Ditemukan 1457 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 46/PDT/2020/PT BTN
Tanggal 5 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
201348
  • Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden).atau4. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalammasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. (J.Satrio, SH., Tindakan Melawan Hukum Dalam Gugatan Perdata,Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: Cet. Ke. I, 2005, Hal. 6).b.
Putus : 17-09-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 715 K/Pdt.Sus-KPPU/2018
Tanggal 17 September 2018 — I. PT FORTUNA MEGAH PERKASA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, DK
573386 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 715 kK/Pdt.SusKPPU/2018Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq Majelis Hakimpemeriksa perkara berpendapat lain, Pemohon memohonkan putusan yangsebaikbaiknya (naar geode justitie recht doen) atau putusan yang adil danpatut menurut hukum (ex aequo et bono);PT ANDINI AGRO LOKAMenimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata Pemohon Kasasitelah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas PersainganUsaha Nomor 10/KPPU1I/2015 tanggal 22 April 2016 yang amarnya sebagaiberikut
Register : 23-04-2020 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 215/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Oktober 2021 — Penggugat:
1.TONY SURJANA
2.JOHNY SURJANA
Tergugat:
1.GOZALI bin ASMAT
2.TASLIMAH binti ASMAT
3.SAYUTI bin ASMAT
4.TUHAMAH
5.MUHAMMAD CHOLIL bin ABDUL HALIM
6.MUHAMMAD AHYAT bin ABDUL HALIM
7.KARLIN bin ABDUL HALIM
8.SUGIARTO TJIPTOHARTONO
9.PT. CIPTA HASIL SUGIARTO
10.GINAWATI, SE
11.Drs. EKITA LUKMANSUY
12.MOHAMMAD SOLEH
13.TOMMY LATIEF
14.ADI DHARMA, SH
156127
  • Bertentangan dengan Susila yang baik (geode zeden);d.
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1838 K/Pdt/2010
Tanggal 22 Agustus 2011 — PRAWITO TIEN VS.CONOCO PHILIPS (dahulu Gulf Resources (Ramba) Ltd,
4301312 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan uraianuraian dan dalildalil Kasasi Pemohon Kasasi diatasterbukti Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukumdengan membenarkan adanya pencampuradukan gugatan antaraperbuatan melawan hukum dengan cidera janjiwanprestasi sehinggamenimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran atas ketertibanberacara yang baik (geode process orde) sehingga dengan demikianPutusan Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak dapat dipertahankan lagidan Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Kasasi
Putus : 03-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI (PT BHL)
253199 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat membayar segala biaya dalam perkara ini;Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain mohon memberikanputusan yang adil menurut keadilan yang baik (naar geode justitie recht doen);Bahwa terhadap gugatan tersebut diatas Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam EksepsiKuasa khusus dari Para Penggugat kepada kuasa hukum tidak sah secarahukum1.Bahwa, pada bagian persona standi judicio
Register : 16-08-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk
Tanggal 22 Maret 2017 — Penggugat: 1.Arie Rompas 2.Kartika Sari 3.Fatkhurrohman 4.Afandi 5.Herlina 6.Nordin 7.Mariaty Tergugat: 1.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia 2.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 3.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Pertanian Republik Indonesia 4.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 5.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia 6.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq Gubernur Kalimantan Tengah 7.Negara Republik Indonesia Cq. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
24753239
  • Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adilmenurut keadilan yang baik (naar geode justitie recht doen).Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebutTergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI :Eksepsi error in persona:1Bahwa in casu. menurut Para Penggugat, gugatan warga negara(citizen law suit) terhadap Penyelenggara Negara ;.
Putus : 24-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 24 Agustus 2017 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI, DKK
255261 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat membayar segala biaya dalam perkara ini.Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain mohon memberikanPutusan yang adil menurut keadilan yang baik (naar geode justitie recht doen);Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Kuasa khusus dari Para Penggugat kepada kuasa hukum tidak sah secarahukum;Bahwa pada bagian persona standi judicio
Register : 21-12-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 228/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 9 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat I : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA Diwakili Oleh : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
Terbanding/Penggugat : FERRY POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat I : CHRISTINE POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat II : ERVINA POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat III : GRACE POSUMA
Turut Terbanding/Tergugat II : Firman SETIA KAWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : EDDIE POSUMA
Turut Terbanding/Tergugat IV : YENI PUDJAWATI, SH.
408540
  • Bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden)Pengajuan Gugatan oleh PENGGUGATKONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telah melanggarkaidah kesusilaan karena PENGGUGATKONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telahmenyalahgunakan haknya untuk mengajukan Gugatandengan memanfaatkan Gugatan tersebut sebagaisarana untuk memperoleh uang, yang mana haltersebut bertentangan dengan kaidahkaidah moralyang berlaku di masyarakat.
