Ditemukan 1136 data
Urut Berdasarkan
Register : 29-11-2012 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Tbh Tanggal 11 Desember 2013 — - KOPERASI INDONESIA RAYA BERSATU (KOPERASI INDORATU), (Penggugat).
- 1. P.T. SUMATERA RIANG LESTARI (Tergugat I).
- 2. PEMERINTAH R.I. Cq MENTERI KEHUTANAN R.I (Tergugat II.).
57 — 12
57 — 12
Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpokok perkara tentang titi singgung antara Penggugat dengan Tergugat I danTergugat II, sebagai berikut:1. Apakah tanah/lahan obyek perkara benar ada, dan bagaimana keadaan obyekperkara tersebut?2. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukumdan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian? 3.
Register : 12-03-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN BONTANG Nomor 7/PDT.G/2014/PN.BTG Tanggal 1 Juli 2014 — Penggugat:
1.H.MUHAMMAD YUSUF
2.MUHAMMAD AMIN
3.PASSE
4.Hj.Norsehan
5.HATIPAH
Tergugat:
1.H.A.SYAIFUL BACHRI
2.H.SATRIANSYAH ALIAS SA'AT
3.Pemerintah Daerah Kota Bontang Cq.Dinas Kesehatan Daerah Kota Bontang Cq.Walikota Bontang
104 — 37
104 — 37
Sayid MuhammadRizal Wahyudi yang muncul setelah adanya Sertifikat Hak Milik diterbitkan olehBPN.Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hal yang menjadi titiksinggung adalah bukti alas hak/asal usul tanah yang dimiliki oleh Penggugatdengan alas hak/asal usul tanah yang menjadi pembuatan Sertifikat Hak Milik atasnama Tergugat dan Tergugat II yang diterbitkan oleh BPN adalah tepat, bukansah tidaknya penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh BPN.Menimbang, bahwa titik singgung pembuktian dalam perkara
Register : 17-05-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Bjb Tanggal 25 Januari 2018 — Penggugat :
- IR.H.SUGIAN NOOR,
Tergugat :
- ARDIANSYAH
- Turut Tergugat :
- Kantor Kelurahan Landasan Ulin Barat
151 — 92
151 — 92
menjabat pernah menandatangani pengajuan suratketerangan hak milik tanah yang sudah lengkap ditandatangani oleh Rtdan saksisaksi;Bahwa seingat saksi selama menjabat selaku Lurah Gambut banyakmenandatangani surat semacam itu;Bahwa dari sekian banyaknya tersebut, apakah ada yang atas nama Sdr.EFFENDI, saksi tidak ingat, apakah pernah atau tidak;Halaman 40 dari 97, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN BjbBahwa pada saat saksi menjabat keadaan Banjarbaru saat saksi menjabatsudah ada pemukiman;Bahwa untuk titik singgung
HERLIWATI TEDJA tidak masuk batas singgung;Bahwa benar saksi sebelumnya menjadi Kasi Pemerintahan di KelurahanLandasan Ulin Barat;Bahwa pada pengajuan sporadik pada tanah tersebut saksi sebagai Lurah;Halaman 59 dari 97, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN BjbBahwa ketika melakukan pengecekan ke lapangan Kasi Pemerintahan,Ketua Rt, Pemohon, Ketua Rw;Bahwa saksi ada sekali ikut bersama tim kelapangan;Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ke lapangan saksi sangatyakin masuk Banjarbaru ;Bahwa saksi yang
Register : 03-11-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 34/G/2016/PTUN.SMD Tanggal 9 Maret 2017 — ERNAWATI, S.Pd.I
melawan
Bupati Kutai Kartanegara
268 — 76
268 — 76
Negeri Sipil;Selain hal tersebut diatas, pemberhentian Penggugat sebagai CalonPegawai Negeri Sipil dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo jugasesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengandaan Pegawai NegeriSipil sebagaimana tercantum didalam objek sengketa a quo, sehinggaTindakan Tergugat jelas untuk menjalankan perintah perundangundangan dibidang kepegawaian demi terciptanya kepastian hukum.Disisi yang lain, sebagaimana telah penggugat singgung
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 47/Pdt.G/2014/PN Bna Tanggal 13 Oktober 2014 — DEDI MULYADI
Lawan
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH
3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
33 — 5
33 — 5
Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat III adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secaraperdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkut antarapribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan, atau BadanHukum Publik yang memiliki hubungan perdata dengan persoon atauBadan hukum lainnya.Maka menurut Tergugat
