Daop 5 Purwokerto,Jalan Jenderal Soedirman Nomor: 209 Purwokerto, atau setidaktidaknya ditempattempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Purwokerto dan berdasarkan UndangUndang Nomor: 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telahbeberapa kali menerima pemberian yang merupakan gratifikasi kepada 41 Perkara Korupsipegawai negeri atau penyelenggara yang dianggap sebagai suap

pembayaran untuk pengadaan barang danjasa tetapi barang atau jasanya tidak ada atau kurang walaupun dokumensecara administratip lengkap; Kedua:terdapat pengadaan barang dengan hargayang tidak wajar karena jauh diatas harga pasar, sehingga dapat merugikankeuangan Negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atauharga yang wajar.Korupsi didalam proses pengadaan barang dan jasa inilahyang paling banyak terjadi Indonesia.Sering kali proses pengadaan barang danjasa diikuti dengan adanya suap

., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli adalah sebagai ahli hukum pidana;Bahwa menurut ahli Korupsi dalam persektif terminologi korupsi diartikan:1. perbuatan yang busuk,2. perbuatan dilarang, menurut Andi Hamzah, dalam perspektif hukum,perspektif yuridis dibagi menjadi 7 kelompok yaitu korupsi yang merugikankeuangan yaitu diatur dalam pasal 2 dan 3, Korupsi suap, Korupsipenggelapan, pemerasan, pengadaan dalam jabatan, gratifikasi;Bahwa menurut ahli, perbuatan busuk

Terdakwa tidak melaporkanke KPK sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yangdipersyaratkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahalpenerimaanpenerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uangdimaksud haruslah dianggap suap

Judex Facti keliru dalam mempertimbangkan danmemutus, bahwa unsur setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara dianggap sebagai suap terbukti karena Judex Factimenyamakan pinjaman dan uang titipan dengan gratifikasi ;7.

FAKTATERSEBUT MERUPAKAN UPAYA YANG SEHARUSNYA DI BERIKANAPRESIASI, BUKAN JUSTRU DI KENAKAN HUKUMAN PIDANA, KARENAFAKTA JUGA TERUNGKAP BAHWA TIDAK ADA MARK UP HARGA,SUAP, ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang di lakukan olehPemohon Kasasi/Terdakwa dalam proses pengadaan tanah a quo;Sehingga dengan demikian faktanya Pemohon Kasasi/Terdakwajustru menghemat anggaran PT.Angkasa Pura I, namun demikian JudexFacti dalam pertimbangan yang menyatakan adanya kemungkinan kerugiankeuangan negara (potential loss)

Misalnya tidak melakukan penahanankarena menerima suap;" Seseorang memiliki Kewenangan, tapi digunakannya dengan maksudyang bersifat melawap hukum. Misalnya menangguhkan penahanankarena telah menerima sejumlah uang dari penasehat hukumnya ;= Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya. Misalnyapenyelidik melakukan penahanan, padahal penyelidik tidakmempunyai wewenang tersebut; Seseorang memiliki kewenangan, tapi dilaksanakannya denganmenyalahi prosedur.

merupakan all embracingact yang merangkul semua perbuatan ke dalamnya yang sesungguhnyatidak dimaksudkan untuk itu ;Bahwa hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 1 UndangUndang No.3Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikatakanbahwa subyek tindak pidana Korupsi pada umumnya adalah PegawaiNegeri, karena dilakukan dengan mempergunakan kekuasaan ataupengaruh dalam kedudukan istimewa di dalam suatu jabatan umum,sedangkan swasta dapat menjadi subyek tindak pidana Korupsi apabila iamemberi suap

Menetapkan agar masingmasing terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui PenasihatHukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:sudah sepantasnya jika ParaTerdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena uangyang diterima dari MARTEN bukanlah merupakan uang suap dan tidak adasatupun saksi ataupun dari Para Terdakwa yang mengatakan bahwa MARTENtelah menjanjikan sesuatu kepada Para Terdakwa;Setelah mendengar

Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagai dakwaan subsidiairtelah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Para Terdakwa dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukanpembelaan yang menyatakan sudah sepantasnya jika Para Terdakwadibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena uang yangditerima dari MARTEN bukanlah merupakan uang suap

Misalnya tidak melakukan penahanankarena menerima suap;" Seseorang memiliki kKewenangan, tapi digunakannya dengan maksudyang bersifat melawap hukum. Misalnya menangguhkan penahanankarena telah menerima sejumlah uang dari penasehat hukumnya;= Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya.

