Sehingga di tahun 2014 dana SPP hasil perguliran ditahun 2013 senilai/sebesar Rp.4.308.330.563, (empat meliar tiga ratusdelapan juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) digulirkan kembali di tahun 2014 sebesar Rp. 2.448.000.000, pada 11 desadi kecamatan Busungbiu Kab.Buleleng ;Bahwa benar dalam realisasi terhadap dana SPP sebesar Rp.2.448.000.000, (dua meliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah)yang direalisasi untuk 11 desa di kecamatan Busungbiu tersebut telahsesuai

Pembangunan lapangan desadi Dusun Kamal seluruhnya dibiayai oleh donatur Sdr.

dipungut lagi, karena obyek pungutannyasama yaitu peralihan hak atas tanah dan bangunan, dengan demikianpologoro yang dipungut oleh Pemerintah Desa ketika terjadi peralihan hakatas tanah di desa, sudah tidak ada dasar hukumnya.Bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara menerbitkan Surat Edaran Nomor :142.4/1199 tanggal 13 Maret 2017 perihal Larangan pungutan Pologoro dalamJual Beli Tanah, dimana surat tersebut ditujukan kepada Camat se KabupatenJepara, dan diminta Camat untuk meneruskan kepada Petinggi/Kepala Desadi

AdityaRizky Prapasa tanpa memeriksa secara mendalam permasalahanyang terjadi.Bahwa dalam surat No. 141/048 tertanggal 28 Januari 2020Tergugat II pernah mengutarakan jika proses seleksi sekretaris desadi Desa Harjobinangun tidak sesuai dengan prosedur yaitu:1) Pemberian nilai lokalitas dan pengalaman bekerja dilembaga desa,2) Pengumuman hasil seleksi dan hasil penyaringan,3) Kelengkapan dokumen permohonan rekomendasiyang diajukan kepada Camat Akan tetapi tidak pernahdiutarakan secara jelas dibagian

Bahwasaksi kenal Penggugat sejak lama sebagai kepala desadi Kampung Semangga, Distrik Semangga, sedangkan Tergugat saksikenal setelah tinggal bersama dengan Penggugat sebagai suami istri.G: Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugatdan Tergugat, akan tetapi Penggugat adalah teman kerja saksi.d. Bahwahubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnyasuami istri, akan tapi Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan tidaktinggal samasama.e.

Photo copy kwitansi untuk pembayaran gajian umum Rt.07 105 x Rp.100.000, tanggal 30 April 2013, diberi tanda (T14):13.Photo copy keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi danPembinaan Pengusaha Kecil Nomor /73/Kpts/OT.210/98, Nomor01/SKB/M/II/1998 tentang pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desadi bidang usaha perkebunan dengan pola kemitraan melalui pemanfaatankredit kepada Koperasi Primer untuk anggotanya, diberi tanda (T16);14.

oleh para Terdakwa atasdana kompensasi SUTET adalah sebesar Rp. 3.449.034.530,19,Sedangkan keuntungan yang dinikmati oleh pihak lain/orang lain (dalamhal ini adalah warga masyarakat yang menerima dana kompensasiSUTET tetapi pengurusannya tidak melalui para Terdakwa) adalahsebesar Rp. 350.785.447,04Menimbang , bahwa Para Terdakwa di persidangan menerangkan sebagaiTerdakwa 1 : SUGIYARNO, Spd.62Bahwa Terdakwapada tahun 2004 bersama Terdakwa Dwi, TerdakwaAgus, Terdakwa Didik ke desa melalui Kepala Desadi

hubungan hukum antara Penggugat denganTergugat berkaitan dengan materi atau objek perkara;Majelis Hakim Yang Mulia;Bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2016 tentangPenetapan Penghasilan Tetap Kepala Desa Perangkat DesaTunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diLingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, telah dicabut denganPeraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 tentangPedoman Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa PerangkatDesa Tunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desadi

