Ditemukan 3328 data
Hj. ANISAH
Tergugat:
1.DARAJATI
2.SAKARUDDIN
3.ANDI DAHRI
4.ANDI RATNASARI
5.ANDI ASRIL
6.LEGENGGONG
7.SAHA
8.ANI
9.Kepala Kelurahan Berbas Pantai
10.SUBAER RASYID
125 — 43
Harifin A. Tumpa, SH.MH, HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yangdiberikan pada pelatinan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia harusmembuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.
84 — 12
Harifin A. Tumpa. S.H.,MH.,Memahami Eksekusi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010:49).Bahwa dengan demikian tuntutan dari Penggugat agar Tergugatdihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), merupakan tuntutanyang tidak dapat dibenarkan secara hukum dan harus ditolak;Halaman 35 dari 77 Putusan No. 29/Pdt.G/2014/PN.
102 — 45
ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II masih anakanak yangbelum cukup umur atau belum cakap bertindak hukum, oleh karenanya bagianwarisan yang di peroleh oleh Tergugat II akan di serahkan kepada orang tuanya(ibu kKandungnya) Sampai anak tersebut dewasa;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang uang paksa(dwangsom) seperti tersebut pada posita point 18 dan petitum point 11 dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Dwangsom sebagaimana di tulis oleh Harifin
1.TONY SURJANA
2.JOHNY SURJANA
Tergugat:
1.GOZALI bin ASMAT
2.TASLIMAH binti ASMAT
3.SAYUTI bin ASMAT
4.TUHAMAH
5.MUHAMMAD CHOLIL bin ABDUL HALIM
6.MUHAMMAD AHYAT bin ABDUL HALIM
7.KARLIN bin ABDUL HALIM
8.SUGIARTO TJIPTOHARTONO
9.PT. CIPTA HASIL SUGIARTO
10.GINAWATI, SE
11.Drs. EKITA LUKMANSUY
12.MOHAMMAD SOLEH
13.TOMMY LATIEF
14.ADI DHARMA, SH
171 — 142
Jadi Suatu uang paksa tidakmungkin ada apabila dalam suatu putusan tidak ada hukumanpokok (Harifin A Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa(Duuangsom) dan Implementasinya di Indonesia, KencanaPrenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 34);39.
Jadi suatu uang paksa tidak mungkin ada apabiladalam suatu putusan tidak ada hukuman pokok (Harifin A Tumpa,Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya diIndonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 34);Bahwa dalam posita maupun dalam petitum gugatan a quo, PARAPENGGUGAT menuntut TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX untukmembayar kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT baik kerugianmateriil maupun Immateril (disertai dengan pembayaran uang paksa, makamenurut hukum
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa,SH., MH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Perdata,Hal. 112 dari 112 hal. Put. No. 316PK/Pdt/2011
42 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A.Tumpa, S.H, M.HBahwa Surat Bukti P35.A, adalah Standar Prosedur Operasional/Standard Operating Procedure (SOP) Jenis Pelayanan PendaftaranPermohonan eksekusi Putusan Perdata di Pengadilan Negeri Kudusditerbitkan tanggal 30 Maret 2012 oleh Ketua Pengadilan NegeriKudus. Tidak dan/atau belum diperiksa secara seksama oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, karena jelas pada StandarHalaman 44 dari 68 hal.Put.
79 — 36
PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu tanggal 1 Juli2015 oleh SAPTONO SETIAWAN,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis,SUHERMAN,SH dan JOHN DISTA,SH HakimHakim Adhoc Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantuHARIANI selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri HARIFIN
589 — 1244 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A Tumpa, SH., MH. (Ketua), Dr.Susanti Adi Nugroho, SH., MH. dan, Prof. Dr.
Harifin A. Tumpa, .S.H.,M.H., pada saat yang bersangkutan menjadi Hakim Ketua dalammemeriksa Perkara No. 01 K/KPPU/2007.
