AMAGCBLP612tanggal 14 Maret 2013, hal tersebut di kategorikan dalam keadaan Kahar(Force Majeure) sebagaimana diatur dalam kontrak a quo Pasal 13.. Bahwa Terlawan pun sudah mengakui adanya keadaan Kahar tersebutyang di sampaikan oleh Driss Belkady mewakili Terlawan kepadaPelawan dan Pelawan ll.. Bahwa setelah keluar Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia No. 1 Tahun 2014, kemudian Terlawan melakukan Halaman 5 dari 19 hal.

Karena keadaan memaksa (force majeure), diluar Kemampuan debitor. Jadidebitor tidak bersalah ;Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalan melakukan wanprestasi,perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalaitidak memenuhi prestasi , dalam hal ini ada 3 keadaan :a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekalii ;b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru ;c.

Tergugat tidak hadir maupunmengirim wakilnya di muka persidangan untuk membantah atau menjawabgugatan Penggugat terhadap dalil in casu nilai angsuran yang belum dibayarkanberjumlah Rp30.014.766,00 (tiga puluh juta empat belas ribu tujunh ratus enampuluh enam rupiah);Menimbang, bahwa tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkanoleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengansengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaanmemaksa (overmacht atau force

majeure), jadi di luar Kemampuan debitur;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Peringatan (I), Nomor:240/KR/BBMKLUT/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 (vide bukti P10), SuratPeringatan (I), Nomor: 212/KR/BBMKLUT/XI/2020 tanggal 18 November 2020(vide bukti P11), dan Surat Peringatan (II), Nomor: 017/KR/BBMKLUT/III/2021tanggal 16 Maret 2021 (vide bukti P12) menunjukkan bahwa Penggugat telahmelakukan pemberitahuan dan memperingatkan kewajiban Tergugat yang telahjatuh tempo melewati batas waktu pembayaran

BPR MITRA BALI MANDIRI wajib tunduk dan patuh padaHukum.Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Nomor 229/Pdt/2019/PT DPS28.29.30.Bahwa berdasarkan Hukum Negara RI tertinggi jo Putusan Kedaulatantertinggi jo Kekuasaan/ kewenangan tertinggi jo pemilu 2014 dengansegala tindak lanjutnya, secara sah dan meyakinkan menurut/ bersadarkanhukum: bahwa secara sah dan menyakinkan menurut atau berdasarkanTELAH dan SEDANG terjadi KEADAAN MEMAKSA (Force Majeure)yaitu orang perorang didalam PT.

Majelis Pengadilan Pajak seharusnya juga dapat mempertimbangkan denganrasa keadilan yang berdasarkan kepada kenyataan bahwa diluar kemampuan(Force Majeure) Tentang Krisis Ekonomi Global yang mengakibatkanHalaman 11 dari 14 halaman.

Tergugat ternyata tidak membayar ongkos kenaiaknharga yang merupakan force majeur ....dst.Bahwa jelas dalil TERLAWAN/semula PENGGUGAT dimuka adalah dalil yangbersifat spekulatif, imajinatif dengan mengabaikan semua fakta hukum yang adakarena tidak dilandasi dasar hukum (rechtsground, legal basic) dan dasar fakta(Feitelijke Grond, Factual Basic) maupun alasan kuat (Strong Reason).Bahwa sebagai Badan Hukum Perseroan (Rechtpersoon, Legal Entity) yang sahdan tunduk sepenuhnya atau Obidentia pada semua

majeure telah diaturdidalam kontrak No. 003/MHSSPK/LGL/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 sehinggaTERLAWAN/semula PENGGUGAT seharusnya melaksanakan halhal yang tertulisdidalam kontrak sesuai dengan term dan condition sebagaimana disebutkandalam kontrak yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata danapabila memang terjadi hal kahar maka telah diatur didalam kontrak dimaksud.Bahwa dari dalil TERLAWAN/semula PENGGUGAT dalam posita gugatan butir 8telah jelas bahwa TERLAWAN/semula PENGGUGAT