terdapat beberapa jenis pekerja yang bukan masuk corebisnis atau penujang antara lain ; Prep & Sched, Order(Vendor/Supp/CKD), Receiving, Part Supply;Jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat berdasarkanpemborongan pekerjaan dari Tergugat kepada Tergugat II merupakanpekerjaan penunjang atau bukan pekerja utama;Bahwa berdasarkan alur proses produksi di perusahaan Tergugat ,pekerjan yang diserahkan kepada Tergugat Il untuk dikerjakan olehPara Penggugat adalah jenis pekerjaan berupa Order(vendor/suap

Kerugian lansung mengakibatkan Negara dirugikansedangkan kerugian tidak lansung Negara dirugikan tapi tidak lansungcontohnya seorang PNS yang telah digaji Negara menerima suap Negaradirugikan akibat PNS tersebut tidak berbuat; Bahwa pengembalian kerugian Negara tidak dapat menghapusperbuatan pidana bila sebagai pelaku; Bahwa yang dimaksut delik materil adalah delik yang dilanggarakibatnya ,pelanggaran delik formil yang dilanggar perbuatannya; Bahwatindak pidana korupsi awalnya delik formil setelah

konsistensehingga dalam kesimpulan pada kedua putusan dimaksud akhirnya tidakakan konsisten pula, padahal Judex Facti Tingkat Pertama yang memeriksadan mengadili kedua perkara tersebut adalah terdiri dari Majelis Hakim yangsama sementara fakta hukum terkait rangkaian perbuatan yang dilakukanbaik oleh Terdakwa Eka Dharma Putra dan Terdakwa Rahmat Syahputrayang didakwa dilakukan secara bersama sama adalah perbuatan untuktujuaan yang sama yang terbukti telah terwujud secara sempurna yaitumemberikan uang (Suap

Lagi pulapemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutansedang melakukan dinasnya melainkan dapat juga diberikan di rumahsebagai kenalan.Menimbang bahwa pengertian unsur dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya menurut UU Nomor 11 Tahun 1980tentang Tindak Pidana Suap bahwa pengertian dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya dijelaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 11Tahun 1980 yang selengkapnya berbunyi:Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada

seseorangdengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atautidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengankewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umumdipidana karena memberi suap .....+++ dst.Menimbang bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 Undangundang Nomor 11 Tahun 1980 tersebut, dijelaskan yang dimaksud dengan"kewenangan dan kewajibannya termasuk kewenangan dan kewajiban yangditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasimasingmasing.Menimbang

Dengandemikian dalam surat tuntutan, Penuntut Umum dapat mengajukan tuntutankepada Majelis Hakim agar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidanakorupsi (suap) Pasal 12 huruf b tersebut dibebankan untuk membayar uangpengganti sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh daritindak pidana korupsi tersebut (vide Pasal 18 ayat (1) huruf b).Menimbang bahwa oleh karena didalam dalam perkara aquo, Terdakwatelah mengembalikan uang yang diterima dari dari GATOT PUJO NUGROHOmelalui saksi MUHAMMAD

Dari keterangan saksisaksi di Persidangan tidak adayang menerangkan Terdakwa mengetahui penggunaan uang yang dikembalikankepada UPT kelistrikan dan diterima oleh TOGAS BRANI dan Ir.MURSALIMMUHAIYANG adalah pemberian suap untuk mempercepat pembayaran.

Kemudian dengan mempertimbangkan kondisi PT CitilinkIndonesia yang masih belum kuat dari segi kKeuangan, Emirsyah Satarmemutuskan pengoperasian pesawat ATR72600 akan diambil alin oleh PTGaruda Indonesia, namun Dewan Komisaris kembali tidak memberikanpersetujuan, dan tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris, Emirsyah Satarmenindaklanjuti hasil pemilinan pesawat ATR72600;Menimbang, bahwa perbuatan suap yang dilakukan terdakwademikian canggih menggunakan samaran berupa konsultan, melakukantransfer kepada

selama sembilan tahun, apabila penyuapan Rols Roice tidakHal. 298 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI.diungkap oleh Aparat Penegak Hukum Inggris dan diinformasikan keIndonesia, korupsi Garuda tidak akan terungkap;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah membentuk budayakorup pada unsur pimpinan Garuda berakibat pada pengelolaanperusahaan yang tidak professional sehingga berakibat lebih lanjut Garudaselalu merugi dan selalu disuntik kembali;Menimbang, bahwa dengan kehandalan dan pendekatan suap

