Ditemukan 6225 data
80 — 28
Bendahara Pembantu Pengeluaran : saksisendiri, serta dibantu staff administrasi,pembantu pelaksanna dan pengawas kegiatan ;Bahwa proses pencairan dana awalnya pelaksanamengajukan permintaan uang/verskot kegiatan kepadaBendahara Pembantu yang telah disetujui oleh KPA(Kuasa Pengguna Angggaran) dan PPTK(PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan) dengan dilampiririncian penggunaan dana yang diminta, laluBendahara Pembantu) mengajukan SPP kepada BendaharaPengeluaran untuk diteruskan kepada KasubagKeuangan lalu
SISWANDI, SH
Terdakwa:
RINALDIATI TANARI, S.Pt
94 — 10
Arung Buntu Lipa) karena yang mengetahui dalampembahasan dan tekhnis pelaksanaan kegiatan dengan pihak legislativeialah Sekertaris.Hal 15 dari 108 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2015/PN Mks.1.2.> Bahwa saksi selaku Kepala Badan Ketahan Pangan dan Selaku KPA tidaktahu pelaksanaan kegiatan Pengembangan Perbenihan dan Pembibitanpada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan KabupatenToraja Utara Tahun Anggaran 2013 bahwa penyuluh dibayarkan olehBendahara Pengeluaran hanya sebesar Rp. 10.000.000
FARIDA Binti H. RAUF
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Cq. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Baubau
622 — 548
RAUF;2) Bahwa terkait dengan Proses Penanganan Perkara Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia diaturdalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia diatur dalamPeraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJAO39/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata KelolaAdministrasi dan Tekhnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus,yang mana sehubungan dengan Proses Penanganan Perkara TindakPidana Khusus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri secara khususdiatur dalam
103 — 41
Gede Adi Wiratma selaku PPK Propinsi danselaku Kepala Bidang yang menangani perluasan sawah;Bahwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT pernahmengeluarkan Keputusan Nomor: 521.3/265.G/PSPTP/I/2012 tentangPenetapan Lokasi dan Kelompok sasaran penerima bantuan sosial untukdinas pertanian dan perkebunan NTT tahun anggaran Propinsi 2012 tanggal24 Februari 2012;Bahwa kegiatan tekhnis dari program perluasan sawah tahun 2012 meliputipembersihan lahan, perataan tanah pembuatan pematang
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : SAMSU J. EFENDI BANU, S.H.
92 — 17
., MT;
- Asli kwitansi Nomor BKU 13 tanggal 10 September 2008, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kompilasi Data Tekhnis WKP Sokoria dan Mengikuti Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran di Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Barat, Rp 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) penerima Th. Maria Da Renya Sabeweo, ST., MT.
Benge ;
- Asli kwitansi Nomor BKU 12 tanggal 10 September 2008, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kompilasi Data Tekhnis WKP Sokoria dan Mengikuti Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran di Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Barat, Rp 10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) penerima Drs. Ag. Thom R.
Energi Managemen Indonesia (Persero); 1 (satu) buku ;
- Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Volume 2 Dokumen Tekhnis, dan Volume Kerja diajukan oleh Konsursium PT. Bakrie Power-PT.
Energi Managemen Indonesia (Persero); 4 (empat) buku ;
- Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Volume 2 Dokumen Tekhnis, dan Volume Kerja diajukan oleh Konsursium PT. Bakrie Power-PT.
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.Susanto Gani,S.H
Terdakwa:
1.Ir. DWI KRIDAYANI.,MM
2.Ir. YUDI ARMINTO.,MT Bin FADLAN
198 — 6
1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
35.
Register : 08-05-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 07-06-2017Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 1 September 2015 — Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG
124 — 34Bahwa saksi menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)sejak tanggal 20 April 2012 yang mana dasarnya yaitu Surat KeputusanKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Nomor : 800/DKPSET/373, tanggal 20 April 2012 tentang Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK).. Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhilyaitu saksi H.
Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman saksi dalam melaksanakantugas sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dalamkegiatan tersebut diatas adalah:a) Surat Perintah Kerja / Kontrak Nomor : 904 / DKPKP / P4/ 1X / 2012/ SPK66, tanggal 7 September 2012.b) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.
