Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Pejabat negara Menghina negara Arsip negara Keuangan negara Kerugian negara Wilayah negara
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 10-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT MANADO Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PT MND
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : EKO NURLIANTO, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H. Diwakili Oleh : HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H.
89 — 37
  • Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepadaOrang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupunpartikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atasperbuatannya di depan hukum. Subjek itu dan jati dirinya harus dikaitkan dengan halyang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkanTerdakwa bernama HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 25-04-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 13/PID.TPK/2018/PT SMG
Tanggal 24 Mei 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RIDWAN Bin SARTO WIRJO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BOBI HARYANTO, SH. MH.
95 — 35
  • PropinsiJawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri dan Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 :Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang meliputi daerahn hukum Propinsi Jawa Tengah yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu Pegawai Negeriatau Penyelenggara
    Negara yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau denganmenyalahgunakan kewenangannya memaksa seseorang memberikansesuatu membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atauuntuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan caracara antara sebagai berikut : Bahwa bermula pada tahun 2016 PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-12-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1675 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 2 Desember 2013 — OLAP SUWARSO, S.Pd.SD. Bin KAYADI
61 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2012 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu yang lain dalam tahun2012, masingmasing bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tambakrejo RT.04, RW. 05 Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, di Rumah MakanPermata di depan SPBU Randudongkal Kabupaten Pemalang dan di KantorUnit Pengelola Pendidikan Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang,Provinsi Jawa Tengah atau setidaktidaknya di tempat lain dimana PengadilanTindak Pidana Korupsi Wilayah Jawa Tengah di Semarang berwenangmengadilinya, pegawai negeri atau penyelenggara
    negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, ataudengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan pemotongan, atauuntuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa pada Tahun 2012 Pemerintah Republik Indonesia melaluiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Program NasionalRehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 13/PID.TPK/2019/PT SMG
Tanggal 29 Januari 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : NURUL ANWAR, SH, MHum
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUMIRIN bin DULAH KASPAR
223 — 175
  • PurworejoPropinsi Jawa Tengah,, atau setidaktidaknya bertempat di suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiSemarang di Semarang, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yangpada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolaholah sesuai dengan peraturanperundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahaldiketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturanperundangundangan,
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2019 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum: 1.GAMA PALIAS, SH 2.ACHMAD FAUZI, SH 3.GALIH MARTINO DWI C, SH 4.FITRIAN YURISTYAWAN. SH Terdakwa: APRILIA JOHIKE DECHRISY
262 — 124
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 23 Mei 2019 — Nama : EVANS REYNOLD ALFONS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Batu Gajah RT.004/RW.01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/KA.ML/SKK-TUN.G/I/2019, tanggal 7 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) MOURITS LATUMETEN, S.H.; 2) LA ODE ABDUL MUKMIN, S.H.; 3) JOEMYCHO R.E. SYARANAMUAL, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MOURITS LATUMETEN, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi, Lorong Optik Maluku, RT.02/RW.01, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No.1, Tantui, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3946/SKu-81.71/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 memberikan kuasa kepada: 1) DAVE A.H. POOROE, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon; 2) SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku; 3) RACHMADANI SIGIT, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Ambon; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, Jalan Jenderal Sudirman No.1 Tantui, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : HENDRIK FERDINANDUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/SK-DL/I/2019, tanggal 21 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1; 3) Nama : Ir. JUNE PATTIKAWA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.06/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2; 4) Nama : JOHANIS SAHETAPY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3; 5) Nama : JANSJE LATUMAHINA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 4; 6) Nama : MANSON SITIO; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.09/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 5; 7) Nama : VONNY NUKE LAURA SEMBOR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 6;
440 — 48
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif,yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;Halaman 130 dari 139 Halaman Putusan Nomor:21/G/2018/PTUN.ABNBerdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;Bersifat final dalam arti luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;~~ 29 QAKeputusan yang berlaku bagi masyarakat.Menimbang, bahwa selanjutnya apakah objek sengketa merupakankeputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuanketentuan tersebutdi
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 19-04-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 27 Mei 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H. Diwakili Oleh : BANGUN SINAGA,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ELIKSANDER SIAGIAN, SH
341 — 258
  • Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Dengan maksud menguntungkan diri Sendiri atau orang lain;3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri;5.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
163 — 73
  • Yang dimaksud dengan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam penjelasanHalaman 142 dari 168 halaman Putusan No. 79/G/2017/PTUN.MksUndangUndang Peratun adalah meliputi asas : kepastian hukum, tertibpenyelenggaran negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme;Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-10-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1485 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 2 Oktober 2013 — M. RIZA KURNIAWAN, S.E bin SUTIKNO
102 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • harusdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harusdipidana sesuai dengan amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalampemberantasan tindak pidana Korupsi;e Perbuatan Terdakwa merusak citra aparatur penyelenggara
    negara dalam upayamewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme;e Dana bantuan sosial yang diselewengkan Terdakwa adalah Dana Bantuan SosialKeagamaan, yang seharusnya lebih diutamakan karena berkaitan dengan masalahreligius;e Terdakwa berbelitbelit selama pemeriksaan sehingga mempersulit persidangan;e Terdakwa sudah pernah dihukum;Halhal yang meringankan :e Bahwa terhadap kerugian keuangan negara dalam perkara ini, Terdakwa telahmengembalikan sejumlah Rp1.025.000.000,00
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Tjk.
