Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Putus : 18-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 18 Januari 2017 — M. RIZA KURNIAWAN, S.E.
90 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 217 PK/Pid.Sus/2016digunakan, namun pihak ketiga tidak menggunakan dananya, makadananya masih bisa dikembalikan.Bahwa ketika dana masih ada di tahun 2011 hingga tahun 2012 tidakterpakai karena ada force majeur (keadaan kahar), masih tetap bisadikembalikan di tahun 2013.Bahwa pengembalian dana hibah yang tidak terpakai dalam strukturAPBD dapat dimasukkan dalam kelompok Sisa Lebih PerhitunganAnggaran (SiLPA), sebagaimana diatur dalam Pasal 60 PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Putus : 09-01-2014 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 46 / Pid. Sus / 2013 / PN.KPG. Tanggal 9 Januari 2014 — DOMINGGUS BESSI.
117 — 61
117 — 61
Tiga Dara Manis) sebanyak 2 kali mengenaiketerlambatan pekerjaan;Bahwa benar Suplier meminta adakan perpanjangan 20 hari, tetapipekerjaan juga belum selesai seluruhnya;Bahwa benar yang didroping Aki basah, Aki yang didatangkan merekG Force;Bahwa benar yang ikut sertifikasi barang datang adalah Ketua TPK(Musa Baok), Fas.Teknik Kecamatan (Jampur Syprianus);Bahwa benar sempat datang barang, tetapi tidak layak karenamonocristal, sedangkan kalau dalam kontrak adalah jenis Polycristal,kemudian barang Dikembalikan
Register : 11-11-2013 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 658/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel Tanggal 13 Januari 2016 — 1. PT. BETANIA PRIMA
2. PT.REMA KASIH
Lawan
1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA qq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA qq. DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN .
2. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) qq. DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLSOSKAM .
73 — 57
73 — 57
tempat yang lebih tinggiberjarak 45 makan tetapi tanah belum rata berupa bukit dan masih hutanyang memerlukan perataan tanah yang memerlukan waktu 30 hari.Tanah yang sudah rata 40 % sedangkan sisanya 60% berupa tebing danpepohoan yang tingginya 6 m memerlukan pemerataan selama waktu 2minggu belum selesai pada tanggal 20 Maret 2013.Biaya tambahan ongkos sewa alat perataan ditanggung PT Rema KasihTerbatasnya sarana transportasiTerbatasnya persediaan material dan harga tinggi.Terjadi bencana alam (force
Register : 27-07-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 20-01-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 13 / Pdt.Sus - PHI / 2016 / PN.DPS Tanggal 1 Nopember 2016 — I MADE WIDARPA, dkk. melawan PT. MITRA GARMEN INDORAYA
135 — 148
135 — 148
Karena alasan yangdipergunakan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepadaPekerja oleh perusahaan adalah pailit, padahal pada waktu tersebutperusahaan belum mengajukan surat permohonan pailit, berarti alasantersebut lebih pada rekayasa dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)yang dilakukan oleh Tergugat adalah bukan karena keadaan memaksa(Force Majeur) atau mengalami kerugian maka Tergugat harus membayaruang konfensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat,Hal 15 dari 146 halaman Putusan
Putus : 08-05-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pid.Sus/TPK /2014/PN.Sby Tanggal 8 Mei 2015 — EDDY GUNAWAN TAMBRIN
175 — 60
175 — 60
ketiga berdasarkanperjanjian dengan Negara.Bahwa menurut pendapat Ahli dikaitkan dengan pengertian keuangannegara tersebut diatas, Kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangidengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia (force
majeure).Bahwa menurut UndangUndang No. 19 tahun 2003 tentang BadanUsaha Milik Negara Pasal 4 ayat (1) Modal BUMN merupakan danberasal dari kekayaan negara yang dipisahkan ;Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tidak tundukpada Undangundang Bidang Keuangan Negara (Undangundang No.17/2003, Undangundang No. 1/2004, dan UndangundangNo.15/2004).
