Ditemukan 1915 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kompetensi kompentensi kopensi konperensi koesensi kopentensi konepensi konevensi
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Pidana Khusus
Register : 12-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Ktg
Tanggal 6 Agustus 2019 — Pemohon:
1.Rekso Siswoyo
2.Aziz Ibrahim
Termohon:
Bea dan Cukai Manado
87 — 40
  • Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar biayaperkara yang timbul.Atau apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tertanggal 29 Juli 2019,Pemohon dan II mengajukan Replik tertanggal 30 Juli 2019 dan Termohonmengajukan duplik tertanggal 30 Juli 2019;Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban pihak Tergugat dalameksepsi mengenai kopetensi absolut maka majelis Hakim terlebin dahulumemutus perkara dalam putusan sela
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — HAMDANI, ST Bin NAJAMULHUDA
84 — 17
  • Saiji Gunu Makmur Abadiberdasarkan Pengumuman No. 196/DKP/PANPEL/VI/2010 tanggal 31Mei 2010.11.Masa sanggah12.Penunjukan pemenang13.Penandatangan kontrake Bahwa Kontrak ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2010sebagaimana Nomor :556340/P1/V1/2010;e Bahwa maksud daripada Pelelangan umum pascakualifikasi adalahproses kopetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratantertentu. lainnya dari penyedia barang /jasa setelah memasukkanpenawaraneBahwa Metode Penilaian yang digunakan untuk Pelaksanaan
    Saiji Gunu Makmur Abadiberdasarkan Pengumuman No. 196/DKP/PANPEL/VI/2010 tanggal 31Mei 2010.11.Masa sanggah12.Penunjukan pemenang13.Penandatangan kontrak a 0Kontrak ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2010 sebagaimanaNomor :556340/P1/V1/2010.Bahwa maksud daripada Pelelangan umum pascakualifikasi adalahproses kopetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratantertentu. lainnya dari penyedia barang /jasa setelah memasukkanpenawaran;Bahwa Metode Penilaian yang digunakan untuk Pelaksanaan Pelelanganpascakualifikasi
    Saiji Gunu Makmur Abadiberdasarkan Pengumuman No. 196/DKP/PANPEL/VI/2010 tanggal 31Mei 2010.11.Masa sanggah12.Penunjukan pemenang13.Penandatangan kontrakKontrak ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2010 sebagaimanaNomor :556340/P1/V1/2010.Bahwa maksud daripada Pelelangan umum pascakualifikasi adalahproses kopetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratantertentu. lainnya dari penyedia barang /jasa setelah memasukkanpenawaran;Bahwa Metode Penilaian yang digunakan untuk Pelaksanaan Pelelanganpascakualifikasi
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 30-09-2014 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 249/Pdt.G/2013/PN.Mks
Tanggal 30 September 2014 —
89 — 21
  • ahliwaris Hj.Nursina Sipato,sehingga beralasan 7OokumMajelis Hakim yang menangani perkara ini,;menyatakan tidak berwenangmengadili perkara aqua.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksamaterhadap eksepsi tergugat dan jawaban Penggugat tentang eksepsi tersebut,setelah dihubungkan dengan Pasal 142 RBg yang mengatur tentang kewenanganmemeriksa dan mengadili gugatan bagi Pengadilan Negeri, bahwa eksepsi yangdisampaikan oleh tergugat ada yang mengenai tentang kewenangan mengadili /kopetensi
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 28-03-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat:
1.AGUS HASTRANI
2.ANDI SETIAWAN
3.ARIANSYAH
4.ASPUL ANWAR
5.DENI RISWANDI
6.DERA
7.DEWI SILFIANA
8.DWI HARGIYANTO
9.EKO ANDRIANTO
10.ENIK AMBARWATI
11.GUNAWAN PRASETIYO
12.HERI MOSES GINTING
13.ISWANTINI FAUZIAH ROHMI
14.JONI HENDRIK K
15.KANDAR ONAWISANDRI
16.MUJIONO
17.NURUL MUSLIMIN
18.PRAMONO EKO SAPUTRA
19.RONI FASLAH
20.SALMAH
21.SIDO MULYONO
22.SUNARKO
23.UJANG SAMSUL
24.WARSITO JOKO PRAHTOMO
