Bahwa Tergugat V tidak pernah melakukan penambahan hutangsejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)kepada Penggugat, nilai pembenahan Hak Tanggungan sebesarRp750.000.000,00 (tujuh Ratus lima puluh juta rupiah) diperoleh dari150 % dari Plafond Kredit atau senilai Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);9.2.

Bahwa nilai Pembenahan Hak Tanggungan sebesar 150 % dariPlafond Kredit senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh jutarupiah) adalah asumsi pokok kredit ditambah bunga kredit yangmenjadi jaminan pelunasan Kredit apabila Penggugat suatu saatnanti macet dan Penggugat tidak pernah datang ke Tergugat V terkaitkeberatan Pemasangan Hak Tanggungan tersebut;9.3.

sebagai langkah terakhir;1.Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan menjadi pemutusan hubungan kerja;Penjelasan:Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalahkegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapatmenghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, antara lainpengaturan waktu kerja, penghematan. pembenahan

;Bahwa Pemohon Kasasi merasa perlu untuk menegaskan kembali kepadaMajelis Hakim Agung Yang Terhormat bahwa dalam Asas HukumKetenagakerjaan UndangUndang menyebutkan "Pengusaha Pekerja/Buruh,Serikat Pekerja dan Pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakanagar jangan terjadi PHK;Dalam penjelasannya "yang dimaksud dengan segala upaya dalamasas/UndangUndang ini adalah kegiatankegiatan yang positif yang padaakhirnya dapat menghindari terjadinya PHK antara lain pengaturan waktukerja, penghematan, pembenahan

Oleh karma ituperbuatan dari Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi yang berusaha menjatuhkan ataumenurunkan kedibilitas dan nama balk PenggugatRekonpensi/Tergugat Ill Konpensi patut dan layakdijatuhi ganti rugi yang setimpal;Bahwa akibat pemberitaan bohong dari TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi sangat berpengaruhterhadap seluruh kegiatan seluruh Civitas Akadernikayang saat ini sedang melakukan pembenahan danpembangunan Kampus Universitas 17 Agustus 1945Jakarta agar mampu bersaing dan dapat sejajar

Hal. 45 dari 49Rekonpensi/Tergugat Ill Konpensi patut dan layak dijatuhi ganti rugi yangsetimpal,;e Bahwa akibat pemberitaan bohong dari Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi sangat berpengaruh terhadap seluruh kegiatan seluruh CivitasAkadernika yang saat ini sedang melakukan pembenahan dan pembangunanKampus Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta agar mampu bersaing dandapat sejajar dengan perguruan tinggi lainnya yang sudah maju. dan akibatberita bohong tersebut juga berdampak kepada mahasiswa, sehingga

Pembenahan program orientasi mahasiswa baru.3. Pembenahan program Seleksi Masuk (SIMAK) UniversitasIndonesia untuk mencegah ketidakadilan dan penyalahgunaankewenangan.4. Pembenahan pengelolaan anggaran kegiatan kemahasiswaan.5.

Pembenahan fasilitas fisik dan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa).Bahwa keberhasilankeberhasilan Penggugat tersebut diapresiasiSivitas akademika Universitas Indonesia, yang ditandatangani oleh 34(tiga puluh empat) Professor, sebagaimana ternyata dari SuratKeprihatinan Sivitas Akademika atas Pemberhentian Para WakilRektor Universitas Indonesia tanggal 27 Oktober 2020.Bahwa selama Penggugat menjalankan tugas dan wewenangPenggugat selaku Wakil Rektor bidang Akademik danKemahasiswaan, Penggugat tidak pernah

(ii) Bahwa klaim Penggugat yang mencatat pembenahan programorientasi mahasiswa baru sebagai capaiannya, faktanya tidaknampak hasilnya dan tidak menaikkan prestasi KemahasiswaanUniversitas Indonesia. Kegiatan Program Orientasi MahasiswaBaru) 2020 tersebut justru) menimbulkan kegaduhan dankontraproduktif sehingga sangat mencoreng reputasi dan namabaik Universitas Indonesia.