Register : 04-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 16-10-2019Putusan PN JAMBI Nomor 125/Pid.B/2019/PN Jmb
Tanggal 17 Juni 2019 — Casidy Tjuanda Anak Dari Alm. Tan Lie Kang
194 — 115BCA Finance Cabang Jambiada dilakukan pengecekan terhadap kondisi dan keberadaan kendaraantersebut karena tugas saksi hanya memverifikasi atau memvalidasipersyaratan adminstrasi, sedangkan untuk tekhnis pengecekan ada padaMarketing yaitu saksi HADIYANTO SAPUTRA. Bahwa untuk kedua Kontrak tersebut telah lunas sejak bulan Desember2014, sedangkan untuk Kontrak lainnya dengan jaminan BPKB an.
Bahwa saksi tidak tahu terkait proses penandatanganan Kontraktersebut, yang lebin mengetahui tekhnis penandatanganan Kontraktersebut adalah Marketing saksi HADIYANTO SAPUTRA.
Register : 25-01-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 12-07-2018Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 8 Juni 2018 — George Gunawan, B.Sc,. SH
346 — 134ada kodekode anggaran dan menurutAhli setiap lembaga bedabeda kode anggarannya; Bahwa sebagai ilustrasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan adapenyerahan barang milik negara dalam program kegiatan budidayatambak udang yang tentunya berdasarkan adanya surat keputusan dariinstansi terkait yang kemudian dihibahkan atau dipindah tangankan kepihak lain, kejadian demikian menurut Ahli penyerahan barang miliknegara harus mengacu kepada Kementerian Keuangan dan mengenaikejadian tersebut adalah bersifat tekhnis
oleh karenanya Ahli sebagaiAhli tidak akan menjawab karena itu sifatnya tekhnis; Bahwa menurut Ahli tidak boleh barang milik negara dihibahkan dengancara memberikan kepada masyarakat; Bahwa mengenai adanya kegiatan program budidaya tambak udangbarangbarang diberikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkantentunya harus dimanfaatkan sesuai kepemanfaatannya dan kalaubarang tersebut rusak setelah dimanfaatkan maka harus dilaporkankepada Kementerian Kelautan Dan Perikanan, dan barangbarangtersebut tetap
Register : 11-08-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 29-06-2015Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 10 Desember 2014 — Ir. ENDANG SUARDI, M.Si.
74 — 10Perencanaan, penyiapan penyusunan tata ruang detail/ tekhnis, tatabangunan dan permukiman secara menyeluruh, lengkap danlegitimate (dapat dioperasionalkan),d. Penyusunan programprogram penataan ruang, permukiman dankebersihan serta pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan,e.
Perencanaan, penyiapan penyusunantata ruang detail/ tekhnis, tatabangunan dan permukiman secaramenyeluruh, lengkap dan legitimate(dapat dioperasionalkan) ;d. Penyusunan programprogrampenataan ruang, permukiman dankebersihan serta pelaksanaan evaluasidan pembuatan laporan ;e. Pengelolaan penataan ruang,permukiman = dan kebersihan, f.Pengelolaan adminsitrasi umum,meliputi urusan umum, urusankeuangan, urusan kepegawaian danperlengkapan dinas.Coba saudara ceritakan apa yang saudara ketahui ?
Register : 11-08-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 29-06-2015Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 10 Desember 2014 — Ir. ENDANG SUARDI, M.Si.
76 — 11Perencanaan, penyiapan penyusunan tata ruang detail/ tekhnis, tatabangunan dan permukiman secara menyeluruh, lengkap danlegitimate (dapat dioperasionalkan),d. Penyusunan programprogram penataan ruang, permukiman dankebersihan serta pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan,e.
Perencanaan, penyiapan penyusunantata ruang detail/ tekhnis, tatabangunan dan permukiman secaramenyeluruh, lengkap dan legitimate(dapat dioperasionalkan) ;d. Penyusunan programprogrampenataan ruang, permukiman dankebersihan serta pelaksanaan evaluasidan pembuatan laporan ;e. Pengelolaan penataan ruang,permukiman = dan kebersihan, f.Pengelolaan adminsitrasi umum,meliputi urusan umum, urusankeuangan, urusan kepegawaian danperlengkapan dinas.Coba saudara ceritakan apa yang saudara ketahui ?
