Ditemukan 1987 data
186 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2451K/Pdt/2013melanjutkan proses pendaftaran tanah sampai keluar sertifikat sesuaiUUPA, bahwa dengan demikian suratsurat dan seterusnya haruslahdengan cara permohonanan dan harus disetujui oleh Pejabat yangberwenang adalah pendapat yang keliru dan menyimpang, sehingga terlihatjelas Majelis Judex Facti juga SalahKira atau "Dwaling" tentang SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) di dalam sistem Pendaftaran Tanahdi Indonesia.
77 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukan (mede pleger); (Vide: JanRemmelink, Hukum Pidana; Komentar Atas PasalPasal Terpenting dari KitabUndangUndang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia, Pustaka Umum,Jakarta, 2003hal 306353);Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (Plegen) atau pelaku(pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruhmelakukan (doen plegen) terjadi bila orang tersebut karena ketidak tahuanyang ada pada dirinya, kekhilafan (dwaling
103 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ada limakesesatan, masingmasing, error in persona, error in objecto, aberitio actus,rechtsdwaling dan feitelijke dwaling. Ada dua macam kesesatan yang tidakdapat dijatuhi pidana yaitu rechtsdwaling (kesesatan rurkum) fetfelijfa dwelling(kesehatan fakta).In casu a quo, dengan adanya fakta bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H.
109 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga menimbulkan salah kira (dwaling)mengenai peraturan hukum dan pelanggaran terhadap asasasashukum acara pidana ;Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya menerapkanperaturan yang tidak sesuai dengan tugas TERDAKWA/PEMOHONKASASI yang mana peraturan tersebut telah dijadikan dasar hukumbagi Judex Facti untuk menyatakan TERDAKWA/PEMOHON KASASItelah melakukan tindakan pidana korupsi yang menimbulkan kerugianNegara ;1) Bahwa yang menjadi dasar dakwaan Jaksa/Penuntut Umumadalah adanya kerugian Negara
IKSAN
48 — 3
menggariskan bahwakesepakatan/perjanjian yang diadakan merupakan undangundangyang mengikat para pihak atau yang lebih dikenal dengan istilah pactasunt servanda;Menimbang, bahwa asas yang terkandung dalam suatuperjanjian yang diadakan oleh para pihak adalah asaskonsensualisme, yang artinya perjanjian itu terjadi manakala para pihaktelah sepakat tentang pokokpokok yang = diperjanjikan dan untukmeminta pembatalan harus ada suatu alasan yang kuat yangdidasarkan pada dalil adanya paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling
182 — 125
Akan tetapi nyatanyata dengan menggunakanpenyesatan/dwaling, tipu muslihat/obedrog dan atau penyalahgunaankeadaan (Misbruik Van Omstadigheden) Tergugat in casu PTBRIGHTSOURCE PECATU INDONESIA, Tergugat II in casu Sadr.Ananda Mikola, Tergugat III in casu Sdr.
145 — 79
UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan untuk membuatkan SOPsebagai dasar, prosedur dan syarat dalam Pengambilan Keputusantersebut;Bahwa ketika Pejabat Tata Usaha Negara menemukan sesuatu, maka diaseharusnya segera membuat SOP sebagai pedoman dan hal itu tidakterlalu sulit seperti peraturan perundangundangan pada umumnya;Bahwa sesuai dengan Asas dwaling in een subsjective recht, ketikaseseorang diberikan delegasi, tidak bisa otomatis dicabut kembali, kecuali270apabila
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
1.YUDIS SETIAWAN ALIAS YUDIS BIN ANIF.
2.FELIX TAKDIR LAMAN ALIAS FELIX.
207 — 91
Groningen, Batavia 1973, halaman 310311), orangyang disuruh melakukan itu harus memenuhi syaratsyarat sebagaiberikut:1) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakpidana adalah seseorang yang ontoerekeningsvatbaar sepertiyang dimaksudkan di dalam Pasal 44 KUHP.2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakpidana mempunyai suatu dwaling atau suatu kesalahpahamanmengenai salah satu unsur dari tindak pidana yangbersangkutan.3) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakpidana itu sama
166 — 789 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 206 PK/Pid.Sus/20163)4)5)ditarik dalam putusan, putusan itu memperlihatkan putusan yangmerupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta(feitelijke dwaling) maupun kesesatan hal hukumnya (dwalingom trent het recht).Maksud kesesatan fakta adalah putusan keliru disebabkan hakimmempertimbangkan segala sesuatu keadaan yang bukankebenaran yang sejati.