25.ABDUL MAJID
26.AHMAD MUJAHIDIN
27.AHMAD PONIRAN
28.ALFIAH AYU
29.ANAFIU SAFITRI
30.ANDY YULIANTO
31.ARIF RIFAI AHIRUDIN
32.ASWADI
33.DEDY SAPUTRA
34.DIDI RIYANDI
35.FERY PRASETYO
36.INKA LARASATI
37.ISHARIADI
38.ISMAIL
39.JUMARI
40.LASRI
41.MARTONO
42.MARZUKI
43.MOH. AINUR HUDA
44.MUHTAROM
45.MUJIATI
46.MULYADI S
47.NAWAWI ANDRIONO
48.NORYANTO
49.NURSALIM
50.PANI
51
Tergugat:
PT. MAHAKAM SAWIT PLANTATION
78 — 12
  • Sawit Khatulistiwa PlantationMenimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebutTergugat mengajukan Jawaban tertanggal 27 Mei 2019, denganmengemukakan halhal sebagai berikut :DALAM EKSEPSIPengadilan Negeri Khususnya Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda secara Absolute tidak berwenangmengadili perkara Aquo (Kompetensi Absolute) / (Kopetensi Relatif)Domisisli hukum dan tempat tinggal Tergugat.1.
    mempersingkat uraian dalam Putusan ini,maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslahdianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya telahmengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan NegeriKhususnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda secara Absolute tidak berwenang mengadili perkara Aquo(Kompetensi Absolute) / (Kopetensi
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 23-04-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN RENGAT Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rgt
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
1.PAIJAN
2.BASIRUN
Tergugat:
1.PT. KENCANA AMAL TANI
2.BUPATI PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
3.CAMAT BATANG GANSAL, KABUPATEN INDRAGIRI HULU
4.CAMAT SEBERIDA, KABUPATEN INDRAGIRI HULU
5.KEPALA DESA BELIMBING, KEC. BATANG GANSAL, KAB. INDRAGIRI HULU
6.KEPALA DESA RINGIN, KEC. BATANG GANSAL, KAB. INDRAGIRI HULU
7.KEPALA DESA KELESA, KEC. SEBERIDA, KAB. INDRAGIRI HULU
8.LURAH PANGKALAN KASAI, KEC. SEBERIDA, KAB. INDRAGIRI HULU
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu
331 — 307
  • sifatnyatidak mendesak dan tuntutan tersebut tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimanadiatur didalam ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, sehingga tuntutan tersebutcukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak;DALAM EKSEPSIHalaman 67 dari 76 halaman Perkara No :11/Pdt.G/2020/PN.RgtMenimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Para Tergugat danTurut Tergiugat mengajukan tangkisan atau eksepsi yang pada pokoknya sebagaiberikut :Menimbang bahwa didalam eksepsi tergugat dan Tergugat II ada yangmengenai kopetensi
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 09-12-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 09-12-2016
Putusan PN BOYOLALI Nomor -7/Pdt.G/2016/PNByl
Tanggal 29 Agustus 2016 — - HASTO PURNOMO; - EL. SUHARTI RAHAYU; - PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk; Cabang Simo; -KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA; -MARLINA TRI ASTUTI;
74 — 15
  • Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Byl11.1.Bahwa Tergugat dalam menentukan harga limit jauh dari hargaobyektif karena tidak melibatkan Appraisal yang bersifat indepedent.11.2.Bahwa Tergugatl dalam menentukan harga limit tidak pernahmelibatkan dan atau meminta surat keterangan dari PemerintahDesa mengenai Harga Pasar terhadap Obyek Sengketa.11.3.Bahwa Tergugat dalam menentukan harga limit tanpa didukungsurat keterangan dari Pemerintah Kecamatan maupun DPU & ESDMKabupaten Boyolali yang mempunyai kopetensi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 26-06-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
SYOFRANITA, S.Pd
110 — 40
  • Nota pembayaran belanja perlengkapan dan bahan ujian kopetensi keahlian busana butik / tata busana dengan total biaya Rp 372.000 tertanggal 1 Februari 2017.