116 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menunjuk kepada Pendapat DR Harifin A Tumpa, SH., MH ( KetuaMahkamah Agung RI dalam bukunya Memahami Eksistensi Uang PaksaHal. 41 dari 98 hal.Put.No. 268 K/Pdt/2012( Dwangsom ) dan Implementasinya di Indonesia mengatakan bahwaLembaga Dwangsom adalah merupakan suatu alat eksekusi karenapenempatannya di dalam UU (Rechtsreglement BurgelijkeRechtsvordering) dalam Buku II yang berjudul Tentang PelaksanaanPutusan dan Aktaakta Autentik, Pembuat UU memandang dwangsomitu sebagai alat untuk memaksa agar putusan
PT. BUKIT PUPUK INDAH
Tergugat:
YAYASAN KESEJAHTERAAN HARI TUA PUPUK KALTIM YKHT PKT
175 — 63
Harifin A. Tumpa, SH.MH, HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yangdiberikan pada pelatinan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia harusmembuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.
39 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA,SH.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkanoleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.DIRWOTO, SH., dan DJAFNI DJAMAL,SH., Hakimhakim Agungsebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu) juga oleh Ketua Majelis dengan dihadirioleh Anggota Anggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDITEGUH,SH.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi/Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.Anggota anggota,Hal. 140 dari 100 hal. Put.
59 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSUNAR YO, S.H., M.H.NIP. 040 044 338Hal. 103 dari 103 hal. Put. No. 1658 K/Pid.Sus/2008
133 — 144
Harifin A. Tumpa,SH.MH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalammakalah yang diberikan pada pelatihnan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002pada halaman 26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatudia harus membuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkanbanyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat makaia yang harus membuktikan.
151 — 41
Harifin A.Tumpa, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, IMade Tara, S.H. dan Prof.DR. Valerine J.L.Kriekhoff, S.H.,M.A, sebagai Hakim AnggotaMajelis; ==sSebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak; Sebelah Timur : Jalan Murhum; Sebelah Selatan : Jalan Erlangga; Sebelah Barat : Rumah Hapsa, Rumah Sabir dan RumahAZINAs HSS SeDimana tanah tersebut adalah milik Ir.
PT. BUKIT PUPUK INDAH
Tergugat:
YAYASAN KESEJAHTERAAN HARI TUA PUPUK KALTIM YKHT PKT
97 — 43
Harifin A. Tumpa, SH.MH, HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yangdiberikan pada pelatinan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia harusmembuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.
71 — 35
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikanpada Pelatihnan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26,menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu) dia harusmembuktikan, kelinatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikanpada pelatinan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26,menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu. dia harusmembuktikan, kelinatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.
ARMANDSYAH ARIFUDDIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
Dr. Ir. H. A.AMRAN SULAIMAN, M.P
193 — 101
adanyapraktek/teori pertentangan hukum, dalam praktek ada idealnyamasyarakat menginginkan adanya masingmasing putusan hakim kalauada kasus yang berbeda antara putusan perdata dan pidana, misalnyaada putusan ditahun 2006 contoh kasus Prita Musyasari dengan pihakrumah sakit Omni Internasional jadi tergantung putusan kemandirianhakim saja;Bahwa pendapat ahli, putusan Perdata, Pidana saja yang dianggapbertentangan, misalnya ada Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia yang diputus oleh Hakim Agung RI Harifin
184 — 158
Bahwa tindakan Para Tergugat sebagai Perbuatan MelawanHukum seharusnya diperiksa hakim dengan mempertimbangkanPutusan Mahkamah Agung tentang. doctrine "SensClalr" (la doctrinedu senclair) hakim harus melakukan penemuan hukum denganmemperhatikan: bahwa Pasal 28 ayat 1 UndangUndang No.4 Tahun2004 yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti danmemahaminilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat", (Vide Buku karangan Harifin A Tumpa tentang ProsesPemeriksaan Perkara Perdata Dalam
275 — 452 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A.TUMPA, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. MIEKE KOMAR, S.H., MCL dan H.ABDUL KADIR MAPPONG, S.H. sebagai HakimHakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh PROF. DR. MIEKE KOMAR,, S.H.,MCL dan H. ABDUL KADIR MAPPONG, S.H. HakimHakim Agung sebagaiAnggota, dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, S.H. M.H.
71 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN' A. TUMPA, S.H., MH., Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H., dan M. HATTA ALI,S. H., M H., Hakim Hakim Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggotatersebut dan dibantu) oleh H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S. H.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehTerdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota:Ket U a,ttd.ttd.PROF. DR. H.