Ditemukan 5680 data
Urut Berdasarkan
Putus : 04-10-2011 — Upload : 21-03-2012
Putusan PN BANJARBARU Nomor 97/ Pid.B/ 2011/ PN.BJB. Tanggal 4 Oktober 2011 — * Pidana
- FENDI ARDIYANTO Als FENDI Als ANAK SIALAN Bin SARNO (Alm)
302 — 197
302 — 197
dalam WC; Bahwa korban Fatma bukan pacarterdakwa karena pacar terdakwaadalah Eny dan sekarang sudah putuskarena Eny tidak mau punya calonsuami masuk penjara meskipun tidaksalah apaapa ; Bahwa terdakwa tidak tahu siapapacar korban Fatma ; Bahwa terdakwa tidak pernah datangke rumah korban dan tidak kenaldengan suami korban ; Bahwa terdakwa baru sekali itumelihat korban dan tidak tahu siapateman korban kalau nongkrong ditaman ; Bahwa terdakwa bisa naik sepedamotor dan biasanya naik sepeda motorYamaha Force
Putus : 30-05-2012 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 4/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn Tanggal 30 Mei 2012 — - SIHAR SIMAMORA, SE, Ak
90 — 25
90 — 25
waktutanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka penyedia barang didendahalaman 59putusan pengadilan tipikor pada pn medannomor. 04/pid.sus.k/2012/on mdn.2.maksimal sebesar 5% (lima) persen dan penyedia barang diberikesempatan selama 50 (lima puluh) hari untuk memperbaiki kesalahan.Bahwa kesalahan penyedia barang tidak dapat diperbaiki, maka kontrakharus diputus.Bahwa kontrak boleh dilakukan perubahan.Bahwa sebelum kontrak habis dapat dilakukan addendum.Bahwa perubahan kontrak dapat dilakukan dengan alasan Force
Register : 14-06-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg. Tanggal 20 September 2017 — H. AHMAD SURYANA Bin USUP SUKARMA.
78 — 24
78 — 24
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaiakibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang danatau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force
Putus : 24-06-2011 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid. SUS/2011/PN.TIPIKOR SMG Tanggal 24 Juni 2011 — dr. KADAR SUYANTO, MM., Bin M. MUNADI (TERDAKWA) ; CAHYO SURAJI, SKM . M. Kes. Bin SUGIYANTO (TERDAKWA 2)
114 — 18
114 — 18
Keputusan seperti ini bukanlahundangundang, dan bila dilanggar, pelanggarnya akan dikenai tindakan admmistrasi.Jadi, bila seseorang pegawai melakukan pelanggaran tupoksinya sebagaimana diaturdidalam sebuah SK, ia tidak dipidana, melainkan dikenai sanksi administratif.Bahwa prinsip dari seseorang membubuhkan tanda tangan adalah orang tersebutdianggap tahu mengenai akta / surat yang ditandatanganinya itu.Bahwa apabila dalam rangka pelaksanaan kontrak perjanjian pengadaan barangternyata terdapat force
Register : 07-02-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 03/PID.SUS/TPKR/2014/PN DPS Tanggal 12 Mei 2014 — Drs. I GUSTI LANANG BAGUS ARNAWA
69 — 34
69 — 34
Bahwa perhitungan kerugian negara tersebut diatas adalah perhitungan fisikpekerjaan tidak termasuk PPN ;151Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangjidengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan /atau disebabakan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force
majeure).Dalam konteks pasal 2 dan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, kerugian kKeuangan negara yang dimaksud adalah yangdisebabkan perbuatan melawan hukum = (pasal 2), tindakanmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal 3) ;Bahwa perhitungan angkaangka tersebut diperoleh dari perhitungan ahliUnud dan dokumen yang ada ;Bahwa perbedaan perhitungan
Register : 29-12-2011 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 104/PID.SUS/TPK/2011/PN.Bdg. Tanggal 17 April 2012 — MUKHAMAD TOKHID Alias CECEP Bin H. SAMAD.
68 — 13
68 — 13
suratberharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hokum baik sengaja maupun lalai, sedangkan berdasarkan BukuPedoman Pengelolaan Bidang Investigasi Deputi Bidang Investigasi BPKP,Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yangdisebabkan oleh suatu tindakan melawan hokum, penyalahgunaan wewenang /kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluarkemampuan manusia (force
Register : 14-08-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 18-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 12 Januari 2021 — H.A.M NURDIN HALID ; DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
569 — 391
569 — 391
Keputusan pengesahan ini menentukan keabsahan,keberlakuan dan daya ikat (binding force) sebuah dokumen (ADDEKOPIN). Apabila ada pihakpihak yang tidak setuju dengan AnggaranDasar tersebut, maka yang harus digugat adalah Keputusan Presidententang pengesahan Anggaran Dasar tersebut;Bahwa Pendapat Hukum (/egal opinion) pada dasamya dokumen yangberisi argumentasiargumentasi hukum terhadap sebuah persoalan atausebuah isu hukum.
