Maknatumpang tindih yang dimaksud dalam surat Tergugat V adalah permohonanPenggugat atas SHM 165/Duri dan SHM 166/Duri sisa tumpang tindih denganSHM 6304 /Duri atas nama Kadiman Mansoer autentik, milik Saudara KadimanMansoer dan tidak terdapat SHM lain atau tumpang tindin sebagaimana yangdituduhkan oleh Penggugat.Bahwa istilah tumpang tindih yang digunakan Penggugat di dalam gugatansebenarnya untuk memutarbalikan fakta saja.

Justru apabila Tergugat Vmengabulkan permohonan Penggugat untuk menerbitkan SHM 166/Duri danSHM 165/Duri sisa yang belum tentu benar keabsahan atas haknya tersebutmaka terjadi tumpang tindih yang sebenarnya dengan SHM 6304/Duri atasnama Tergugat I.Bahwa Tergugat V apabila mengetahui adanya tumpang tindin SHM 6304/Duridengan SHM lain maka Tergugat V dari dahulu tidak mungkin mengabulkanpermohonan ganti nama dari Saudara Kadiman Mansoer kepada Tergugat maupun dari pemilik Kadiman Mansoer kepada Kadiman

tidak terobukti membuattumpang tindih SHM, tetapi justru Penggugatlah yang mengajukanpermohonan SHM 166/Duri dan SHM 165/Duri sisa yang akan membuattumpang tindih dengan SHM 6304/Duri.Bahwa berdasarkan pendapat ahli mengenai PMH diatas dan ketentuan pasal13865 KUHPerdata maka apa yang dimaksud Penggugat bahwasanya Tergugat telah melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerugian bagi Penggugatsudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya karena tidak ada fakta yang kuatbahwa Tergugat membuat tumpang tindin

bagaimana bisa PENGGUGAT dan TERGUGAT Vmengambil dan menyatakan suatu hasil akhir untuk dilaksanakan yangtidak disepakati secara bersamasama pada saat TERGUGAT danTERGUGAT Il tidak hadir yang menyebabkan pengambilan suara secarasepihak yang seharusnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;45.46.47.48.48Bahwa hasil mediasi yang dilakukan PARA PIHAK tidak tertuang dalamsuatu berita acara, kalaupun ada, sesuai dengan dalil GugatanPENGGUGAT dalam Posita butir 20 yang hanya membahas tentangtumpang tindin

Bahwa Para Penggugat telah berkalikali menegur, melarang danmemperingatkan Tergugat agar tidak mengerjakan dan menghancur kebunkalapa sawit milik Para Penggugat serta meminta mencabut kembalitanaman kelapa sawit yang ditanam secara tumpang tindin dengan tanamankelapa sawit Para Penggugat, namun Tergugat sama sekali tidakmengindahkan peringatan dan teguran dari Para Penggugat tersebut,sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat melakukan pengrusakan danmenghancurkan kebun kelapa sawit milik Para Penggugat

Nomor 2910 K/Pdt/20162.10.11.tumpang tindin dengan kelapa sawit milik Para Penggugat adalahmerupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal1365 KUH Perdata;Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat mengakibatkanPara Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian immaterial yangharus dibayar ganti ruginya, yakni :a.

Penjual dan Asniatik(Termohon Kasasi I/ Pembanding I/semula Penggugat ) selaku Pembelidari sudut pandang hukum adat semata tanpa melihat dari sudut hukumpositif yang telah mengatur secara khusus dan juga tanah a quo sangatluas yaitu + 150 Ha dan status tanah juga bukan tanah adat;14.Bahwa apabila semua jual beli tanahn dilakukan dengan carasebagaimana yang diuraikan Judex Facti maka akan ada jual beli tanahyang akan dilakukan oleh orangorang yang tidak bertanggung jawab danakan terjadinya tumpang tindin

Berdasarkan pendalaman/pengkajian substansi buktibukti tersebutkemudian diketahui bahwa Izin Usaha Perkebunan dan beberapa SertifikatHGB dan HGU yang dimiliki PT Ricky Kurniawan Kertapersada ternyatamemiliki letak/lokasi yang tumpang tindin dengan areal Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHKHT1)Penggugat, sehingga keberadaan Keputusan Tata Usaha NegaraKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana butir 1 di atas barulahdiketahui merugikan kepentingan Penggugat ;Mencermati

Putusan Nomor 105 PK/TUN/2014277/Menhutll/2004 tanggal 2 Agustus 2004 tentang Penunjukan ArealPenggunaan Lain menjadi Kawasan Hutan Produksi dan selanjutnyamenerbitkan SK Menhut Nomor 346Menhutll2004 tanggal 10 September2004 tentang IUPHHKHTI Penggugat, yang bertumpang tindin denganBeschikking Tergugat dan Tergugat II, Namun dilihat dari total hak atastanah yang dipunyai Tergugat Intervensi berupa: 1. HGU 42/ Mekarsari 682,2 ha2. HGB 1/Mekarsari 8,3537 ha3. HGB 2/Mekarsari 3,0243 ha4.

