Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-01-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 1/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
427 — 311
  • sidang secara elektronik/ ecourt tertanggal 10 Februari 2021 antara lain isi dalam pokok perkaraHalaman 73 dari 79 halaman Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUNSMGdisebutkan : Bahwa berdasarkan riwayat penerbitan Sertipikat Hak Milik No.99/Pedurungan Kidul maupun Hak Milik No. 2526/Pedurungan Kidul tersebutdiatas, dapat disimpulkan bahwa kedua sertipikat tersebut diterbitkanberdasarkan alas Hak Tanah Yasan dengan Nomor C dan Persil yangberbeda, sehingga seharusnya terhadap bidang tanah tersebut tidaktumpang tindin
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 30-07-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN SORONG Nomor 68/Pdt.G/2018/PN SON
Tanggal 19 Februari 2019 — Perdata : YULIANA ISIR melawan CREDIT UNION (CU) ALMENDO Sorong
91 — 42
  • Dengan selain itu, Penggugat Rekonpensi telah salah/kelirumerumuskan dalildalil Gugatan Rekonpensi atau setidaktidaknyaGugatan Rekonpensi tumpang tindin karena mencampuradukanantara dalil yang termasuk dalam Gugatan Perbuatan MelawanHukum dan petitum yang termasuk dalam Gugatan Wanprestasidalam satu Gugatan Rekonpensi, sehingga berimplikasi yuridisterhadap kaburnya Gugatan Rekonpensi (Obscuur Libel) yangdiajukan oleh Penggugat Rekonepensi..
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 03-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 1/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 25 April 2019 — Penggugat:
PT. SUKSES LOGINDO ALAM, diwakili SUDRAJAT, A.Md
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
154 — 68
  • Apakah IUP tersebut tumpang tindin dengan IUP yang lainnya;b. Apakah IUP tersebut termasuk dalam kawasan hutang lindung;c. Di chek dengan softcopy wilayah pertambangan pulau Sumatra yangditetapkan Menteri ESDM;d. Dan dichek apakah diwilayah tersebut pernah diterbitkan rekomendasiuntuk peruntukan lainnya;Bahwa saksi mengatakan hasil verifikasi terhadap PT. Sukses LogindoAlam yaitu:a. IUP Operasi Produksi PT. Sukses Logindo Alam tidak tumpeng tindihdengan jjin pertambangan lainnya;b.
Pengadilan PN GRESIK Perdata Khusus
Register : 07-04-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN GRESIK Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gsk
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
SUKAMTO
Tergugat:
PT. EVER AGE VALVES METALS
Turut Tergugat:
PT. BALADHIKA MAJAPAHIT
177 — 35
  • dalammelaksanakan hubungan kerja, selama kedua produk hukum tersebutmasih berlaku dan belum pernah dibatalkan oleh institusi hukum yangberwenang, maka masih merupakan dasar hukum terkait hubungan kerjaantara Pengusaha ( Tergugat ) dan Pekerja ( Penggugat );Oleh karenanya Gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasar padakedua produk hukum tersebut dalam hal ini lemah dan tidak mempunyaiFundamental Petendi yang kuat;Bahwa terkait Petitum Pengguga nomor 5 dan 7 jelas merupakan petitumyang tumpang tindin
Pengadilan PN DOMPU Perdata
Register : 28-07-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PN DOMPU Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Dpu
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat:
1.H. SYAMSUDDIN AHMAD
2.DAHLAN BIN H. SYAMSUDDIN
3.RIFALDIN SETIAWAN BIN H. SYAMSUDDIN
4.H.SYAMSUDDIN
Tergugat:
1.M. AMIN
2.IRWAN M. AMIN
3.ISMAIL M. AMIN
4.YASIN M. AMIN
5.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DOMPU
6.KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU
91 — 47
  • Amin yang diterbitkan padatanggal 14 Februari 2017, maka sebagaimana dengan Yurisprudensi terkaitdengan adanya sertifikat ganda atau tumpang tindin dalam satu bidang tanah,dengan kaidah hukum sebagai berikut:Halaman 53 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pat.G/2020/PN Dpua.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-02-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 29/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat:
YAYASAN AL-HUDA ISLAMIC EDUCATION CENTER METROPOLITAN yang di wakili : 1.Faisal Akbar,SE.
