Ditemukan 1930 data
Urut Berdasarkan
Putus : 16-04-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel Tanggal 16 April 2014 —
128 — 472
128 — 472
BPUSKPsendiri dan rekening juga dipisahkan, uang pendaftaran dan uang ujian,karena IKPI mempunyai beberapa rekening;Bahwa untuk pembelian asset itu. ada ketentuannya, dan karenakewenangannya yang diberikan itu hanya untuk sebatas halhal berkaitandengan menyelenggarakan ujian, dan pembelian asset diluar daripenyelenggaraan ujian, dan itupun ada ketentuanya;Bahwa oleh kerena uang bukan milik BPUSKP saja maka membeli aseasetharus membuat proposal kepada pengurus pusat dan kepada Dirjen Pajak,setiap penyelengaraan
Register : 13-01-2020 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Tanggal 23 Maret 2020 — Penuntut Umum:
RENOL WENDI SH
Terdakwa:
DERI CAHYADI BIN BUKHARI
103 — 76
RENOL WENDI SH
Terdakwa:
DERI CAHYADI BIN BUKHARI
103 — 76
Pengoordinasian upaya penyelengaraan ketenteramandan ketertiban umum;4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan PeraturanDaerah dan Peraturan Bupati;5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan saranapelayanan umum;6. Pengoordinasian Peyelengaraan kegiatan pemerintahyang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegitankelurahan;Halaman 82 dari 174 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PN Bgl8.
Register : 20-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 28 September 2015 — YUDI HUDOYO, S.Pd Bin (Alm) PIRMAN.
48 — 8
48 — 8
.> Bahwa peranan Saksi dalam penyelengaraan pendidikan di SDNKejaksan sebagai PNS Guru dengan tugas pokok mengajar danmenjabat sebagai bendahara BOS APBD /BOS KOTA berdasarkanSK Kepala Sekolah No : 954/10/sdkjs/2012,tanggal 10 Januari 2012 ,dari tahun pelajaran 2012 /2013, tahun pelajaran 2013/2014.> Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai bendahara BOSAPBD/KOTA mengelola keuangan yang bersumber dari dana BOSAPBD/BOS KOTA, mencatat pemasukan dan pengeluaraan danayang bersumber dari dana BOS
Register : 06-11-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps Tanggal 18 Maret 2020 — Penuntut Umum:
I Putu Gede Darmawan Hadi S., S.H.
Terdakwa:
I KETUT SUASTA
200 — 74
I Putu Gede Darmawan Hadi S., S.H.
Terdakwa:
I KETUT SUASTA
200 — 74
Bahwa terdakwa dalam struktrur kepengurusn PSSI adalah WakilSekretaris; Bahwa dalam Statuta Wakil Sekretaris bertugas sebagaiadministrator segala urusan yang berkaitan dengan administrasi,surat menyurat dan notulen rapat dikerjakan oleh sekretaris;Bahwa PSSI pernah mengajukan proposal sekitar 2015 akhir kami ajukanke KONI untuk mohon bantuan penyelengaraan turnamen Bupati Cup;Bahwa turnamen adalah amanah dari Musorkab yang mana pesertaberharap kepada Ketua umum agar memutar kembali turnamenpersepakbolaan
Register : 04-03-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.YANA YUSUF, SH
2.ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. H. MAMAT RACHMAT, M.M.Pd BIN TARNYA SUPRIADI Alm
148 — 112
1.YANA YUSUF, SH
2.ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. H. MAMAT RACHMAT, M.M.Pd BIN TARNYA SUPRIADI Alm
148 — 112
Langganan Daya dan Jasa.e Kegitan penerimaan Siswa Baru.e Penyusunana dana Pelaporan BOS.e Penyelenggaraan Kegiatan Uji Konpetensi.e Penyelengaraan Praktek kerja Industri. Untuk Tahun 2015 :a. Honorarium Tenaga Pendidik Honorer.b.
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 23 Januari 2017 — Pidana Korupsi
- SRI ASTUTI
154 — 54
154 — 54
penjelasannya, didalambagian UU tersebut Batas atasnya adalah Penyelenggara Negara yangbekerja di Lembaga Tinggi Negara dan batas bawahnya yaitu pejabatyang serahi fungsi strategis tertentu dengan menggunakan pendekattersebut sebenarnya yang diinginkan adalah pendekatan fungsifungsional dan bukan pendekatan fungsi struktural karena yang ingindicapai adalah fungsinya untuk penyelenggaraan negara yang bersihdari KKN sehingga tidak tergantung dengan eselonisasi itu karena asalfungsinya untuk mewujudkan penyelengaraan
Putus : 14-01-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/Pid.Sus/2015 Tanggal 14 Januari 2016 — Ir. MAHYUDDIN HARAHAP
266 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
266 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perencanaan dan penyelengaraan adminsirasi Personil dan Asetperusahaan lainnya. Pengelolaan masalah yang berkaitan dengan K3LH dan P6; Bahwa pada tanggal 30 Desember 2002 dilakukan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Barata Indonesia (Persero) sesuai Risalah NomorRis.394B/D4.MBU/ 2002, yang mengesahkan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan (RKAP) Tahun 2003 dan menyetujui penjualan aset PT.