Register : 30-07-2020 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Bpp
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
FERRY POSUMA
Tergugat:
1.PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
2.Firman SETIA KAWAN
3.EDDIE POSUMA
4.YENI PUDJAWATI, SH.
Turut Tergugat:
1.CHRISTINE POSUMA
2.ERVINA POSUMA
3.GRACE POSUMA
21787
  • KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI telahmengeluarkan biaya untuk pengurusan Gugatan,dimana Gugatan itu sendiri bersifat frivolous lawsuit.Pengeluaranbiayayang terpaksadilakukan olehHal 162 dari 295 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN.Bpp TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSIjelasjelas merupakanpelanggaranterhadap haksubjektif TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGATREKONVENSI berupa hak kekayaan(vermogensrechten) yang seharusnyatidakperludikeluarkan atau dialokasikan untuk Perkara a quo; Bertentangan dengan kesusilaan (geode
Register : 21-12-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 757/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 28 Februari 2017 — TJOENG PET KIONG Alias A.HIUNG CS >< MARYAM LATIF ( LIM KWIH JIN ) CS
5433
  • di duga telah melakukanpembelanjaan terhadap barang maupun pengeluaranbarang / atau pembelanjaan keuangan yang tidak dapatdibuktikan dengan pembelian barang/atau bukti fisikserta adanya kehilangan/ atau kerugian terhadapKeuangan usaha Cipta Karya Mandiri (CKM) sebesar Rp.11.346.264.605 (sebelas milyar tiga ratus empat puluhenam juta dua ratus enam puluh empat ribuenam4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (GeodeZeden),bahwa berkenaan dengan Perbuatan yang bertentangandengan kesusilaan (Geode
Register : 27-05-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Mei 2016 — Oilex (West Kampar) Limited >< PT Sumatera Persada Energi,Cs
19783
  • Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zedenrij, atau;5. Perouatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakatuntuk memperhatikan kepentngan orang lain (indruisttegen dezorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk berkeer betamt tenaanzien van anders persoon of goed).c. Unsur KesalahanBahwa tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat XII berkaitandengan Penggugat.
Register : 08-11-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 2 Februari 2017 — OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED >< PT.SUMATERA PERSADA ENERGI CS
14783
  • Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zederij,atau;5. Perobuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lainHalaman 110 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKICc.(indruisttegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijkberkeer betamt ten aanzien van anders persoon of goed).Unsur KesalahanBahwa tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat XIlberkaitan dengan Penggugat.
Register : 28-08-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 16-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 506/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Mei 2016 — PT KASIH INDUSTRI INDONESIA Lawan 1.PT HUMPUSS 2.PT HUMPUSS TRADING 3.PT HUMPUSS PATRAGAS 4.PT DAYA BAMBU SEJAHTERA
392278
  • Perbuatan tersebut melawan hukumPerbuatan yang dilakukan tersebutharuslah melawan hukum, denganunsur sebagai berikut:(a) Perbuatan yang melanggar undangundangan yang berlaku.(6) Yang melanggarhak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau(c) Perobuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku; atau(d) Perobuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden);(e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.c.
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1172858
  • Sejak tahun1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluasluasnya,yakni meliputi halhal sebagai berikut:1) Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku;2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau345) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat)) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), atau;)untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist
    Sejak tahun1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluasluasnya,yakni meliputi halhal sebagai berikut:1) Perbuatan yang melanggar uandangundang yang berlaku;2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau;345) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat)) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), atau;)untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
12572014
  • tersebut melawan hukum;Perbuatan Itu Harus Melawan Hukum;Perbuatan tersebut melawan hukum: Perbuatan yang dilakukantersebut haruslah melawan hukum sejak tahun 1919, unsur melawanhha.o 29 5ukum ini diartikan dalam arti yang seluasseluasnya, yakni meliputialhal sebagai berikut:Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku;Yang dilanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode
Register : 20-10-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Plk
Tanggal 15 Maret 2016 — ARDIANSYAH, DKK LAWAN PT BUMI HUTANI LESTARI
28391
  • untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada masingmasing tenagakerjanya (Para Penggugat) sejak putusan mempunyai kekuatan hukumtetap;10.Menghukum Tergugat membayar segala biaya dalam perkara ini.Halaman 287 dari 450 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.SusPHI/2015/PN PikATAU Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain mohon memberikanPutusan yang adil menurut keadilan yang baik (naar geode
Register : 01-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 51/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 22 Maret 2016 — 1. GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk melawan PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA)
349215
  • Perbuatan Itu Melawan HukumPerbuatan yang dilakukan itu harus melawan hukum dan unsurmelawan hukum ini harus diartikan dalam arti seluasluasnya, yaitu :Perbuatan melanggar UndangUndangPerbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukumPerbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelakuPerbuatan yang bertentangan kesusilaan (geode zeden )3).