939 — 764
melakukan tindak pidana adalahsubjek yang tidak dapatdipertanggung jawabkan secara pidana (Ontoerekening baarheids);Bahwa P.A.F Lamintang mengutip pernyataan Simons yang menyatakan bahwauntuk adanya doen pledgen orang yang dibuat melakukan (yang disuruh melakukan/Manus Ministra) haruslah memenuhi syarat syarat :Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yangontoerekeningsvatbaar;Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana sama sekali tidakmempunyai suatu Dwaling
96 — 12
tersebut harus dipelajari dulu bagaimana faktafaktanya, namun apabila terbuktiada daya paksa, maka surat pernyataan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkansecara hukum.Bahwa Ancaman tidak terbatas pada pengancaman fisik karena subtansi ancamanadalah fisik dan juga bisa psikis, bahkan umumnya ancaman psikis.Halaman 93 dari 209 Putusan Nomor 297/Pid.B/2013/PN.Mjl.Bahwa suatu perjanjian menurut Pasal 1320 BW memiliki 4 (empat) syarat, dimanasyarat sepakat tidak terpenuhi jika ada Dwang (paksaan), Dwaling
Terbanding/Jaksa Penuntut : SYAHRON HASIBUAN, SH
189 — 157
Sehingga dengan demikian putusandalam perkara aquo tidak memberikan rasa keadilan hukum kepadaPemohon Bandinge Bahwa karena sejak semula telah terjadi kesalahan dalam isisbstansi perda No 7/12, maka dalam hukum administrasi Negaradimungkinkan terjadi perbedaan pemahaman terhadap kebijakan direksidengan peraturan perundangundangan merupakan salah kira yangrelative (dwaling) yang diselesaikan dengan prosedur administrativekepada menteri Dalam Negeri sebagai Pembina umum perusahaandaerah sesuai dengan
224 — 264
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4.K/SIP/1958 tanggal 13 Desember1959 bahwa:"Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwaharus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara"Bahwa karena Turut Tergugat VI dengan Para Penggugat bukan persoonlyk rechtdengan perkataan lain tidak ada hubungan hukum dan tidak mempunyai akibat hukummaka Gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat VI adalah kekeliruan dalamtindakan hukum (dwaling dalam rechtshandeling
101 — 38
Atas Pasalpasal Terpenting dari Kitab UndangUndangHukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang Undang HukumHal 173 dari 190 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb174Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 353)5Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (Plegen) atau pelaku(pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruhmelakukan (doen plegen) terjadi bila orang tersebut karena ketidak tahuan yangada pada dirinya, kekhilafan (dwaling
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
1027 — 1637
Karena keputusan suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring)maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis,seperti penipuan (bedrog), paksaan (dwang) atau suap (onkoping)dan kesesatan (dwaling);3. Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (Situasi) tertentu;4. Keputusan harus dapat dilaksanakan tanpa melanggar peraturanperaturan lain, serta isi dan tujuan keputusan ittu harus sesuaidengan isi dan tujuan peraturan dasamya;b. Syarat formil terdiri atas:1.
78 — 24
mede pleger); (Vide : Jan Remmelink ; HukumPidana ; Komentar Atas Pasalpasal Terpenting dari Kitab UndangUndangHukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang Undang HukumPidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 353)3Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (Plegen) atau pelaku(pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruhmelakukan (doen plegen) terjadi bila orang tersebut karena ketidak tahuan yangada pada dirinya, kekhilafan (dwaling
69 — 35
mede pleger); (Vide : Jan Remmelink ; HukumPidana ; Komentar Atas Pasalpasal Terpenting dari Kitab UndangUndangHukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang Undang HukumPidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 353);Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (Plegen) atau pelaku(pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruhmelakukan (doen plegen) terjadi bila orang tersebut karena ketidak tahuan yangada pada dirinya, kekhilafan (dwaling
BANAN PRASETYA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Ir. MOCH. AFFANDI
159 — 28
sebagai orang yang melakukan sendiri suatuperistiwa pidana itu;Menimbang, bahwa untuk adanya suatu doen plagen maka orang yangdisuruh melakukan itu haruslan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:1) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalahseseorang yang ontoerekeningsvatbaar seperti yang tercantum dalam Pasal44 KUHP;2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyaisuatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yangbersangkutan (dwaling
140 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana samasekali tidak mempunyai suatu dwaling atau suatu kesalahpahamanmengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana samasekali tidak mempunyai unsur schuld baik dolus dan culpa ataupunapabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yangtelah disyaratkan oleh undangundang bagi tindak pidana tersebut;4.
BANAN PRASETYA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
IWAN SUGORO
142 — 33
sebagai orang yang melakukan sendiri suatuperistiwa pidana itu;Menimbang, bahwa untuk adanya suatu doen plagen maka orang yangdisuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:1) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalahseseorang yang ontoerekeningsvatbaar seperti yang tercantum dalam Pasal44 KUHP;2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyaisuatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yangbersangkutan (dwaling