Register : 20-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 42/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 19 Juni 2017 — TAUFIQ BAHASAN, dkk ; PD. PASAR JAYA
57 — 75
57 — 75
deadlock, 2 bulan kemudian diputuskan harga 68 oleh PD PasarJaya ; Bahwa harga tersebut pedagang pinginnya win win solution saja maunya,takutnya kalau kita tidak mau menerima nantinya dibongkar apakahdibangun hotel atau lainnya. maka dari itu kita melakukan negosiasi; Bahwa Saksi menggunakan perbandingan antara Blok A dan Blok B; Saksi tahu perbedaan perjanjian tahun 2004 sampai 2024 karena ada 35meter /juta; Bahwa dilantai 4, 35 juta permeter; Bahwa dilantai 4 tidak ada perwakilan karena kita tidak singgung
Register : 25-02-2020 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 9/G/2020/PTUN.BL Tanggal 28 Mei 2020 — Penggugat:
Jusni Surya Chandra dan Dwi Fitri Indra
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
Cik Ali Salim, S.H
460 — 327
Jusni Surya Chandra dan Dwi Fitri Indra
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
Cik Ali Salim, S.H
460 — 327
Hal.49Apabila terjadi sengketa atas sertifikat dengan basis KeputusanDeklaratoir maka menjadi wewenang Pengadilan Negeri karenaterdapat titik singgung antara peradilan perdata; 10.4.
Register : 21-05-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 58/Pdt.G/2014/PN Bna Tanggal 18 Desember 2014 — T. HERI SUHADI, PT. AGRAWISESA WIDYATAMA MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH
3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
72 — 13
72 — 13
tidak berperan atau bukan pihak yang ikut berperan mengeluarkanSPMK tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat IITtelah melakukan perbuatan melanggar hukum ; Bahwa dalam petitum point 4 halaman 8, Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran......... dst, namunpenggugat tidak cermat, karena dalam gugatannya tidak menyebutkan apahubungan hukum penggugat dengan tergugat III kaitannya dengan petitumtersebut ; Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Register : 01-09-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 16-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 5 Januari 2017 — 1. Masenah, 2. Sri Kencana, DKK;Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
705 — 4404
705 — 4404
Karakternya memang menekankanpada perlindungan individu masyarakat, sehingga sebenarnya tidak adaperubahan apapun pada konteks titik singgung mengenai perlindungan hakkarena bila dalam peradilan TUN ya memang titik singgung peradilannyapada perlindungan individu. Artinya hak individu inilah yang menjadiparadigma utama dalam perlindungan.
Register : 24-01-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 04/G/2014/PTUN-PLG Tanggal 12 Agustus 2014 — EDI YANTO. DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. MUARA ENIM; PT. LARAS KARYA KAHURIPAN
71 — 39
71 — 39
dapat diajukan, karena putusanHal 129 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUNPLGpidana yang inkracht menjadi pertimbangan Majelis Hakim tentang hakkeperdataan. 22222222 ===Bahwa, menurut Ahli implikasinya terhadap penyerobotan Tanah dikaitkan denganUndangUndang No. 51 Tahun 1961, Larangan Penguasaan tanah milik orang laintanpa hak dan izin diatur dalam ketentuan Perundangundangan Pertanahan(UUPA J nnnnnn nnn nnn ene ene cence nee ceneennnensBahwa menurut Ahli, apabila adatitik singgung
Karakteristik Hukum Pidana dalam konteksUltimum Remedium diartikan bahwa keberadaan pengaturan sanksi pidanadiletakkan sebagai sanksi akhir, dan apabila sanksi pidanalah yang menjadi pilihanutama, maka konteksnya premium remedium, terhadap titik singgung tersebuttersebut, Ahli berpendapat tergantung ketiga peradilan dapat digelar, maka yangpertama adalah premium remedium, tetapi Ultimamatum remedium dapatmempunyai putusan pidana, sedangkan yang datang belakangan adalah2 DR.