Tanggal 10 September 2015 — - HERI GUNAWAN Bin ENTO SUJATMIKO
68 — 13
  • PutusanMahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari2007 Nomor 103 K/Pid/2007.Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal butir3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja,artinya setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatutindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukanpegawai negeri/penyelenggara negara.Menimbang, bahwa di depan persidangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2386 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 28 April 2014 — Dr. Ir. MADE ASTAWA RAI ;
98 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AbdulMuis No. 7 Jakarta Pusat (kantor Kementerian Negara PDT RI) atau setidaktidaknya masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pegawainegeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yangmenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-09-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 131/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
1.Hj ELOK WAHIBA
2.MIFRTAHUR ROIYAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
Intervensi:
PT. KEJAYAN MAS
333 — 429
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan Perundangundangan dan AUPB ;d. Bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauf.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-10-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SBY
Tanggal 28 Oktober 2014 — NANANG KUSWANDI, ST
150 — 40
  • keuangan Negara kewenangannya ada diPresiden kemudian diturunkan ke Menteri, jadi setiap kegiatan dalammenggunakan keuangan Negara diuji dahulu ;Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dimilikidengan uang sehubungan dengan tugastugas Negara termasuk hakhak yangtidak terwujud ; Bahwa menurut Ahli untuk pendapatan dari Desa Pemerintah mempunyaikewenangan untuk meminta dari Pemerintah Desa tentang keuangan yangdiperoleh Desa ; Bahwa konsep dasar yang harus diperhatikan oleh penyelenggara
    Negara adalahhindarkan kerugian Negara, jadi harus ada pemisahan kewenangan, pengujianpengujian terkait pengeluaran keuangan Negara ; Bahwa dengan adanya uang yang telah diblokir sementara, maka Rekanan belumbisa menggunakan uangnya untuk kepentingan proyek yang dikerjakan;Bahwa yang dapat menentukan besarnya kerugian Negara, menurut Ahli ada 3(tiga) jenis tata kelola Keuangan Negara yakni : Pejabat Negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang tidak bisa mengelolakeuangan Negara atau melanggar
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 11-05-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 02-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 20/PID.TPK/2015/PT PAL
Tanggal 10 Juni 2015 — Pembanding/Terdakwa : ISMAN IDUL FITRIANSYAH, ST
Terbanding/Jaksa Penuntut : IWAN GUSTIAWAN, SH.
65 — 25
  • Perhubungan Komunikasi danInformatika Kabupaten Banggai serta saksi YONES TABANGGE selaku KepalaSeksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (ketiganya merupakanTerdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dantempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PERTAMA KEDUA, telahHalaman 28 dari 144 halamanPerkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2015/PT PALmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeriatau Penyelenggara
    Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiriatau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakankekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, Membayar ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatubagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracarasebagai berikut: Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 2010/2011dan pada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Nota Dinas Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 22-02-2019 — Putus : 05-07-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 5 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA MUBAROK, SH
Terdakwa:
HERIZAL Bin RIDWAN
65 — 23
  • komisi pemberantasan tindak pidanakorupsi (KPK), pasal 6 menyatakan, Komisi pemberantasan korupsimempunyai tugas: (a) Koordinasi dengan instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (b) Supervisi terhadapinstansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidanakorupsi,, kemudian dalam penjelasan pasal 6 menyatakan yangdimaksud dengan Instansi yang berwenang termasuk Badan PemeriksaKeuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara (KPKPN),Inspektorat Negara pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND); Bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindakpidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran danahonorarium petugas siaga bencana gampong pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Bireuen TA.2013 adalahsejumlah Rp.724.200.000,00 (Tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratusribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
578 — 796
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum tertentu;dan/atauf.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-07-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 32/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 23 Juli 2013 — TUGIYO Bin SURADI KRAMA.
57 — 19
  • KeretaApi Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto, Jalan Jenderal Soedirman Nomor: 209Purwokerto, atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan berdasarkan UndangUndang Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan TindakPidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagaiPegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janjipadahal diketahui atau patut diduga
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 20-04-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/2021/PTUN.SMD
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat:
1.IWAN YABOSSA
2.H. HANAFI
3.Hj. PRIHATIN
4.RONY IRWANTO
5.STEVEN CHANDRA SOFIAN
6.ELLYSA DEWI
7.HARDI WIHARJA
8.MARNI
9.RISTIA WILLY ASTUTI
10.HJ. SITI ROFI'ATIN
Tergugat:
WALIKOTA TARAKAN
372 — 663
  • Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;Berdasarkan ketentuan Perundangundangan dan AUPB;Bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau>~ 29 29Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-11-2012 — Upload : 27-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 664 K/PID.SUS/2012
Tanggal 20 Nopember 2012 — Drs. Ec. APIDIAN TRI WAHYUDI, Phd. ;
149 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Seksi Penagihan Kantor Pajak Pusatdengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuatatau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,dilakukan dengan cara, yaitu :Bahwa, PT. Kutai Timur Energi (PT. KTE) memiliki saham sebanyak 5% pada PT.Kaltim Prima Coal (PT. KPC) yang diperoleh dengan mengkompensasikan pelepasanHak Membeli Saham PT.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Perijinan
Register : 29-10-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 37/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 19 Maret 2019 — PT. MAHANADI PRIMA MAKMUR vs 1. GUBERNUR JAMBI 2. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Tergugat II Intervensi PT. RIMBA TANAMAN INDUSTRI
380 — 851
  • Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;Berdasarkan ketentuan Perundangundangan dan AUPB;Bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau~ Oo AKeputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa1 dari setiap unsurunsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangHalaman 114 of 145 HalamanPutusan Nomor :