Ditemukan 1916 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kompetensi kompentensi kopensi konperensi koesensi kopentensi konepensi konevensi
Pengadilan PN PATI Perdata Tanah
Register : 02-06-2014 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN PATI Nomor 37/Pdt.G/2014/PN Pti.
Tanggal 25 Mei 2015 — - KARMI BintI SOETOWIDJOJO, Dkk. Para Penggugat melawan SUBONO Bin PAIDJAN, Dkk. Para Tergugat .
155 — 23
  • perkara oleh Para Penggugat ;Adapun tanah persil 28 SII luas kurang lebih 600 meter dan Persil 48 SII luas kuranglebih 2.960 meter adalah tanah norowito yang diperoleh oleh PAIDJAN secara langsungdari pemerintahan Desa Badegan, dan bukan dari C. 239 atas nama SOETOWIDJOJO;2 Bahwa gugatan Para Penggugat harus ditolak sebab gugatan ini bersifatkumulatif, yakni selain mendalilkan adanya perbuatan melawan hukumsebagaimana uraian pada posita angka 18 dan uraian petitum angka 6 (dalam halini masuk ranah kopetensi
Pengadilan PA LUBUK SIKAPING Perdata Agama Harta Bersama
Register : 01-02-2012 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 19-12-2013
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Lbs
Tanggal 18 Juni 2013 — Penggugat dan Tergugat
101 — 23
  • bahwaTergugat ternyata telah menyampaikan eksepsi, yaitu eksepsi pada pokok perkarayang dikenal dengan eror in persona, dengan jenis eksepsi dikualifikasi atau gemisaanhoedanigheid yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas untukmenggugat (tidak memiliki persona standi in judocio) karena Tergugat tidak pernahmenjadi istri sah dari Tergugat dengan demikian Tergugat tidak mempunyaihubungan hukum dengan Penggugat;Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut tidak merupakaneksepsi kopetensi
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 28-06-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 13/G/2018/PTUN.MKS
Tanggal 28 Juni 2018 — Penggugat:
RACHMATIAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Intervensi:
RINI
56 — 39
  • Gugatan Penggugat Error In Kopetensi (Kompentensi Absolut) :Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat karena apayang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalahsuatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalamposita gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hakkeperdataan atau jelasjelas sudah merupakan Kompetensi AbsolutLembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat 1Tahun 1986 Jo UU No.9 Tahun 2004 ;Bahwa berdasarkan hal tersebut
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-02-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 31/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
HENDRA JAYA SITEPU
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA PUSAT
Intervensi:
Herman Djohari
296 — 254
  • Bersifat final, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu sudahdefinitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum,keputusannya masih memerlukan persetujuan instansi atasan atauinstansi lain belum bersifat final karenanya belum dapatmenimbulkan suatu) hak atau kewajiban pada pihak yangbersangkutan.Bahwa pengaturan Kopetensi Relatif, Pengadilan Tata Usaha Negaraterdapat dalam Pasal 6 dan pasal 54 UndangUndang Republikindonesia Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan :1.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 24-05-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 21-02-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 72/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penggugat:
1.Didik Rintis Setyawan
2.Muhlisin
Tergugat:
KEPALA DESA RAJI KABUPATEN DEMAK
53 — 22
  • Tentang Kopetensi dan Jangka Waktu Menurut Para TergugatPengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, karena obyekperkara aquo berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 (satu) ayat ke 9(sembilan) dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, makasecara jelas dan tegas telah ditentukan, bahwa adapun yang dimaksuddengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulisyang dikeluarkanolehbadanataupejabat
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Tanah
Register : 08-08-2011 — Putus : 02-06-2012 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.Sky
Tanggal 2 Juni 2012 — Drs. MARAKARMA bin H. NANGTJIK -lawan- USMAN DJAHRI, DKK
72 — 22
  • Biaya Redaksi Rp. 5.000,5: Biaya Proses i Rp. 100.000,Jumlah : Rp. 1.841.000, Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.31 /Pdt.G/2011/PN.Sky16Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Tergugat I, II dan III melakuiKuasa Hukumnya, telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada persidangan tanggal 27Juni 2011, yang berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :161 Tentang KOMPETENSI ABSOLUTBahwa Gugatan Penggugat adalah Kopetensi Relatif (Kewenangan Mengadili) dariPTUN (Peradilan Tata Usaha Negara), dikarenakan
Pengadilan PA PALEMBANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 01-09-2010 — Putus : 24-08-2011 — Upload : 14-09-2011
Putusan PA PALEMBANG Nomor Tingkat Pertama-1052/Pdt.G/2010/PA.Plg
Tanggal 24 Agustus 2011 — Perdata- PENGGUGAT vs TERGUGAT
36 — 7
  • Bahwa Eksepsi Tergugat haruslah ditolak secarakeseluruhan karena eksepsi tersebut bukanlahmenyangkut absolute dan relatif kopetensi akantetapi termasuk dalam pokok perkara, oleh karenaitu. tidak perlu diperdebatkan.2.