Putus : 12-02-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 35/G/2008/PTUN-PBR Tanggal 12 Februari 2009 — BAKIR DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU DKK
79 — 43
79 — 43
Bahwa pokok gugatan Penggugat tidak jelas, karenafakta fakta yang dijadikan dasar gugatan tidakjelas/kabur dan tidak menggambarkan adanya hubunganhukum atau titik singgung antara kepentingan hukumPenggugat dengan pihak Tergugat Intervensi diatastanah yang dimiliki dan dikuasai masing masingpihak.Bahwa pokok gugatan adalah merupakan fakta yangdijadikan dasar gugatan.
Register : 25-08-2014 — Putus : 26-11-2014 — Upload : 06-03-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 44/G/2014/PTUN-PLG Tanggal 26 Nopember 2014 — TAN ENG HOK, YAKUF. DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG; SURYATI. DKK
89 — 39
89 — 39
gugatanmengenai sengketa hak perdata sehingga tidak termasuk kewenangan pengadilan tatausaha negara, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim adalah apakah yangdipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam bidang tata usaha negara (sengketa TUN)atau bidang perdata (sengketa kepemilikan); Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki dua karakteristikyaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak kepemilikansehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titikk singgung
Register : 03-04-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 PK/TUN/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 — SITTI SUGIHARTATY LOANATA OEI VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO., II. HOWARD EVAN CHANDRA, SH., SE;
50 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
memalsukan surat yang dapat menerbitkansuatu hak (in casu objek sengketa berupa Serrtifikat Hak Milik Nomor : 208/Malendeng/2008, tanggal 17 November 2008, Surat Ukur Nomor180/ Malendeng, tanggal 17 Juni 2008, atas nama Joice Benadin Gosalkemudian dialinkan kepada Howard Evan Chandra luas 29. 790 m2);Pada halaman halaman 104 alinea keempat Putusan Nomor 43/G/2014/PTUN.MDO tanggal 10 Maret 2015, yang menyatakan :Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangansaksi yang tidak Majelis Hakim singgung
Putus : 19-05-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 723 K/Pdt/2017 Tanggal 19 Mei 2017 — SOKGAD ADI TRIYONO, DK VS PRESIDEN DIREKTUR PT LION SUPER INDO
171 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
pada PihakTergugat, dan oleh karena perlunya hukum yang equal.sebagaimana keharusan memberikan proteksi di muka hukum adalahequal;Bahwa sebagaimana dalam uraian tersebut diatas pada pokokperkara dalam objek sengketa, dengan ini terdapat Titik Singgungkewenangan Absolut (yuridiksi) Peradilan Umum dengan PeradilanHubungan Industrial dan Peradilan Tata Usaha Negara karenakewenangan ketiga lingkungan peradilan tersebut berada didalamsuatu Genus Hukum yang sama yaitu Hukum Perdata dalam arti luasTitik Singgung
Register : 14-01-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 23-10-2013
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 04/G/2013/PTUN.DPS Tanggal 30 Juli 2013 — PENGGUGAT:
- MADE KOCOH ;
TERGGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR ;
- I WAYAN DARSA
111 — 41
- MADE KOCOH ;
TERGGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR ;
- I WAYAN DARSA
111 — 41
Darsa ( bukti T1=T IL intervensi8 ) yang menurut Majelis Hakim telahmemenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal butir 9 tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat tanah memiliki sisi ganda sepertisekeping mata uang logam yang memiliki dua sisi, disatu sisi sebagai Keputusan TataUsaha Negara dan pada sisi yang lain sebagai tanda bukti hak keperdataan atau tanda hakkepemilikan seseorang atas tanah, maka dalam gugatan yang berkaitan dengan sertipikatsering terjadi persoalan titik singgung
Register : 30-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 103/PDT/2018/PT KPG Tanggal 30 Agustus 2018 — -. FRITS SERAN VS -. ANASTASIA SIAK, DK
60 — 30
60 — 30
Selain itu, ada perkara yang dasar hukumnyatidak ada atau kurang lengkap atau kabur atau berbedabeda atau terdapattitik singgung antara satu dengan lainnya (misalnya antara wanprestasidenganPMH), yang untuk memastikannya sulit sampai telah adanyapemeriksaan pengadilan, makamereka yang menghadapi persoalandemikian akan sangat dirugikan oleh peryaratan tersebut.3.