membingungkan bagipihak Tergugat , Tergugat II dan Tergugat Intervensi 1 dalam menanggapigugatan tersebut, karena sulit dipahami pada bagian manakah lahan yangtumpang tindih tersebut, sehingga menyebabkan tidak ada kepastian hukumbagi pihak Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Intervensi 1 untukmembantah atau mengakui dimana keberadaan batasbatas areal lahanyang diklaim oleh Penggugat tersebut;Oleh karena tidak diuraikannya batasbatas titik koordinat yang diklaim olehPenggugat sebagai lahan yang tumpang tindin

ini setelahpemekaran, telah berubah menjadi Desa Tondowatu Kecamatan Morosi:;Bahwa tidak ada sanggahan dari warga saat sertifikat atas namaRamlah tersebut diterbitkan, sertifikat atas nama Ramlah terbit padatahun 2013;Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Padt.G/2020/PN Unh Bahwa ketika Saksi diminta bantuannya saat pelaksanaan PemeriksaanSetempat, Saksi belum mengetahui jika objek tersebut tumpang tindihdengan sertifikat milik Ramlah; Bahwa Saksi tahu jika objek tersebut tumpang tindin

mengajukanpermohonan informasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe terkaitdengan adanya sertifikat pada obyek sengketa yang telah dilakukanPemeriksaan Setempat tanggal 5 Februari 2021, kKemudian berdasarkan bukti T25 yaitu Surat pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kabupaten KonaweNomor MP.02/14674.600/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021, KantorPertanahan Kabupaten Konawe memberikan jawaban bahwa berdasarkan hasilanalisis disampaikan bahwa terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 00189 yangtumpang tindin

Tidak ada tumpang tindin antara kedua SHM milikTergugat dengan SHM yang dianggap milik Penggugat sendiri, karenaHalaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 442/PDT/2019/PT SMGantara kedua kepemilikan SHM tersebut merupakan objek yangberbeda dan lokasi yang berbeda pula.13.Bahwa sebagaimana yang disampaikan Penggugat pada poin 14 dalamgugatannya, Tergugat menyampaikan sebagai berikut, bunyi Pasal 62ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala BPN NO. 3 tahun 2011 tentangPengelolaan Pengkajian dan Penanganan

dalam Akta Jual Beli tertanggal22 Maret 2011 dengan Nomor : 248/BAKI/2011 dan Nomor249/BAKI/2011 keduanya dibuat dihadapan YULISTIKA SETYADEWI,Sarjana Hukum, Selaku PPAT Kabupaten Sukoharjo dan sudahdalam tahap pemeriksaan secara komprehensif sebelumnya oleh TurutHalaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 442/PDT/2019/PT SMGTergugat, sehingga terbitlah kedua SHM milik Tergugat tersebut secarasah dan tidak melanggar hukum.Bahwa Penggugat telah salah besar dan keliru mendalilkan telah terjaditumpang tindin

Objek tanah dalam perkara a quo sekarang ini berbeda,tidak tumpang tindin atau tidak termasuk kedalam objektanah dalam perkara antara Wasar dan Nasrun, nampakjelas terpisah, dipisahkan oleh Jalan sebagaimanaketerangan saksi H.AMSARI dalam uraian perkara a quo( halaman 12). Yang pada pokoknya saksimenerangkan,bahwa saksi ada mempunyai tanah didekattanah dalam objek sengketa namun tidak termasuk dalamobjek sengketa.

Gugatan Penggugat terhadap kedudukan Obyek sengketa tidakjelas yaitu tidak mencantumkan Identitas Alamat Obyek sengketayang lengkap, jelas dan pasti,dimana terhadap Obyek sengketa Penggugat tidakmencantumkan nama RPT ,Kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten, dan Provinsi, sedangkanPenggugat tidak merubah surat gugatannya, Kedudukan obyeksengketa yang jelas dan pasti sangatlah penting karena supayatidak terjdi timpang tindin kepemilikan obyek dengan pihak lain.Ketidak jelasan Obyek gugatan mengakibatkan

Nyoman Agus Suwiti ;Bahwa Terdakwa sebagai pemilik tanah yang telah menjual tanahnyatersebut, sebenarnya sudah mengetahui jika sebahagian tanah miliknyayang tercantum dalam SHM Nomor 00839 tanggal 17 November 2003seluas 2.603 M2 telah tupang tindin dengan SHM Nomor 1439GS.2577/1996 atas Moch. Resin Yasni, S.T., (adik kandung Terdakwa),namun untuk meyakinkan pembelinya maka Terdakwa tidakmemberitahukan kepada saksi dr.