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, C/q DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM; Yayasan Pendidikan Islam Al Huda Utama Jakarta
329 — 595
  • Bahwa Penggugat mendalilkan mempermasalahkan PengesahanPendirian Yayasan Pendidikan Islam AlHuda Utama Jakarta NomorAHU0011707.AH.01.04 Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 TentangPengesahan Pendirian Yayasan Pendidikan Islam AlHuda UtamaJakarta, karena dianggap tumpang' tindin dengan Tanah danBangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Utama Raya Nomor 2RT 006 RW 03 Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng, KotaAdministrasi Jakarta Barat, dan Tergugat II Intervensi menganggapi hatini dari Posita
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 352/Pid.B/LH/2019/PN Plw
Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
ABDUL ARIFIN Als PAK ARIFIN Bin MAABAN
474 — 117
  • Penyidik telah benar semua;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup DanKehutanan Provinsi Riau dan jabatan Ahli selaku seksi perlindunganKSDAF dan pemberdayaan masyarakat di UPT KPH sorek DinasKehutanan Provinsi Riau;Bahwa melakukan pengukuran, pemetaan dan pengukuran pada bidangKehutanan, Kegiatan UPT KPH sorek sebagai juru ukur di DinasLingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau antara lain;a. mengumpulkan data yang ada dibidang planolog;b. menyelesaikan masalah tumpang tindin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 23-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 137/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 7 Nopember 2017 — I KETUT WATHIN CIPTAWAN ; MENTERI LINGKUGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
289 — 169
  • tanggal 4 Februari 2006,yang dibuat dihadapan Hafsan Hirwan, SH, Notaris berkedudukan di Selong,Lombok Timur (vide bukti P37);Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 704/Desa Pemongkong tanggal 30Juli 2001, Seluas 15.200 M2 atas nama Lalu Sukirman, SH yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan obyekpengikatan jual beli sebagaimana diuraikan dalam poin ke1 dan ke2, secarahukum berada dalam areal kawasan Hutan Sekaroh dan faktanya diakui olehPara pihak tumpang tindin
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 08-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2016/PTUN-Pbr
Tanggal 1 September 2016 — H. YULHAIZAR HAROEN, DKK MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR UMAR, DKK
170 — 98
  • data pendaftaran tanah menurut peraturan perundangundangan;(2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain:a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah;b. kesalanan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hakdan/atau sertipikat pengganti;c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan uas; e. tumpang tindin
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 19-11-2020 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Bkn
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
Wirariawan Lawer
Tergugat:
1.Nelly
2.Henri
3.Giok Bie
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kampar
2.Camat Tapung
3.Kepala Desa Karya Indah
4.Notaris/PPAT Rina Karlina, SH., M.Kn
5.Notaris/PPAT Nella Sasmelia, SH., M.Kn
115 — 53
  • Tarsono Uk : 400 MeterBarat berbatas dengan Jalan Riau Uk ; 50 MeterSehingga terbukti dimana tanah milik DJOHAN LAWER semulabersempadan sebelah Utara dengan Deliani yang menjualnya kepadaTergugat rekonvensi dan disebelan Selatan DJOHAN LAWERbersempadan dengan Drs.Tarsono yang menjualnya kepadaPenggugat dan II rekonvensi dan tanah Tergugat rekonvensi tidakberada diatas atau tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat dan II rekonvensi ;c) Bahwa apabila diteliti bukti kKepemilikan dari Tergugat Rekonvensiyang
Pengadilan PN WAINGAPU Perdata Tanah
Register : 15-03-2012 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 22-05-2013
Putusan PN WAINGAPU Nomor 5/PDT.G/2012/PN.WNP
Tanggal 1 April 2013 — LUNDJI DAMU NAMU Alias UMBU NAI KAHORA,CS
94 — 40
  • atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu tanah sengketa sebagaimana yangdidalilkan Para Penggugat dalam gugatannya dan juga dua bidang tanah negara yangberada di sisi sebelah Barat tanah sengketa, (yang sebelumnya diakui oleh ParaTergugat sebagai tanah milik NDAMUNG MARAMBA AWANG dan tanah milik UMBUKAMBARU JANGGA MEHA), dengan pertimbangan bahwa duduk permasalahanmengenai lokasi tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Tergugat dan ParaPenggugat itu ada diatas ketiga bidang tanah tersebut secara saling tindin
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 30-07-2015 — Upload : 28-11-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 45/Pdt.G/2015/PN Smg
Tanggal 30 Juli 2015 — dr. FRANCISCA MELIANIE SUHENDRO Ir. SRI NURYANI,dkk
87 — 14