Bahwa PELAWAN/semula TERGUGAT II menolak secara tegas dalilTERLAWAN/semula PENGGUGAT dalam gugata pada posita butir 15 yangmendalilkan terjadi kKerugian Material dipihak TERLAWAN/semula PENGGUGATtanpa menguraikan fakta hukum terjadinya kerugian material yang didalilkan.Bahwa fakta hukum kenaikan harga material dan harga Bahan Bakar Minyak untukdapat dikualifikasikan sebagai force majeure maka haruslan mengacu padaketentuan yang telah diatur didalam kontrak No. 003/MHSSPK/LGL/III/2012 tanggal5 Maret

2012 sehingga TERLAWAN/semula PENGGUGAT = seharusnyamelaksanakan halhal yang tertulis didalam kontrak sesuai dengan term dancondition sehingga memenuhi ketentuan mengenai force majeur yang dimaksuddidalam kontrak jo. ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata.19.

perhitungan kerugian yang didalilkan, sehinggauraian dalil dalam posita butir 14 sampai dengan butir 16 adalah dalil yang bersifatspekulatif tanpa didukung fakta yang objektif, selain tidak jelas dasarperhitungannya, juga fakta membuktikan TERLAWAN/semula PENGGUGAT tidakmenjelaskan dalam dalil gugatannya harga barang, kesepakatan tentang harga,kesepakatan bentuk pembayaran yang disepakati serta ketentuan apabila terjadikenaikan bahan material harga BBM dan sebagainya ke dalam addendum atauforce majeure

;Bahwa kewenangan ada pada pihak termohon, kalau sepakattentunya dia akan melakukan restrukturisasi, namun dia jugaberwenang untuk menolak, dan apabila pemohon tidak terima ataspenolakan tersebut bisa memintakan pembatalan kontrak awal kepengadilan.Bahwa dalam format perjanjian biasanya klausula force majeureitu selalu ada namun bila tidak ada dapat memungkinkan untukmeminta retruksturisasi kalau memang betul betul terjadi forcemajeure, namun apabila tidak ada klausula ini dalam perjanjianmaka kembali

pada Undang Undang, artinya force majeure tidakdapat membatalkan perjanjian namun untuk dasar renegosiasiHalaman 45 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1115/Pat.G/2019/PN Sbymengenai retrukturisasi perjianjian, namun = apabila terjadipenolakan maka pihak yang memohonkan dapat menempuhupaya hukum pembatalan kontrak pada Pengadilan.Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur merupakanfasilitas kredit modal kerja, yang seharusnya Krediturmempertimbangkan pula perkembangan usaha dari usaha

dimana sebuah undang undang terjadikekaburan, konflik dan lain sebagainya tidak seharusnya dijadikandasar hukum dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, karenaotomatis perbuatan tersebut legalitasnya masih diragukan.Bahwa Penetapan nilai likuidasi yang jauh dibawah harga pasaratas keseluruhan obyek jaminan sebagaimana tersebut dalampengumuman lelang ;Bahwa terkait penurunan harga pada obyek benda tidak bergeraktidak mungkin terjadi, kKecuali apabila terjadi atau terdapat kondisitertentu seperti force

majeure dan lain sebagainya, akan tetapi bilafaktanya memang terjadi penurunan nilai hal itu harus ada dasarpenilaiannya seperti halnya tanah yang ada nilai NJOP yangmenjadi harga dasar, penurunan harga tidak akan terjadi dibawahnilai NJOP, jadi yang mengalami penurunan adalah harga pasartetapi harga standar tidak akan turun atau setidaktidaknya tetapsesuai dengan NJOP;Halaman 47 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1115/Pat.G/2019/PN SbyBahwa dalam pasal 12 UUHT tidak dikatakan Kreditur atau Bankdilarang

majeure dan lain sebagainya, akan tetapi bilafaktanya memang terjadi penurunan nilai hal itu harus ada dasarpenilaiannya seperti halnya tanah yang ada nilai NJOP yangmenjadi harga dasar, penurunan harga tidak akan terjadi dibawahnilai NJOP, jadi yang mengalami penurunan adalah harga pasartetapi harga standar tidak akan turun atau setidaktidaknya tetapsesuai dengan NJOP;Bahwa Peletakan Hak Tanggungan dengan Eksekusi HakTangunggan suatu hal yang berbeda artinya hukumnya berbedadan perjanjiannya juga

Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Force one warna hitam DA 3951 CY ;- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Force one warna hitam DA 3951 CY ;- 1 (satu) buah SIM C an. Ramlandikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah sepeda pancal merk Polygon berwarna biru ;dikembalikan kepada saksi Abdul Rahman Bin Haspul (anak korban) 6.

one warna hitam DA 3951 CY ; (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Force one warna hitam DA3951 CY ; (satu) buah Sim C an.