Register : 27-05-2010 — Putus : 11-04-2011 — Upload : 24-05-2012Putusan PN JAYAPURA Nomor 231/Pid.B/2010/PN-Jpr
Tanggal 11 April 2011 — Drs. WIRO YOSEPH WATKEN
107 — 59Asmat Daci terdapat beberapakejanggalan yang bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun2003 dan menyimpang dari Petunjuk Tekhnis Tata CaraPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Provinsi Papua Tahun 2004.Berdasarkan Telahan Staf Nomor : 552.2/946/PHB2004 tanggal5 Agustus 2004 kemudian ditindak lanjuti dengan Surat dariKepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Nomor : 552.2/1136/PHB2004 tanggal 30 September 2004 yang ditujukan kepadaGubernur Provinsi Papua menyatakan bahwa Kontrak yangdibuat
Putus : 04-02-2014 — Upload : 04-08-2017Putusan PN BANJARMASIN Nomor 41 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 4 Februari 2014 —
97 — 13Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan di BNKBalangan tahun 2010 berdasarkan SK Bupati Balangan. Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan peringatan hari antiNarkotika, kegiatan pencegahan peredaran Narkoba di kalangan generasimuda, kegiatan penyuluhan peredaran minuman keras dan narkoba dankampanye penanggulangan narkoba. Bahwa saksi tidak pernah difungsikan oleh Sekretaris BNK selaku KuasaPengguna Anggaran untuk memegang kegiatan sampai kepadapelaksanaannya.
Register : 22-02-2021 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 21-06-2021Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 15/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 18 Juni 2021 — Penggugat:
1.DAVID DINAMIANTO
2.THESIA YOMALITA
3.MOH.ILHAM EL SUTHONUGRAHA
4.TEREY NATA
5.BARNITA
6.FANESCA DEVITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
238 — 182pendaftaran tanah,bidang bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah dipetakanletaknya, batas batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secarasporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihakyang berkepentingan.3) Penetapan tandatanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukanoleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.4) Bentuk, ukuran , dan tekhnis
Register : 23-04-2013 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 05-08-2015Putusan PT JAKARTA Nomor 17/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 28 Mei 2013 — Ir. JACOB PURWONO M, S.SE.E Ir. KOSASIH ABBAS
250 — 191LEN INDUSTRI Pekerjaan Pengadaan danPemasangan SHS TA 2007 Propinsi Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah danJawa Timur;e BB 53 : Dokumen Penawaran harga dan penawaran tekhnis PT. LENINDUSTRI Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SHS TA 2007 Propinsi SulawesiUtara dan Gorontalo;e BB 54 : Dokumen Penawaran PT. Citrakaton Dwidaya Lestari PekerjaanPengadaan dan Pemasangan SHS TA 2007 Propinsi Lampung dan Bali;e BB 55 : Dokumen Penawaran harga dan penawaran tekhnis PT.
Gomsu DaguziPekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SHS TA 2008 Tahap II Propinsi BangkaBelitung;e BB 90 : Dokumen Penawaran harga dan tekhnis PT. Annisa Bintang BlitarPekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SHS TA 2008 Tahap II Propinsi KalimantanBarat;e BB 91 : Dokumen Penawaran dan data kualifikasi PT. Harifa CompanyPekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SHS TA 2008 Tahap II Propinsi KalimantanSelatan; BB 92 : Dokumen Penawaran PT.
Ariesto TunggalEngineering Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SHS TA 2008 Tahap II PropinsiMaluku;e BB 100 : Dokumen Penawaran harga dan penawaran tekhnis PT.
o0 ditandatangani di Jakarta padatanggal 10 Desember 2008 oleh Slamet Santoso, P2SPM Dirjen LPE a.n Suyanto,SE.e BB 983A : (satu) lembar yang dilegalisir surat Nomor :01/P2K/LISDESEBT/2007 perihal informasi Harga Solar Home System Tanggal 12 Maret 2007kepada Direktur Utama PT LEN Industri (Persero) Jl Soekarno Hatta 442 Bandung40001 Jakarta Barat , yang ditandatangani oleh PPK Kegiatan EBT Kosasih Nip1000009028e BB 983B : (satu) lembar yang dilegalisir beserta 3 (tiga) lembar lampiranspesifikasi tekhnis
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 25-07-2019Putusan PN MANADO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 16 Mei 2019 — - CHRISTIANO YORIKO ARDIANSYAH ANDI BASO WEENAS, S.H.