Bahwa dalam perjalanan akan rencana Penggugat untuk bermusyawarahdengan masyarakat yang berada di atas tanah tersebut, tibatiba Penggugatmendengar berita bahwa Tergugat akan melakukan pelebaran muarasungai Ampal dan saat itu Tergugatl diwakili oleh Tergugatll / CamatBalikpapan Selatan telah melakukan negosiasi dengan masyarakatkhususnya yang berada di pinggir sungai sebanyak kurang lebih 25 KepalaKeluarga yang sebagian memiliki surat tanah berupa segel dengan statustumpang tindin dengan SHM No. 02

Dansesual gambar/peta Kantor ATR/BPN serta bukti lainnya, maka HGBNo. 339/Nps milik pihak Penggugat tumpang tindin dengan HBGNo.477/Nps.

Dan apabila menunjuk Gambar Situasi (GS) No.1698/1989 tanggal 27 April 1989 yang terdapat dalam sertifikattersebut di atas maka berada di lokasi sebagian obyek milik pihakTergugat berdasarkan R.v.O 674 Surat Ukur No. 39/1923 ( yangditunjuk dengan N.O.P 34.71.090.002.0010187,0 dan N.O.P34.71.090.002.0010188.0 ) serta tumpang tindin dan ataubertentangan dengan R.v.O 769 ( milik Penggugat sendiri ).c.

(empat ribu lima ratus delapan puluhdua meter persegi) sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak MilikNomor 00040 Surat Ukur Nomor 64/TANJUNG BARU/ 2019 tanggal 20Juni 2019; sedangkan selebihnya tidak dapat diberikan dan dilakukanpendaftaran hak atas tanah dikarenakan sisa bidang tanah yangdiimohonkan oleh Penggugat terindikasi tumpang tindin dengan bidangtanah NIB 01161 Kel. Keramasan Kec.

Kertapati Kota Palembang dansebagian masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS), sebagaimanaditerangkan dalam surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten MuaraEnim tanggal 14 Januari 2020 Nomor 52/30016.03/ 1/2020;Bahwa atas kondisi sebagaimana disebut pada posita angka 4 di atas,Penggugat memaklumi bilamana bagian tanah yang masuk dalam DaerahAliran Sungai (DAS) tidak dapat dimohonkan haknya oleh Penggugatkepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim; namun bagiantanah yang terindikasi tumpang tindin

Harus pula ditelitiapakah antara tanah milik Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik tersebuttumpang tindin sebagian ataukah keseluruhan dengan PengembalianBatas. Untuk itu Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini menolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapatditerima (Niet Onvankelijke Verklaard).;Dalam Pokok Perkara:1.

Wahyono Sumardi seluas6.760 M2 yang nyata terletak dalam wilayah kerja/administrasipemerintahan Desa / Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampanbertumpang tindin dengan bidang tanah Penggugat yang terletakdalam wilayah Pemerintahan Kelurahan Labuh Baru Barat, sehinggatanah Penggugat habis karena tumpang tindih, padahal letak wilayahadministrasi pemerintahnya berbeda, dengan kata lain ruang lingkupkewenangan administrasi/ wilayah kerja pemerintahan Desa /Kelurahan Simpang Baru tidak sama dan berbeda

untuk mengembalikanbidang tanah milik para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong sertatanpa dibebani hak atau syarat apapun juga;e Bahwa berdasarkan dalil dalil yang diuraikan oleh Penggugat diatas,sudah tepat menurut hukum Tergugat dan Il (Secara Bersama tanggungrenteng) dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugatsebagai akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Il yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian secaralangsung kepada para Penggugat;e Bahwa tumpang tindin

Nomor 805/200.3.14.71/VII/2012 Tertanggal 06Juli 2012 serta Peta Pengumpulan Data Fisik yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dijelaskan bahwa luas bidang tanahHalaman 37 dari 93 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT6.thePBRPenggugat 8.435 M2, setelah dilakukan perhitungan penggambaran danPlotting kedalam Peta Dasar Pendaftaran pada Kantor PertanahanKotaPekanbaru dijelaskan sebagai berikut:> Sebagian bidang tanah Sertifikat Hak Milik Penggugat Nomor 7226(dahulu Nomor 3755) tumpang tindin

dengan Sertifikat Hak MilikNomor 768 terdaftar atas nama Herry Purnomo seluas 1.246 M2;> Sebagian bidang tanah Sertifikat Hak Milik Penggugat Nomor 7226(dahulu Nomor 3755) tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikNomor 769 terdaftar atas nama Wahyono Sumardi seluas 6.760 M2;> Sebagian bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor Penggugat 7226(dahulu Nomor 3755) terkena pembuatan parit seluas 429 M2 olehPemerintah.