Melaksanakan koordinasi dengan pasilitator Kecamatan / FKdan Tim koordinasi PNPMMpd Kabupaten mengenaipelaksanaan PNPM Mpd didaerahnya .e Melaksanakan Manajemen PNPM Mpd yang meliputi aspekaspek sosialisasi perencanaan pengorganisasian,pelaksanaan dan pengendalian / laporan .e Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersamasama FK danpelaku PNPMMpd lainnya yang bertujuan untuk membahaskemajuan kegiatan .e Mengawasi dan Evaluasi kinerja UPK dan TPK.e Fasilitator kecamatan mempasilitasi kegiatan musyawarah desadi

Pelaksanaan pencatatan tersebut dilakukan oleh BendaharaDesa.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pertama angka 4 dan 5Keputusan Bupati Klaten No. 145/975/2001 tanggal 12 September 2001tentang Pedoman Penyimpanan dan Pengeluaran Uang Tunai Kas Desadi Kabupaten Klaten, telah ditentukan bahwa: "Pengeluaran uang kasdesa baik yang disimpan di desa maupun yang disimpan di Bank,Ad. 3. $3 Perkara Korupsidilakukan oleh bendaharawan Desa dan penggunaannya harusdidasarkan pada besarnya masingmasing pos pada

Kas Desadi Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri mulai tahun2011sampai dengan tahun 2013 bertentangan juga dengan Pasal 187 ayat 1Halaman 11 dari 102 Putusan Nomor 59/Pid.SusTPK/2017/PN.Sbydan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yangDerDUN YI :22 2222 2nn nn nnn nn nn nnn nn nn enn nn nee nnn nena nnn enn nena nnenennenenanannceAyat (1): Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada BankPemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUDmenerima

Selanjutnya Terdakwa juga meminta kepada para perangkat desadi Kabupaten Kaur untuk melengkapi persyaratan Pemberian NIPDtersebut sebagaimana Surat Nomor: 80022/282/DPMD/KK/2020tertanggal 12 Agustus 2020 perihal Pengelolaan Administrasi DataHalaman 10 dari 213 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Bol.Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang kemudian dikirim melalui ParaPejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa;Bahwa kemudian pada awal Januari 2021, Terdakwa bersama dengansaksi Hasanuddin Bin Ahmad

Selanjutnya Terdakwa juga meminta kepada para perangkat desadi Kabupaten Kaur untuk melengkapi persyaratan Pemberian NIPDtersebut sebagaimana Surat Nomor: 80022/282/DPMD/KK/2020tertanggal 12 Agustus 2020 perihal Pengelolaan Administrasi DataKepala Desa Dan Perangkat Desa yang kemudian dikirim melalui ParaPejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa;Bahwa kemudian pada awal Januari 2021, Terdakwa bersama dengansaksi Hasanuddin Bin Ahmad K., saksi Hayan Wianto, S.E, M.Si.

Bahwa untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan Dana Bantuan SosialPenguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui Program Sarjana Membangun Desadi Desa Semedo, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas tahun Anggaran 2011tersebut diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa(SMD) tahun 2011 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Peternakan danHAL 157 DARI 202 HALAMAN, PUTUSAN TIPIKOR NO. 3/Pid.SusTPK/2019/PN.Smg.Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian, yang ditindaklanjuti dengan SuratPerjanjian

Bahwa untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan Dana Bantuan SosialPenguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui Program Sarjana Membangun Desadi Desa Semedo, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas tahun Anggaran 2011tersebut diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa(SMD) tahun 2011 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan Kementrian Pertanian, yang ditindaklanjuti dengan SuratPerjanjian Kerjasama Nomor : 348/HK.130/F3/10/2011 tanggal 22 OktoberHAL 167 DARI

Camat Rancaekek (sesuai dengan fotokopi) ;Fotokopi Surat Keputusan Camat RancaekekKabupaten Bandung Nomor: 141.1/Kep.34/X1/2017tanggal 17 Nopember 2017 tentang PengangkatanKepala Desa Rancaekek Kulon KecamatanRancaekek Kabupaten Bandung masa bakti 20172023 (Sesuai dengan asli);Fotokopi Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala DesaDi Kabupaten Bandung (Sesuai dengan fotokopi

