Ditemukan 2742 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : filomena felomena fenomenal felomene felomina
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — WALMAN ARUAN, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, dk
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ExOfficio, wajib mencukupkan segalaalasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak berperkara;Mohon Perhatian Majelis Hakim AgungBahwa, telah menjadi fakta umum (notoir feiten) bahwa PengadilanTinggi hanya menjadi perhentian sementara dari suatu perkara, karenahampir tidak pernah terjadi suatu perkara yang telah diputus olehPengadilan Tinggi, pihak yang dihukum atau dikalahkan menerimaputusan Pengadilan Tinggi, akan tetapi langsung menyatakan kasasi keMahkamah Agung.Pertanyaannya adalah mengapa fenomena
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 13-03-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
ABDUL HALIM Alias HALIM Alias ABU SAKINAH Bin ALIMUDIN RAJA MAKA
182 — 127
  • Saksi mulai mengkaji JADkarena melihat fenomena mayoritas pelaku tindak pidana terorismedari 2016 hingga sekarang adalah para aktivis JAD.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 30-03-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 24/G/2021/PTUN.Mks
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat:
JACKY PURNAMA
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XIV
304 — 225
  • , atas nama PTP XXxXIlPabrik Gula Takalar ;Tidak ada tanah warga Desa Paccelekkang dan warga Desa Panaikangdiatas lokasi obyek sengketa , kalau ada yang mengaku memiliki tanah diatasobyek sengketa sudah bisa dipastikan itu para penyerobot tanah Negara.Menggarap tanah Negara secara illegal, bersekongkol dengan aparat,terbitlah suratsurat tanah illegal, itu fenomena konvensional yang kerapdipraktikan dalam belantika pertanahan di Indonesia.
Pengadilan PN KENDAL Pidana Umum
Register : 17-01-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PN KENDAL Nomor - 5/Pid.Sus/2017/PN Kdl
Tanggal 31 Mei 2017 — - MOSONIFIN alias MAMOK bin SUSILO
110 — 39
  • Selanjutnya Terdakwa Musonifin didepan persidangan telahmembantah dengan keras bahwa dirinya telah melakukan perbuatan asusilasebagaimana yang diceritakan oleh korban Silvia ;Menimbang, bahwa terhadap fenomena tersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa walaupun saksi Korban Silvia masih berusia sekitar 5 (lima) tahun sehinggaberdasarkan pasal 171 KUHAP, terhadap korban Silvia ketika memberikan keterangandidepan persidangan tidak dilakukan penyumpahan, sehingga Pasal 185 (7) KUHAPberlaku terhadapnya
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 16-01-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 9/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
2.DEWAN PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
3.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI & PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
4.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN & MINUMAN SERIKAT PEKERJA SEL.INDONESIA PROV.JABAR
5.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1992 PROV.JAWA BARAT
6.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
7.DEWAN PIMPINAN WILAYAH GABUNGAN ORGANISASI BURUH SELURUH INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT
8.DEW. PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI,PERTAMBANGAN,MINYAK,GAS BUMI & UMUM PROV.JABAR
9.KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
10.PENGURUS KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA WILAYAH PROV.JAWA BARAT
11.DEWAN PIMPINAN WIL. FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROV.JABAR
12.D
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
521 — 787
  • ;Bahwa jika kemudian, perusahaan tidak mampu membayar upah yangtinggi, kemudian dilakukan PHK masal atau hingga menyebabkanHalaman 82 dari 159 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.BDGperusahaan gulung tikar atau pindah, sehingga menyebabkanpengangguran, sementara seiring kenaikan upah minimum, maka menjadikeniscayaan barang tentu akan mengkerek pula angka inflasi, yangkemudian memicu naiknya harga kebutuhan pokok, apakah kemudian, jikakemudian terjadi fenomena bubble economy apakah pernahdipertimbangkan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 29-07-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 799/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
POERWOKO HADI SASMITO, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD SAFRI HARTANTO Als SAPRI Als ABU ASHYFA Bin TATANG BASARI
131 — 65

  • - 1 (satu) buah buku Berjudul TAUHIDULLAH DAN FENOMENA KEMUSYRIKAN.

