Ditemukan 1915 data
1.Rekso Siswoyo
2.Aziz Ibrahim
Termohon:
Bea dan Cukai Manado
87 — 40
Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar biayaperkara yang timbul.Atau apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tertanggal 29 Juli 2019,Pemohon dan II mengajukan Replik tertanggal 30 Juli 2019 dan Termohonmengajukan duplik tertanggal 30 Juli 2019;Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban pihak Tergugat dalameksepsi mengenai kopetensi absolut maka majelis Hakim terlebin dahulumemutus perkara dalam putusan sela
183 — 211
Mengingatbahwa penguasaan secara fisik terhadap obyek sengketa, maka untukmembuktikan terhadap kepemilikan suatu hak atas tanah, selayaknyagugatan ini diajukan ke Peradilan Umum (kopetensi absolut) untukmembuktikan bahwa subyek hukum yaitu Penggugat adalah yang berhakatas tanah sengketa atau obyek gugatan;Dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut mohon untuk ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima;.
100 — 32
HUKUMPutusan Nomor 03 /PDT.G / 2012/ PN.LBJDALAM KONVENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, para Tergugat jugamenyampaikan eksepsi, oleh karena itu) Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan eksepsi tersebut ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari para Tergugat adalahsebagaimana termuat dalam eksepsinya, dimana pada intinya para Tergugatmendalilkan sebagai berikut :1 Eksepsi Kopetensi
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
SYOFRANITA, S.Pd
110 — 40
- Nota pembayaran belanja perlengkapan dan bahan ujian kopetensi keahlian busana butik / tata busana dengan total biaya Rp 372.000 tertanggal 1 Februari 2017.
- Nota pembayaran belanja perlengkapan dan bahan ujian kopetensi keahlian busana butik / tata busana dengan total biaya Rp 84.000 tertanggal 3 Februari 2017.
- Nota pembayaran belanja perlengkapan dan bahan ujian kopetensi keahlian busana butik / tata busana dengan total biaya Rp 144.000 tertanggal 11 Februari 2017.
- Tanda terima dana transportasi panitia pelaksanaan simulasi UNBK tahap II SMK Negeri 2 Bintan tahun pelajaran 2016/2017 dengan total biaya sebesar Rp 1.850.000 tertanggal 06 April 2017.
Terbanding/Penggugat : Rukiah Rosalyna Siahaan
Turut Terbanding/Tergugat I : Abdul Halim
Turut Terbanding/Tergugat II : Fatimah Siregar
Turut Terbanding/Tergugat III : Abdul Razak
Turut Terbanding/Tergugat IV : Masta Damanik
Turut Terbanding/Tergugat V : Nastiti, SH
Turut Terbanding/Tergugat VI : Denilah Shofa Nasution, S.H. M.Kn.
Turut Terbanding/Tergugat VII : Badan Pertanahan Kota Pematang Siantar
40 — 25
DALAM EKSEPSIBahwa setelah Tergugat VII membaca dan teliti secara cermat Gugatanpenggungat, maka perkenankanlah Tergugat VII menyampaikan beberapakelemahan surat Gugatan penggugat, yang dalam hal ini dapat TERGUGAT VIIIbantah melalui Eksepsi (Tangkisan), sebagai berikut :Halaman 21 dari 83 halaman Putusan Nomor 601/Pdt/2019/PT MDNA.EKSEPSI KOPETENSI ABSOLUT (PENGADILAN NEGERIPEMATANGSIANTAR TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILIPERKARA AQUO)Bahwa di dalam posita maupun petitum gugatan penggugat
55 — 18
dengan Kabupaten Pekalongan, bisa juga untukmenghubungkan dengan Kabupaten Temanggung (bukan jalanKabupaten);Bahwa surat yang dipergunakan untuk bukti T8 dan T9 adalahdidapatdari Tim Appraisal;Bahwasaksi di Kementrian PU & PERA Kabupaten Kendal sebagaiStaf PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk pengadaan tanahjalan tol;Bahwamenurut pengetahuan saksi secara umum, untuk jalan yangterkena proyek jalan tol trans jawa ruas BatangSemarang di DesaPasekaran adalah Jalan Propinsi;Bahwa saksi tidak mempunyai kopetensi
1.AGUS HASTRANI
2.ANDI SETIAWAN
3.ARIANSYAH
4.ASPUL ANWAR
5.DENI RISWANDI
6.DERA
7.DEWI SILFIANA
8.DWI HARGIYANTO
9.EKO ANDRIANTO
10.ENIK AMBARWATI
11.GUNAWAN PRASETIYO
12.HERI MOSES GINTING
13.ISWANTINI FAUZIAH ROHMI
14.JONI HENDRIK K
15.KANDAR ONAWISANDRI
16.MUJIONO
17.NURUL MUSLIMIN
18.PRAMONO EKO SAPUTRA
19.RONI FASLAH
20.SALMAH
21.SIDO MULYONO
22.SUNARKO
23.UJANG SAMSUL
24.WARSITO JOKO PRAHTOMO
25.ABDUL MAJID
26.AHMAD MUJAHIDIN
27.AHMAD PONIRAN
28.ALFIAH AYU
29.ANAFIU SAFITRI
30.ANDY YULIANTO
31.ARIF RIFAI AHIRUDIN
32.ASWADI
33.DEDY SAPUTRA
34.DIDI RIYANDI
35.FERY PRASETYO
36.INKA LARASATI
37.ISHARIADI
38.ISMAIL
39.JUMARI
40.LASRI
41.MARTONO
42.MARZUKI
43.MOH. AINUR HUDA
44.MUHTAROM
45.MUJIATI
46.MULYADI S
47.NAWAWI ANDRIONO
48.NORYANTO
49.NURSALIM
50.PANI
51
Tergugat:
PT. MAHAKAM SAWIT PLANTATION
78 — 12
Sawit Khatulistiwa PlantationMenimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebutTergugat mengajukan Jawaban tertanggal 27 Mei 2019, denganmengemukakan halhal sebagai berikut :DALAM EKSEPSIPengadilan Negeri Khususnya Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda secara Absolute tidak berwenangmengadili perkara Aquo (Kompetensi Absolute) / (Kopetensi Relatif)Domisisli hukum dan tempat tinggal Tergugat.1.