Register : 23-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 22/PID.TPK/2019/PT BDG Tanggal 16 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : ASEP GUNAWAN BIN ENDANG SURYAMAN
59 — 0
Terbanding/Terdakwa : ASEP GUNAWAN BIN ENDANG SURYAMAN
59 — 0
Penyerahan modal BUMDES1 (satu) bundel asli kegiatan penyelengaraan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Tegalpanjang surat permintaan pembayaran (SPP).
1 (satu) bundel asli laporan pertangungjawaban Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016
1 (satu) bundel asli peraturan Desa Tegalpanjang tahun 2016 Tentang perubahan Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tegalpanjang TA.2016.
Register : 18-05-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 96/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 9 September 2015 — KADIR bin DULAH
373 — 266
373 — 266
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.13/BAPPEBTI/PERSRG/5/2009 +Tentang Tata Cara Pemeriksaan TeknisKelembagaan Dalam Sistem Resi Gudang, Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 14/BAPPEBTI/PERSRG/12/2010Tentang Jenis Perizinan di Bidang Sistem Resi Gudang, Prosedur OperasiStandar (Standard Operating Procedure) dan Tingkat layanan (service LevelArrangement) dan Permendag Nomor 37/MDAG/PER/ 11/2011 Tentang Barangyang disimpan di Gudang dalam Penyelengaraan
Upload : 07-10-2013
Putusan PN CALANG Nomor 63/Pid.B/2010/PN.CAG .AIDARUS
44 — 24
44 — 24
Warna Daun Hijau (segar) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas pengajuan dokumen keuanganberupa Berita Acara pemeriksaan barang dan Berita Acara Serah terima barang, kwalifikasibarang tidak sama dengan spesifikasi barang sebagaimana tertuang dalam dokumen Kontrakyang diajukan oleh saksi Ali Amran, SP, MM akan tetapi terdakwa Aidarus tetapmenandatangani berkasberkas sehingga dana tersebut dapat dicairkan, hal tersebut bertentangandengan Undangundang Nomor : 28 tahun 1999 tentang Penyelengaraan
Register : 11-09-2014 — Putus : 24-12-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 41 / Pid. Sus. TPK / 2014 / PN.Bgl Tanggal 24 Desember 2014 —
74 — 27
74 — 27
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganyang berlaku.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undangundang Nomor 28 tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi KolusiNepotisme menyebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yangmeliputi fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelengaraan negara
Register : 22-02-2010 — Putus : 12-07-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 38/Pid.B/2010/PN.KTA Tanggal 12 Juli 2010 — - Ir. BANU PALAKA, MM
149 — 28
149 — 28
UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelengaraan Negara yang bersih dan bebasKKN.4. PP NO. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangandaerah.5. PP No. 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangandalam melaksanakan Dekonsentrasi dan tugas Perbantuan.6. Keputusan Presiden RI No. 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaanAnggaran pendapatan belanja negara.7.
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg. Tanggal 12 Agustus 2015 — ROSLIN Br. SIMANJUNTAK
66 — 29
66 — 29
kenal dengan terdakwa dan tidak adahubungan keluarga;Dapat saksi jelaskan tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Bagian TataUsaha di RSUD Kab Bekasi yaitu : Merumuskan rencana kerja sekertariat sebagai pedoman pelaksanaantugas Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan sekala proritasdan dana yang tersedia sebagai dasar pelaksana tugas Menyiapkan bahanbahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnyasebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten.7 Menyusun program dan petunjuk teknis penyelengaraan
Putus : 10-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm Tanggal 10 Juni 2015 — DENI SUJANA, SE BIN H. SUDANSI INDERAJAYA
72 — 25
72 — 25
Tabalong TA.2011 Haltersebut terdakwa laksanakan karena sudah menjadi kebiasaansebelumnya atau dari bendahara terdahulu; dalam melaksanakankegiatan penunjang penyelengaraan kebendaharaan pada bidangkesekretariatan telah melakukan konfirmasi terlebin dahulu kepadaPPTK Sdr. Drs. M. ZAENAL ARIFIN,M.EC.Dev Hal tersebut terdakwalaksanakan secara otomatis saja karena sudah menjadi kebiasaan jaditerdakwa tidak ada konfirmasi kepada saudara Drs. M.
