Ditemukan 1916 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kompetensi kompentensi kopensi konperensi koesensi kopentensi konepensi konevensi
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-06-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 335/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 10 September 2020 — Pembanding/Penggugat : GUNADI TRISNADI Diwakili Oleh : GUNADI TRISNADI
Terbanding/Tergugat I : JIMMY BUDHIJANTO
Terbanding/Tergugat II : IVONNE OTTAY
Terbanding/Tergugat III : YUDHI HERMANSYAH
Terbanding/Tergugat IV : YASMAN, SH, M Kn
Terbanding/Tergugat V : NETTY MARIA MACHDAR DAUD, SH, PPAT JAKARTA BARAT
Terbanding/Tergugat VI : FAJAR HERUMURTY, SH
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Administratif JAKARTA BARAT
204 — 127
  • bahwa setelahn memperlajari dan meneliti serta mencermatidengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan NegeriJakarta Barat nomor 208/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 19 Juni 2019 yangdimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:Dalam Konpensi:Dalam Eksepsi:Menimbang bahwa dipengadilan tingkat pertama para Terbanding semulaTergugat dan Tergugat VI telan mengajukan Eksepsi perihal Pengadilan NegeriJakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini (Kopetensi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 26-06-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
MUNGIN PRIBADI, S.Ag., M.Pd
79 — 22
  • Nota pembayaran belanja perlengkapan dan bahan ujian kopetensi keahlian busana butik / tata busana dengan total biaya Rp 372.000 tertanggal 1 Februari 2017.
  • Nota pembayaran belanja perlengkapan dan bahan ujian kopetensi keahlian busana butik / tata busana dengan total biaya Rp 84.000 tertanggal 3 Februari 2017.
  • Nota pembayaran belanja perlengkapan dan bahan ujian kopetensi keahlian busana butik / tata busana dengan total biaya Rp 144.000 tertanggal 11 Februari 2017.
  • Tanda terima dana transportasi panitia pelaksanaan simulasi UNBK tahap II SMK Negeri 2 Bintan tahun pelajaran 2016/2017 dengan total biaya sebesar Rp 1.850.000 tertanggal 06 April 2017.
    Bahwa yang memiliki gagasan untuk dilakukannya pungutanpembayaran uang Simulasi UNBK, Uang Kopetensi Kejuruan adalahTerdakwa bersama guru guru lainnya.
    100 dari 128 halaman Putusan No:13 /Pid.SusTPK/2018/PN TpgMenimbang, bahwa dengan telah dilaksanakan pertemuan antaraKomite Sekolah dengan para walimurid tersebut yang mana membahastentang agenda sekolah dan termasuk pembayaran yang dibutuhkan dalamkegiatan sebagaimana yang telah ditentuan dan selanjutnya saksi SUKEMIHdalam pertemuan tersebut berperan seolah seolah selaku Ketua KomiteSekolah untuk menjelaskan serta menguraikan tentang adanya biaya yangdibutuhkan untuk kegiatan Simulasi UNBK, Uji Kopetensi
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 15-02-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 09-09-2016
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 11/G/2016/PTUN-PLG
Tanggal 16 Juni 2016 — DRS. H. ABDUL HUZARNI, M,Si VS GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
133 — 75
  • Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi PemertintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Pratama Pemerintah Provinsi KepulauanBangka Belitung Nomor: 800/009/PANSEL/XII/2015 tanggal 7 Desember2015 Perihal Ralat (foto copy sesuai dengan aslinya); 10 T.10 : Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan TinggiPratama Secara Terbuka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka BelitungNomor: 007.a/PANSEL/X1/2015 tanggal 01 Desember 2015 (foto copy sesuaidengan aslinya);11 T.11 : Pengumuman Hasil Seleksi Tes Kopetensi
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 26-10-2017 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PA SELONG Nomor 1100/Pdt.G/2017/PA.Sel
Tanggal 4 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
217 — 138
  • Adapun alasanalasannya:Bahwa Penggugat telah membuat formulasi gugatan yang keliru karenamenggabungkan atau mencampurbaurkan dua pokok yuridis sebagai dasargugatan yang sama dengan yang lainnya, berbeda Kopetensi Peradilan yangberwenang memeriksanya.Bahwa kita maklum adanya (IUS CURIS NOVIT), bahwa wewenangmemeriksa suatu perkara terkait Ekonomi Syariah memang menjadi bagianPengadilan Agama (PA).
