Ditemukan 1400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menyalahgunakan menyalahgunaan
Penelusuran terkait : 77/pid.sus/2016/pn msb Seri Alias Dodi Bin Anton Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri 78/pid.sus/2016/pn msb Zulkarnaen Naing Taswir 150/pid.sus/2016/pn msb Anto bin pareak Pasal 127 ayat (1) Menyalagunakan narkotika golongan i bagi diri sendiri”; 157/pid.sus/2016/pn msb Ahmad farid alias farid bin sukri yunus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-12-2015 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 10-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2960 K / PID.SUS / 2015
Tanggal 23 Maret 2016 — DWI ENGGO TJAHYONO, SH
160 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2112/402.102/2011 tertanggal 14 November 2011,MAKA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM.Penyalahgunaan wewenang terkait dengan discount / potongan harga yangditerima oleh penyedia barang diduga sebagai tindak pidana merugikankeuangan negara antara lain karena, dugaan adanya penyalahgunaanwewenang yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, Hal ini sepertidijelaskan dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :Setiap orang yang dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalagunakan
    distributordengan penyedia barang maka distributor pun akan berusaha semaksimalmungkin agar pihak penyedia barang bisa menjadi pelanggan tetapnya.Sehingga distributor bisa memasarkan barangnya sebanyak mungkin danbisa menguasai pasar.Dalam ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :Setiap orang yang dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalagunakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-11-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1992 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — SUGENG MUJIADI, ST.;
165 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,adalah menyalagunakan kewenangan yang kapasitasnya selakuPengguna Anggaran, meskipun menyalagunakan kewenangan tidak lepasdari perbuatan melawan hukum, yakni memerintahkan kepada saksiAMRUDIN FAUZI, ST., saksi YOYOK SUPRIYANTO, SH., saksi LULUKERIS FITRIANTI selaku Unit Layanan Pengadaan/Pokja, serta saksiARDHIANI PUSPITANINGTYAS, S.Pd., selaku Pejabat PembuatKomitmen, dan saksi JOKO N.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-03-2011 — Upload : 30-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2454 K/PID.SUS/2010
Tanggal 17 Maret 2011 — Ir. MASRODI BIN BASTARI
58 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Serta unsur yang ke3 (ketiga)yaitu menyalagunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan.Bahwa di dalam ajaran Hukum Pidana khususnya yangmembahas tentang unsur terpenuhinya suatu deliktindak pidana.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 05-12-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 31/Pid.Sus- TPK/ 2016/PN.Bjm.
Tanggal 5 Desember 2016 — BAMBANG KUNCORO Bin SUPARTO
87 — 20
  • BanjarKalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukanperbuatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan masingmasing merupakan kejahatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatuperbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalagunakan
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 16-06-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.JPR
Tanggal 14 Juli 2020 — Pemohon:
Federasi Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Perkerja Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika
Termohon:
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Papua
307 — 5815
  • Merahasiakan segala sesuatu yang menurutsifatnya patut dirahasiakan dan b). tidak menyalagunakan kewenangandan pasal 179 ayat (1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaansebagaimana dimaksud pada pasal 178 pada pemerintah provinsi danpemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaanpengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri, sebagaimana juga diaturHalaman 41 dari 99 Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.JPR12.dalam pasal 50 ayat (3) Peraturan menteri tenaga kerja Nomor 33 tahun2016 tentang tatacara
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-03-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2016
Tanggal 29 September 2016 — Praka Andri Lianus Lumban Tobing
78 — 50
  • didakwakan yaitu tanpa hakatau melawan hukum menggunakan shabushabu yang mengandungMetamfetamin yang terdaftar sebagai narkotika golongan I.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu,yaitu Setiap penyalahguna narkotika Golongan I telah terpenuhi.Bahwa mengenai unsur kedua bagi diri sendiri Majelis Hakimmengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukanorang lain, berarti pelaku mengkomsumsi narkotika untuk diri sendiriatau menyalagunakan
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 29-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 8/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
NASIR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
Intervensi:
1.SUHARTI
2.WAHYU WICHAKSONO
3.DIANA TJUA MOTTOH
4.ROBERTY BAIKOLE
205 — 78
  • melampaulwewenang sebagaimana di maksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a danpasal 18 ayat (1), serta keputusan dan/atau tindakan yang di tetapkandan/atau dilakukan secara sewenangwenang sebagaimana di maksuddalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak Sah apabilatelah di uji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Bahwa Tergugat telah melanggar asasasas pemerintahan yang baik yaituasas Kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidak berpihakan, asaskecermatan, asas tidak menyalagunakan
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2020
Tanggal 12 Maret 2020 — Oditur: Kolonel Laut (KH) Budi Winarno R, S.H., M.H. Terdakwa: Achmad Irianto, S.H.,M.Si.
228 — 82
  • Bahwa selama berada di kamar nomor 335 Hotel Hermes Terdakwatidak ada menyalagunakan narkotika dalm bentuk apapun sesuaiBerita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum No LAB :10586/NNF/2019 tanggal delapan Oktober 2019 dari Labfor Poldasunamun Terdakwa tidak melarang dan membiarkan ataupun tidakmelaporkan kepada pihak yang berwajib padahal Terdakwamengetahui Sdr. Aldi (tidak diperiksa), Sdri. Ayu Marlinda (Saksi5)dan Sdri.