HASPUL, perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnyaterdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKI berboncenganmenggunakan sepeda motor Yamaha Force One warna hitam DA3951 CY dengan tujuan menuju Desa Haur Gading untuk bekerja danHal 3 dari 19 halaman, Nomor 187/Pid.Sus/2014/PN Brbketika sampai di Jalan umum Desa Muara Rintis RT. 04 / IKecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah darijarak sekira 5 (lima

one warna hitam DA 3951 CY ;e 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Force one warna hitam DA3951 CY ;e 1 (satu) SIM C an.

one warna hitam DA 3951CY ;e 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Force one warna hitam DA3951 CY.e 1 (satu) buah SIM C an.

one warna hitam DA 3951CY ;1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Force one warna hitam DA2951 CY ;Hal 21 dari 19 halaman, Nomor 187/Pid.Sus/2014/PN Brbe 1 (satu) buah SIM C an.

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah ID card Task Force International Indonesia dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 ( lima ribu rupiah);

Menyatakan barang bukti :1 (satu) buah ID card Task Force International Indonesia dirampas untukdimusnahkan;4.

Saksi Sutoro Bin (Alm) Rasnya, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangansaksi sebagaimana BAP benar adanya; Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi karenatelah terjadi penipuan tentang Task Force International Indonesia atauTF; Bahwa saksi juga tidak tahu apa itu Task Force International Indonesiaatau TFI tersebut, akan tetapi saksi mengira semacam organisasiInterpol; Bahwaawal mula saksi sampai

dan menjaga perbatasan Negara;Bahwa saksi mulai melakukan perekrutan atau mencari orang agarmenjadi anggota Task Force International Indonesia atau TFI, awalmelakukan perekrutan sekitar bulan Agustus 2018, di rumah saksi sendindi Kp.

Gama sekitar tahun 2016;Bahwa Terdakwa tidak ikut merekrut calon anggota TFl, Terdakwa hanyabercerita bahwa jaman orde baru ada Organisasi Task Force;Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Ucu Syamsu, sdr.

Internasional Indonesia/Interpol yang dihentikan kegiatannya oleh parat keamanan setempat yaituPolsek Pacet dan Koramil Pacet, dimana kegiatan tersebut dihentikan karenakata aparat Keamanan tersebuttidak ada ijinnya untuk kegiatan tersebut;Menimbang, bahwa Task Force Internasional Indonesia/ Interpol adalahlembaga Negara Republik Indonesia dan Task Force International Indonesiaadalah lembaga Negara, jadi TFI ini adalah sebuah organisasi yanglandasannya adalah kemanusiaan masyarakat dan tujuannya

Umum KabupatenSorong selama beberapa waktu sehingga Tergugat sangat bertanggung jawabuntuk mengurus biaya pengobatan/ perawatan selanjutnya Tergugat dan AnakHalaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Sonanak mengantar Asisten Rumah Tangga merska tersebut kepada keluarganyadi Kampung Halamannya di Pekan Baru namun terkendala pula untuk kembalike Kota SorongPapua Barat sampai sekarang karena bertepatan juga denganmasalah Virus Corona yand mewabah di seluruh muka Bumi dan hal tersebutmerupakan force

majeure yakni yang diamanatkan oleh Pasal 1245KUHPerdata (BW) mengatur bahwa penggantian biaya kerugian dan bungadapat dimaafkan bilamana terjadi suatu keadaan yang memaksa.