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 05-01-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN SORONG Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son
Tanggal 30 Maret 2015 — ROBINHOOD SITORUS Bin ALMR BD SITORUS
108 — 51
  • Setelah dilakukan pengecekan semuanyasudah sesuai dengan permohonan pengangkutan , maka dokumen diterbitkanoleh petugas penerbit FAKOM Di dalam FAKOM sudah tertera jenis,volume, ukuran, lokasi pemuatan dan tujuan pemuatan ;Bahwa Untuk mendapatkan Surat Ijin Pemohon harus melampirkan : Sketsalokasi dari Pemohon, KTP, Kartu Keluarga, Kartu Domisili, Tanah tersebutletaknya dihutan Produksi, Kopetensi;Bahwa ada biaya untuk surfei lokasi dan besarnya saksi tidak tahu ;Terhadap keterangan saksi tersebut
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-12-2012 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 28/PDT.G/2012/ PN.PTK
Tanggal 18 Desember 2012 — VENKATARMAN SEKAR KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DKK
59 — 37
  • Tergugat3, danTergugat4 serta Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 18Juni 2012, dan Tergugat1, Terguga2 Tergugat.3 dan Tergugat4 serta Turut Tergugatjuga mengajukan Dupliknya masing masing tertanggal 3 Juli 2012 yang isiselengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini;31Menimbang bahwa, meneliti dan menelaah dari jawaban Tergugat4 DalamEksepsi angka 2 terdapat Eksepsi mengenai Kopentensi/Kewenangan Relatif antaraPengadilan Negeri;Menimbang bahwa, oleh karena Eksepsi Kopetensi
Pengadilan PN LABUHA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-05-2013 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 07/ PDT G/2013/PN Lbh
Tanggal 12 Mei 2014 — penggugat : PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA tergugat :SAINUDIN BUAMONA DKK
123 — 50
  • adat sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15Tahun 1975 ; Dalam mengadakan penaksiran penetapan besar ganti rugi, Panitia Pembebasan tanahharus mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan/ataubenda/tanaman yang ada di atasnya berdasrkan harga umum setempat (Pasal 6 ayat (1)PMDN No. 15 Tahun 1975) ; 722 nnn nnnDari bunyi pasal dari perturan menteri dalam negeri di atas, maka sudah terbukti menuruthukum acara perdata, Pemerintah tidak mempunyai hak/ kopetensi
    Kepentingan Umum jo Pasal 6ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 ; Dalam mengadakan penaksiran penetapan besar ganti rugi, Panitia Pembebasan tanahharus mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan/ataubenda/tanaman yang ada di atasnya berdasrkan harga umum setempat (Pasal 6 ayat (1)PMDN No. 15 Tahun 1975) ; 722 nnn nn nnnDari bunyi pasal dari perturan menteri dalam negeri di atas, maka sudah terbukti menuruthukum acara perdata, Pemerintah tidak mempunyai hak/ kopetensi
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 11-02-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Ribut Budiono
2.Mochammad Anang Ma'ruf
3.Muslimin
4.Syukron
5.AGUS BUDIYANTO
6.AHMAD RAHMADI
7.ARPIDI
8.FAJRI ANDIKA
9.M. SURYADI
10.MANSUR
11.MUHAMMAD FAUZI
12.RIDHA MAHMUDAH
13.RODIANSYAH
14.RUSLIN UMAR
15.UDIANSYAH
16.AHAMAD MUSTAQIM
17.AHMAD JUNAIDI
18.ASRI DOMILI
19.EDI SUPANDI
20.IDHAM
21.JAHERUDIN
22.LENI LISA
23.MARWAN
24.MAULIDUN AKBAR
25.MUHAMMAD NUR KHOLIS
26.MUHAMMAD SOLEHAN
27.NASRUDIN
28.NGUBAIDILLAH HAMDANI
29.NUR CAHYO BUDI SAPUTRO
30.NURYANTO
31.OBI NUR PAIT
32.RAHMAWATI HARAHAP
33.RAKHMAWATI
34.RENDY
35.RESTI YULIANI DEA
36.RONI KURNIAWAN
37.SEGER SISWANTO
38.SYAIFUL SAPUTRA
39.SYAMSURI AKBAR
Tergugat:
PT. MAHAKAM SAWIT PLANTATION
195 — 62
  • dilanjutkandengan membacakan Surat Gugatan Para Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Para Penggugat;Halaman 69 dari 137 Putusan Nomor 14/Pdt.SusPHI/2019/PN SmrMenimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut,Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 23 April 2019, denganmengemukakan halhal sebagai berikut :DALAM EKSEPSIPengadilan Negeri Khususnya Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda secara Absolute tidak berwenang mengadiliperkara Aquo (Kompetensi Absolute) / (Kopetensi
    mempersingkat uraian dalam Putusan ini,maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslahdianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya telahmengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan NegeriKhususnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda secara Absolute tidak berwenang mengadili perkara Aquo(Kompetensi Absolute) / (Kopetensi
