota Dinas dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Muaro Jambikepada Bupati Muaro Jambi, tanggal 07 Oktober 2011 PerihalPelaksanaan Pekerjaan Terhadap Sisa Dana Kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2010.Fhoto Copy Petunjuk Tekhnis

Kosambi Laksana Mandiri.Asli surat Bupati Muaro Jambi Nomor : 900/103/II/BPBD/2011 tanggal 16Februari 2011 + Perihal Pemberitahuan sisa dana Rehabilitasi danRekontruksi.Asli Nota Dinas dari Kepal pelaksana APBD Kabupaten Muaro JambiKepada Bupati Muaro Jambi, tanggal 07 Oktober 2011 Perihal pelaksaanpekerjaan terhadap sisa dana Kegiatan rehabilitasi dan Rekontruksipascabencana Tahun Anggaran 2010.Photo copy yang telah dilegalisir petunjuk Tekhnis (Juknis) tentangPengelolaan Dana rehabilitasi Pasca

Salmunsebesar Rp/700.000,00 tanggal November 2014 dan tanggalDesember 2014 (asli) ;3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahul uan Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesarRp5.175.000,00 (asli) ;3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.

Salmun sebesar Rp5.175.000,00 (asli) ;4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan/PraDesain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan LahanUntuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp3.900.000,00 (asli);2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks JI.

Salmunsebesar Rp/700.000,00 tanggal November 2014 dan tanggalDesember 2014 :3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahul uan Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesarRp5.175.000,00 ;3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.

Salmun sebesar Rp5.175.000,00 :4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan/PraDesain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan LahanUntuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp3.900.000,00 ;2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks JI.

2Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan printout);Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sinar AgroMakmur Lestari yang diterbitkan oleh Lembaga PengeloladamPenyelenggara OSS, tanggal 2 Januari 2019 (fotokopi sesuaidengan printout);Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan Sinar AgroMakmur Lestari yang diterbitkan oleh Lembaga PengeloladamPenyelenggara OSS, tanggal 2 Januari 2019 (fotokopi sesuaidengan printout);Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Nomor:522/1673/Dishut, perihal Pertimbangan Tekhnis

lampirannya Kabupaten kotaberwenang mengeluarkan ijin lokasi, tapi sebelum itu BPN punya peraturanmulai Permen nomor 2 tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Bupatiuntuk menerbitkan ijin lokasi;Bahwa ahli menjelaskan ada kewajiban yang harus dilakukan Bupati dalammengeluarkan ijin lokasi terkait itu biasanya ada Perda mengenai ijin lokasidalam menjalankan kewenangan menerbit kan ijin lokasi tapi sebenarnyamaterilnya ada di Permen ATR/BPN Nomor 5 tahun 2012 syaratnya harus adapertimbangan dan peilaian tekhnis

tekhnis dari BPN, selain itu pada UU Nomor30 tahun 2014 pada dasarnya mengatur procedural pemerintah pada pasal 7ayat 2 huruf f memberikan kesempatan masyarakat mendengar aspirasimasyarakat yang berdampak Keputusan itu bersifat wajib;Bahwa ahli menjelaskan jin lokasi di atur ada rezim UU Pemda dan rezim UUAgraria, biasa Pemda membuat Perda tetapi kontennya ada pada UU Agraria,itu merujuk Permen ATR Nomor 29 tahun 1999 ketika 2015 itu merujuk PermenATR 5 tahun 2015 proseduralnya ada disitu dengan

PGPmembereskan terkait dengan yang ada di kantor BKPM itu tapi tidak tahuteksnya ini izin tidak masuk karena boleh jadi juga yang menyebut bahwa inimasih manual;Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan syaratsyaratnya, syarat dari ijin lokasiitu, pada manual itu harus ada pertimbangan tekhnis dari BPN dan adapenyataan pada proses ada kewajiban yang tepat untuk memenuhi pasal 7 ayat2 memanggil masyarakat untuk ditanya peralinhan hak masyarakat itu clear apatidak;Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan

PGPorang salah kamar itu kasuistis;Bahwa ahli menjelaskan untuk upaya administrasi sejak pihak merasa dirugikansehingga mengetahui dari keputusan karena itu bukan bagian dari keputusansehingga melakukan upaya keberatan;Bahwa ahli menjelaskan upaya administrasi bagaimana suatu keberatandiajukan tapi tenggang waktu ditentukan Undangundang administrasipemerintah sudah lewat konsekwensinya itu tekhnis administrasi pemerintahan,sehingga pemerintah bisa menjelaskan dalam jawaban keberatan sehinggadapat

Gayo Lues(Bencana Alam), dan perhitungan nilai fisik pekerjaan yang belum terbayar yang dibuatoleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Banjir danBadanBadan Sungai Wilayah II dan diketahui Kepala Dinas Pengairan Aceh ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5/TI3 yaitu berupa Laporan HasilPemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh Nomor 029.41/ALHPK/2013 tanggal23 Agustus 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana alam PekerjaanPerkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah

., M.Kn.mengatakan, bahwa pada Salinan Akta Nomor 15 yang dibuat padakantornya yang dipegang Pak Made Dapir (Pemohon) ada kekeliruan,karena staf yang membuat kekeliruan itu dan ada kemungkinankesalahan tekhnis;bahwa atas pengakuan Notaris Ida Ayu Indra Kondi Santosa, S.H.

"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikansecara keseluruhan oleh pelaku usaha. 7.