163 — 39Bahwa saksi membuat Enginering Estimate tanpa adanya konsultan tekhnik,ahli tekhnik, ahli dalam gelombang laut dikarenakan tidak anggaran, namunsaksi sering berkonsultasi dengan rekanrekan sesama enginering, sedangkankompetensi saksi selaku tim tekhnis dari sarjana tekhnik yang pemahmembuat beberapa kajian tekhnis namun dalam pekerjaan konstruksipemecah ombak saksi baru pertama kali.
Perkuatan Tembok Pantai KelurahanRanoiapo bentuk bangunannya mirip dan sejenis dengan pekerjaan RehabRecon (RR) di Ranoiapo, sedangkan terkait panjang sekitar 155 meter namunsaksi tidak ingat sama atau tidaknya dengan pekerjaan Rehab Recon (RR) diRanoiapo, tinggi sekitar 6 meter sama dengan pekerjaan Rehab Recon (RR)di Ranoiapo, lebar atas 4 meter sama dengan pekerjaan Rehab Recon (RR) diRanoiapo dan lebar bawah 9 meter sama dengan pekerjaan Rehab Recon(RR) di Ranoiapo, terkait dengan justifikasi tekhnis
Register : 22-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 27-05-2021Putusan PN BENGKULU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
RAHMI JUMAHALDI, S.Pd Bin MAKMURDIN
141 — 71RafresiaMukomuko;Putusan Nomor: 11/Pid.SusTPK/2021/PN.BGL Halaman 39Bahwa yang berhak mengelola keuangan untuk anggaranpembangunan SMKS Wahana Bhakti Mukomuko tahun 2016 tersebutadalah Kepala sekolah dan sekaligus menjadi ketua Tim pembangunanSMKS Wahana Bhakti adalah RAHMI JUMAHALDI,S.Pd;Bahwa benar RAHMI JUMAHLADI selaku Kepala Sekolah dansekaligus ketua Tim pembangunan bersama dengan FITRI SUKAMTOselaku ketua Tim pengawas dan perencana pembangunan berangkat keJakarta untuk melakukan pelatihnan bimbingan tekhnis
Register : 25-04-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 28-08-2019Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr
Tanggal 11 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.YUNIATI, SH.
3.RASYID YULIANSYAH, S.H.,M.H.
Terdakwa:
DWI IRIANTO.S.H. alias MBAH PUTIH
267 — 74PRIYANTO Alias MBAH PRI dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah uang dari saksi LASMIINDARYANI selaku Manager Persibara untuk membantu Persibaranaik tahta dari Liga 3 ke Liga 2; Bahwa Saksi bekerja sebagai pengurus Asprov PSSI JawaTengah sejak tahun 2010 sampai sebelum ditangkap dan menjabatHalaman 45 dari 129 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnrsebagai Tekhnis dan Pengembangan dengan tugas dan tanggungjawab untuk mengembangkan Kepelatihnan dan
Putus : 08-09-2016 — Upload : 14-03-2018Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 September 2016 — HERLAND bin OMPO
311 — 477 — Berkekuatan Hukum TetapNomor : 29 PK/Pid.Sus/2015lelang atau tender agar diharapkan mendapat harga yang layak dan perusahaanyang kerkompeten dan berkemapuan tinggi dibidang Bioremediasi baikkemampuan tekhnis/ keahlian maupun peralatan;Bahwa keberatan Peninjauan Kembali bahwa terdapat pertimbanganJudex Facti maupun Judex Juris yang memperlihatkan suatu kekeliruan nyataatau kekhilafan, tidak dapat dibenarkan;Bahwa Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat
Putus : 15-08-2014 — Upload : 02-04-2015Putusan PN SURABAYA Nomor 69/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby
Tanggal 15 Agustus 2014 — H. MOKHAMAD TAROKI, ST, MT
82 — 13saksi sudah dimutasi dari Dinas PU Pengairan Kab.Mojokerto pertanggal 4 Nopember 2011 sebagai Kabag Pembangunan Setda Kab.Mojokerto ;Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam Pembelaan ;2 Saksi DIAN SUGENG ROKHMAN H, ST :22nnenn nnnBahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalamBAP Penyidik adalah benar semua ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi perencanaan Tekhnis