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg. Tanggal 12 Agustus 2015 — ROSLIN Br. SIMANJUNTAK
55 — 18
55 — 18
kenal dengan terdakwa dan tidak adahubungan keluarga;Dapat saksi jelaskan tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Bagian TataUsaha di RSUD Kab Bekasi yaitu : Merumuskan rencana kerja sekertariat sebagai pedoman pelaksanaantugas Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan sekala proritasdan dana yang tersedia sebagai dasar pelaksana tugas Menyiapkan bahanbahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnyasebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten.7 Menyusun program dan petunjuk teknis penyelengaraan
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg. Tanggal 12 Agustus 2015 — HUMPOL OJAK SIGALINGGING;
63 — 26
63 — 26
keluarga dengan Terdakwa HUMPOLOJAK SIGALINGGING;Bahwa benar, saksi menjelaskan tugas pokok dan fungsi saksi selaku KepalaBagian Tata Usaha di RSUD Kab Bekasi yaitu :Merumuskan rencana kerja sekertariat sebagai pedoman pelaksanaan tugasMerumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan sekala proritas dandana yang tersedia sebagai dasar pelaksana tugasMenyiapkan bahanbahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagaibahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten.Menyusun program dan petunjuk teknis penyelengaraan
Register : 03-03-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN TENGGARONG Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Trg Tanggal 21 Februari 2017 — KURSANI, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Soekarno Hatta, Km 15, RT 37, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur yang merupakan salah satu Ahli Waris dari Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sampah ) bin Andi Makawu Awu. dan sekaligus Kuasa dari Para Ahli Waris Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sanipah ) bin Andi Makawu Awu lainnya, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 1 Februari 2012 yang diketahui Lurah Kuala Samboja serta dibukukan dan didaftarkan dibawah Akte Notaris No. 457 / W/ FGF.T / III/ 2012, Tertanggal 16 Maret 2012 oleh Fudrawanto Juanda, SH, Notaris di Samarinda;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., Ir. H. Vidi Galenso Syarief, S.H, M.H., Taufik Hidayat, S.H., Roni Suminto, S.H., M.H., Andi Saputro, S.H, Hama/ Octovianus, S.H., M.H., dan Matheus Ramses, R, S.H., MH. Para Advokat yang berkantor di ELZA SYARIEF LAW OFFICE, beralamat Jl. Latuharhary No. 19 Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. (021) 2306134-36 (hunting), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016 / SK.ESL / II /2016 tertanggal 2 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register Nomor W18-U4/35/HK.02.1/III/2016 tanggal 03 Maret 2016
Selanjutnya disebut sebagai .......................................................... PENGGUGAT ;
Lawan :
1. PT. TOTAL E & P INDONESIA Qq. TOTAL INDONESIE BALIKPAPAN yang berkedudukan / beralamat di Balik Papan Branch, Jl. Yos Sudarso, Balikpapan, Kalimantan Timur;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Nira Sari Nazarudin, S.H., LL.M., Romi Emirat, S.H., dan Bianca Jwalita Kalyana, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Soemadipradja & Taher, berkantor di Wisma GKBI Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman No.28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor Nomor W18-U4/60/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016
selanjutnya disebut sebagai ............................................................ TERGUGAT I;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI qq PERTAMINA PUSAT qq PERTAMINA DAERAH KALIMANTAN yang berkedudukan / beralamat di Jl. Yos Sudarso atau setempat dikenal dengan Jl. Minyak Balikpapan, Kalimantan Timur;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Sumartono Raharjo, Tamaji, Adityo Haryoseto, Potayanda, Semuanya adalah pekerja PT Pertamina (Persero) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero) selaku Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. SK-60/C00000/2016-S0 tanggal 7 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/61/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi Nomor SK-0010/M00200/2016-SO tanggal 26 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/236/HK.02.1/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016
selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT II;
Dan :
SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas), berkedudukan di Gedung Wisma Mulia Lt. 35, Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 42, Jakarta â 12710 (PO.BOX 4775), dalam hal ini diwakili oleh Amien Sunaryadi selaku Kepala, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 189/M/2014 tanggal 18 November 2014;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ANTON DEDI HERMANTO, S.H., M.H, 2. WASHINGTON E. PANGARIBUAN, S.H., 3. AMRIZAL SYAHRINI, S.H., M.H., 4. ROLAND KENDIETZ I BUDIHARSO,S.H., 5. DIPO AGDIYAL, S.H., 6. LUDIN SITORUS, S.H., 7. NOVIANDI S. PANGARIBUAN, S.H., 9. DAVIN VARIAN, S.H. pada Advokat pada Kantor dan Pengacara âÂÂAntonDedi Hermanto, S.H.& RekanâÂÂ, beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 46Q Jakarta Pusat-10610 Telp. (021) 4205465 serta 1. MUHAMMAD AGUS IMADUDDIN, 2. SYAIFUDIN ZUCHRI, 3. SAFEâÂÂI, 4. ALAM MULYAWAN, 5. E.M. ALFALESA, 6. BEN SAFARO, Para Pekerja Divisi Pertambangan Hukum SKK Migas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KUS-0413/SKO0000/2016/SO tanggal 13 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18.U4/141/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi No : 8315/ADH/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang diberikan kepada NUR RIDHOWATI, SH. Advocad yang beralamat Jl. Bogor Baru Blok A.6 No. 19 RT. 006 RW. 001, Kel. Tegal Lega, Kec. Kota Bogor Tengah. Surat Kuasa substitusi dimaksud telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/170/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016
selanjutnya disebut sebagai ..................................... PENGGUGAT INTERVENSI;
583 — 510
583 — 510
No 09/Pdt.G/2016/PN.Trg, Hal. 126 dari 205 HalamanFoto copy diberi tanda T.1264,Penyelengaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha huluMinyak dan Gas Buumi PerPres No.9 tahun 2013 tanggal 2013;Foto copy diberi tanda T.1265.