Bahwa pada nyatanya Tergugat telah mengetahui adanya keputusanMenteri Kehutanan Nomor SK.383/Menhutll/ 2006 tanggal 5 Juli 2006tentang penunjukan areal penggunaan lain seluas 33.800 ha yangterletak di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai KartanegaraProvinsi Kalimantan Timur menjadi kawasan hutan dengan fungsi hutanproduksi tetap, sehingga bisa dihindari adanya sengketa batas atautumpang tindin pemberian ijin lahan;5.

TPS) tumpangtindin. dengan lahan JIUPHHKHT PT.SylvadutaCorporation (vide bukti P4):6) Tumpang tindin lahan tersebut diinformasikan olehKepala Dinas Kehutanan kepada Direktur UtamaPT. Tunas Prima Sejahtera dalam surat tanggal 22Oktober 2009 Nomor 522.22/5706/DKII/2009 (videbukti P5).

TPS) yangdiperpanjang dengan Keputusan Tergugat Nomor56/DPN.K/IL56/VIII2007, tanggal 8 Agustus 2007 dan diperpanjang lagidengan Keputusan Tergugat Nomor 99/DPN.K/IL99/X2008, tanggal 27Oktober 2008, sebatas yang tumpang tindin dengan lahan IUPHHKHT milikPenggugat;Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor 15 PK/TUN/20153.

Hal mana Pemberian hak oleh pemerintahkepada seseorang atau badan hukum termasuk tindakan administrasisehingga sertipikat in /itis berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yangkonstitutif maka menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat ulang ditemukan fakta hukum,yaitu pada lokasi tersebut terdapat bidang tanah Penggugat dan Tergugat IIIntervensi yang saling tumpang tindin sebagian dengan kontur tanahnyaberbukitbukit

antara Iring Rombelayukdengan pak Sumule Tandirerung, katakan saya mau mati disini dengananakanak saya demi Tongkonan, Sumule Tandirerung katakan seperti itu;Bahwa Terdakwa setelah itu pulang dengan cucu Terdakwa;Bahwa Terdakwa menambahkan 14 juta rupiah itu dengan harga yangrendah, Terdakwa ucapkan kepada Sumule Tandirerung;Bahwa seingat Terdakwa waktu itu Sumule Tandirerung tidak emosi;Bahwa seingat Terdakwa pertemuan pertama dan kedua sudah adakesepakatan;Bahwa seingat Terdakwa terjadi tumpang tindin

Sehingga mendudukkan tanah milikTergugat/Terlawan pada sebagian tanah milik Turut Terlawan sama artinyamendudukkan tanah milik Penggugat/Pelawan pada posisi yang keliruserta berpotensi menimbulkan tumpang tindin dengan kedudukan tanahmilik Ignatius Suwandi (kini milik Jhonny Aliman) dan tanah milik RahimGG yang telah bersertipikat hak milik sejak tahun 1978;6.

Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Judex Facti padaPeradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.Bahwa hal ini terlinat dari keterangan saksi yang dihadirkan dari BPNyaitu Bambang Prasongko yang mengatakan Tergugat ic Kepala BPNmengakui bahwa tanah objek perkara terletak pada lokasi yang samadengan milik para Penggugat dan saksi BPN lainnya yaitu Kosimmengatakan bahwa tanah Suripto dkk (ic para Pemohon Kasasi)tersebut tumpang tindin dengan tanah Budi Gunawan (ic TermohonKasasi Il).Bahwa dari

danmengadili perkara No:24 /Pdt.G/2016/PN.Skh ( Eksepsi Absolut)Bahwa penggugat yang mengajukan gugatan perdata pada tanggal 11April 2016 di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah keliru dan salahalamat karena Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili pokok perkara yang berkaitan denganpermasalahan sertipikat ganda atau tumpang tindih sebagaimana yangdidalilkan dalam Posita Penggugat hal 3 angka 5.Majelis hakim yang terhormat bahwasannya permasalan sertipikatganda/tumpang tindin

, kemudian terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 3491Tahun 2008 sehingga terjadi tumpang tindin adalah perbuatan melawan hukum,dan Tergugat II yang telah mendirikan bangunan bertingkat untuk sarang burungwalet diatas tanah milik Penggugat juga adalah perbuatan melawan hukum ;Bahwa, telah terbukti Tergugat memasukkan tanah milik Penggugatseluas 257 M?

Dan jugabertentangan dengan hak kepemilikan Penggugat atas tanahaquo sehingga terjadi tumpang tindin / over lapping yangmenimbulkan ketidakpastian hukum ;Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor: 122/G/2012/PTUN.JKT.8.