mempersingkat uraian dalam Putusan ini,maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslahdianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya telahmengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan NegeriKhususnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda secara Absolute tidak berwenang mengadili perkara Aquo(Kompetensi Absolute) / (Kopetensi
74 — 15
Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Byl11.1.Bahwa Tergugat dalam menentukan harga limit jauh dari hargaobyektif karena tidak melibatkan Appraisal yang bersifat indepedent.11.2.Bahwa Tergugatl dalam menentukan harga limit tidak pernahmelibatkan dan atau meminta surat keterangan dari PemerintahDesa mengenai Harga Pasar terhadap Obyek Sengketa.11.3.Bahwa Tergugat dalam menentukan harga limit tanpa didukungsurat keterangan dari Pemerintah Kecamatan maupun DPU & ESDMKabupaten Boyolali yang mempunyai kopetensi
69 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 140 K/Pdt.SUS/2011pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase dalam AD/ART PartaiKedaulatan (vide : Bukti T.12) ;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmemeriksa dan memutus terlebin dahulu Eksepsi Kewenangan Absolut inidengan menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakanPengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mempunyai Kopetensi absolutuntuk mengadili perkara a quo ;Eksepsi Kompetensi Relatif
116 — 98
Ttemenurut hukum acara perdata, asas nebis in idem tidak hanyaditentukan oleh kesamaan Para pihaknya saja, melainkan jugaadanya kesamaan dalam obyek sengketanya. hal ini terbuktiPara Penggugat telah mengajukan Gugatan Hak Waris untukdiminta dibagi kepada Para Penggugat sementara Obyek yangdimita tersebut Para Penggugat telah kalah di Pengadilan NegeriTernate dan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tersebut diatas;* KOPETENSI MENGADILI1.
147 — 126
Bahwa sengketa hukum perdata merupakan kopetensi absolutdari pada peradilan umum, sehingga gugatan Penggugat menjadisangat tepat dan tidak salah alamat bilamana diajukan diPengadilan Umum sebagaimana yang didaftarkannya diPengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor Register Perkara:223/Pdt.G/2015/PN.Bwi tanggal 24 Nopember 2015 ;.
115 — 47
Bahwa walaupun bukan kopetensi Tergugat Il untuk mengomentari pemahamanperbuatan melawan hukum terhadap Badan Pertanahan Nasional yangnotabenenya adalah Pejabat Tata Usaha Negara, bilamana surat keputusanBPN tersebut cacat hukum, yang diuji adalah produk Pejabat Tata UsahaNegara, namun BPN dalam hal ini sudah bertindak hukum sempurna terangbenderang tentang proses balik nama serta sesuai dengan prosedur penerbitansertifikat yang baru sehingga perbuatan hukum yang dilakukan pihak Tergugat dengan Turut
1.PAIJAN
2.BASIRUN
Tergugat:
1.PT. KENCANA AMAL TANI
2.BUPATI PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
3.CAMAT BATANG GANSAL, KABUPATEN INDRAGIRI HULU
4.CAMAT SEBERIDA, KABUPATEN INDRAGIRI HULU
5.KEPALA DESA BELIMBING, KEC. BATANG GANSAL, KAB. INDRAGIRI HULU
6.KEPALA DESA RINGIN, KEC. BATANG GANSAL, KAB. INDRAGIRI HULU
7.KEPALA DESA KELESA, KEC. SEBERIDA, KAB. INDRAGIRI HULU
8.LURAH PANGKALAN KASAI, KEC. SEBERIDA, KAB. INDRAGIRI HULU
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu
331 — 307
sifatnyatidak mendesak dan tuntutan tersebut tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimanadiatur didalam ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, sehingga tuntutan tersebutcukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak;DALAM EKSEPSIHalaman 67 dari 76 halaman Perkara No :11/Pdt.G/2020/PN.RgtMenimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Para Tergugat danTurut Tergiugat mengajukan tangkisan atau eksepsi yang pada pokoknya sebagaiberikut :Menimbang bahwa didalam eksepsi tergugat dan Tergugat II ada yangmengenai kopetensi
111 — 66
Tangani pada tanggal 14 November 2012 senilai Rp.9.480.100.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelolapengembangan staf (Pelatihan Teknik Penggerak dan ElektronikaDaya) Kontrak No. 055.A / PA / PHPPKP / 09.2012 an Effendi, STdan Kontrak No. 055.B / PA / PHPPKP / 09.2012 an.ZAKWANSYAH, ST yang ditanda Tangani pada tanggal 23 Oktober2012 senilai Rp. 24.201.200.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelolapengembangan staf (Pelatihan Kurikulum Berbasis kopetensi