Register : 09-09-2015 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 28 Januari 2016 — - Drs. Abdul Latif, AH., M.Si (Terdakwa)
- Alinaex Hasibuan, SH (Jaksa Penuntut Umum)
79 — 22
79 — 22
2012 yangakan diselenggarakan di Bandung pada tanggal 24 November 2012.Namun karena undangan tersebut baru saksi terima dari Kepala DinasPendidikan Pemkab Karimun pada tanggal 18 Desember 2012 makaDinas Pendidikan Pemkab Karimun tidak bisa mengirim peserta untukmenghadiri sosialisasi tersebut;Bahwa sosialisasi tersebut adalah untuk pelaksanaan programpendidikan inklusif Tahun 2012 yang dananya dibiayai olen APBN dandisyaratkan agar peserta membawa Proposal permohonan untukmemperoleh bantuan sosial penyelengaraan
Register : 07-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2016 Tanggal 19 Mei 2016 — I. PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (METRO TV), DKK., II. PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI ("ANTV")., III. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI., IV. PT. SURYA CITRA TELEVISI., DKK., V. PT. INDOSIAR BANDUNG TELEVISI, DKK., VI. PT. TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA, DKK., VII. PT. TRANS MEDAN DAN PT. TRANS7 PALEMBANG, DKK VS I. ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA ("ATVJI")., II. ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA (ATVLI) DAN I. PT. RCTI SATU., II. PT. RCTI SEPULUH., III. PT. RCTI LIMA BELAS ACEH., IV. PT. GTV DUA., V. PT. GTV TUJUH., VI. PT. GLOBAL INFORMASI BERMUTU;
138 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
tertanggal27 September 2012, telah merugikan kepentingan anggotanya.Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena pada saat gugatandidaftarkan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya Analog SwitchOff (ASO) dan belum ada ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaanmigrasi penyiaran secara analog kepenyiaran secara digital.Bahwa penyiaran secara analog tetap dapat dilangsungkan sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RepublikIndonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelengaraan
tertanggal 27 September 2012, telahmerugikan kepentingan anggotanya.Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena pada saat gugatandidaftarkan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya Analog SwitchOff (ASO) dan belum ada ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaanmigrasi penyiaran secara analog kepenyiaran secara digital.Bahwa penyiaran secara analog tetap dapat dilangsungkan sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RepublikIndonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelengaraan
TELEVISI, tertanggal 14 Mei 2013, telah merugikan kepentingananggotanya.Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena pada saat gugatandidaftarkan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya Analog SwitchOff (ASO) dan belum ada ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaanmigrasi penyiaran secara analog kepenyiaran secara digital.Bahwa penyiaran secara analog tetap dapat dilangsungkan sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RepublikIndonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan
Putus : 05-09-2016 — Upload : 16-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. Tanggal 5 September 2016 — TRIS ESTI SUDIBYANTORO
56 — 16
56 — 16
Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi terhadap permohonanijin penyelengaraan jaringan tetap tertutup local wireline (end to end)cakupan kabupaten;g. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untukpembangunan kewajiban pelayanan universal di bidangtelekomunikasi;h. Menyiapkan bahan pemberian ijin terhadap isntalatir kabelHal. 88 dari 195 Putusan No. 79/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sbyrumah/gedung (IKR/G);i.