Register : 02-10-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 06-04-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1123/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
PRABOWO UTOMO
216 — 110
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
PRABOWO UTOMO
216 — 110
kalangan bank tersebut saja, akan tetapi tetap saja Bank tidakboleh mengabaikan pedoman yang telah ditetapkan oleh BankIndonesia.Bahwa peraturan internal bank yang dibuat oleh Bank harusdiselaraskan dan disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia ataudalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.Penyelesaian kredit bermasalah melalui upaya hukum pidana tidakberkolerasi dengan cara bank untuk menentukan penilaian kesehatanbank.Dalam teorinya, perubahan peraturan perundangundangan dapatdikategorikan sebagai force
Putus : 10-02-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 PK/PID.SUS/2015 Tanggal 10 Februari 2016 — SUJONO, S.P;
82 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 168 PK/PID.SUS/2015manfaatnya langsung bagi kesejahteran petani dan warga masyarakatsetempat. yang sebelumnya hanya sekali panen, namun setelah adanyaJITUT dan JIDES menjadi lebih dari sekali panen dalam setahun;Bahwa demikian juga, keadaan pengiriman bahan bangunan yaitusemen yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan harianpengerjaan fisik bangunan JITUT dan JIDES, adalah bukan karena telahterjadi keadaan kahar (force majeur), melainkan karena di lokasi tidakada gudang dan di dalam
Register : 26-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 26/PID.TPK/2021/PT DKI Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Dr. ERIANTO N, SH., MH
Pembanding/Penuntut Umum : Rully Gunawan Sangputra
Pembanding/Terdakwa : Lily Siswanto Hakim
Terbanding/Terdakwa : Ir. Rennier Abdul Rahman Latief
518 — 338
Pembanding/Penuntut Umum : Rully Gunawan Sangputra
Pembanding/Terdakwa : Lily Siswanto Hakim
Terbanding/Terdakwa : Ir. Rennier Abdul Rahman Latief
518 — 338
DS di Jeruk Purut Nomor Laporan 173Halaman. 196 dari 216 halaman Putusan No.26/PidSusTPK/2021/PT.DKI.639)640)641)642)643)644)645)646)647)648)649)650)651)O1/PNL/MT/XII/15 perihal Laporan Penilaian Properti tanggal 2Desember 2015,1 (satu) bundel foto copy legalisir Memorandum Restrukturisasi,nasabah : Grup SIAP, unit usaha : task force, tanggal 24 Oktober2016 dan persetujuan usulan restrukturisasi Grup SIAP,3 (tiga) lembar foto copy legalisir Addendum Perjanjian PembiayaanDengan Jaminan Saham antara
Lidya Sembiring,5 (lima) lembar foto copy legalisir Bukti Force Sell saham SIAP,18 (delapan belas) lembar foto copy legalisir Stock TransactionHistory Fundamental Resources PTE LTD,3 (tiga) lembar foto copy legalisir Memo No. M39129INF perihalMemo Pemblokiran Saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP)tanggal 2 November 2015,3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat dari KSEI tanggal 28September 2018 No.
Register : 07-02-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 03/PID.SUS/TPKR/2014/PN DPS Tanggal 12 Mei 2014 — Drs. I GUSTI LANANG BAGUS ARNAWA
68 — 34
68 — 34
Bahwa perhitungan kerugian negara tersebut diatas adalah perhitungan fisikpekerjaan tidak termasuk PPN ;151Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangjidengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan /atau disebabakan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force
majeure).Dalam konteks pasal 2 dan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, kerugian kKeuangan negara yang dimaksud adalah yangdisebabkan perbuatan melawan hukum = (pasal 2), tindakanmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal 3) ;Bahwa perhitungan angkaangka tersebut diperoleh dari perhitungan ahliUnud dan dokumen yang ada ;Bahwa perbedaan perhitungan
Putus : 29-04-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 K/Pidsus/2014 Tanggal 29 April 2014 — KHAIRIL ANWAR bin MUHAMMAD HARYADI
74 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Meskipun hukum acara pidanatidak menganut asas Stare decisis atau the binding force of presedent, namununtuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung dapat dipertimbangkanputusan Mahkamah Agung No. 1779 K/Pid/1992 tanggal 5 Mei 1994, putusan No.411 K/Pid/1993 tanggal 28 April 1994 dan putusan No. 143 K/Pid/1993 tanggal 27April 1994;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaputusan
Register : 12-07-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Jmb Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
MUJIANTO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
191 — 68
MUJIANTO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
191 — 68
Sehingga walaupun kitamemang tidak baik by the force of precedent atau kita tidakmerupakan konsep nya star decision, tapi putusan pengadilanbisa menjadi sumber hukum untuk menerapkan asas similiasimilipus tersebut. 13.