  • Nota pembayaran belanja perlengkapan dan bahan ujian kopetensi keahlian busana butik / tata busana dengan total biaya Rp 84.000 tertanggal 3 Februari 2017.
  • Nota pembayaran belanja perlengkapan dan bahan ujian kopetensi keahlian busana butik / tata busana dengan total biaya Rp 144.000 tertanggal 11 Februari 2017.
  • Tanda terima dana transportasi panitia pelaksanaan simulasi UNBK tahap II SMK Negeri 2 Bintan tahun pelajaran 2016/2017 dengan total biaya sebesar Rp 1.850.000 tertanggal 06 April 2017.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 601/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 24 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat VIII : Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi
Terbanding/Penggugat : Rukiah Rosalyna Siahaan
Turut Terbanding/Tergugat I : Abdul Halim
Turut Terbanding/Tergugat II : Fatimah Siregar
Turut Terbanding/Tergugat III : Abdul Razak
Turut Terbanding/Tergugat IV : Masta Damanik
Turut Terbanding/Tergugat V : Nastiti, SH
Turut Terbanding/Tergugat VI : Denilah Shofa Nasution, S.H. M.Kn.
Turut Terbanding/Tergugat VII : Badan Pertanahan Kota Pematang Siantar
40 — 25
  • DALAM EKSEPSIBahwa setelah Tergugat VII membaca dan teliti secara cermat Gugatanpenggungat, maka perkenankanlah Tergugat VII menyampaikan beberapakelemahan surat Gugatan penggugat, yang dalam hal ini dapat TERGUGAT VIIIbantah melalui Eksepsi (Tangkisan), sebagai berikut :Halaman 21 dari 83 halaman Putusan Nomor 601/Pdt/2019/PT MDNA.EKSEPSI KOPETENSI ABSOLUT (PENGADILAN NEGERIPEMATANGSIANTAR TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILIPERKARA AQUO)Bahwa di dalam posita maupun petitum gugatan penggugat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 10-02-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 11 Agustus 2016 — Drs. WARIDJAN;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,.2.SUGIHARTOYO, S.H.,
147 — 126
  • Bahwa sengketa hukum perdata merupakan kopetensi absolutdari pada peradilan umum, sehingga gugatan Penggugat menjadisangat tepat dan tidak salah alamat bilamana diajukan diPengadilan Umum sebagaimana yang didaftarkannya diPengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor Register Perkara:223/Pdt.G/2015/PN.Bwi tanggal 24 Nopember 2015 ;.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 735/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 14 September 2017 — LIE LANNI ELLISANTI melawan PT. CITRA GRAHAMEGA ASRI Dkk
115 — 47
  • Bahwa walaupun bukan kopetensi Tergugat Il untuk mengomentari pemahamanperbuatan melawan hukum terhadap Badan Pertanahan Nasional yangnotabenenya adalah Pejabat Tata Usaha Negara, bilamana surat keputusanBPN tersebut cacat hukum, yang diuji adalah produk Pejabat Tata UsahaNegara, namun BPN dalam hal ini sudah bertindak hukum sempurna terangbenderang tentang proses balik nama serta sesuai dengan prosedur penerbitansertifikat yang baru sehingga perbuatan hukum yang dilakukan pihak Tergugat dengan Turut
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 06-05-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PA TERNATE Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Tte
Tanggal 13 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 98
  • Ttemenurut hukum acara perdata, asas nebis in idem tidak hanyaditentukan oleh kesamaan Para pihaknya saja, melainkan jugaadanya kesamaan dalam obyek sengketanya. hal ini terbuktiPara Penggugat telah mengajukan Gugatan Hak Waris untukdiminta dibagi kepada Para Penggugat sementara Obyek yangdimita tersebut Para Penggugat telah kalah di Pengadilan NegeriTernate dan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tersebut diatas;* KOPETENSI MENGADILI1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 15-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 K/PDT.SUS/2011
1. PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN., 2. PEMERINTAH RI CQ. DEP.KEH & HAM RI.; HERO SAMUDRA, SH., MH.