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 22-08-2011 — Upload : 25-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 637/PID.B/2011/PN.SBG
Tanggal 22 Agustus 2011 — Ir. EDDY SILITONGA
51 — 7
  • , bahwa akan tetapi untuk menentukan apakah benar Terdakwaadalah subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perludibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian tingkah lakuperbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan, jika benar makadengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalahpelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini padanya karena jabatan atau kedudukan.Menimbang, bahwa oleh karena unsur menyalagunakan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 02-01-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.MKS
Tanggal 21 Mei 2014 — Jaksa Penuntut:
IRWAN, SH
Terdakwa:
RAHMAWATI AZIKIN ALIAS RAHMA BINTI AZIKIN
115 — 10
  • ditentukan secarapasti pada bulan Maret tahun 2011 sampai dengan bulan April tahun 2012 atausetidaktidaknya diwaktuwaktu lain pada tahun 2011 dan tahun 2012,bertempat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mananti Kelurahan ManantiKecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi yang bertempat di Pengadilan Negeri Makassar, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-10-2011 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 76/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 26 Oktober 2011 —
31 — 11
  • Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKepenjen dan berdasarkan Pasal 5 Undangundang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan pidana yakni dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-08-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 13-09-2021
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Prp
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
FREDERIC DANIEL TOBING SH
Terdakwa:
ARIF NURIADI HARAHAP Als ARIF Bin SALIM HARAHAP
51 — 31
  • INTAN telah menyalagunakan Narkotika jenis shabu shabu denganmenghisap sebanyak 3 kali sebagaimana keterangan saksi PUTRI WIDYA NINGSIHAlias SACI, Terdakwa WAWAN KURNIAWAN (berkas terpisah) akan tetapi tidakdijadikan Tersangka oleh Penyidik Kepolisian, malahan dilepas oleh Penyidik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas bagi Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian Resor Rokan Hulu = harusmenjadi perhatian atas tindakan Penyidik di lapangan yang telah melepaskan 2 (dua
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 28-01-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
Nico Indra Sakti
Tergugat:
Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
565 — 366
  • Sehingga tindakan Tergugat melanggar AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, AsasKemanfataan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan AsasTidak Menyalagunakan Wewenang, sebagaimana dimaksud padaUU Administrasi Pemerintahan Pasal 10;d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-02-2014 — Upload : 11-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2525 K/PID.SUS/2012
Tanggal 27 Februari 2014 — SILMAN PONG MANDA, ST., MT
70 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2525 K /Pid.Sus/2012> Keberatan Ketiga :Bahwa baik Judex Facti (Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatandan Barat) maupun Judex Facti (Pengadilan Negeri Makale) telah salahdan keliru menerapkan hukum terutama tentang kesesuaian antaraketerangan saksisaksi dan bukti lainnya yang terungkap dalampersidangan sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya tentangunsur menyalagunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan ;Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 05-12-2016 — Upload : 06-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 31/Pid.Sus- TPK/ 2016/PN.Bjm
Tanggal 5 Desember 2016 —
40 — 16
  • BanjarKalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukanperbuatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan masingmasing merupakan kejahatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatuperbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalagunakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-11-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1272 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 29 Nopember 2011 — Ir. Fredrik Allo, M.Si.
35 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kupang yang dikuatkan oleh PengadilanTinggi Kupang tersebut dalam mempertimbangkan dan menganalisaunsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga nampak pertimbangan ini sangat mengambang dan tidak menggambarkan adanya Tupoksidalam pelaksanaan pekerjaan proyek ini, di mana masingmasing pejabattelah mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masingmasing.Bahwa perlu diketahui bahwa persetujuan PHO diberikan karena pada saatitu Terdakwa selaku
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 27-08-2014 — Putus : 29-09-2014 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 11/PID.TPK/2014/PT BJM
Tanggal 29 September 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Bernard. E. K. Purba, SH
Terbanding/Terdakwa : Masrawi Als Awi Bin Baswi (Alm)
63 — 28
  • Menyatakan terdakwa MASRAWI Alias AWI bIN (Alm) BASWI terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi Menyalagunakan kewenangan melanggar pasal 3 jo.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 24 Juli 2019 — Saidin Bin Warsadi
179 — 56
  • Cirebon atau setidakHalaman 10 dari 92Putusan No. 41/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg Saidintidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas A Bandung yangberwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsiyang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalagunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuanganNegara
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 30-08-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 17/PID.TPK/2019/PT SMR
Tanggal 24 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : TAJERIMIN, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANDI WALINONO PERMATA, ST Bin ANDI MUHAMMAD YUSUF PERMATA
160 — 71
  • Pasal 1, Pasal 3 angka (5)Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor022/KMA/SK/II/2012 O7 Februari 2012Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yangtanggal tentang Pengoperasianberwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukanatau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau oarng lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN AMBON Nomor 41 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 28 April 2015 — Yoseph Uli Rahail
110 — 57
  • Bahwa dengan perbuatan menyalagunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada pada terdakwa selaku Anggota DPRD kabupaten MalukuTenggara Periode 1999 2004 sebagaimana diuraikan di atas, terdakwamendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 180.000.000.(seratus delapanpuluh juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOSEPH ULI RAHAIL bersama paraanggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode tahun 1999 2004tersebut mengakibatkan Kerugian Negara Cq.