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus
Register : 03-08-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN RENGAT Nomor 345/Pid.Sus/2018/PN Rgt
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.NUGROHO WISNU PUJOYONO, SH
2.RULLIF YUGANITRA, SH
3.YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
TRI HERIANTO alias HERI APEK Bin Alm NGADIMIN
390 — 297
  • Seorang wartawan harus lulus uji kopetensi yangdiselengarakan oleh TIM penguji yang ditunjuk dewan pers.d. Seseorang wartawan harus memahami dan menguasai kode etikjurnalistik dalam melaksanakan tugas peliputan. Bahwa organisasi propesi wartawan yang diakui oleh dewan pers diwilayah Republik Indonesia terdiri dari :a. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).b. Aliansi Jurnalis Independen (AJI INDONESIA).c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 7 Januari 2016 — INDRAMONO
100 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Seseorang dapatmemberi keterangan sebagai ahli, jika ia mempunyai pengetahun,keahlian, pengalaman, latinan, atau pendidikan, khusus yang memadaiuntuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitandengan keterangannya);Bahwa, saksi ahli Parman, S.T. yang dihadirkan oleh Jaksa PenuntutUmum sama sekali tidak memiiiki Kopetensi dan standarisasi keahlianuntuk dijadikan sandaran hukum atas apa yang diterangkan sebagai ahlidalam kasus proyek pengaspalan Dusun Air Serdang, Desa Air Merahmenuju
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-02-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 25/PDT.G/2016/PN Gin
Tanggal 17 Nopember 2016 — - Penggugat 1.I Gusti Ayu Astini 2.Dewa Nyoman Susila Yuda 3.Dewa Ketut Darmayasa - Tergugat 1.Desak Putu Putri 2.Megawati Widiatmadja, SH. 3.Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar 4.Ni Made Arini, SH. 5.PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 6.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Denpasar 7.I Dewa Ketut Punia
86 — 54
  • Eksepsi Kopetensi Absolut, Bahwa Pengadilan Negeri Gianyar tidakberwenang mengadiliMenimbang, bahwa Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi KompetensiAbsolut (Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut) Pengadilan NegeriGianyar, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gianyartidak berwenang mengadili perkara ini, dikarenakan perkara ini merupakansengketa Tata Usaha Negara, yang harus diperiksa dan diputus olehPengadilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa dari pokok gugatan para Penggugat
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perjanjian
Putus : 25-04-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 144 /Pdt.G/2012/PN PLG
Tanggal 25 April 2013 — PT. TRADEWAYS INTERNATIONAL lawan PT. SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA
211 — 124
  • Menolak Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat tentang kewenanganMengadili/Kopetensi absolute;2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksadan memutus perkara Perdata nomor 144/Pdt.G / 2012/PN.Plq ;3. Memerintahkan para pihak untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkaraint ;4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan /menguatkan dalildalilgugatannya Penggugat telah mengajukan buktibukti surat sebagai berikut :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-04-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525 K/Pdt/2017
Tanggal 25 April 2017 — PT FORTUNA CIPTA SEJAHTERA vs PT ASMIN KOALINDO TUHUP,
140 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Vide Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang UndangMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985);Bahwa yang dimaksud dengan pelampauan batas mengadili dengan artiluas, tidak hanya terbatas soal yurisdiksi atau kopetensi, tetapi meliputisegala pelampauan wewenang yang tidak sesuai dengan hukum acara(undue process of law).
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-04-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 259/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT
Tanggal 5 Nopember 2015 — MACHMUD; Lawan; 1. PT. Antilope Madju; 2. Pihak yang menempati/yang mendapatkan peralihan hak atas Objek Perkara; 3. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta-Barat
99 — 22
  • ;Berdasarkan hal tersebut diatas telah membuktikan GugatanPenggugat melanggar kewenangan Kopetensi Absolut dansekiranya akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara perkaraini juga sudah Kadaluarsa; =EKSEPSI ERROR IN PERSONA:Eksepsi diskualifikasi/Gemsi Aanhoeldanigheid:Menyimak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang di dalilkan padabutir 1 dan 2 Penggugat mendalilkan sebidang tanah seluas 400 m?