69 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 140 K/Pdt.SUS/2011pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase dalam AD/ART PartaiKedaulatan (vide : Bukti T.12) ;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmemeriksa dan memutus terlebin dahulu Eksepsi Kewenangan Absolut inidengan menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakanPengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mempunyai Kopetensi absolutuntuk mengadili perkara a quo ;Eksepsi Kompetensi Relatif
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 22-05-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 30-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 263/PDT/2014/PT SBY
Tanggal 21 Juli 2014 — Pembanding/Tergugat : Anita Lucia hendarto SH, Mkn Diwakili Oleh : KRISTIAN H. SINAGA, SH.
Terbanding/Penggugat : Ariyo Sutanto
Terbanding/Penggugat : Damayanti
Turut Terbanding/Tergugat : Ninik Setiawan
Turut Terbanding/Tergugat : Michael Firman Setiawan
Turut Terbanding/Tergugat : PT. Bank Central asia Tbk
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala kantor Pertanahan kpra Surabaya I
Turut Terbanding/Tergugat : kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta barat
76 — 47
  • Bahwa apabila Penggugat I didalam dalil positanya menyebut menurutpasal 13 akta Pcrjanjian Kredit No. 30 tanggal 28 Pcbruari 2012, bahwaHibah berdasarkan akta No.71 dan No.72 cacat hukum karena hibahtersebut tidak mendapat persetujuan tertulis dari Tergugat IV, quit nonpadahal tidak benar yang punya kopetensi dan berwenang untukmenyatakan keberatan atas terjadinya hibah antara Penggugat I denganTergugat II adalah Tergugat IV dan bukan Penggugat I dan II sebagaimanayang dimaksud dalam perkara aqua
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-11-2013 — Upload : 05-12-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 11/Pid. Sus/2013/PN. TIPIKOR DPS
Tanggal 6 Nopember 2013 — I WAYAN BUDIARSA
84 — 67
  • BangliTerdakwa menerangkan bahwa kopetensi Kadis P3 Kab.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — LA ODE YUSUF EFENDI SIPPA Bin LA ODE SIPPA
135 — 49
  • Penandatangan kontrak ;Kontrak ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2010 sebagaimanaNomor :556340/P1/VI/2010 ;Bahwa maksud daripada Pelelangan umum pasca kualifikasi adalahproses kopetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratantertentu lainnya dari penyedia barang /jasa setelah memasukkanpenawaranBahwa Metode Penilaian yang digunakan untuk PelaksanaanPelelangan pascakualifikasi yakni Penilaian Sistem Gugur maksudnyasetiap tahapan evaluasi menggugurkansebagai berikut :Bahwa Dokumen yang
    Saiji Gunu Makmur Abadiberdasarkan Pengumuman No. 196/DKP/PANPEL/V1/2010 tanggal31 Mei 2010.11.Masa sanggah12.Penunjukan pemenang13.Penandatangan kontrakHalaman 113 dari 337 Putusan Nomor : 30/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr.Kontrak ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2010sebagaimana Nomor : 556340/P1/V1/2010.Bahwa Maksud daripada Pelelangan umum pascakualifikasi adalahproses kopetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratantertentu lainnya dari penyedia barang /jasa setelah memasukkanpenawaran
    Penandatangan kontrakKontrak ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2010sebagaimana Nomor :556340/P1/V1/2010.Bahwa maksud daripada Pelelangan umum pascakualifikasi adalahproses kopetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratantertentu lainnya dari penyedia barang /jasa setelah memasukkanpenawaran ;Bahwa Metode Penilaian yang digunakan untuk PelaksanaanPelelangan pascakualifikasi yakni Penilaian Sistem Gugur maksudnyasetiap tahapan evaluasi menggugurkan ;Bahwa Dokumen yang dipersyaratkan
Pengadilan PN KENDAL Perdata