86 — 20
gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telahmengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Juli 2018,dan untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu telah dicatat dalam BeritaAcara Sidang, Majelis Hakim telah mengutip jawaban tersebut yang padapokoknya sebagai berikut :Dalam EksepsiBahwa para Tergugat menolak dengan Tegas dalildalil gugatan yangdikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap halhal yangdengan tegas para Tergugat akui dalam Esepsi dan Jawaban ini ;Kopetensi
94 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Objek Gugatan Penggugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 7Tahun 1990/Desa Tubiran atas nama Yusri sedangkan data yangbenar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 4 Tahun 1990/DesaTubiran adalah Musri:Bahwa, sengketa dalam perkara a quo ini adalah sengketa Tata UsahaNegara sehingga perbedaan administrasi objek gugatan adalah sangatmenentukan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, terutamadalam perkara a quo;Tentang Kopetensi Absolut.Bahwa, jika mencermati gugatan dari Penggugat, maka gugatanPenggugat
Terbanding/Penggugat : Ariyo Sutanto
Terbanding/Penggugat : Damayanti
Turut Terbanding/Tergugat : Ninik Setiawan
Turut Terbanding/Tergugat : Michael Firman Setiawan
Turut Terbanding/Tergugat : PT. Bank Central asia Tbk
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala kantor Pertanahan kpra Surabaya I
Turut Terbanding/Tergugat : kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta barat
76 — 47
Bahwa apabila Penggugat I didalam dalil positanya menyebut menurutpasal 13 akta Pcrjanjian Kredit No. 30 tanggal 28 Pcbruari 2012, bahwaHibah berdasarkan akta No.71 dan No.72 cacat hukum karena hibahtersebut tidak mendapat persetujuan tertulis dari Tergugat IV, quit nonpadahal tidak benar yang punya kopetensi dan berwenang untukmenyatakan keberatan atas terjadinya hibah antara Penggugat I denganTergugat II adalah Tergugat IV dan bukan Penggugat I dan II sebagaimanayang dimaksud dalam perkara aqua
84 — 67
BangliTerdakwa menerangkan bahwa kopetensi Kadis P3 Kab.
60 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tetapi tim auditor BPK hanyamenyerahkan laporan audit ke Kejaksaan Tinggi ProvinsiKalimantan Barat, sikap ini tentu saja bertentangan dengankeharusan dan kewajiban akuntan dan/atau auditor;Bahwa jika kita linat dalam standar akutan publik yang disusunoleh ikatan akuntan Indonesia dimana dinyatakan "penentuanapakah secara nyata suatu perbuatan disebut melanggarhukum biasannya diluar kopetensi profesional sebagai auditor,penilaian apakah suatu perbuatan merupakaan pelangaranhukum atau bukan biasanya
135 — 49
Penandatangan kontrak ;Kontrak ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2010 sebagaimanaNomor :556340/P1/VI/2010 ;Bahwa maksud daripada Pelelangan umum pasca kualifikasi adalahproses kopetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratantertentu lainnya dari penyedia barang /jasa setelah memasukkanpenawaranBahwa Metode Penilaian yang digunakan untuk PelaksanaanPelelangan pascakualifikasi yakni Penilaian Sistem Gugur maksudnyasetiap tahapan evaluasi menggugurkansebagai berikut :Bahwa Dokumen yang
Saiji Gunu Makmur Abadiberdasarkan Pengumuman No. 196/DKP/PANPEL/V1/2010 tanggal31 Mei 2010.11.Masa sanggah12.Penunjukan pemenang13.Penandatangan kontrakHalaman 113 dari 337 Putusan Nomor : 30/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr.Kontrak ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2010sebagaimana Nomor : 556340/P1/V1/2010.Bahwa Maksud daripada Pelelangan umum pascakualifikasi adalahproses kopetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratantertentu lainnya dari penyedia barang /jasa setelah memasukkanpenawaran
Penandatangan kontrakKontrak ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2010sebagaimana Nomor :556340/P1/V1/2010.Bahwa maksud daripada Pelelangan umum pascakualifikasi adalahproses kopetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratantertentu lainnya dari penyedia barang /jasa setelah memasukkanpenawaran ;Bahwa Metode Penilaian yang digunakan untuk PelaksanaanPelelangan pascakualifikasi yakni Penilaian Sistem Gugur maksudnyasetiap tahapan evaluasi menggugurkan ;Bahwa Dokumen yang dipersyaratkan