Riset dan Inovasi, Wakil RektorIV bagian SDM dan ventura;Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu alasan Penggugat sebagai WakilRektor diberhentikan;Bahwa Saksi menyatakan tahu Penggugat sebagai Wakil Rektor tersebutdiberhentikan karena lihat ada undangan di whatshapp grup kemudianSaksi tanya ke Penggugat dan dijelaskan oleh beliau hal itu benar;Bahwa Saksi menyatakan Program kerja Penggugat sebagai Wakil Rektor selama menjabat mengenai pengelolaan mata kuliah universitas sehinggadikeluarkan SK baru, pembenahan

Kemudian atasdasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkitsemangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah lakusehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakatdengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidanayang harus dijatuhkan terhadap terdakwa, hal ini sebagaimana telah MajelisHakim uraikan

atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidakHal. 10 dari 19 hal.Put.No. 2369K/Pdt/2007mempunyai kekuatan hukum; Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.125 DesaKandangmas atas nama Tergugat tidak sah dan tidakmemiliki kekuatan hukum; Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperolehhak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepadaPara Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dan segalabentuk pembenahan maupun penghunian untuk dilakukanpembagian waris; Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa

3175036405860003, yakni : CipinangPulo Rt. 004 Rw. 014, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur,untuk dan oleh karenanya dalam Hukum Seyogianya Gugatan Penggugatdi sampaikan/diajukan di dan atau pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan di Pengadilan Negeri Tangerang, sebab adapun alamat yangdisebut oleh Penggugat adalah alamat Rumah, Perumahan Nuansa AsriCipadu, Blok B.4, No. 21, JurangmanguTimur, Pondok Aren, TangerangBanten, yang baru diambil dengan kredit oleh Penggugat, sehinggamasih dalam pembenahan

sebagai langkah terakhir;1.Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan menjadi pemutusan hubungan kerja;Penjelasan:Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalahkegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapatmenghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, antara lainpengaturan waktu kerja, penghematan. pembenahan

dan memasukkan ke dalam kacapirek yang tersambung ke Bong dan tibatiba datang Saksi5(Roy Despatra Gunawan Capah) selanjutnya Terdakwa,Saksi4 dan Saksi5 mengkonsumsi Narkotika jenis sabusabu secara bersamasama kemudian Terdakwa membagibagi sabusabu hingga menjadi 6 (enam) paket dengan hargaRp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke dalam plastik kliptransparan.Bahwa sekira pukul 14.30 Wib, pada saat Saksi1 (BripkaSiswa Adi Sentosa) dan Saksi6 (Bripka Eldwin Simanjuntak,S.H.) sedang melaksanakan tugas pembenahan

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul14.30 WIB saat Saksi melaksanakan pembenahan ruangankantor Satres Narkoba bersama rekanrekan menerimaHal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 28K/PM.102/AD/II/201810.informasi dari masyarakat sedang terjadi transaksi Narkotikadi rumah Saksi5 (Sdr. Rudi Antoni Matanari) JIn. SM RajaNo. 25 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab.

Sumatera Utara ; 20.Bahwa selanjutnya mengenai adanya dulu dikeluarkan SuratKeputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara No. 96 /KPTS / 2013 / tertanggal 16 Juli 2013 dan dilanjutkan dengan SuratKeputusan Direksi No. 164 / KPTS / 2013 ( Objek sengketa )sebenarnya tidak lah jadi masalah karena setelah Direksi( Tergugat ) bersama sama denganDewan Pengawas melihat dan menyikapi kembali untuk FORMASIPEGAWAI BAGIAN UMUM & PERSONALIA di CABANG BERASTAGIsangat membutuhkan dan perlu diadakan pembenahan

ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dengan tegas menyatakan "Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segalaupaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungankerja yang dipertegas dalam penjelasannya yang menyatakan "yangdimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalah kegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindariterjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain pengaturan waktukerja, penghematan, pembenahan

Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan menjadi pemutusan hubungan kerja;Penjelasan:Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalahkegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapatmenghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, antara lainpengaturan waktu kerja, penghematan. pembenahan metodekerja, dan

Meskipun di rumah ada ART akan tetapi pembenahan rumah tetapdilakukan langsung oleh Termohon. Karena terlalu capek, Termohon,Termohon, mengalami siklus haid yang panjang (7 bulan haid terus menerusdalam jumlah yang melebihi normal) dan juga penyakit hipertensi Termohonkambuh. Pemeriksaan dilakukan di RS Mitra Keluarga Cibubur atassepengetahuan pihak Pemohon.