Register : 04-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN KENDAL Nomor 22/Pdt.P/2016/PN.Kdl
Tanggal 17 Maret 2016 — 1.SAMSUDIN, AMD 2.SUDARYANTO 3.SUTRIYO 4.AHMAD JAMAL 5.SUGITO 6.ROHMAD 7.DJUPRI 8.TRIYONO 9.SISWANTO 10.SUKIS 11.ROHMAN Termohon: Ir. USMAN Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kendal
55 — 18
  • dengan Kabupaten Pekalongan, bisa juga untukmenghubungkan dengan Kabupaten Temanggung (bukan jalanKabupaten);Bahwa surat yang dipergunakan untuk bukti T8 dan T9 adalahdidapatdari Tim Appraisal;Bahwasaksi di Kementrian PU & PERA Kabupaten Kendal sebagaiStaf PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk pengadaan tanahjalan tol;Bahwamenurut pengetahuan saksi secara umum, untuk jalan yangterkena proyek jalan tol trans jawa ruas BatangSemarang di DesaPasekaran adalah Jalan Propinsi;Bahwa saksi tidak mempunyai kopetensi
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-05-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna
Tanggal 25 April 2016 — ELFINA, SE Binti DJAKFAR N
111 — 66
  • Tangani pada tanggal 14 November 2012 senilai Rp.9.480.100.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelolapengembangan staf (Pelatihan Teknik Penggerak dan ElektronikaDaya) Kontrak No. 055.A / PA / PHPPKP / 09.2012 an Effendi, STdan Kontrak No. 055.B / PA / PHPPKP / 09.2012 an.ZAKWANSYAH, ST yang ditanda Tangani pada tanggal 23 Oktober2012 senilai Rp. 24.201.200.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelolapengembangan staf (Pelatihan Kurikulum Berbasis kopetensi
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-05-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna
Tanggal 25 April 2016 — Ir.ZAINAL HANAFI Bin M.ZAIN SULAIMAN.
71 — 26
  • Tangani pada tanggal 14 November 2012 senilai Rp.9.480.100.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelolapengembangan staf (Pelatihnan Teknik Penggerak dan ElektronikaDaya) Kontrak No. 055.A / PA / PHPPKP / 09.2012 an Effendi, STdan Kontrak No. 055.B / PA / PHPPKP / 09.2012 an.ZAKWANSYAH, ST yang ditanda Tangani pada tanggal 23 Oktober2012 senilai Rp. 24.201.200.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelolapengembangan staf (Pelatinan Kurikulum Berbasis kopetensi
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 08-06-2011 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 61/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 22 Februari 2012 — IDA FARIDA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. PAKUAN
303 — 259
  • Mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa,mengadili dan memutusnya. f.3Bahwa hal ini sejalan dengan salah satu Kesimpulan Hasil Rakernas IKAHITIT.Bidang Peradilan Tata Usaha Negara di Makasar, 4 September 2007, adalahsebagai berikut: Kewenangan Mengadili: Dalam hal gugatan menyangkut Sertifikat Tanah, maka disepakati apabilaSertifikat tersebut digugat dengan Alasan Cacat Hukum dari aspekKewenangan, Prosedur, dan atau substansi, maka gugatan tersebut adalah merupakan Kewenangan/Kopetensi
Pengadilan PA Ngamprah Perdata Agama
Register : 24-01-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PA Ngamprah Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Nph
Tanggal 17 Maret 2020 — Pemohon melawan Termohon
157 — 135
  • pertimbangan tersebut di mukadan perkara ini adalah perkara vo/untair (tanpa adanya pihak lawan) sertaperubahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkantanpa menyimpang dari kejadian materiil, maka perubahan suratpermohonan Para Pemohon tertanggal 18 Februari 2020 dapatdiperkenankan;Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonanPenetapa Ahli Waris yang Pewaris dan semua Para Pemohon beragamaIslam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara a quo adalah masukpada kewenangan/kopetensi