pertama performance target budget dari Penggugatbelum tercapai maka masih diberikan kesempatan pada 3 BulanHalaman 2 dari 19 Putusan PHI Nomor 1/Pdt.SusPHI/2020/PN Mtr10.11.12.terakhir .Bahwa setelah Penggugat berkerja sejak bulan April 2019,Tergugat tidak membuat kontrak kerja sebagaimana dilakukansebelumnya, waktu) menjadi General Manager di MAX ONEHOTEL Seminyak Bali sehingga Penggugat berangapan sudahmenjadi pegawai tetap.Bahwa akibat imbas pandemik Covid19 secara Global diseluruhDunia sebagai force

majeure yang berdampak negatif padaDunia pariwisata sehingga pada bulan April 2020 MARC HOTELGill Trawangan ( Tergugat ) tidak beroperasi untuk sementarawaktu. sambil menunggu perkembangan pandemi Covid 19berakhir.Bahwaternyata pada Tanggal 31 Maret 2020 Tergugatmengeluarkan surat pemberitahuan berakhirnya kontrak yangditerima Penggugat pada Tanggal 3 April 2020 dimanasubtansinya adalah Terhitung mulai Tanggal 1 Mei 2020hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagaiGeneral Manager pada

Menetapkan barang bukti berupa ;- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Force warna hitam merah tahun 2016 tanpa No.Pol Noka MH3UE121OGJO11333 Nosin : E3R8E0030237;- 1 (satu) lebar STNK an ENAH ROSMANAH;- 1 (satu) buah kunci kotak kendaraan sepeda motor.

WAWAN HERMAWAN ada memberhentikan kendaraansepeda motor merk Yamaha vega force, warna hitam merah tanpa platnomor namun setelahnya diberhentikan pengemudi dari kKendaraan sepedamotor merk Yamaha vega force, warna hitam merah tanpa plat nomortersebut yang setelah diketahui bernama Sdr. MISAT Als GENDON Binhalaman 9 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Cms.MASNIA malah melarikan diri mengetahui hal tersebut secara spontanitassaksi, Sdr. YUDI SURYANTO dan Sdr.

YUDI SURYANTO mengecek terlebihdahulu kendaraan sepeda motor merk Yamaha vega force, warna hitammerah tanpa plat nomor yang dikemudikan oleh Sdr. MISAT Als GENDONBin MASNIA tersebut setelahnya dicek Sdr.

Ciamis Terdakwa melihat di teras halam depan rumah adatersimpan/terparkir 1 ( satu ) unit kKendaraan sepeda motor merk Yamahavega force, Warna hitam merah, Tahun 2016, No.

YUDI SURYANTO merupakan perbuatanmelawan hukum oleh karena dalam mengambil 1 ( satu ) unit kendaraan sepedamotor merk Yamaha vega force, Warna hitam merah, Tahun 2016, No.

.- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK 3271 EW.Dirampas untuk Negara;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

(satu)e 1 (satu) buah pipet plastikDirampas untuk dimusnahkan.e 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK3271 EW.Dirampas untuk Negara.4.

Binjai Utara denganmengendarai sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK 3271 EW dan sesampainya di Pasar 2 Cina Kec.

Binjai Utara denganmengendarai sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK 3271 EW dan sesampainya di Pasar 2 Cina Kec. Binjai Utara,terdakwa bertemu dengan DATUK (DPO) yang pada saat itu tujuanterdakwa adalah untuk membeli 1 (satu) paket shabushabu seharga Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), setelah membeli 1 (Satu) paket shabushabu tersebut kemudian terdakwa membawanya ke Stabat;Kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang kerumah kontrakansaksi NURLENA yang terletak di Dsn.

Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) buah plastik klip warna putin yang berisikan kristal warnabening atau putih shabu.1 (satu) buah bong terbuat dari botol pllastik warna hijau merk sprite.e 1 (satu) buah kaca pirex.e 1 (satu)satu) buah mancis.1 (satu) buah pipet plastikDirampas untuk dimusnahkan.e 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna biru BK3271 EW.Dirampas untuk Negara;6.

Bukan karena force majeure;4. Saat terjadinya kerugian;5. Kerugiannya dapat diduga;.