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 05-12-2017 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 38/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 4 Juni 2018 — Penggugat:
1.Ny. HADRAWATI DJAPARA
2.RAMAYANTI DJAPARA
3.IREINE DJAPARA
4.BUNGSARIN DJAPARA
5.ASMINI DJAPARA
6.MERIYANTI DJAPARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
Intervensi:
SABIR DJAPARA
163 — 134
  • Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalahtidak tepat dalam mengajukan gugatan ( kompetensi absolut ) ,karenaapa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam mengajukan gugatannyaadalah suatu hal yang keliru , karena hal hal yang menjadi dasar dalamposita gugatannya menyangkut tentang hak waris , masalah kepemilikanhak keperdataan atau jelas jelas sudah merupakan kopetensi absolutlembaga peradilan umum sebagaimana di atur dalam pasal 77 ayat 1Undang undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang undang
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama Perceraian
Register : 21-01-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Clg
Tanggal 29 April 2019 — Penggugat Tergugat
107 — 85
  • Dalam putusan sela menyatakan Menolak Eksepsi Kopetensi Absolutyang diajukan oleh Termohon;2. Menyatakan Pengadilan Agama Cilgon berwenang untuk memeriksadan melanjutkan perkara ini;3. Menolak Eksepsi Kurang Pihak yang diajukan oleh Termohon;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sebagaimanapetitum Pemohon dalam permohonannya;DALAM REKONPENSI :1. Mengabulkan Rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi untuksebagian;2.
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Tanah
Putus : 06-04-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Gto
Tanggal 6 April 2017 — - OKTAVANUS KATILI LAWAN - PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk
145 — 27
  • Bahwa, WANPRESTASI itu sendiri telah diatur dalam Pasal 1238 BW dan yangberwenang memutus dan menyatakan debitur dalam keadaan WANPRESTASIadalah kopetensi absolute Judex Factie / Hakim yang memeriksa pokok perkaraGugatan Wanprestasi;7.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 16-10-2017 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 218/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat:
Dr. MANUMPAK SIANTURI,SH.,MH.,MM
Tergugat:
1.Drs. DEDEN WISNU HERNADI
2.Ny.RABASINAH CHARAS
3.BINDU SIRAIT
Turut Tergugat:
NOTARIS NELLY HUTAURUK,SH,
44 — 27
  • Eksepsi Kopetensi RelatifMenimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat dan Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkaraini.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-07-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 424/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 17 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat I : SUTOYO ARJO, SH
Terbanding/Penggugat : HOSIYAH SAFITRI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI
Turut Terbanding/Tergugat II : FENDY PATRA
Turut Terbanding/Tergugat III : CHRISTINE SABARIA SINAGA
75 — 52
  • Bahwa seharusnya Penggugat meletakan Albert Purba dan AhliWaris Nyain bin Haisin yang didalilkan Penggugat harus esbagai Pihakdalam Perkara ini, untuk memperjelas dan mempertanggug jawabkanterhadap uang yang telah diterima oleh Albert Purba dan Ahli Waris Nyainbin Haisin (yang seharusnya Nyain bin Kaisin) dengan demikian terbuktibahwa Gugatan yang diajukan Penggugat Kurang Pihak;KOPETENSI RELATIE : Bahwa menurut Pasal 118 HIR (3) apabila gugatan mengenai tanahatau barang tidak bergerak , guagatan
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 09-05-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Olm
Tanggal 21 Maret 2019 — Penggugat:
1.THOFILUS TAUMBOY
2.ELIMELEK TAUMBOY
Tergugat:
1.YAHYA ISKOBO
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang
67 — 43
  • untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat dan Tergugat Il,Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Agustus 2018;Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Agustus 2018, sedangkan KuasaTergugat Il mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakantetap pada jawabannya;Menimbang, bahwa dalam jawaban dan eksepsi dari Tergugat II yangtelah menyinggung adanya kopetensi
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum
Register : 24-04-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 19-07-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 226/Pid.B/2018/PN DPK
Tanggal 17 Juli 2018 — Penuntut Umum:
KOZAR KERTYASA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD EMIR FIRMANSYAH
111 — 54
  • terpenting adalah mengenai yang menjadi dasar penilaian alatbukti bagaimana fakta yang terungkap dari persidangan baik terungkap darialat bukti surat atau keterangan saksi, keterangan Terdakwa atau buktipetunjuk ;Bahwa menurut pengetahuan yang saya miliki tidak ada referensi yangmenyatakan secara matematis untuk menilai alat bukti tetapi memang alatbukti tersebut bersifat kualitatif dalam konteks minimal 2 alat bukti jadi tidakada kualifikasi tentang scoring sebuah alat bukti ;Bahwa berkaitan dengan kopetensi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 31-08-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 PK/TUN/2012
Tanggal 31 Agustus 2012 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK vs. SADIMAN, DKK
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi tentang Kopetensi Absolut (Onbevoegheid Absolute).Bahwa apabila dibaca dan diperhatikan dengan seksama, dalildalilgugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mulai dari halaman 5 (lima)huruf (B) sampai dengan halaman 11 Angka 7 (tujuh), dalildalil yangdiajukan oleh Para Penggugat adalah didominasi oleh dalildalil yangberkenaan dengan kepemilikan tanah seluas lebih kurang 390 (tiga ratussembilan puluh) hektar, yang terletak di depan Aek Korsik, dahuluHalaman 21 dari 72 halaman.
Pengadilan PA GUNUNG SUGIH Perdata Agama
Register : 02-12-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 2201/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Tanggal 25 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
296 — 194
  • dari proses awal hingga terwujudnya Ikrar Wakaf, maka quodest pasal 308 R.Bg jucnto pasal 1907 Kitab Undangundang Hukum PerdataHalaman 48 dari 72, Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2020/PA.Gsgketerangan saksisaksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksisehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Pemohon Konvensi danTermohon Konvensi tersebut di atas selanjutnya akan Majelis Hakimpertimbangkan satu per satu;Analisis Pembuktiane Kopetensi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-11-2013 — Upload : 22-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 918 K/Pdt/2012
Tanggal 20 Nopember 2013 — M.Tambunan, dkk vs Basrizal Koto, dkk
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru tersebut sebagaimana :Dalam EksepsiMenolak semua eksepsi lainlain para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok PerkaraMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul yangsampai hari ini ditaksir sebesar Rp.1.960.000, (satu juta sembilan ratusenam puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Eksepsi Kopetensi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Putus : 27-11-2018 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219 PK/Pid.Sus/2018
Tanggal 27 Nopember 2018 — Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp JP (K)
817 — 383 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Mandiri(Persero/TbkCabang Jakarta Plaza Mandiri.Surat Jaminan Pelaksanaan (Bank = Garansi) NomorMBG7740207235906, tanggal 09 Februari 2006.Barang bukti Nomor 46 sampai dengan Barang bukti Nomor47, dikembalikan kepada Pusat Penanggulangan KrisisKementerian Kesehatan RI.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Sertifikat Kopetensi &Kualifikasi Perusahaan Pemasok Barang Nomor A003 202 0430130, tanggal 18 Maret 2005.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akte Risalah Rapat UmumPemegang Saham Tahunan
Pengadilan PA Sei Rampah Perdata Agama
Register : 28-11-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PA Sei Rampah Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Srh
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 20
  • Fotokopi Laporan Hasil Capaian Kopetensi Peserta Didik SekolahDasar atas nama , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telahdicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;6. Fotofoto Penggugat (Penggugat) bersama adik dan ibunyaberibadah ke Gereja HKBP Bogak Besar tertanggal 19 April 2019, buktifoto tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicappos, lalu olehKetua Majelis diberi tanda T.6;. Bukti Saksi1.