  • kantor Pertanahan kota SemarangNomor .570685IV2013 , tanggal 16012003, SHM no.3459 / Wonosari a/nSUMUDJAN TJOKRO diusulkan dibatalkan (pembatalannya) karena cacadAdministrasi , yaitu salah dalam penunjukkan batasbatasnya ;Berdasarkan faktafakta diatas , maka disarankan untuk mengajukanpengukuran ulang dalam rangka pengembalian batasbatas tanah SHM.212/Wonosari (dahulu HM no.835/Karanganyar);Menimbang, bahwa oleh karena seperti uraian dalam dalildalil surat gugatanbahwa keberadaan SHM no.6538 tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-05-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 335 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Mei 2017 — PT TIMAH (Persero) Tbk., DK VS PT SUMBER CAHAYA HASIL GEMILANG (“SCHG”), DK
81 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua Belah pihak akan mengikuti semua peraturan perundanganyang berlaku dalam penyelesaian masalah ini;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il secara sadar mengetahui bahwabelum ada penyelesaian yang baik terkait dengan permasalahantumpang tindin lahan antara Penggugat dengan Tergugat , akan tetapipada tanggal 7 November 2011, Tergugat kemudian tanpa alas haktelah melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan memasuki danmerusak perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dengan caramematok areal/lahan milik
    (KW010 APL 005/DU. 1576A) yang tumpang tindin dengan tanaman sawitPT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang (SCHG).Pada hari Senin tanggal 18 April 2011, bertempat di area perkebunansawit PT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang (GSCHG) dengan dihadiri oleh :o Anggota POLRES Belitung Timuro Dinas Pertambangan dan Energi Belitung Timuro PT. Timah (Persero) Tbk.o Dinas Pertanian dan Kehutanan Belitung Timuro Badan Pertanahan Nasional Belitung Timuro PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 10-09-2020 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 184/Pdt.G/2020/PN Plg
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
Drs. Sutopo Sjahudin
Tergugat:
1.BPN RI Kantor Pertanahan Kota Palembang
2.Suratman
3.Fatima
4.Edi yusuf
5.Parlindungan Tampubolon, SH.
6.Erlangga
7.Abu Bakar
8.Jap Tien Lai
9.Helmi
10.Iswadi
11.Muhammad Alimin
12.Arif Joko Nugroho
13.Muhammad Hazairin
14.K.M. Yandi Amirullah, SE.
15.Muhammad Reza
16.Sandy Sutanto
17.Hendrik P. Hutagalung
18.H. Amrah Muslimin, ST. Bin K.H.A. Wahab Saidy
19.Supardi
20.H. Zainury.
21.Atan Sinuraya
22.Rosikin
23.Holidi
Turut Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia Jakarta Pusat cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Palembang cq. Dahulu PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Veteran
2.Kejaksaan Agung RI di Jakarta cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang cq. Kejaksaan Negeri Palembang
67 — 16
  • No. 1655K/PDT/2019 telah berkekuatan hukumHalaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pat.G/2020/PN.PIgtetap, apabila perkara a quo tetap dilakukan pemeriksaan maka adapotensi terjadinya tumpang tindin putusan terhadap kedua perkara ini.Maka demi tertibnya hukum acara di Pengadilan, sudah sepatutnya dansepantasnyalah apabila Gugatan Para Penggugat a quo ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena masih memilikihubungan dengan perkara Nomor : 111/Pdt.Plw/2018/PN.Plg
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 07-09-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 K/TUN/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — H. ZAENI VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN., II. PT. DELTA MEGASENTUL., III. JODI CARISSA LEO BUNGA;
71 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • telahditerbitkan oleh Tergugat bukan atas nama Penggugat selaku pemiliksah bidang tanah pada Objek Sengketa a quo.Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yaitu mengenai cacathukum administratif yakni kKesalahan prosedur, kesalahan penerapanperaturan perundangundangan, kesalahan subjek hak, kesalahan objekhak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapattumpang tindin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-12-2019 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 256/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
1.Patimah Binti H.Muhammad
2.Marali, SH Bin H Sabeni
3.Mardani, S Ag Bin H Sabeni
4.M Sibli Bin H Sabeni
5.Abdul Holik Bin H Sabeni
6.M Rusli Bin H Sabeni,
7.Koswati ,SE Binti H Sabeni
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3. Rudy Karnadi
426 — 566
  • Asas kepastian hukum :Bahwa tindakan tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketaaquo adalah merupakan tindakan yang tidak mencerminkan asaskepastian hukum karena obyek sengketa aquo adanya overlaaptumpang tindin antara bidang tanah milik Para Penggugat denganbidang tanah Sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat ;b.
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-04-2017 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 3 Mei 2018 — Penggugat:
TJITRA BINTORO alias TJOA TJITRA BINTORO
Tergugat:
1.PT. Banjar Gawi Makmur
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru
Turut Tergugat:
HARTONI JAYA BUANA
112 — 30
  • danberdasarkan buktibukti Surat yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksisaksi dapat ditarik kesimpulan adanya indikasi Penggugat telah khilaf dalampenentuan atau penunjukan letak tanah dikarenakan telah terjadi perkembanganyang signifikan di wilayah sekitar objek sengketa yang hal tersebut tidak didukungoleh peta pendaftaran yang objektif sehingga mengakibatkan kesalahan dalampenujukan letak tanah yang seolaholah tumpang tindin dengan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 46 (152) /Landasan
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kln
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
Pemerintah Desa Teloyo
Tergugat:
1.YANTO
2.YANTI
3.YATMI
4.PARLAN
5.PARDI
6.SURATNO
7.SLAMET SISWOSUHARJO
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Klaten
2.SUPARMI
3.INDARTININGSIH
4.ENDANGSIH MULYANI
5.EXAN
6.DAHLAN SARTONO
7.MUHAMMAD SAFARUDIN
8.SUNGKONO
9.SRI SUKINI
10.SUJARMI
11.SUMILAH
12.SRI SUMARNO
13.UMI DARYANI
14.V. SRI HARYANTI. S. BUDI UTAMI
15.SRI YATI
16.SUMINI
17.NURUL FARITA
18.Drs. SUWARSO
19.SURATI
20.WIDODO
21.ROEHANA SUKANDAH
22.SUYADI
23.SRI SUDARMI
24.PURWANTO
25.ROEHANA SUKANDAH
26.ENDAH SUBEKTI
27.KISMO SUMARTO AL KEMI
28.SITI MARIYATUN KHASANAH
29.ANDY PURNOMO
145 — 15
  • Kalimatyang tertulis tunduk dan patuh yang tidak bersifat menghukumbertentangan dengan kalimat selanjutnya yaitu mengosongkan danmenyerahkan yang merupakan putusan condemnatoir, sehingga hal inimenjadi tumpeng tindin tanpa arah, padahal petitum untuk TurutTergugat dan Tergugat harus berbeda; Bahwa karena dalam gugatan penggugat tidak ada sinkronisasi antaraposita dan petitum bahkan terjadi kontradiksi, maka isi dari gugatanpenggugat menjadi tidak jelas dan kabur;2.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-03-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan PTUN KUPANG Nomor 2/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penggugat:
MELIANUS TOY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
141 — 58
  • Videbukti P2=T.II.INT1.2); Sertipikat Hak Milik Nomor: 1664 Desa Oelnasi, Surat UkurNomor: 916/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003, luas 1.495 M2, atas namaLinda Theresia Boboy, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2004 (Vide bukti P3=T.II.INT1.3); Dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1665 Desa Oelnasi, Surat UkurNomor: 915/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003, luas 1.485 M2, atas namaMartha Maria Nalle, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2004 (Vide bukti P4=T.II.INT1.4), maka terjadilah tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-12-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 P/HUM/2013
Tanggal 11 Desember 2014 — Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si., DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
77 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hierarkinya beradadibawah UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 yang juga merupakanperaturan perundangundangan sebagai peraturan pelaksanaan dariUndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tak terkecuali Peraturan yang saatini dimohonkan Keberatan/Uji Materiil oleh Pemohon kepada MahkamahAgung RI.Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana Pemohon sampaikan tersebutdi atas, tampak jelas bahwa rumusan Pasal 17 dan Pasal 59 A PeraturanTermohon a quo adalah rumusan yang sangat rumit dan membingungkanserta mengesankan adanya tumpang tindin