    - 1 (satu) buah potongan pipa besi panjang 30 cm.

    - 3 (tiga) buah Kaleng Pilox.

    Dipergunakan dalam perkara lain an. SAIPUL Alias IPUL Bin ZAINI

    - 1 (Satu) Pucuk senjata api rakitan.

    - 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau sangkur.

Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 13-09-2012 — Putus : 04-04-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 82/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 4 April 2013 — HENDRAWAN SUBIANA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, 2. M. ROLANDI C. BRATA
81 — 125
  • Namun, fenomena alam dan aktivitasmanusia selama hampir 40 tahun sejak SHMSHM yang diakuikepemilikannya oleh Penggugat yang diterbitkan pada awaltahun 1976, telah menyebabkan perubahan besar dalamkontur tanah dan bendabenda yang ada di atasnya.Pergeseran 1 milimeter gambar berarti pergeseran 1 meterbidang tanah secara fisik, padahal pada setiap jengkal bidangtanah, melekat hak keperdataan seseorang yang dilindungiUU, sehingga koordinat batasbatas bidang tanah harusditetapkan secara pasti dan tepat
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 25-10-2023 — Putus : 14-12-2023 — Upload : 15-12-2023
Putusan PN BATAM Nomor 793/Pid.Sus/2023/PN Btm
Tanggal 14 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.AGNESIUS SAUD HALOMOAN NAPITUPULU, S.H., M.H.
2.SALOMO SAING, S.H., M.H
Terdakwa:
ZEPRIYANDI
108 — 0

  • HPA Vradix Fenomena

    HPA Industrie Sdn.Bhd

    10

    Obat Tradisional tidak memiliki perizinan berusaha

    20.

    HPA Sprirulina

    HPA Industries Sdn. Bhd.

Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 21-01-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 1 Juli 2015 — PT KOYO JAYA INDONSIA; L A W A N; DEDI KURNIADI, CARMUDI ARYAWAN BUDIMAN, WAHYU HARYADI,HERMANTO TOANI, NURDIN,DKK;
115 — 30
  • Karena itu fenomena penolakan lembur yang diikuti secara masif olehpekerja pada Penggugat ini tidak pernah terjadi, kalau tidak ada intimidasi dariTergugat dan adanya Selebaran Untuk Memboikot Lembur tersebut.Bahwa tindakan Para Tergugat yang menggerakkan seluruh pekerja untukmemboikot lembur tersebut dengan cara membuat dan menyebarkan SelebaranUntuk Memboikot Lembur telah melanggar PKB, sebagaimana termuat dalamPasal 71 yang menyatakan :14Perusahaan dan serikat pekerja akan terus melaksanakan usahausahapeningkatan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-10-2011 — Putus : 25-01-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 11/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 25 Januari 2012 — ANWAR, CS
80 — 17
  • Tidakdenganmengkriminalisasikan/menuduhnya/mendakwanyatelah melakukan tindak pidana korupsi kepada terdakwa dan pejabat tata usaha negarayang bersangkutan (BPN dan Bupati).Mohon kepada Ketua/Majelis hakim yang mulia yang mengadili perkara ini untukdapat memperhatikan dan/atau mencermati fenomena/kejadian luar biasa diluar koridorhukum yag dilakukan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan perkaraini kepersidagan, guna Ketua/majelis hakim yang mulia dapat melakukan terobosanHukum/penemuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-05-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 P/HUM/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — Ir. KARYOTO, M.Si., DKK vs BUPATI WONOSOBO;
68 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 33 P/HUM/2015sebesar 5,74% atau bertambah 488 orang, dari jumlah pada tahun 2007sebanyak 8.499 orang menjadi 8.987 orang PNS pada tahun 2010(sebelum kebijakan moratorium diberlakukan pada tahun 2011);Fenomena kondisi kemampuan keuangan daerah yang semakinterserap untuk membiayai aparatur, versus untuk realisasi programpembangunan (pelayanan publik) perlu disikapi secara bijak melaluiberbagai upaya penataan aparatur dan sistem penyelenggaraanpemerintahan untuk mewujudkan proporsi yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-06-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1051 K/PID.SUS/2013
Tanggal 16 Juni 2013 — H. KASPUL, S.Pd.M.Pd. als. IFUL bin MASRAN TAJERI
55 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertimbangan hukumnyaTerdakwa dikutip secara utuh sebagai berikut :e Pengadilan Negeri di dalam menjatuhnkan pidana terhadapTerdakwa, kurang mempertimbangkan fenomena yang terjadiakhirakhir ini di tengah masyarakat, di mana ada kecenderungandari pelaku kejahatan, khususnya berkaitan dengan kekerasanseksual terhadap kaum perempuan dan anak, sehingga telahmenimbulkan traumatif secara meluas di kalangan kaumperempuan, seperti adanya kekerasan seksual diangkutan umum ;e Bahwa menurut Pengadilan Tinggi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-07-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 20 Juli 2010 — Drs. H. RUSKIN HAR, MBA.
131 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pokok pokok Pikiran perlunya Kebijaksanaan DaerahMenyikapi Fenomena Perdagangan Manusia (Trafficking)Perempuan dan Anak untuk Provinsi Riau ;128. Hasil Pengkajian Perdagangan Perempuan dan = Anak(Trafficking) diProvinsi Riau Tahun 2006 oleh PS8W Universitas Riau ;129. Jual Beli Perempuan dan Anak = (Trafficking) diProvinsi Riau oleh Pusat Penelitian Peranan Wanita(P38W) Universitas Riau tanggal 4 Oktober 2006 ;130.
    (Trafficking) Provinsi Riau Pokok pokokPikiran perlunya Kebijaksanaan DaerahMenyikapi Fenomena Perdagangan Manusia(Trafficking) Perempuan dan Anak ~ UntukProvinsi Riau ;Hasil Pengkajian Perdagangan Perempuandan Anak(Trafficking) di Provinsi Riau Tahun 2006oleh P3W Universitas Riau ;Jual Beli Perempuan dan Anak(Trafficking) di Provinsi' Riau oleh PusatPenelitian Peranan Wanita (P38W) UniversitasRiau tanggal 4 Oktober 2006 ;Keputusan Rektor Universitas RiauNo.170/J 19/AK/2004 tentang PengangkatanKepala
    Proposal Study Banding dalam Rangka PenyusunanRancangan Peraturan Daerah Penghapusan PerdaganganPerempuan dan Anak (Trafficking) Provinsi RiauPokok pokok Pikiran perlunya Kebijaksanaan DaerahMenyikapi Fenomena Perdagangan Manusia(Trafficking) Perempuan dan Anak Untuk ProvinsiRiau ;127. Hasil Pengkajian Perdagangan Perempuan dan Anak(Trafficking) diProvinsi Riau. Tahun 2006 oleh P28W UniversitasRiau ;128.
Pengadilan PN KALABAHI Pidana Umum
Putus : 21-02-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN KALABAHI Nomor 78/Pid.B/2018/PN Klb