Bank Kalbar dengan Nomor Rekening1301011250.2. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) untuk pembayaran Pembuatan Jembatan Rambat Labuh danRumah Posyandu dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 2018 Tanggal06 Agustus 2018.3. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp440.696.000,00 (empat ratus empatpuluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untukpembayaran Pembangunan Jembatan Rambat Beton dan RumahPosyandu serta Tambat Labuh dari Dana Desa dan Alokasi Dana DesaDi

Efendi Hasibuan) untukKecamatan Padangsidimpuan Barat sebesar Rp.75.480.000, tanggal 27 Juli 2005 triwulan I dan II bulanJanuari s/d Juni 2005 sebanyak 34 Desa.Bahwa saksi juga ada menerima TPAPD dari KabagPemdes Tapanuli Selatan (Rustam Efendi Hasibuan) untukKecamatan Padangsidimpuan Barat sebesar Rp.26.490.000, tanggal 17 Nopember 2005 triwulan III bulanJuli s/d September 2005 sebanyak 24 Desa.Bahwa TPAPD yang diterima oleh saksi, seluruhnya telahdiserahkan kepada masingmasing Aparat Pemerintah Desadi

Pelaksanaan pencatatan tersebut dilakukan oleh BendaharaDesa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pertama angka 4 dan 5Keputusan Bupati Klaten No. 145/975/2001 tanggal 12 September 2001tentang Pedoman Penyimpanan dan Pengeluaran Uang Tunai Kas Desadi Kabupaten Klaten, telah ditentukan bahwa: Pengeluaran uang kasdesa baik yang disimpan di desa maupun yang disimpan di Bank,dilakukan oleh bendaharawan Desa dan penggunaannya harusAd. 3. 95 Perkara Korupsididasarkan pada besarnya masingmasing pos pada

PenggunaAnggaran (KPA) karena hanya terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SHyang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa;> Bahwa terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH. menjabat sebagai KepalaBidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Bidang PemberdayaanKawasan Perdesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan, KB danPemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung bersama dengansaksi GEMET GAYATRI staf pada dinas BPMPKBPD yang merupakan adikipar saksi THIARTA NINGSIH melakukan peninjauan lokasi ke 3 (tiga) Desadi

PenggunaAnggaran (KPA) karena hanya terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SHyang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa;Bahwa terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH menjabat sebagai KepalaBidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Bidang PemberdayaanKawasan Perdesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB danPemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung bersama dengansaksi GEMET GAYATRI staf pada dinas BPMPKBPD yang merupakan adikipar saksi THIARTA NINGSIH melakukan peninjauan lokasi ke 3 (tiga) Desadi

Rata,dan Ngecen, dan waktu itu sebelum Gestok (gerakan satu oktober).Bahwa saksi menanyakan sampai 3 (tiga) kali tapi jawabannya tetap samayaitu nanti saya akan usahan cari penggantinya setelah saya sembuh ;Bahwasaksi tidak tahu siapa Kepala Istana Tampak Siring dari dahulu sampaisekarang dan saksi tidak tahu kapan dibangunnya Istana Tampaksiringtersebut.Bahwa saksi tahu dan pernah melihat presiden pertama yaitu IR soekarno keIstana Tampaksiring, serta beliau sempat jalanjalan ke keperkampungan Desadi

KerugianKeuangan Negara dan/atau Kerugian Keuangan Daerah Kabupaten Mamasasebesar Rp. 245.556.654.00, (dua ratus empat puluh lima juta lima ratuslima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimanaLaporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara/Daerah atas dugaan Penyimpangan Pengelolaan Alokasi Dana Desadi Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Tahun 2017 NomorLHA.PK082/INSP.D/X/2019.Menimbang, bahwa oleh karena ada kerugian keuangan Negara atauperekonomian