Majelis Pengadilan Pajak seharusnya juga dapat mempertimbangkan denganrasa keadilan yang berdasarkan kepada kenyataan bahwa diluar kemampuan(Force Majeure) Tentang Krisis Ekonomi Global yang mengakibatkan transaksiperdagangan antar Negara dengan Negara lain dapat terkendala, hal inisebenarnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telahjuga membuktikan dalam persidangan di Majelis Pengadilan Pajak denganmenunjukkan bukti otentik korespondensi dari pihak Buyer (Pembeli) yang adadiluar

Bahwa denda 6% dari jumlah tagihan piutang pelanggan selama 3bulan berturut turut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 No. 2b. ii. jelas jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) huruf atentang force majeure:Yang dimaksud dengan force majeure dalam perjanjian ini adalahsuatu keadaan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannyaPerjanjian ini sebagai akibat langsung dari semua kejadian diluarkemampuan PIHAK KEDUA dan atau PIHAK PERTAMA untukmengatasinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:a) Kejadian

Adanya itikad tidak baik dari Tergugatl ; 2) Adanyaketidakadilan dalam perjanjian tersebut ; dan 3) Adanya pengenaan denda 6%yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) huruf a tentang force majeure,semuanya dapat terbukti atau tidak sama sekali dan untuk tujuan itu maka kiniMajelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini.Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan adanya itikad tidak baik dariTergugat dengan mengemukakan alasan alasan sebagai berikut :1.

Sehingga karena itu, Majelis Hakim jugamenilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil ini.Menimbang selanjutnya, Penggugat mendalilkan bahwa pengenaandenda 6% adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) huruf a tentang forcemajeure.Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) huruf a tentang force majeure yangdimaksud oleh Penggugat adalah suatu pasal yang tercantum dalam setiapperjanjian Pekerjaan Jasa Manajemen Billing yang dibuat dan ditandatanganioleh Penggugat bersama dengan Tergugat

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

BK 2249 HD milik saksi;Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unitsepeda motor merk Yamaha type V110ZHE (Force One) No.Pol. BK 2249HD milik saksi tersebut tidak ada yang melihatnya;Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015sekira pukul 12.30 Wib saksi pergi ke Mesjid Sungai Kuruk II KecamatanSeruway Kabupaten Aceh Tamiang untuk menunaikan ibadah shalatJumat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamahatype V110ZHE (Force One) No.Pol.

BK 2249 HD dengan caraterdakwa mengendarai sepeda motor lain dan saksi Anuar Alias RizkiAnwar Alias Nuar Bin Sahrel naik diatas sepeda motor merk Yamaha typeV110ZHE (Force One) No. Pol. : BK 2249 HD kemudian terdakwamendorong sepeda motor merk Yamaha type V110ZHE (Force One) No.Pol. : BK 2249 HD dengan kakinya;Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepedamotor merk Yamaha type V110ZHE (Force One) No.Pol.

IRFAN KHAIRI Alias BELO Bin KHAIDIRHal 1 Dari20Februari 2015sekira pukul 12.30 Wib yang bertempat di halaman Mesjid SungaiKuruk Il Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang;Bahwa untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merkYamaha type V110ZHE (Force One) No.Pol.

Saleh Azis tidakmengetahui sepeda motornya digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurianterhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type V110ZHE (Force One) No.Pol.BK 2249 HD milik saksi Muhammad Rizal Alias Rizal Bin Nasikun tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwaterdakwa bersamasama dengan saksi Anuar Alias Rizki Anwar Alias Nuar Bin Sahreltelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type V110ZHE (Force One)No.Pol.

Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersamasama;:Menimbang bahwa untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamahatype V110ZHE (Force One) No.Pol.

Majelis Pengadilan Pajak seharusnya juga dapat mempertimbangkan denganrasa keadilan yang berdasarkan kepada kenyataan bahwa diluar kemampuan(Force Majeure) tentang Krisis Ekonomi Global yang mengakibatkantransaksi perdagangan antar Negara dengan Negara lain dapat terkendala, halini sebenarnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)telah juga membuktikan dalam persidangan di Majelis Pengadilan Pajakdengan menunjukkan bukti otentik korespondensi dari pihak Buyer (Pembeli)yang ada diluar

Majelis Pengadilan Pajak seharusnya juga dapat mempertimbangkandengan rasa keadilan yang berdasarkan kepada kenyataan bahwa diluarkemampuan (Force Majeure) Tentang Krisis Ekonomi Global yangmengakibatkan transaksi perdagangan antar Negara dengan Negara laindapat terkendala, Hal ini sebenarnya Pemohon PK (Semula PemohonBanding) telah juga membuktikan dalam persidangan di MagjelisPengadilan Pajak dengan menunjukkan bukti otentik korespondensi daripihak Buyer (Pembeli) yang ada diluar negeri, tetapi