Register : 08-10-2012 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 08-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 453/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. Tanggal 20 Agustus 2013 — - PT. KARTIKA SELA BUMI MINING >< - PT. SINAR INTIJAYA PUTRA PERKASA
190 — 132
190 — 132
Saksi : HABIB NAMSYI, telah disumpah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut:karena coal PT.KSM tergolong bukan hanya HI calory tetap sudah termasuk cooking coal yang hanyadikeluarkan oleh Negara yang menyatakan PT.KSM mempunyai cadangan yang cukup ;Bahwa saksi menerangkan keadaan dapat dikatakan force major atau tidak harus dinyatakan melalui instansi terkait;Bahwa saksi menerangkan PT.KSM merupakan perusahaan pemegang PKP2Byang hanya mempunyai cadangan cooking coal di Kalimantan
Putus : 02-08-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 2 Agustus 2016 — H. ANDI MUALLIM, S.H., M.Si
113 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
PemohonPeninjauan Kembali tidak masuk dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Dan jika Pemohon Peninjauan Kembali hendak diproses dari awal, makaatas pertimbangan hukum Hakim Banding dalam lampiran 12 tersebutharus terlebih dahulu diuji ditahapan upaya hukum luar biasa padaPeninjauan Kembali;Atas eksepsi Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembalitersebut, Hakim Tingkat Pertama dalam putusan selanya ( lampiran 14 )pada halaman 129 130, pada intinya menyatakan bahwa sistem hukumdi Indonesia tidak menganut azas the binding force
Putus : 11-05-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2016/PN.BDG. Tanggal 11 Mei 2016 — MISJABUDIN Alias JABUDIN Bin RAMLAN
71 — 24
71 — 24
berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupunlalai.Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi DeputiBidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan diluar kemampuan manusia (force
Register : 01-07-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 722/Pid.B/2020/PN JKT.SEL Tanggal 8 September 2020 —
434 — 213
434 — 213
masih berlaku;Bahwa Saksi secara terus terang mengakui adanya rasa kecewa kepadaTerdakwa, karena tidak ada pembayaran mulai bulan Mei tahun 2012sampai bulan Desember tahun 2012, dan karena tidak dibayar sisapekerjaan Saksi, maka Saksi mengajukan laporan ke pihak kepolisian,tujuan Saksi mengajukan laporan adalah agar Terdakwa dihukum;Bahwa Saksi membenarkan, yakni Saksi bertanggungjawab atas setiaptindakan organ perusahaan Saksi;Bahwa Saksi mencabut pernyataannya yang menyatakan longsormerupakan force
Register : 01-10-2020 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap Tanggal 4 Oktober 2019 — - Pengugat PT Freeport Indonesia
- Tergugat Kuwat Nurcahyo Hindro Wibowo, Dkk
403 — 1512
403 — 1512
khususnyaPasal 164 ayat (3), yang dimana reorganisasi didasarkan bagi para Tergugat yangberstatus dibebas dari kewajlban bekerja (furlough) tdak dapat dijadikan alasanuntuk melakukan PHK terhadap para Tergugat;Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur: Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kera terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force
Register : 25-08-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 14-06-2017
Putusan PN MANOKWARI Nomor - 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk Tanggal 14 Januari 2016 — Pidana
- KRESNO TONY FATUBUN, SE.alias ANTON;
116 — 28
116 — 28
Menyatakan Terdakwa Kresno Tony Fatubun, SE. tidak bersalah secarameyakinkan karena perbuatan pidana yang dituduhkan atau diancamkepada dirinya karena kondisi Abnormal (atau force majure) sebagaimanafakta persidangan, karena itu bukanlah merupakan tindak pidana korupsi;2.
Putus : 26-01-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 41/PID.SUS/TPK/2015/PN.Kendari Tanggal 26 Januari 2016 — - ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST
89 — 47
89 — 47
mesinyang terdapat pada Kapal penagkap ikan tersebut adalah Mesin Mitsibusibekas (untuk kendaraan darat) bukan untuk kendaraan laut.Bahwa benar pernah dilakukan Adendum pertama karena aktivitas dilapangan pembuatan kapal penagkap ikan belum selasai.Bahwa benar setelah dilakukan Adendum kedua disebabkan karena adasurat dari Dinas/PPK yang meminta agar dilakukan pergantian mesin dariMitsubisi bekas menjadi mesin Dogfeng.Bahwa benar pada saat perubahan Perjanjian / Kontrak tidak ada keadaanmemaksa/force
Upload : 14-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/PDT.SUS/2010 DIRUT PT. KERAMINDO MEGA PERTIWI; YOYADAS WAU, DKK.
54 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain ituPenggugat II juga tidak pernah melakukan demospontan;Bahwa Pasal 164 ayat 3 UndangUndang No. 13Tahun 2003 menyebutkan sebagai berikut"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturut turut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan
Register : 19-12-2012 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 17-10-2013
Putusan PN AMBON Nomor 66/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB Tanggal 23 Juli 2013 — HUSIN LA BIRU.
126 — 69
126 — 69
Dari sekian banyak pasal misalnya ditemukansuatu pasal yang mengatur perihal keadaan darurat atau force mayeur . Dalam pasal inidikatakan bahwa dalam keadaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapatdikecualikan dengan syarat harus mempeoleh izin dari pejabat yang berkompeten.