Tanggal 21 Februari 2019 — - SIMSON MUANLEY
521 — 432
  • Bahwa Namun dalam hal ini kami sangat percaya Majelis Hakim yangmulia tentu akan melihat secara baik seluruh fenomena dan realitas lainyang nampak disepanjang proses persidangan di Pengadilan ini.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 02-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 —
1178 — 1116
  • nanti bisa dilihat secara lebih luas lagi dalam suatu prosespembuktian Terkait dengan causalitanya, tetapi dalam hal ini itubukan kewenangan penyidik untuk memposisikan bagaimanacausalitas daripada suatu perobuatan melawan hukum tadi itumejadi kewenangan hakim untuk meniilai , ada sebagian orangyang tidak menyadari dengan adanya fasilitas telekomunikasiyang semakin canggih saat sekarang ini melakukan suatuungkapan yang mungkin ungkapan itu membuat orang sakit hati, perlu dikatahui juga sekarang ada fenomena
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 13-03-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 Juli 2019 — Penuntut Umum:
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
SUHAWIR ARIF Alias AWI Bin MUHAMAD ARIF
207 — 141
  • Saksi mulai mengkaji JADkarena melihat fenomena mayoritas pelaku tindak pidana terorisme dari2016 hingga sekarang adalah para aktivis JAD. Dalam hitungan saksidari sekitar 280 orang tersangka dan terpidana teroris yang ditangkapsejak 2016 hingga September 2017 mayoritas pelakunya hampirsemuanya berafiliasi dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syam) danhampir separuhnya dari para pelaku adalah aktivis JAD .
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 20 September 2019 — Penuntut Umum:
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH.
Terdakwa:
BAMBANG SUSIANTO Alias BAMBANG TOMPEL Alias MUSA
379 — 171
  • perbuatannya.Menimbang, bahwa sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diriTERDAKWA, perkenankanlah kami mengemukakan halhal yang kami jadikanpertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu : Berdasarkan uraianuraian diatas, sehubungan dengan adanyapledoipenasihat hukum terdakwa yang memohonkan keringanan hukuman ataskesalahan terdakwa yang telah mengakui sendiri kesalahahannya sertaberjanji akan kembali kepada negara NKRI, majelis perlu menyampaikansedikit bahan berpikir kita bersama atas adanya fenomena
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2410 K/Pdt/2014
Tanggal 31 Maret 2015 — ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK VS PT. PLN
115 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fenomena perkembangan terjadinya tarik ulur keputusan politikpemerintah, terhadap pekerja pada posisi nilai tawar yang lemah danselama ini nasib pekerja dijadikan komoditas keputusan politik dengantendensi tidak adanya jaminan kepastian hukum dan jaminan perlindunganhakhak yang disyaratkan oleh Undangundang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;Sebagaimana dasar, dalil dan uraian pihak Pemohon Kasasi denganfakta hukum tersebut di atas Pemohon Kasasi adalah pihak yangmenganggap hak konstitusionalnya
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Umum Kealfaan mengakibatkan kematianluka
Register : 08-09-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 66-K/PM.III-17/AD/IX/2014
Tanggal 8 April 2015 — KAREL KORA OBERT ROMPIS
145 — 324
  • pukul 00.30 sampaijam 2 sore hari di rumah sakit.32.Bahwa tidak bisa ditentukan apakah korban tenggelamatau ditenggelamkan.33.Bahwa tidak ditemukan bekasbekas apapun padatubuh korban, biasanya kalau ada tandatanda yangditemukan itu pasti diterangkan dalam hasil visum.34.Bahwa korban memang ada bekas gangguan sakitparu jadi kapasitasnya pasti berkurang tidak sepertiorang lain yang normal.35.Bahwa temuan Saksi pada saat melakukan otopsiadalah bagian belakang tubuh yang berwarna ungudiakibatkan oleh fenomena
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 06-09-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 5 Oktober 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : FATIZARO ZAI,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MARLINA DAELI ALIAS INA INDRI Diwakili Oleh : Anton Diary Steward Surbakti, SH
175 — 102
  • Bahwa, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus padaperkara quo, yang menggunakan Hasil Perhitungan/Audit PerhitunganKerugian Negara yang dilakukan BPKP Propinsi Sumatera Utara, sertamengabaikan Hasil Survey Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika(BMKG) Stasiun Geofisika Gunung sitoli tanggal 12 November 2018, tidakdapat dipertahankan sehingga adalah wajar untuk ditolak dan/ataudikesampingkan;Bahwa, apakah kejadian Fenomena