Register : 03-04-2012 — Putus : 12-11-2012 — Upload : 17-01-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 09/G/2012/PTUN-PLG Tanggal 12 Nopember 2012 — SUNARYANTI, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN ; LIANANI KRISNAWATY
72 — 44
72 — 44
Pasal 1 angka (9) undangundang tentang peradilan tata usaha negara, danHalaman 53 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUNPLG54tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagai mana dimaksudoleh Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g dan Pasal 49 huruf a danMenimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki dua karakteristikyaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak kepemilikansehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titik singgung
Register : 26-05-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 61 /Pdt.G/2015/PN.Kpg Tanggal 30 Nopember 2015 — MATIUS DAVID BOESDAY Melawan DINA BOESDAY- NGURU, dkk
87 — 34
87 — 34
nginap di keluarga Noya;Bahwa ketika saya nginap di rumah keluarga Noya, saya diberitahu olehkeluarga Noya bahwa ada orang Fatufeto namanya Markus Boesday tinggaldi Bandung lalu saya dibawa dan diperkenalkan oleh keluarga Noya denganMarkus Boesday lalu saya nginap selama dua hari di rumah Markus BoesdayBahwa selama dua hari di rumah Markus Boesday ia menceritakan tentangkeadaan di Bandung ;Bahwa Kalau mengenai tanah yang sekarang disengketakan dalam ceritasaya dengan Markus Boesday tidak pernah singgung
Putus : 14-11-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2507 K/PDT/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 — KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN VS Hj. MASDALINA, dkk.
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3388 K/Pdt/1985 bertanggal18 Juni 1985, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:Putusan Pengadilan Tinggi tidak seksama mempertimbangkansemua fakta dan bukti yang dikemukakan dalam persidangan, makaMahkamah Agung membatalkan putusan tersebut;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 950 K/Pdt/1987 bertanggal 28Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:Bahwa terlihat titik singgung antara alasan niet onvaldoendegemotiveerd dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian
Register : 04-04-2018 — Putus : 31-08-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 24/G/2018/PTUN.MTR Tanggal 31 Agustus 2018 — Penggugat:
SALMAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Intervensi:
1.HAERUNI
2.Ir. MARDIANA
3.SUNARDI
4.RUSMINI
48 — 23
SALMAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Intervensi:
1.HAERUNI
2.Ir. MARDIANA
3.SUNARDI
4.RUSMINI
48 — 23
Dari semua fakta hukum tersebut MajelisHakim berkesimpulan bahwa titik berat dan titik singgung persoalan dalamperkara ini adalah persoalan kepemilikan tanah yang merupakan ranah dibidang hukum keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum di atas,dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan masalahSiapa yang berhak atas kepemilikan sebidang tanah, oleh karena itu harusditetapkan terlebin dahulu, Apakah Penggugat adalah pemilik