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.MUHAMMAD AKBAR, S.H.
Terdakwa:
MURNIANTO, SP
177 — 58
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.MUHAMMAD AKBAR, S.H.
Terdakwa:
MURNIANTO, SP
177 — 58
02/SPK/KOPI SE/ROBUSTA MAMASA/VIII/2015, 036/SR/VIII/2015
- 3(tiga) lembar asli Surat PUSLITKOKA Jndonesia Jember NO.1232/X/2015 tanggal 04 Nopember 2015 perihal Keadaan memaksa (Force Majeure) .
- 1(satu) rangkap asli ADENDUM Surat perjanjian Kerja / Kontrak No.520/2204.a/DPPH-Set/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015.
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : SUNARKO;
2. Tempat Lahir : Tanjung Pandan;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/5 Oktober 1950;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Walet Indah 5 No.41 RT.014 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta / Ruko Citraland EG-VI Jl. Lateri Ambon;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Bina Prima Taruna);
225 — 478
225 — 478
Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur,sudah selayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasayang bersangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu,dalam kenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan.
(IDalam kaitan ini, yang perlu diperhatikan dari penjelasan di atas, bahwa padaintinya keterlambatan yang diijinkan adalah tidak melebih masa lima puluh hari.Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudahselayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasa yangbersangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu, dalamkenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan.
Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudahselayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasa yangbersaangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu, dalamkenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan.
Putus : 29-01-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2013. Tanggal 29 Januari 2014 — PT MUSI RAWAS VS BAMBANG SETIAWAN, DKK
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap pekerja/buruh dengan hubunganPKWT sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3)dan ayat (4) maka hakhak pekerja/buruh dan prosedurpenyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan perundangundangan PKWTT ;e Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan pada pokoknya dapatdisimpulkan bahwa Perusahaan yang melakukan PHKefisiensi yang dikarenakan aktivitasnya berakhir bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturutatau bukan karena keadaan yang memaksa (force
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 B/PK/PJK/2015 Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
278 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
278 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
pembanding, makaharga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihakpihakyang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atauberada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yangdilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewayang menjadi pembanding.Kemudian di dalam PER 22 Bagian Pendahuluan dijelaskanmengenai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimanaberikut:Bahwa transaksi antara pihakpihak yang independen adalahtransaksi yang mencerminkan kekuatan pasar (market force
Register : 11-02-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD UMAR,DKK
Tergugat:
PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA.TBK
265 — 93
MUHAMMAD UMAR,DKK
Tergugat:
PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA.TBK
265 — 93
Bahwa tindakan PHK yang dilakukan Tergugat dengan cara tidak menerima ParaPenggugat untuk menjalankan pekerjaannya, sebagaimana Posita angka 9 diatasadalah tindakan PHK bukan karena mengalami kerugian 2 (Dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (Force Majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat(3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka ParaPenggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan
Register : 27-07-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 20-01-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 13 / Pdt.Sus - PHI / 2016 / PN.DPS Tanggal 1 Nopember 2016 — I MADE WIDARPA, dkk. melawan PT. MITRA GARMEN INDORAYA
137 — 149
137 — 149
Karena alasan yangdipergunakan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepadaPekerja oleh perusahaan adalah pailit, padahal pada waktu tersebutperusahaan belum mengajukan surat permohonan pailit, berarti alasantersebut lebih pada rekayasa dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)yang dilakukan oleh Tergugat adalah bukan karena keadaan memaksa(Force Majeur) atau mengalami kerugian maka Tergugat harus membayaruang konfensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat,Hal 15 dari 146 halaman Putusan
Register : 19-10-2023 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 22-03-2024
Putusan PN PADANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg Tanggal 5 Maret 2024 — Penuntut Umum:
AWILDA, SH,dkk
Terdakwa:
FANDI AHMAD PUTRA, S.Pt
109 — 230
AWILDA, SH,dkk
Terdakwa:
FANDI AHMAD PUTRA, S.Pt
109 — 230
1 (satu) bundel asli SK tahun 2021;
1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat;
1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force
Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;
2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor
Register : 27-01-2012 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 04-02-2014Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 09/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI
Tanggal 30 Mei 2012 — - Mulyani (Terdakwa) - Zainur Arifin, SH (JPU)
95 — 31Hal ini bertentangan dengan kontrakNo. 04/SPPP/DPPTAN/IX/2009 tanggal 17 September 2009 pasal 5tentang jangka waktu pelaksanaan dan serah terima perstasi pekerjaan , Jangka waktu penyelsaian pekerjaan tersebut dalam ayat 2 pasal 5 initidak dapat dirubah oleh pihak kedua kecuali adanya keadaanmemaksa seperti yang di atur dalam pasal 13Dan bertentangan dengan kontrak Nomor : 04/SPPP/DPPTAN/IX/2009tanggal 17 September 2009 pasal 13 tentang kKeadaan memaksa (Force Majure ) ayat ( 1).Ayat 1 yang di maksud
TP Dan bertentangan dengan kontrak Nomor : 04/SPPP/DPPTAN/IX/2009tanggal 17 September 2009 pasal 13 tentang keadaan memaksa( Force Majure ) ayat ( 1).Ayat 1 yang di maksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian iniadalah peristiwa peristiwa yang berada diluar kemampuanpihak pertama dan pihak kedua yang dapat mempengaruhikinerja dan pelaksanaan kegiatan kedua belah pihak yaitu :a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai danbanjir)b. perang, Huru hara, pemberontakan, kerusuhan dankekacauan
Register : 21-01-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 09-11-2016Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 13 Juni 2016 — JONI AMIR, S.P., M.BA., M.M
132 — 25yang diterima oleh Endang Kusrianto.Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Permintaan Keterangan(BAPK) terhadap pihakpihak terkait:Bahwa Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara,yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwenangan/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan keadaan diluarkemampuan manusia (force
Kerugian Negara adalah berkurangnyakekayaan Negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wenangan/kesempatanatau. sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan keadaan diluarkemampuan manusia (force majore).Dalam konteks pasal 2 dan 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 19999 jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi
Putus : 08-05-2015 — Upload : 19-06-2015Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pid.Sus/TPK /2014/PN.Sby
Tanggal 8 Mei 2015 — EDDY GUNAWAN TAMBRIN
179 — 60ketiga berdasarkanperjanjian dengan Negara.Bahwa menurut pendapat Ahli dikaitkan dengan pengertian keuangannegara tersebut diatas, Kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangidengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia (force
majeure).Bahwa menurut UndangUndang No. 19 tahun 2003 tentang BadanUsaha Milik Negara Pasal 4 ayat (1) Modal BUMN merupakan danberasal dari kekayaan negara yang dipisahkan ;Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tidak tundukpada Undangundang Bidang Keuangan Negara (Undangundang No.17/2003, Undangundang No. 1/2004, dan UndangundangNo.15/2004).
Putus : 17-05-2016 — Upload : 14-02-2017Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 17 Mei 2016 — TAUFIK, S.Sos., M.Si bin H. IBRAHIM
57 — 58 — Berkekuatan Hukum TetapPER1314/K/D6/2012tanggal 16 Oktober 2012, pada halaman 4 angka 17,yang menyatakan bahwa kerugian keuangan Negaraadalah berkurangnya kekayaan Negara ataubertambahnya kewajiban Negara tanpa diimbangidengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu. tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force majeure);* Standar Akuntansi Basis Actual
Register : 16-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 09-03-2020Putusan PT SAMARINDA Nomor 118/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 25 September 2019 — Pembanding/Tergugat I : Frengki Eriady
Pembanding/Tergugat II : Viktor Yuan
Pembanding/Tergugat III : Suparni
Pembanding/Tergugat IV : Doni Melstain
Terbanding/Penggugat : Thamrong Angsakul
Turut Terbanding/Tergugat V : Walikota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VI : Camat selaku Kepala Kantor Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VII : Lurah, Kepala kantor Kelurahan Makroman, Kota Samarinda
104 — 88untuk seluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugatditolak maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biayaperkara akan ditentukan secara lengkap dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa tentang buktibukti surat berupa putusan PengadilanNegeri Tenggarong nomor: 26/Pdt.G/2004/PN.Tgr, diberi tanda P.1.A danPutusan Mahkamah Agung R.I. nomor : 238 K/Pdt/2010, diberi tanda P.1.Bmenurut Majelis oleh karena peradilan Indonesia tidak menganut asas TheBinding force
Register : 14-05-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 21-05-2019Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat:
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
Tergugat:
ADAM ABDURACHMAN. DKK
272 — 47nilai Kompensasinya.Bahwa tuntutan Penggugat untuk memutus hubungan kerja dengan ParaTergugat atas aksi korporasi bernama INTEGRASI dengan Bank EkonomiRaharja, sebagaimana ditegaskan oleh Penggugat di dalam surat gugatannyaadalah berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan No. 13tahun 2003 :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force