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-10-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SANGATTA Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Sgt
Tanggal 21 Mei 2019 — - HAMZAH DAHLAN, SH., Dkk Lawan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
188 — 68
  • Kopetensi absolut kewenangan dari dariPengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili Perkara ini bukankewenangan dari Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini. Dimana menurut Tergugat Pengadilan Negeri Sangattatidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini. Makasepatutnyalah gugatan penggugattidak dapat diterima atau ditolak;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-03-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3300 K/Pdt/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — NUNUH DJAENAL MUSTOFA melawan 1. Ir J U N A E D Y, dkk dan 1. TITIEN SUMIYATI, dkk
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , mengandungcacat hukum dari aspek prosedural dan substansi maka gugatan tersebutadalah merupakan kewenangan/kopetensi Pengadilan Tata usahaNegara. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak berkuasa/berwenangmemeriksa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah selayaknyaMajelis Hakim mengeluarkan pertimbangan hukum melalui putusanantara/sela;Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan lagibahwa Penggugat telah keliru dan salah dalam mengajukan gugatan.
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 01-04-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Ckr
Tanggal 10 Februari 2022 — Penggugat:
Annisa Nur Rohma
Tergugat:
1.PT Mekar Harapan Jaya
2.H. Murdali HM
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Telajung
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
237 — 177
  • Bahwa dalam pasal 142 Rbg berbunyi Dalam gugatannyamengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketuapengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barangtetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negerigugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeritersebut atas pilihan penggugat maka Penggugat telah sesuaiHalaman 3 dari 62 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Ckrdengan kopetensi relatif Pengadilan Negeri Cikarang dalammengajukan gugatan ini Sesuai dengan
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 21-08-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN MALANG Nomor 188/Pdt.G/2014/PN Mlg
Tanggal 3 Maret 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk vs PT. BANK DANAMON Indonesia, dkk
75 — 23
  • pemerintah dan masyarakatterhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.18) Menerbitkan majalah suara konsumen, tabloid atau koran ataumedia sejenisnya.19) Menerbitkan sertifikat uji kelayakan, sertifikat halal.20) Melakukan survey dan penelitian terhadap barang dan jasa.21) Menyelenggarakan seminar, work shop, Symposium, dan ujkopentesi, menerbitkan sertifikat uji kKopetensi.22) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, LPKSM, Mediator, PKPAberikut dengan penerbitan sertifikatnya atau sertifikat uji Kopetensi
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 248/Pdt.G/2016/PN.Dps
Tanggal 6 Juni 2016 — I WAYAN DISEL ASTAWA, SE. MELAWAN KETUA UMUM DPP PDI PERJUANGAN, DKK.
49 — 31
  • tertanggal18 Mei 2016telahmenerangkan bahwa mediasi diantara para pihak tidak mencapai kata sepakat untuk damai,sehingga oleh karenanya pemeriksaan dilajutkan dengan pembacaan surat gugatan;Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, pihak Penggugat menyatakan tetappada gugatannya dan tidak ada perubahan ;Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II danTergugat III telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :Jawaban Tergugat I.I DALAM EKSEPSI.A KOPETENSI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 598 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — SAINUDIN BUAMONA, dkk VS PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • masyarakat hukum adat sesuai Pasal 6 ayat (1)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975;Dalam mengadakan penaksiran penetapan besar ganti rugi, PanitiaPembebasan tanah harus mengadakan musyawarah dengan parapemilik/oemegang hak atas tanah dan/atau benda/tanaman yang ada diatasnya berdasarkan harga umum setempat (Pasal 6 ayat (1) PMDNNomor 15 Tahun 1975) :Dari bunyi pasal dari peraturan menteri dalam negeri di atas, maka sudahterbukti menurut hukum acara perdata, Pemerintah tidak mempunyai hak/kopetensi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 06-11-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
RUJI WIBOWO, SH.MH
Terdakwa:
AUNG NAIN WIN
121 — 38
  • Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli bekerja di Balai Pelatihan dan PenyuluhanPerikanan Medan, saya bekerja sebagai PNS sejak 2006 sampai sekarang.Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli sesuai kopetensi dibidang Perikanan, tentang Alat dan tehnik penangkapan ikan terutama yangdigunakan oleh kapal ikan KM. PKFB 600 GT. 59,22 dan bversedia disumpah ataskebenaran keterangan tersebut.