Menghukum Tergugat dan Tergugat II atau siapa saja yangmemperoleh hak dari pada tanah objek sengketa milik paraPenggugat, untuk diserahkan kepada para Penggugat dalam keadaankosong, bebas dari segala bentuk pembenahan maupun penghunian;8. Memerintahkan Tergugat dan Tergugat II untuk patuh dan taatterhadap putusan ini;9.

Bahwa Saksi mengetahui Pandawa Groupsedang bermasalah sekira bulan Desember 2016 dariinformasi yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa profitbulan Desember 2016 ditiadakan sementara karenasedang ada Audit Hukum di KSP Pandawa Groupsehingga tidak boleh ada dana masuk dan keluar sertadisampaikan bahwa profit akan kembali di transfers perJanuari 2017 sebesar 5% (lima persen) sertadisampaikan juga bahwa pembenahan KSP PandawaGroup belum selesai sehingga Profit belum bisadiberikan dan dijanjikan akan kembali

Bahwa Saksi merasa tertipu dan sangat menyesaldengan semua penjelasan dari Terdakwa karena tidaksesuai dengan yang diucapkan bahwa dana investasitersebut akan disalurkan kepada para pedagang kecil,untuk membuat usaha air mineral, bergerak dibidangperhotelan ternyata semua tidak benar dan katanya saatini Koperasi Pandawa Group sedang pembenahansesuai arahan dari OJK serta Menteri Perkoperasiantapi bukan pembenahan yang terjadi malah OJKmenghentian kegiatan Koperasi Simpan PinjamPandawa Group yang

Bahwa sekira bulan Desember 2016 Saksimenyuruh Terdakwa dan Group dibawahnya untukmengisi blangko pendaftaran sebagai anggota KoperasiKSP Pandawa Group dan menyerahkan foto copy KTP,KK serta membayar uang administrasi sebesar Rp100.000,00 untuk pembenahan administrasi yang ada diPandawa Group.12. Bahwa Saksi mengetahui Pandawa Groupsedang bermasalah yaitu sejak bulan Oktober 2016sejak ada surat dari Satgas Waspada Investigasi yangmemerintahkan kepada Sdr.

sopan selama proses dipersidangan; Terdakwa mengakui perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuanpasal 222 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, terhadapTerdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukan hanyasematamata menghukum didalam rumah seperti layaknya dalam rumahtahanan negara, tetapi merupakan pembenahan

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalamhal ini Penggugat telah menjalani masa hukuman yang sangat beratsebelumnya;Bahwa walaupun putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, Kasasimaupun PK bagi Penggugat tidak menunjukkan putusan yang seadiladilnya, namun telah dijalani dengar penuh kesabaran dan ketabahan olehPenggugat, dan sebagaimana maksud darn tujuan pemidanaan adalahuntuk memperbaiki kembali narapidana yang dikenal dengan teori tujuanpemidanaan reformatif antara lain : rehabilitasi, pembenahan

agamanya, padapokoknya sebagai berikut:1SUWARDI bin MUSTARIbahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sumbergirang selama 2 periodeyaitu periode I sejak tahun 1974 hingga 1989 dan periode II sejak tahun 1989hingga 1998;bahwa para pihak merupakan warga saksi;bahwa sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tentangkepemilikan atas sebidang tanah;Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Rbgbahwa awalnya pada tahun 1979 ada Program Klasiran (pengukuran) dalamrangka pembenahan

Dan janganlah pula seorang ayah menderita karena anaknya .Bahwa terhadap pembenahan kepada Tergugat majelis hakim mempertibangkan darisisi kemampuan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan: Pengatur II/c, dengan penghasilan sebesar 1.900.000, sebagamana bukti P.2, sehinggapatut dan layak Jika Tergugat di bebankan nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Muh.Abrar Ansar sebesar 700.000, setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21tahun dengan pertimbangan