Jika PPK mengetahui adanya penyimpangan dan PPKpunya kewenangan untuk mengendalikan agar penyimpangan dihentikannamun tetap membiarkan dan/atau terlibat, maka PPK dapat dimintaipertanggungjawaban atas kewenangan yang dimiliki.Bahwa terkait apakah PPK dapat dituntut pertanggungjawabannya secarapidana, maka terlebih dahulu perlu diperkuat pembuktian apakah tindakanyang dilakukan telah memenuhi unsur pidana, seperti perbuatan fiktif,rekayasa negatif, terima suap/gratifikasi dalam proses pengadaan barang

Pemberian atau penerimaan secara tidak langsung inilahyang lebih banyak terjadi pada tindak pidana suap, sebagaimana putusanMahkamah Agung Nomor 77.K/Kr/1973 tanggal 19 November 1974 yang antaralain menyatakan bahwa Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak PidanaKorupsi cq menerima hadiah walaupun anggapannya uang yang ia terimadalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barangbarang itu bukan Terdakwa, melainkan istri dan/atau anakanak Terdakwa;Halaman 111 dari 143 Putusan Nomor

Asep Triana pada saat itu, karena yangbersangkutan memperkenalkan diri pada saksi;Bahwa saksi telah membenarkan terhadap keterangannya yang ada dalam BAPNo.10 point b ;Bahwa saksi mengetahui Hakim dalam kasus penanganan perkara Bansos di PemkotBandung TA2009 s/d TA2010 menerima uang suap dari terdakwa I. Asep Triana,karena melihat pemberitaan dari internet ;Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Sekda memberikan amplop kepada terdakwaII.

Asep Triana kepada saksi Setyabudi HakimPengadilan Negeri Bandung ;Bahwa uang suap yang diberikan oleh terdakwa II. Asep Triana kepada saksiSetyabudi Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada saat ditangkap itu uangnya 150juta rupiah, dan uang yang 150 juta rupiah disita oleh Petugas KPK dari ruang kerjasaksi Setyabudi ;Bahwa ada uang lain yang diketemukan oleh Petugas KPK, selain uang yang 150 jutarupiah tadi, yaitu di dalam mobilnya terdakwa II.

mendapangi Majelis Hakim sudah dibagibagi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung ;Bahwa waktu saksi masuk di Pengadilan Negeri Bandung, perkara Bansos sedangdalam proses Banding ;Bahwa saksi mengetahuinya saksi Setyabudi Tejocahyono ditangkap oleh petugasdari KPK, karena masalah perkara Bansos, setelah saksi Setyabudi Tejocahyonoditangkap oleh petugas KPK dari pemberitaan di Mass Media ;Bahwa menurut pemberitaan saksi Setyabudi Tejocahyono ditangkap oleh petugasKPK, karena terima suap

Asep Triana dan yang menerima suapnya adalah saksi SetyabudiTejocahyono, dan saksi mengetahui tentang hal itu dari pemberitaan Mass Media ;Bahwa nilainya uang suap yang diterima saksi Setyabudi Tejocahyono waktu adaOperasi Tangkap Tangan ada uang yang didapat diruangan kerjanya saksi SetyabudiTejocahyono sebesar 150 juta rupiah;171Bahwa benar setelah ada penangkapan terhadap saksi Setyabudi Tejocahyono olehpetugas dari KPK, diadakan rapatrapat pimpinan di PN Bandung ;Bahwa dalam rapatrapat itu dibahas

diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik KPK tersebut, dalammasalah tindak pidana penyuapan kepada Hakim dalam kasus penanganan perkaraBansos di Pemkot Bandung TA2009 s/d TA2010 yang ditangani Pengadilan TindakPidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung ;Bahwa saksi pada bulan Maret 2013, mendengar dan melihat penangkapan saksiSetyabudi Tejocahyono melalui pemberitaan media massa, namun saksi tidak ingatkapan penangkapan tersebut ;Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut berkaitan dengan suap

Misalnya tidak melakukan penahanankarena menerima suap;" Seseorang memiliki kKewenangan, tapi digunakannya dengan maksudyang bersifat melawap hukum. Misalnya menangguhkan penahanankarena telah menerima sejumlah uang dari penasehat hukumnya;= Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya. Misalnyapenyelidik melakukan penahanan, padahal penyelidik tidak mempunyaiwewenang tersebut; Seseorang memiliki kKewenangan, tapi dilaksanakannya denganmenyalahi prosedur.

Tambun Bungai RT.001, Kec.Selat, Kab.Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Palangka Raya, melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapakejahatan yang diancam dengan pidana sejenis yaitu menerima gratifikasi berupa uang,dianggap pemberian suap yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanandengan