Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan indimdu tidak dapatdiajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakatpengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akandirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha."7.

Pol:Skep/1665/X1/2001/XI/2001 tanggal 30 Nopember 2001(fotocopy sesuai dengan fotocopy);Fotocopy Himpunan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia tentang Pemberhentian Anggota Polri(fotocopy sesuai dengan fotocopy );Fotocopy surat Peraturan Kepolisian Nomor : 8 Tahun2015 Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi PegawaiNegeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia(fotocopy sesuai dengan fotocopy );Fotocopy surat Edaran Nomor : SE/6/V/2014 tanggal22 Mei 2014 Tentang Tekhnis Pelaksanaan PenegakanPelanggaran

Sebab, secara tekhnis, proses pembagian waris bisadilakukan dengan berbagai macam cara, seperti (a) penunjukanbagianbagian ahli waris sebelum meninggalnya pewaris yangdilakukan secara damai dengan melibatkan pewaris dan seluruhahli waris.

oleh karena tidak seluruh gugatan rekonvensi yangdikabulkan, maka Majelis patut menetapkan gugatan Penggugat untuk hakNafkah madhiyah, mutah dan Nafkah iddah serta Hak Taspen dikabulkanHalaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Minsedangkan untuk harta bersama lainnya dinyatakan tidak dapat diterima (NietOn Vankelijk Verklaark);Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atasdikabulkannya tuntutan Penggugat, menurut Majelis Hakim dipandang logisdan rasional serta menyangkut tekhnis

PT.DKIBahwa perbuatan Terdakwa dengan membuat HPS (Harga PerkiraanSendiri) dengan mengacu kepada salah satu spesifikasi dan hargamesin multi fungsi full colour merek gestetner MPC 2030 DMpelaksana kegiatan adalah bertentangan dengan KetentuanKetentuan sebagai berikut, yaitu : Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor. 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menegaskanbahwa, Salah satu Tugas PPK adalah menetapkan RencanaPelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri atas Spesifikasi Tekhnis

Pos Kamling untuk menghalangi jalan arah Pantai Mutun (dinding papan);17. 1 (Satu) truck nomor polisi BE.9881.R;18. 1 (Satu) unit eksavator;Menimbang, bahwa kuasa Terdakwa juga telah mengajukan buktibuktisurat sebagai berikut:1.Foto copy Berita Acara Pertemuan Penataan Kacasan Wisata, tanggal 3Juni 2010 ( bukti T1);Foto copy Berita Acara fasilitasi pbembahasan tekhnis tiket masuk menujupantai wisata Pantai Mutun, tanggal 25 Juni 2010 (bukti T2);Foto copy Surat Camat Padang Cermin yang ditujukan kepada

PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sedangkan Pasal 18 (3) Undangundang RI No. 1Tahun 2004 Yang isinya "(3) pejabat yang menandatangani dan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaranmaterial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".peraturanperaturan tersebut tidak berhubungan sama sekali dengan kasusTerdakwa karena Terdakwa bukan Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran atau Pejabat Pelaksana Tekhnis

Mahmuddin,SE sebagai Ka.Bag Tekhnis.30) Photo Copy Struktur Organisasi PDAM Tirta Bengi Kab.Bener Meriah tanggal30 Agustus 2006.31) Photo Copy Rekening Koran Giro Bank BPD Nomor: 053.01.03.580004-1PDAM Kab. Bener Meriah Periode 02 Januari 2013 s/d Januari 2013.32) Print Foto Kondisi Inteke Paya Rebol Kec.

;Bahwa mendasarkan dalildalil sebagaimana tersebut di atas adalahmerupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, jika pelaksanaanlelang eksekusi hak tanggungan atas Obyek Sengketa sebagaimanaRisalah Lelang No. 436/2012 tertanggal 29 Mei 2012 adalah telah sahsecara hukum, sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkan denganalasan apapun (Vide PetunjukMahkamah Agung sebagaimanaBuku Il Pedoman Tekhnis Adminstrasi dan Peradilan PerdataUmum dan Perdata Khusus mahkamah Agung RI hal. 100 lelangyang telah

M.Yusuf Siagian, M.MA Telah Mengikuti "BIMBINGAN TEKHNIS DANUJIAN SERTIFIKAS! PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHSESUAI PERPRES 54 TAHUN 2010 Yang Diselenggarakan Pada 23, 24dan 25 Di Hotel Grand Antares Medan.. Sertifikat Nomor 050252002006 Menteri Dalam Negeri BerdasarkanUndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor79 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006, MenyatkanBahwa Ir.

melahirkan keraguan yang besar pada Majelis Hakim khususnyatentang syarat terbitnya surat dan syarat fundamental sebab bukti surat T.1.1 ternyatabaru dibuat pada Tahun 2008 dan bukan pada saat Program Tansmigrasi TahapPertama dilaksanakan yang dimana sesuai keterangan pada Tahun yang sama pulatanahtanah yangada juga telah dibagikan kepada warga (peserta) transmigrasi.Bahwa adapun keraguan Majelis Haim bukanlah pada fakta penyerahan tanahmelainkan terhadap adanya kelengkapan surat yang bersifat tekhnis

barang dan jasa;v PPTK pejabat yang di tunjuk oleh PA atau KPA untukmelaksanakan program dan kegiatan SKPD;v P2S (panitia pembangunan sekolah; Bahwa yang bertanggung jawab dalam kontrak perjanjian kerjasama adalah ketua P2 S dan PPK; Bahwa menurut ahli laporan pelaksanaan pekerjaan harus sesualyang Riil di lapangan; Bahwa menurut ahli apabila laporan tidak sama dengan riil dilapangan itu penyimpangan; Bahwa pedoman P2S dalam melaksanakan tugas pekerjaanpembangunan SMKN 2 sawahlunto adalah petunjuk tekhnis

, dan apabilaP2S tidak melakukan petunjuk tekhnis maka disebut suatu kelalaian; Bahwa PPK melakukan pengujian terhadap bahan material yangdi pergunakan dalam bangunan SMKN 2 sawahlunto; Bahwa bentuk pengujian yang dilakukan oleh PPK adalah setiapproses harus ditinjau kelapangan untuk mengetahui proses; Bahwa apabila PPK tidak pernah kelapangan maka tidakmelaksanakan fungsinya sebagai PPK: Bahwa Undangundang Republik Indonesia Nomor. 17 tahun 2003menyebutkan keuangan Negara dikelola secara tertib,

Pendidikan Pemuda dan Olahraga.e Kwitansi pembayaran pembelian bahan material dan pembayaranupah yang diberikan bendaharawan kepada penanggung jawabkegiatan untuk ditandatangani adalah berupa kwitansi kosong yangsudah diberi materai.e Penyusunan laporan pertanggung jawaban program tidakdidasarkan atas bukti pengeluaran pembelian bahan material danpembayaran upah yang sebenarnya.Bahwa fungsi P2S dalam pembanguan pengelolaan swakelolaSMKN 2 sawahlunto adalah:v Melakukan persiapan dan perencanaan tekhnis

Rizki Permata dinyatakan sebagai pemenang, tidak ada yangmengajukan sanggahan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;Saksi BUSTAMAM, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaanpembangunan Baliho di Kota Sabang yang diangkat oleh Kepala Dinas Komunikasi danInformatika kota Sabang yakni Derryansyah Kandou;e Bahwa secara umum tugas saksi selaku Pejabat Pelaksana

Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitumenyusun rencana pengadaan barang dan jasa, menyiapkan kontrak dan melaporkankepada pengguna anggaran;e Bahwa yang menjadi pengguna anggaran adalah Derryansyah Kandou;e Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, namun saksi ditunjukoleh kepala dinas karena tidak ada orang lain;e Bahwa anggaran untuk pekerjaan pemasangan baliho bersumber dari APBK Sabang yangmasuk ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Sabang;e Bahwa perusahaan yang dinyatakan

Saksi JHON KUSUMA ST, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Hal 40Putusan Pengadilan TIPIKORNo.71/Pid.Sus.TPK/2015/PN.PbrBahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada bulan April tahun 2006di Dumai dan ditempat pada Dinas Pekerjaan Umum hingga saat ini saksimenjabat sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Kecamatan Sungai Sembilan ;Bahwa pada tahun 2012 saksi ditunjuk selaku Ketua Panitia lelang berdasarkanSURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAAN UMUM KOTA DUMAI.NOMOR

MutiaraRupat Consultant tersebut hanya melalui kebijakan dari WAN RAMLI, ST,MT selaku PPK pada Proyek tersebut, sedangkan saksi selaku KetuaPanitia Pengadaan langsung hanya disuruh menandatangani dokumenpenunjukan langsung yang disodorkan oleh Vera yang katanya atassuruhan dari Wan Rami ;Bahwa secara tekhnis tidak ada dokumen apapun yang dimasukan untukdilakukan evaluasi terhadap PT. Mutiara Rupat Consultant dan CV. ArthaAsri Arsitek pada saat penawaran, jadi PT. Mutiara Rupat Consultant danCV.

harusmutlakmengakuinya 5Bahwa semua hasilnya di laporkan ke : BPD, Camat dan BPM yang kemudianditeruskan Bupati yang selanjutnya terbitlah SK (Surat Keputusan) yang menjadiobyek sengketatersebut ;Bahwa Pelantikan Kepala Desa yang baru dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2013,dan pada saat itu tidak ada yangkeberatan ;Putusan No. 25/G/2013/PTUNMTR Halaman : 43 dari 72 halaman.44Bahwa Surat Pernyataan dibuat sebelum adanya Penetapan Calon, dan dibuatHanya sebagai pelengkap bukan syaratBahwa bentuk tekhnis

Jonathanharahap kepada anak bungsunya Henock Harahap, maka kedua halitupun tetap tidak dapat dijadikan sebagai dasar untukmenghapuskan/meniadakan hak pewarisan dari keturunan Agus Harahap (Oppu Erwan), Joseph Harahap (Oppu Rihard) dan Petrus Harahap(Oppu Mangasi Harahap, yakni Tergugat a quo), yang untuk menguatkandalildalil Tergugat tersebut, berikut ini dapat diuraikan:a. kapasitas Henock Harahap dalam perkara tapal batas denganSibarani (9ada batas sebelah barat), sematamata kemudahanadministrasi dan tekhnis

Jasa (UKPBJ) Kabupaten Aceh Selatan adalah badan ataupejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8UndangUndang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;Halaman 5 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN.BNABahwa Tender Pembangunan Gedung Tapak Tuan Sport Center (TSC)lanjutan diikuti oleh 16 (enam) belas perusahaan dengan kualifikasi usahaperusahaan menengah dan dalam persyaratan kualifikasi tekhnis

tahun 2009.Bahwa saksi juga tidak mengetahui Undangundang Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 74 Tahun 2008, Tentang Guru mengatur dan menjelaskan bahwaBeban Kerja Guru Sekurangkurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dansebanyakbanyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaranDana KJM Tahun Anggaran 2009 tersebut apakah ada petunjuk tekhnis

danpedoman penghitungan beban kerja guru.Bahwa saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) tidak pernah menjelaskan tentang teknis kegiatan dan pedomanpenghitungan beban kerja guru kepada saksi Selaku Bendahara PengeluaranPembantu DinasPendidikan Kabupaten Kaur.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran Dana KJM Tahun Anggaran 2009tersebut tidak ada petunjuk tekhnis dan pedoman penghitungan beban kerja guru.Sebagai pedoman bagi saksi untuk merekap jumlah KJM tahun 2009

Dapat saksi jelaskan bahwa saksi juga tidak mengetahuiUndangundang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru DanDosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008,Tentang Guru mengatur dan menjelaskan bahwa Beban Kerja Guru Sekurangkurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyakbanyaknya 40(empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran dana KJM Tahun Anggaran 2009tersebut tidak ada petunjuk tekhnis dan pedoman

penghitungan beban kerja guru.219Bahwa AHMAD MARZUKI, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)tidak pernah menjelaskan tentang teknis kegiatan dan pedoman penghitunganbeban kerja guru kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran DinasPendidikanKabupaten Kaur.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran dana KJM Tahun Anggaran 2009tersebut tidak ada petunjuk tekhnis dan pedoman penghitungan beban kerja guru.Sebagai pedoman bagi saksi untuk merekap jumlah KJM tahun 2009 adalahberdasarkan REKAPITULASI

kegiatanpemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemuda dan OlahragaProvinsi Riau Tahun 2016 sumber dana APBDP TA. 2016 yang menerimapembayaran tidak sesuai dengan prestasi kerja rill di lapangan/ tidaksesual SPK sebesar Rp. 1.916.141.404, (satu milyar sembilan ratusenam belas juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus empat rupiah).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Ahli Konstruksidari Universitas Riau yang mencakup pemeriksaan secara teknisterhadap dokumen dokumen administrasi dan tekhnis

juta delapan ratus delapan puluh delapan ribuenam ratus sepuluh rupiah) serta rekanan yang menerima pembayarantidak sesuai dengan prestasi kerja riil dilapangan yang menyebabkanHal 202 dari 279 halaman Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN Pbrkelebihnan pembayaran sebesar Rp.1.916.141.404,(satu milyar sembilanratus enam belas juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus empatrupiah); Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Tim Ahli Konstruksi dariUniversitas Riau yang melakukan pemeriksaan secara tekhnis

terhadapdokumendokumen administrasi dan tekhnis, pemeriksaan dan pengukuranserta pengujian lapangan atas kegiatan pekerjaan pemeliharaan sarana danprasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau Tahun 2016yang dananya bersumber dari APBDP Tahun Anggaran 2016 terdapatvolume pekerjaan yang kurang, kualitas cat yang tidak Ssesuai,banyaknyakomponen arsitektural yang sudah hilang, pengerjaan yang tidak sesuaidengan prosedur dan koefisien analisa harga satuan yang tidak sesuaistandard dan sesuai

juta delapanratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) serta rekanan yangmenerima pembayaran tidak sesuai dengan prestasi kerja riil dilapangan yangmenyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.916.141.404,(satu milyarsembilan ratus enam belas juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus empatrupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Tim = AbhliKonstruksi dari Universitas Riau yang melakukan pemeriksaan secara tekhnisterhadap dokumendokumen administrasi dan tekhnis

Panitiamelakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelah dilakukan evaluasiadminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi TeknisNomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 PT. HK dinyatakanlulus dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus di peringkat II dan PT. AdhiKarya lulus di peringkat III;Pada tanggal 27 Juli 2011, Panitia membuat undangan PembuktianKualifikasi Dokumen Prakualifikasi (PQ), untuk PT Hutama Karya, PT. WijayaKarya, dan PT.

Panitiamelakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelah dilakukan evaluasiadminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi TeknisNomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 PT. HK dinyatakanlulus dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus di peringkat II dan PT. AdhiKarya lulus di peringkat III;Pada tanggal 27 Juli 2011, Panitia membuat undangan PembuktianKualifikasi Dokumen Prakualifikasi (PQ), untuk PT. Hutama Karya, PT.Wijaya Karya, dan PT.

Yang dihitung antara lain budget, metode pelaksanaan, cashflow, kelengkapan administrasi tekhnis.

Waktuitu kKepala kantornya pak Suroto dan terdakwa tinggal satu mess denganpak Suroto ;Bahwa terkait pelelangan pembangunan kampus Institut PemerintahanDalam Negeri (IPDN) Rokan Hilir dan Bukit Tinggi, setahu terdakwa yangmenangani pemasaran mulai pelelangan sampai perhitungannya dilakukanoleh Divisi Gedung karena periode regional, 3 Januari s/d 27 Juli 2011, dikantor regional tidak mempunyai organ yang bertugas membuat dokumenadministrasi lelang ataupun tekhnis dan perhitungan anggaran.

Panitia melakukan pembukaandokumen penawaran dan setelah dilakukan evaluasi adminstrasi danevaluasi tekhnis sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis Nomor:149/BA/EV/KK/ KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011, PT. HK dinyatakan lulusHal. 315 dari 423 Hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2019/PN. Jkt. Pst.20.21.dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus di peringkat II dan PT. Adhi Karyalulus di peringkat IIl.