Ditemukan 749 data
50 — 330 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp.621.000.000,tanggal Desember 2007 dati PPTK kepada MURSAL ;17.4 Telaahan Staf Kepada Walikota Bukittingggi Nomor 57/Pem/XIl2007 tanggal 17 Desember 2007, perihal PersetujuanPencairan dan Pembelanjaan Anggaran Kegiatan Pengadaantanah DPA Nomor 109.1.20.03 02 1552;17.5 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS BARANG DAN JASA) Nomor : 0804 / SPP / SETDA /2007 tanggal 21 Desember 2007 (Surat Pengantar) ;17.6 Surat Permintaan Pembayaran
230 — 222
ALI (anak laki dari suami kedua)17.4. ZUL (anak laki suami kedua)18. Menyatakan H. MUSTAJAB sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1963 dan meninggalkan ahli waris Pengganti (AWP) sebagai berikut:18.1. Siti Hadijah (anak perempuan);18.2. Suhailit (anak laki);18.3. Atun (anak perempuan);18.4. Nurjannah (anak perempuan);18.5. Abdurrahim (anak laki);19.
Terbanding/Terdakwa : PUTU INDRA WIJAYA, SE, MM.
166 — 86
Central Asia (BCA) atas nama ARIS WIRAWAN SE dengan nomor rekening: 4920662981 periode bulan September 2018 sampai dengan 16.10 disita dari HERI KUSWANTO berupa 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama HERI KUSWANTO dengan nomor rekening: 2400199101 periode bulan Januari 2019;
836 — 435
Bahwa; di Kantor Pertanahan Kota Depok telah Ahli Waris blokir Peta BidangNIB 10.27.05.05.03815 dengan Nomor 2395/2016 tanggal 06 09 2016 seluas3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) dan Peta Bidang Tanah NIB 10.27.05.05.03816dengan Nomor 2396/2016 tanggal 06 09 2016 seluas 2.930 m2 (dua ribusembilan ratus tiga puluh meter perseg)).17.4.
228 — 77
BB 17.4, BB 18.6 s/d BB 18.17 , B 19.1 s/d BB19.6 , BB 20.1 s/d.
Taufik/Asgul di Bagian Pemerintahan.Pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan, tidak ada danarutin dari Bagian Pemerintahan yang dipotong oleh Kuasa BUD Buyung Ritonga.Namun saksi tidak mengetahui apakah ada dana untuk pihak ketiga yang dipotongoleh Kuasa BUD.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan yaitu barang bukti nomor : BB 7.2 , BB 12.1.1 s/d BB 12.1.46, BB12.2.1 s/d BB 12.2.12 , BB 12.3, BB 17.1 s/d BB 17.4 ;Atas keterangan saksi
StabatNomor GC 613326 tertanggal 18 Desember 2007 senilai Rp 2.000.000.000,(dua milyar rupiah).BB 17.2 : 1 (satu) lembar asli tindisan Surat Setoran Bank Sumut perihalPemindah bukuan dari Bilyet Giro Nomor GC 613326 ke rekening Bank SumutNomor AC.01.02.000025 senilai Rp 2.000.000.000, (dua milyar rupiah)tertanggal 19 Desember 2007.BB 17.3 : 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Sumut Kantor Cabang StabatNomor GC 594523 tertanggal 7 November 2007 senilai Rp 3.000.000.000, (tigamilyar rupiah).BB 17.4
161 — 98
Makbul alias Amaq Remah sebesar 2,1875 persen
17.1. Fauziah (isteri) mendapat 1/8 x 2,1875 persen = 0, 2734 persen
17.2. Syamsul Hadi (anak laki-laki) mendapat 2/7 x 1, 9141 persen= 0,5468 persen
17.3. Linda (anak perempuan) mendapat 1/7 x 1, 9141 persen= 0,2734 persen
17.4. Robby Ilias (anak laki-laki) mendapat 2/7 x 1, 9141 persen= 0,5468 persen
17.5. Dony Kusuma (anak laki-laki) mendapat 2/7 x 1, 9141 persen
132 — 34
TRIAN INTISARIRAYA Nomor : 0121/TISR/FB/XV2014 tanggal 27 November2014 tentang spesifikasi Alat Scanner dan Printer 3D denganjumlah harga total sebesar Rp. 5801593600 (Lima milyardelapan ratus satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribuenam ratus Rupiah);17.4 (empat) lembar asli Surat jalan CV.
469 — 545 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 582 K/Pdt.Sus/201 17.4.pelaku usaha B, kenapa ia lebih rendah atau lebih tinggi jumlahdendanya, kenapa pelaku usaha C didenda secara maksimal,kenapa pelaku usaha C didenda Cuma denda minimal ? Danmasih banyak kejanggalankejanggalan lain yang perludipersoalkan lebih lanjut. Persoalanpersoalan itulah yangmustinya dipertimbangkan oleh KPPU dalam putusannya ketikaKPPU menjatuhkan jumlah sanksi denda kepada pelaku usahayang dinilai teroukti melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999.
DWI SETYADI, SH, MH
Terdakwa:
YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars.
87 — 31
17.4. DPA SKPD Kabupaten Lamandau yang berjalan sesuai dengan penyaluran dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, yaitu :
17.4.1. DPA SKPD Belanja Tidak Langsung No. 1.20 11 00 00 5 1 tanggal 20 Oktober 2010 bantuan beasiswa mahasiswa kedokteran di UNPAR senilai Rp. 350.000.000,-
17.4.2. DPPA SKPD Tahun Anggaran 2011 Belanja Tidak Langsung No. 1.20 11 02 00 00 5 1 tanggal 31